DPR Mulai Seleksi Calon Pimpinan KPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi III DPR mulai melakukan tahap seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (24/10) hari ini. Tahap awal, delapan capim KPK akan menjalani tes tertulis dalam bentuk masalah.Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsyi. Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut, perdebatan jumlah capim telah berakhir. Semua fraksi sepakat dengan delapan nama yang diajukan pemerintah."Hari ini kita akan mulai melakukan seleksi...

Read More

PKS: Semoga KPK Tak Mati Gaya Tuntaskan Skandal Century

RMOL. Banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru, termasuk menuntaskan skandal Century."Harapan kita pimpinan KPK yang baru tidak mati gaya ketika berhadapan dengan kasus Century," kata anggota Komisi III dari Fraksi partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Al Habsy, di gedung DPR/MPR Jakarta (Senin, 24/10).Selain itu, Aboe juga berharap pimpinan KPK yang baru bisa menunataskan kasus korupsi wisma atlet di Palembang maupun komplek olahraga...

Read More

Jadi Oposisi, PKS Bisa Kedodoran

JAKARTA - Wacana oposisi yang mengemuka di internal PKS belakangan kian santer saja. Apalagi setelah satu dari empat jatah menteri milik PKS-- Menristek Suharna Surapranata-- dicopot Presiden SBY. Jika berhitung, siapa sebenarnya yang kedodoran jika PKS benar-benar menjadi oposisi, SBY atau justru PKS? “Politik bukan hitungan matematis semata, jadi sulit menentukannya,” ujar pengamat politik Syahganda Nainggolan. "Kecaman sudah muncul dari berbagai kelompok oposisi, mulai dari kelompok lintas...

Read More

Aroma Dendam DPR Mulai Teridu

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi III DPR akan mulai menguji calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (24/10) siang nanti. Jelang ujian tersebut, Komisi III DPR berharap pemimpin KPK terpilih tidak menjadi malin kundang dengan mengamputasi kewenangan DPR."Cukup sudah wacana itu pada periode kemarin. Jangan lagi terulang pada periode mendatang. Sebab, hal demikian dapat mengganggu hubungan baik antarlembaga," ujar anggota Komisi III Aboebakar Alhabsy dari PKS, dalam surat elektronik...

Read More

PKS: Pemerintah SBY Memang Memble!

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih saja mempertanyakan posisi beberapa nama menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II yang terseret-seret dalam kasus korupsi."Apa mereka itu sakti sehingga tidak terkena reshuffle," kata Ketua DPP PKS bidang Hukum dan Advokasi, Aboebakar Al Habsyi, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 24/10).Sikap SBY yang mempertahankan menteri tersebut, kata Aboebakar, menambah bukti bahwa SBY tidak pernah serius memberantas korupsi.Sedangkan...

Read More

Komisi III: KPK Jangan Lagi Seperti Malin Kundang

INILAH.COM, Jakarta - Anggota Komisi III DPR F-PKS Aboebakar Alhabsyi berharap calon pimpinan KPK terpilih nanti tidak seperti malin kundang."Semoga capim KPK terpilih tidak menjadi malin kundang. Sekarang kami pilih namun saat berkuasa ingin mengamputasi kewenangan DPR," ujarnya, Jakarta, Senin (24/10/2011).Malin Kundang adalah cerita rakyat yang berkisah tentang seorang anak yang durhaka pada ibunya. Delapan calon pimpinan KPK dianggap seperti anak dalam cerita tersebut, dan Komisi III adalah...

Read More

Aroma Dendam Berhembus Jelang Ujian Capim KPK

JAKARTA--MICOM: Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini komisi III DPR yang membidangi hukum, HAM, dan aturan perundangan mulai menguji calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (24/10).Anggota Komisi III Aboebakar Alhabsy dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengemukakan pihak Senayan berharap pemimpin KPK terpilih tidak menjadi malin kundang dengan mengamputasi kewenangan DPR. Hal itu disampaikan Aboebakar dalam surat elektronik yang diterima wartawan, Minggu (23/10) di Jakarta."Cukup...

