PKS Harapkan Menteri Hasil “Reshuffle” Bekerja Maksimal

Jakarta, Pelita
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang advokasi dan hukum Aboe Bakar Al Habsyi mengharapkan para menteri hasil reshuffle dapat bekerja maksimal, karena selama tujuh tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih diwarnai banyak kelemahan dihampir semua bidang.

Demikian dikatakan Aboe Bakar Al Habsyi di Jakarta, Minggu (23/10). Di Bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi masih terasa sangat lemah dan bahkan komitmen presiden sangat dipertanyakan. Kelemahan itu terlihat dari banyaknya tunggakan penuntasan kasus hukum dan korupsi kelas berat.

“Bahkan hingga menjelang paruh kedua dari periode kedua pimpinan SBY, komitmen penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu masih dipertanyakan, karena masih banyaknya tunggakan kasus-kasus hukum besar yang belum dituntaskan,” ujar Aboe Bakar Alhabsyi.

Kasus-kasus hukum berskala besar yang dimaksudkannya itu antara lain, kasus Kasus Bank Century, mafia, pajak, Nazaruddin, mafia pemilu, hingga sejumlah menteri yang diduga ikut terlibat korupsi.

“Bahkan saya lihat, banyak rakyat yang mempertanyakan komitmen presiden dalam pemberantasan korupsi, karena para menteri yang banyak disebut diduga tersandung persoalan korupsi masih sakti, tidak kena reshuffle,” ujar Aboe Bakar.
Selain dari aspek penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang masih lemah, dia juga menilihat hal yang sama juga terjaqdi dibidang ketahanan dan keamanan negara.

Anggota Komisi III DPR ini memandang, cukup banyak catatan pada periode pemerintahan kali ini yang mengindikasikan lemahnya pemerintah dalam menjaga ketahanan dan keamanan negara. Itu bisa dilihat dari pencaplokan wilayah Indonesia oleh Malaysia di Camar Bulan, dan aksi bom bunuh diri.

“Hal ini menunjukkan kemampuan ketahanan nasional yang masih rendah serta belum adanya jaminan keamanan yang bisa diberikan secara maksimal. Semoga pergantian kepala BIN pada reshuffle kemarin akan dapat memperbaiki kondisi itu,” tegas anggota DPR dari Dapil Kalsel itu.

Demikian juga di bidang ekonomi. Menurut dia, pemerintah belum bisa berbuat banyak dalam pengembangan dunia usaha, di mana pemerintah berjalan sendiri pada satu sisi, sedang di sisi lain dunia usaha juga berjalan sendiri.

Meskipun pada perombakan kabinet kemarin ada perubahan terhadap menteri di bidang ekonomi, namun Aboe berpendapat, pergantian itu tidak akan berdampak pada sektor ekonomi.
“Tidak ada sentimen positif ataupun negatif, padahal pos -pos penting seperti perdagangan, ESDM, BUMN dan pariwisata mengalami perubahan. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah belum dirasakan bersentuhan dengan dunia usaha,” ungkap dia.

Adapun keberhasilan SBY dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan mengurangi angka pengangguran dalam dua periode kepemimpinannya, kata dia, harus dibandingkan juga bahwa angka yang diklaim pemerintah itu masih lebih tinggi dari negara-negara di kawasan Asean.

Kondisi di atas, ucap Aboe Bakar, tidak akan berubah selama kabinet yang baru dirombak itu tidak memiliki integritas tinggi untuk memikirkan rakyat. “Jangan lagi mereka dibebani dengan persoalan partai, atau pesanan lainnya,” pungkas dia.(cr-14)

Posted in: Media