Jakarta, PelitaOnline -- POLEMIK antara DPR dan KPK dinilai terjadi karena kurangnya koordinasi antara kedua lembaga tersebut. DPR dan KPK juga cepat terpancing oleh isu pihak luar.
Anggota Komisi III DPR RI Abu Bakar al-Habsyi mengatakan, isu pihak luar yang dimaksud adalah seperti pernyataan sejumlah LSM dan pengamat yang dinilai dapat membuat suasana bertambah panas.
"Saya tidak melihat adanya perseteruan antara DPR dan KPK, yang terjadi adalah miskomunikasi atau salah paham saja. Barangkali karena komunikasi tidak lancar," ujar anggota komisi III DPR RI, Abu Bakar al-Habsyi, Senin (3/10).
Apalagi, lanjutnya, beberapa LSM berkomentar di luar kompetensinya, seperti pengamat politik mengomentari persoalan hukum, budayawan berbicara masalah anggaran, dan lain sebagainya.
"Ada beberapa pihak yang mengeluarkan statement kurang tepat, saya juga sayangkan beberapa pengamat atau komentator yang kurang paham permasalahan juga memberikan komentar, akhirnya penilaiannya melenceng juga," jelasnya.
Abu Bakar menjelaskan, adanya rapat konsultasi sebagai bentuk upaya melakukan koordinasi. Miskomunikasi antara DPR dan KPK tidak diimbangi dengan sikap KPK yang sudah mangkir dua kali saat diundang, sehingga polemik semakin panas.
"KPK beranggapan tidak boleh bertemu dengan para pihak yang berperkara. Yang terjadi, ternyata akselerasi media lebih cepat dari pada komunikasi antar dua lembaga tersebut," paparnya.
0 komentar:
Posting Komentar