Read More

Diskusi pada Acara Apa Kabar Indonesia Malam TV One

...

Read More

PKS Harapkan Menteri Hasil “Reshuffle” Bekerja Maksimal

Jakarta, PelitaKetua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang advokasi dan hukum Aboe Bakar Al Habsyi mengharapkan para menteri hasil reshuffle dapat bekerja maksimal, karena selama tujuh tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih diwarnai banyak kelemahan dihampir semua bidang.Demikian dikatakan Aboe Bakar Al Habsyi di Jakarta, Minggu (23/10). Di Bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi masih terasa sangat lemah dan bahkan komitmen presiden sangat dipertanyakan. Kelemahan...

Read More

PKS: Alasan Pencopotan Suharna Aneh

Jakarta, FaktaPos.com - Spekulasi terus berkembang usai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan perubahan kabinet atau reshuflle. Terutama pencopotan terhadap dua menteri yaitu Fadel Muhammad dari Partai Golkar dan Suharna Surapranata dari Partai Keadailan Sejahtera (PKS). Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsy mengaku heran dengan keputusan Presiden SBY mencopot Suharna dari jabatannya. Pasalnya, alasan yang digunakan untuk pencopotan itu baginya tidak masuk akal. "Aneh kalau karena kerasnya...

Read More

Wamen Hanya Tambah Daya Tampung Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengangkatan 13 wakil menteri yang dilakukan bersamaan dengan perombakan atau reshuffle kabinet dipertanyakan. Pos wamen itu diduga hanya untuk menambah daya tampung jabatan saja.Pendapat itu disampaikan anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al Habsyi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10/2011). Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, seharusnya pos wakil menteri diisi sejak awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Karena pos wamen diadakan...

Read More

Democratic politicians irritated by PKS threats after reshuffle

Threats of Prosperous Justice Party (PKS) executives leaving the government coalition following the dismissal of one of their ministers have begun to irk President Susilo Bambang Yudhoyono’s Democratic Party politicians.Politicians from the Islamic party have voiced disappointment over the President’s decision to reduce the number of PKS ministers while the other four allied parties retained the number of their representatives in the Cabinet.The PKS now has only three ministers after Yudhoyono kicked...

Read More

PKS Pertanyakan Alasan SBY Mencopot Menristek

JAKARTA – Meski mengaku sudah legowo, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih mempertanyakan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencopot Suharna Surapranata dari jabatan Menteri Riset dan Teknologi. Mereka masih mempertanyakan alasan pencopotan itu.“Apa urusanya ujug-ujug Suharna diganti. Kalau Anis kencang itu hak dia sebagai anggota parlemen dan itu dilindungi undang-undang. Kebebasan menyampaikan pendapat," ujar politikus PKS Aboe Bakar Al Habsyi dalam diskusi di Gedung DPR Jakarta, Kamis...

Read More

PKS: Pemberitahuan Pencopotan Suharna Hanya Lewat Telepon

Jakarta - Kader PKS rupanya masih tidak terima dengan pencopotan Suharna Surapratana sebagai Menristek. Pasalnya pemberitahuan pencopotan Suharna tersebut tanpa melalui komunikasi terlebih dahulu.Bahkan pemberitahuan bahwa Suharna akan dicopot dari Menristek hanya disampaikan lewat telepon."Jadi Minggu malam, Sudi Silalahi (Mensesneg) telepon ke Pak Lutfi Hasan Ishaq (Presiden PKS) dan ke Suharna. Memberitahu bahwa Suharna dicopot dari Menristek atas permintaan PKS," ujar Ketua DPP Aboe Bakar Al...

