PKS: Pergantian menteri kami berdasarkan penilaian politik

JAKARTA. Ketua DPP PKS, Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan partainya sama sekali tidak bermasalah dengan pengurangan jatah menteri yang terjadi pasca reshuffle. "Kami sangat legowo, karena itu memang merupakan hak prerogatif presiden. Kami sangat hormati itu. Hanya yang menjadi ganjalan adalah komunikasi politik yang dilakukan. Hal tersebut tidak dikomunikasikan sepatutnya, seperti halnya yang dialami Fadel Muhammad (yang dicopot secara mendadak dari jabatan Menteri Kelautan dan
Perikanan," tukasnya.

Terkait kritikan yang kerap dilontarkan kader PKS terhadap pemerintah, seperti Anis Matta atau Fahri Hamzah, ia mengingatkan bahwa seperti itulah politik parlemen bekerja. Dan lagi, bukan hanya kader
partainya, banyak kader partai lain yang juga kerap mengkritik pemerintah.

"Dukungan kami di parlemen itu dalam bentuk penyusunan undang-undang yang matang. Tapi kami merasa tidak pada tempatnya melarang anggota DPR berpendapat. Ini kan, kebebasan berpendapat, apalagi bagi anggota DPR, dijamin konstitusi. Janganlah hal yang personal ini ditanggapi berlebihan," papar Anggota Komisi III DPR RI itu.

Maka bila kemudian pengurangan jatah menteri PKS jadi bentuk hukuman atas dinamika politik PKS sebagai mitra koalisi di parlemen, hal itu menurutnya justru menunjukkan betapa telah terjadi kebohongan dalam reshuffle ini. "Dulu dibilang reshuffle ini dilakukan atas dasar evaluasi kinerja menteri, kenapa menteri dari PKS dievaluasi berdasarkan sikap politik. Ini kan lebih seperti sanksi terhadap
anggota koalisi yang nakal," tambahnya lagi.

Secara keseluruhan ia mempertanyakan kriteria reshuffle yang oleh pemerintah selalu disebut dilakukan dengan penilaian yang profesional. Karena ada menteri yang bergeser jabatan dari satu kementerian ke
kementerian lain yang bidangnya jauh berbeda.

"Itu Jero Wacik yang dulu Menteri Pariwisata, sekarang Menteri ESDM. Kalau alasannya karena S1-nya Jero Wacik itu jurusan mesin dari ITB, kenapa kemarin ditugasin jadi Menteri Pariwisata. Wajar kan kalau ini menimbulkan pertanyaan, apa partai koalisi juga enggak boleh bertanya," pungkasnya

Posted in: Media