INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bantah telah
khianati koalisi, walau berseberangan sikap dengan koalisi pada voting
paripurna penaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Sejarah telah mencatat, bukan kami yang khianat dari koalisi. Ingat
meskipun kemarin (2011) satu Menteri PKS direshuffle, kami masih
bertahan dalam koalisi," tegas Ketua DPP PKS Aboe Bakar Alhabsy,
kepada INILAH.COM, Minggu (1/4/2012).
Dalam voting sidang paripurna yang dilaksanakan sejak jumat
(30/3/2012) hingga sabtu (31/3/2012) dini hari itu, ada dua opsi yang
harus dipilih. Pertama, opsi bahwa pasal 7 ayat 6 UU No.22 tahun 2011
tentang APBN 2012 tidak ada perubahan atau penambahan pasal. Opsi
pertama ini, adalah opsi yang tidak sepakat pemerintah menaikkan harga
BBM. Opsi kedua adalah pasal 7 ayat 6 ditambah ayat 6a. Opsi ini
memungkinkan pemerintah menaikkan harga BBM. Seluruh partai Koalisi
memilih opsi kedua, sementara PKS justru memilih opsi pertama.
Terkait hal itu, Aboe jelaskan bahwa statemen Presiden PKS di Medan
sudah jelas bahwa PKS akan bersama rakyat. Kebijakan yang tidak pro
rakyat, tidak akan diikuti oleh PKS. Sikap itu, lanjutnya, cerminan
kesiapan PKS berada di luar koalisi.
"Saya kira statemen Presiden PKS clear, 'sudah cukup kita jadi teman
yang baik, bila memang keputusan pemerintah tidak berpihak pada
rakyat, PKS akan bediri bersama rakyat'. Ini sudah jelas, kami sebagai
kader akan siap, baik di dalam dan dil uar pemerintahan," jelasnya.
Anggota Komisi III (hukum) DPR ini juga mengaku kalau selama di
koalisi, PKS sudah cukup sabar. Berbagai tekanan bahkan
teriakan-teriakan terhadap PKS oleh partai koalisi lainnya, sering
dialami PKS. Sehingga, PKS pun berhak memiliki sikap seperti yang
diambil ketika voting di paripurna tersebut.
"Sudah cukuplah teriakan kotor pada kami yang menyebut ikan piranha
lah, tak ngerti koalisi lah, tak bermorah lah, apalagi tak berkelamin.
Saya kira kami selama ini sudah sangat bersabar, biarlah rakyat nanti
yang menilai," pungkasnya. [gus]
0 komentar:
Posting Komentar