Read More

PKS: Jangan Cari Kesalahan Lewat Anis Matta

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua DPP PKS Aboe Bakar Alhabsyi mempertanyakan mengapa tiba-tiba Suharna Surapranata dicopot sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi. Apakah ini adalah hukuman atas pernyataan keras Sekjen DPP PKS Anis Matta? Pertanyaan itu disampaikan Aboe di DPR/MPR, Jakarta, Kamis (20/10).Menurut Aboe, tak ada yang salah dengan pernyataan Anis yang mengancam membuka isi kontrak koalisi jika menteri dari partainya direshuffle. Sebab, di parlemen, anggota Dewan dilindungi secara hukum...

Read More

PKS: Kebusukan Negara Ada di Pimpinan

itoday – Kebobrokan suatu negara itu bisa diibaratkan seperti ikan yang mengalami busuk berasal dari kepalanya. “ikan busuk itu berasal dari kepala,” kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsy diskusi “Di balik Reshuffle Kabinet”, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10). Selain itu, Aboebakar juga mengatakan, PKS masih menjaga koridor politik sampai 2014. Aboebakar juga mempertanyakan pencopotan satu menteri dari PKS akibat suara keras yang diutarakan Anis Matta. “Padahal...

Read More

DPP PKS: Ikan Busuk dari Kepalanya

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) rupanya benar-benar 'sakit hati' atas langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendepak satu menteri asal PKS dari jajaran kabinet. PKS tidak terima jika kritik tajam yang dilontarkan kadernya dijadikan alasan pendepakan itu.Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsy menduga salah satu penyebab berkurangnya jatah kursi menteri untuk PKS lebih disebabkan karena kritikan kader PKS, Anis Matta, yang kini duduk sebagai anggota...

Read More

PKS: Pencopotan Menristek Suharna Bukan Pesanan Partai

Jakarta - Ketua DPP PKS Aboe Bakar al-Habsyi mengatakan, pergantian Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Suharna Surapratana bukan permintaan PKS, bahkan pencopotan tersebut tidak dikomunikasikan secara langsung dengan partai berlambang bulan sabit kembar dan untaian padi ini. "Kami tidak pernah mengusulkan kader PKS dicopot dari jabatan menteri. Kalau ada tudingan bahwa pencopotan itu pesanan PKS, jelas tidak masuk akal," tegas Aboe Bakar pada acara diskusi, 'Di Balik Reshuffle Kabinet:...

Read More

PKS: Pergantian menteri kami berdasarkan penilaian politik

JAKARTA. Ketua DPP PKS, Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan partainya sama sekali tidak bermasalah dengan pengurangan jatah menteri yang terjadi pasca reshuffle. "Kami sangat legowo, karena itu memang merupakan hak prerogatif presiden. Kami sangat hormati itu. Hanya yang menjadi ganjalan adalah komunikasi politik yang dilakukan. Hal tersebut tidak dikomunikasikan sepatutnya, seperti halnya yang dialami Fadel Muhammad (yang dicopot secara mendadak dari jabatan Menteri Kelautan danPerikanan," tukasnya.Terkait...

Read More

Politisi PKS: Reshuffle Mirip Reality Show

JAKARTA, TRIBUN - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Aboebakar Alhabsy langsung mengungkap pribahasa saat ditanyakan bagaimana nasib keberadaan partainya di dalam koalisi pemerintahan SBY-Boediono. Aboe kemudian berujar; 'Kau Yang Memulai Kau Yang Mengakhiri' dalam diskusi Dibalik Reshuffle Kabinet, Kamis (20/10). Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyindir drama reshuffle kabinet yang sudah dilakukan oleh Presiden SBY, ibarat reality show yang ditonton sangat melelahkan. Lelah...

Read More

PKS: Reshuffle Bikin Penonton Lelah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyindir drama reshuffle kabinet yang sudah dilakukan oleh Presiden SBY, ibarat reality show yang ditonton sangat melelahkan. Lelah bagi para penontonnya, juga bagi para menteri yang akan direshuffle. "Reshuffle mirip reality show. Yang nonton saja lelah, apalagi yang mau dicopot," sindir Aboebakar Alhabsy saat diskusi di DPR bertajuk Dibalik Reshuffle Kabinet, Kamis (20/10/2011). Yang terjadi, kata Aboebakar yang tak lain salah...

Read More

PKS: Sikap Kritis Anis Dilindungi UU, Jangan Kurangi Jatah Menteri

Jakarta - PKS mendapatkan informasi bahwa pengurangan satu menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II akibat sikap Anis Matta. Sekjen PKS itu dinilai terlalu kritis kepada SBY."Kita dapat informasi bahwa pengurangan ini adalah punisment buat kita karena Anis Matta terlalu kritis. Buat kita ini aneh," ujar Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsyie kepada detikcom, Kamis (20/10/2011).Menurut anggota Komisi III DPR ini, bila kabar tersebut benar, maka PKS menyayangkan sikap SBY. Menurutnya dalam sebuah...

Read More

Ketua PKS: Aneh Menristek Dicopot karena Sikap Keras Anis Matta

Jakarta - Ketua DPP PKS Aboebakar Al Habsyi heran kerasnya statemen Anis Matta terkait reshuffle kabinet berbuah reshuffle untuk menteri PKS. Baginya, logika itu tak masuk akal."Aneh kalau karena kerasnya Anis Matta kemudian Menristek direshuffle," tutur Aboebakar dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10/2011).Al Habsyi menganggap wajar pernyataan keras Anis Matta dan Fahri Hamzah terkait reshuffle kabinet. Tapi kalau sudah ada keputusan Majelis Syuro, semua harus patuh."Sekarang...

Read More

Aboebakar: Tak Ada Komunikasi Majelis Syuro PKS dan SBY

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKS, Aboebakar Al Habsy menceritakan awal mula saat Menristek Suharna diganti. Saat itu katanya, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan Suharna ditelepon oleh Mensesneg, Sudi Silalahi. Saat itu Sudi mengatakan Suharna harus diganti atas permintaan PKS.Akan tetapi, kata Aboebakar tidak pernah ada komunikasi sama sekali antara Presiden SBY dengan PKS soal pergantian menteri."Jadi komunikasi antara Hilmi (Ketua Majelis Syuro) dan Presiden SBY tidak pernah ada," ujarnya...

Read More

Menteri Sakti dan Rolling Reshuffle

Jakarta - Hasil reshuffle yang dibacakan Presiden SBY pada Selasa (18/10) malam sesungguhnya sudah terbaca saat proses audisi di Cikeas dan Istana. Namun tetap saja ada hasil yang mengejutkan, yakni saktinya menteri terkait kasus hukum yang tak tersentuh reshuffle.Kedua nama itu yang dimaksud bukan rahasia lagi, yakni Menakertrans Muhaimin Iskandar yang terkait kasus suap PPIDT, juga Menpora Andi Mallarangeng terkait kasus wisma atlet."Keputusan Presiden ini cukup mengejutkan. Terdapat nama-nama...

Read More

PKS: Presiden SBY Buat dan Langgar Kontrak Sendiri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PKS menghormati keputusan presiden dalam reshuffle tadi malam, termasuk persoalan pengurangan komposisi menteri untuk PKS. Keputusan itu, merupakan keputusan politik, apapun bentuknya dan bagaimanapun hasilnya dari kabinet ini merupakan wewenang presiden.Namun, menurut satu Ketua DPP PKS, Aboebakar Alhabsy, Rabu (19/10/2011), keputusan presiden ini cukup mengejutkan. Terdapat nama-nama yang sedang menjadi sorotan publik karena bersinggungan dengan persoalan hukum, tapi...

Read More

SBY Berani Bongkar UU Demi Kepentingannya Sendiri

Jakarta, PelitaOnline - Posisi Wakil Menteri seharusnya berasal dari jabatan eselon 1A sesuai pasal 70 ayat 3 Perpres 47 Tahun 2009. Namun tiba-tiba syarat itu dihapus dengan Perpres 76 pada 13 Oktober 2011. Hal itu menandakan ada inkonsistensi dari SBY karena dia mencari orang yang tidak berkualitas."Sangat saya sayangkan, dalam hal ini kelihatan sekali Presiden memaksakan kualifikasi Wakil Menteri dengan merubah persyaratan, bukan mencari SDM yang memenuhi," kata anggota DPR dari fraksi PKS, Aboe...

Read More

PKS Bicara Menteri Sakti dan Inkonsistensi SBY

RMOL. Keputusan presiden dalam reshuffle tadi malam, termasuk pengurangan jatah menteri untuk PKS, masih mengejutkan bagi kader-kader dari partai yang mengklaim partai dakwah itu."Keputusan presiden ini cukup mengejutkan. Terdapat nama-nama yang sedang menjadi sorotan publik karena bersinggungan dengan persoalan hukum, tapi ternyata para menteri itu cukup sakti, tidak tersentuh evaluasi dan masih dipertahankan pada posisinya," kata Ketua DPP PKS bidang Advokasi dan Hukum, Aboe Bakar Al Habsyi, kepada...

Read More

PKS Hormati Keputusan Presiden

JAKARTA (Pos Kota) – PKS menghormati keputusan presiden dalam reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, meski harus menelan pil pahit dengan pengurangan komposisi menteri satu kursi di kabinet. Namun di mata Ketua DPP PKS, Aboebakar Alhabsy, keputusan presiden ini cukup mengejutkan karena terdapat nama-nama yang sedang menjadi sorotan publik dan sedang bersinggungan masalah hukum, tapi karena sakti mereka tidak tersentuh evaluasi dan masih dipertahankan pada posisinya di Kabinet Indonesia...

Read More

PKS: Dampak Reshuffle Jadi Tanggung Jawab SBY

RMOL. Lewat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengevaluasi keanggotaannya dalam koalisi. Evaluasi tersebut didasarkan pada dokumen, pola interaksi, dan komunikasi dengan mitra koalisi."Berbagai catatan evaluasi telah dihasilkan, baik hal-hal yang sudah sesuai harapan maupun indikasi inkonsistensi dan penyimpangan yang terjadi," kata Ketua DPP PKS bidang Advokasi dan Hukum, Aboebakar Alhabsyi, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu, 16/10).Terkait...

Read More

PKS Serahkan Nasib Pasca Reshuffle pada Majelis Syuro

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakin reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden SBY berdasarkan pertimbangan obyektif kenegarawanan, profesionalisme, dan transparansi."Reshuffle juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja kabinet dalam menghadapi persoalan-persoalan yang membelit pemerintahan akhir-akhir ini dan asumsi tantangan yang akan datang," kata Ketua DPP PKS bidang Advokasi dan Hukum, Aboe Bakar Al Habsy, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu, 16/10).Karena itu,...

Read More

PKS: Kami Tak Sandera Presiden

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) membantah tegas adanya pertemuan di markas PKS di Jalan Raya TB Simatupang hingga Kamis dinihari ada kesepakatan para menteri PKS mengancam mundur bila ada satu partai yang terkena reshuffle. Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPP PKS Aboebakar Alhabsy kepada tribun, Kamis (13/10/2011). "Saya kira ada yang sengaja menggoreng isu menjelang resuffle ini. Mereka sengaja memunculkan isu bila PKS menekan dan mengancam presiden...

Read More

Agenda Rapat Komisi III DPR dengan KPK kok Raib?

JAKARTA--MICOM: Anggota Komisi III DPR dari fraksi PKS Aboebakar Alhabsy mempertanyakan raibnya agenda rapat kerja Komisi III DPR dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan Agung."Persoalan ini memang sempat menjadi kasak-kusuk di antara anggota. Saya juga tidak tahu pasti apa motif dari pimpinan meniadakan agenda tersebut pada masa sidang ini," ujarnya di Jakarta, Kamis (13/10).Ia mengeluhkan, hal itu membuat beberapa aspirasi daerah yang seharusnya dapat disampaikan...

Read More

Kewenangan Ditambah, KY Diminta Tak Latah

JAKARTA – Sidang paripurna DPR yang digelar Selasa (11/10), telah menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Komisi Yudisial untuk disahkan menjadi Undang-undang. Anggota Komisi III DPR RI Aboebakar Alhabsyi, menegaskan, UU ini diharapkan akan mampu menjamin sistem pengawasan yang mumpuni atas kinerja para hakim di Indonesia.”Namun saya perlu mengingatkan agar KY tidak keblinger dalam menjalankan tugasnya,” kata politisi yang akrab disapa dengan nama Aboe itu kepada pers, Selasa (11/10) di...

Read More

Komisi III DPR Abaikan Pemeringkatan Capim KPK

JAKARTA--MICOM: Komisi III DPR mengabaikan pemeringkatan calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK.Dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM yang juga Ketua Pansel, Patrialis Akbar, anggota DPR dari Fraksi Demokrat mencetuskan pertanyaan mengenai pemeringkatan. “Pak Menteri harus menjelaskan pemeringkatan calon ini,” ujarnya.Anggota Komisi III dari F-PPP Ahmad Yani juga melontarkan pendapat senada. “Menjadi penting karena ini...

Read More

Penentuan Jumlah Calon Pimpinan KPK Masih Alot

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menkumham Patrialis Akbar dengan agenda mendengar keterangan pemerintah terkait keputusan mengirimkan 8 calon pimpinan KPK belum membuahkan kata sepakat. 5 Fraksi yaitu FPDIP, FPG, FPKS, FPGerindra dan FPHanura menolak penjelasan Menkumham dan tetap meminta pemerintah mengirimkan 10 calon sesuai ketentuan pasal 30 UU KPK. “Kita berupaya keputusan Komisi dilakukan dengan musyawarah mufakat kita hindari voting. Setelah dilakukan lobi antar poksi, hasilnya kita...

Read More

Fahri Menyesal Beri 'Tongkat Sakti' ke Busyro

JAKARTA - Kekesalan Wakil Ketua Komisi III dari F-PKS Fahri Hamzah kepada Ketua Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) Busyro belum juga reda. Dalam rapat kerja Komisi III dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Patrialis Akbar, Senin (10/10), Fahri kembali menyerang Busyro."Kita berikan tongkat sakti mandraguna kepada Ketua KPK, namun penindakan oleh KPK sekarang sudah dijadikan kampanye. Kita perlu pilih pimpinan KPK yang jernih pikirannya, bukan yang labil emosinya seperti sekarang,"...

Read More

PKS: Apakah Polisi Digaji untuk Menembaki Rakyat?

RMOL. Aksi penembakan polisi kepada rakyat kembali terjadi. Setelah kasus penembakan pada buruh PT Newmont di Nusa Tenggara Barat (NTB), kemarin polisi menembaki karwayan PT Freeport Indonesia yang sedang menggelar aksi mogok kerja."Kenapa kok bisa terjadi seperti ini. Masak aparat pelindung dan pengayom masyarakat kok bisa bentrok dengan rakyat. Lantas sebenarnya mereka bekerja untuk siapa," kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Al Habsy, kepada Rakyat Merdeka...

Read More

Busyro Dianggap Manfaatkan Sentimen Publik

Metrotvnews.com, Jakarta: Usulan yang dicetuskan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas agar DPR tidak melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon pemimpin KPK menuai protes keras dari Komisi III DPR. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsy menilai, Busyro sedang memanfaatkan sentimen publik terhadap DPR.“Semoga Pak Busyro tidak menjadi malin kundang, kacang yang lupa kulitnya. Kami dulu yang memilih dan mendudukan beliau sebagai...

Read More

PKS: Ingat Pak Busyro Muqodas! Anda Dipilih DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komite Etik dinilai telah melakukan manuver yang bisa menguras energi. Komite Etik, dianggap sudah menerobos sistem hukum yang ada dengan melakukan pada disclaimer tindak pidana yang bukan wewenangnya."Seharusnya Komite Etik berguru kepada Badan Kehormatan DPR. Sampai saat ini BK masih tahu diri, tidak pernah off side, memutus perkara pidana dengan instrumen etik. Ini bentuk konsistensi DPR pada sistem hukum," ujar anggota Komisi III DPR, Abobakar Alhabsy, Minggu (09/10/2011)....

Read More

Komisi III DPR Nilai Busyro Manfaatkan Sentimen Publik

JAKARTA--MICOM: Usulan yang dicetuskan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas agar DPR tidak melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon pemimpin KPK menuai protes keras dari Komisi III DPR. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsy menilai, Busyro sedang memanfaatkan sentimen publik terhadap DPR.“Semoga Pak Busyro tidak menjadi malin kundang, kacang yang lupa kulitnya. Kami dulu yang memilih dan mendudukan beliau sebagai ketua KPK....

Read More

Rekomendasi KY kian Berotot

JAKARTA--MICOM: Rekomendasi sanksi kepada hakim nakal yang dicetuskan Komisi Yudisial (KY), akan tetap bisa di eksekusi meskipun diabaikan atau ditentang oleh Mahkamah Agung (MA).Khusus untuk rekomendasi KY yang meminta sanksi pemberhentian tetap dengan hak pensiun atau pemberhentian tetap dengan hormat, harus diputuskan melalui mekanisme Majelis Kehormatan Hakim (MKH).Aturan itu termuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial...

Read More

Putusan Komite Etik Dinilai Off Side

KBRN, Jakarta : Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendapati sorotan tajam hingga kecaman dari sebagian pihak, setelah mengumumkan hasil penyelidikan tidak ada pelanggaran kode etik maupun pidana terhadap empat komisioner KPK. Komite etik dibentuk, untuk mencari kebenaran atas tuduhan tersangka Kasus Suap Wisma Alit, M Nazarudin, diantaranya menyebutkan adanya pertemuan dengan sejumlah pimpinan KPK untuk mengamankan kasus suap Wisma Atlit, kasus di Kementerian Kesehatan, Kementerian...

Read More

Hasil Kerja Komite Etik Pelajaran Bagi Pimpinan KPK

JAKARTA, (PRLM).-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pramono Anung menyatakan, hasil pemeriksaan Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan menjadi pelajaran bagi para pimpinan KPK ke depan. Selain itu, pemimpin KPK mendatang juga tidak meniru apa yang sudah dilakukan para komisioner terdahulu. "Lembaga harus kuat, mudah-mudahan ini jadi pelajaran berharga bagi siapapun yang memimpin KPK ke depan karena kepemimpinan ini akan habis bulan Desember. Harapannya pemimpin KPK yang...

Read More

Komite Etik Tuai Kritik, Chandra Cs Tersandera

INILAH.COM, Jakarta - Keputusan Komite Etik KPK bahwa tidak ada pelanggaran etik dan pidana bagi pimpinan KPK terus menuai kontroversi. Apalagi, putusan tidak bersikap bulat. Polemik putusan Komite Etik ini tak ubahnya menyandera posisi Chandra M Hamzah Cs.Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, Anggota Komisi Hukum DPR Aboe Bakar Al-Habsy, serta Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi mempertanyakan hasil putusan Komite Etik. Mereka mengugat putusan Komite Etik...

Read More

Aboe Bakar Al-Habsy: Komite Etik KPK ‘Offside’!

Keputusan Komite Etik KPK terhadap pimpinan KPK atas tuduhan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin menimbulkan polemik.Anggota Komisi Hukum DPR RI, Aboe Bakar al-Habsy menilai putusan Komite Etik yang juga mengambil kesimpulan tidak ada tindak pidana dilakukan pimpinan KPK merupakan langkah tidak tepat. "Apa tindak pidana termasuk pelanggaran etika?" katanya melalui BlackBerry Messenger (BBM) di Jakarta, Kamis (6/10). Berikut wawancara lengkapnya:Apa komentar Anda atas putusan Komite...

Read More