PKS Baca Sinyalemen Penguapan Kasus Century

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR mempertanyakan sikap Fraksi Demokrat yang meminta pengunduran satu hari rapat paripurna untuk memutuskan, apakah Tim pengawas (Timwas) DPR kasus Bank Century diperpanjang atau tidak. PKS menduga, permintaan itu karena takut keputusan paripurna nanti berbeda yang diharapkan oleh Demokrat. "Saya juga heran, kenapa cuma persoalan perpanjangan Timwas kasus Bank Century saja perlu ditunda. Kalau memang punya komitmen dengan pemberantasan...

Read More

Hari Ini Nasib Timwas Century Ditentukan

INILAH.COM, Jakarta - Hari jumat (16/12/2011) ini DPR kembali melakukan sidang Paripurna untuk penutupan masa sidang. Dalam rapat Paripurna ini ada beberapa agenda yang akan dibahas salah satunya tentang masa kerja Timwas Century yang pembahasannya sempat tertunda pada kamis (15/12/2011) kemarin.Dalam keputusan sidang Paripurna Kamis kemarin, DPR menyepakati untuk membahas masa kerja Timwas Century yang akan berakhir pada Desember 2011 ini.Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang sempat memimpin rapat...

Read More

PKS: Miranda Goeltom Harus Dikonfrontir dengan Nunun

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak KPK memberikan kesempatan kepada Nunun Nurbaetie untuk memberikan kesaksian. Selanjutnya, Miranda Goeltom dikonfrontir dengan Nunun."KPK sebaiknya membiarkan Nunun lebih leluasa untuk memberikan kesaksian. Kita dorong agar penuh semangat," ujar anggota Komisi III DPR dari PKS, Aboe Bakar, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/12/2011).Menurutnya, saat ini KPK perlu menjaga psikologis Nunun. Sehingga Nunun mau membuka semua...

Read More

Suami Nunun Mangkir Dari Sidang DPR

Jakarta, PelitaOnline - Adang Daradjatun, suami tersangka kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI), Nunun Nurbaeti Daradjatun mangkir saat Komisi III menggelar rapat kerja dengan Jaksa Agung Basrie Arief dan jajarannya di Gedung DPR RI, Senin (12/12).Ketidakhadiran Adang diakui langsung oleh koleganya sesama anggota komisi hukum dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al Habsy.Menurut Aboe, Adang tidak hadir disebabkan tengah membuat opini pasca tertangkapnya Nunun oleh Interpol...

Read More

Adang Persilakan Nunun Diproses Hukum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tertangkapnya Nunun Nurbaetie oleh KPK, diapresiasi positif oleh kalangan DPR. Anggota Komisi Hukum DPR dari FPKS, Aboe Bakar Alhabsy menganggap penangkapan ini sebagai kado yang diberikan oleh pimpinan KPK. “Saya apresiasi positif, ini seperti kado perpisahan di akhir jabatan mereka. Namun, sebaiknya jangan dianggurin, jangan sampai terulang seperti Nazar, pengejarannya sangat sulit, namun setelah tertangkap hanya dianggurin saja," ungkap Aboebakar, Senin (12/12/2011)....

Read More

PKS: Nunun kado indah dari KPK

JAKARTA - Tertangkapnya Nunun Nurbaeti diapresiasi positif oleh kalangan DPR. Termasuk oleh anggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsyie.Ia menganggap penangkapan ini sebagai kado indah yang diberikan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya apresiasi positif. Ini seperti kado perpisahan diakhir jabatan pimpinan KPK Jilid II. Namun, sebaiknya Nunun jangan dianggurin, jangan sampai terulang seperti Nazar, pengejarannya sangat sulit,...

Read More

Politikus PKS: Boediono Tak Perlu Cemas

JAKARTA - Saat berpidato di depan forum JFCC, Wakil Presiden Boediono mengatakan, pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) idealnya dilakukan menggunakan tim independen. Wapres tidak menampik empat pimpinan KPK dipilih dengan campur tangan politik di parlemen.“Tumben Wapres mengomentari persoalan KPK, memang agak janggal, apalagi disampaikan didepan para koresponden media asing yang bekerja di Indonesia, saya tidak menemukan urgensinya. Mungkin lebih pas kalau beliau membahas...

Read More

Kisah Asmara Angie Ditanggapi dengan Enteng

JAKARTA-Wakil Sekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh memilih bungkam daripada menanggapi pemberitaan tentang terungkapnya jalinan asmaranya dengan salah seorang penyidik KPK Kompol Brotoseno. Angelina kemarin tidak terlihat di kediamannya di kawasan Cilandak. Dia juga tak ada di ruang kerjanya di lantai 22 Gedung Nusantara I kompleks DPR/MPR/DPD di Senayan Satpam yang menjaga kompleks kediamannya mengatakan sudah beberapa hari ini tidak melihat janda mantan artis dan politikus Adjie Massaid...

Read More

Nunun Jangan Sampai Bernasib Seperti Nazar

Jakarta, PelitaOnline- ANGGOTA Komisi Hukum DPR RI, Aboe Bakar Al Habsyi menganggap penangkapan Nunun ini sebagai kado yang diberikan oleh pimpinan KPK. Untuk itu diharapkan jangan sampai disia-siakan seperti Nazaruddin.“Jangan sampai terulang seperti Nazar, pengejarannya sangat sulit, namun setelah tertangkap hanya dianggurin saja”, ungkap Kapoksi Komisi III Fraksi PKS itu, Minggu (11/12).Meski Nunun sebagai Istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun yang merupakan koleganya, Aboe menegaskan...

Read More

Adang Darajatun Persilakan Nunun Diproses Hukum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tertangkapnya Nunun Nurbaetie oleh KPK, diapresiasi positif oleh kalangan DPR. Anggota Komisi Hukum DPR dari FPKS, Aboe Bakar Alhabsy menganggap penangkapan ini sebagai kado yang diberikan oleh pimpinan KPK. “Saya apresiasi positif, ini seperti kado perpisahan di akhir jabatan mereka. Namun, sebaiknya jangan dianggurin, jangan sampai terulang seperti Nazar, pengejarannya sangat sulit, namun setelah tertangkap hanya dianggurin saja," ungkap Aboebakar, Senin (12/12/2011)....

Read More

Aboebakar Alhabsy: Yang tak Terlibat Pasti terhindar, Termasuk Pak Boediono

BANGKAPOS.COM, YOGYAKARTA - Saat berpidato di depan forum JFCC kemarin Wakil Presiden Boediono mengatakan, idealnya pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat lebih independen.Wapres kemudian mengungkap, tak menolak bahwa empat pimpinan KPK 2011-2015 yang terpilih saat ini tak terlepas dari proses politik di Parlemen.Ungkapan Wapres kemudian ditanggapi oleh anggota Komisi III DPR --membidangi masalah hukum dan HAM, Aboebakar Alhabsy, Sabtu (10/12/2011).“Tumben, Wapres berkomentar...

Read More

PKS to Evaluate Depok Mayor After Corruption Survey Released

The religious-based Prosperous Justice Party says it will evaluate the performance of controversial Depok mayor Nur Mahmudi Ismail after the Corruption Eradication Commission ranked the city on the outskirts of Jakarta as Indonesia’s second most corrupt.The damning integrity rankings place the city just behind Metro in Lampung out of the 60 cities surveyed as part of the antigraft agency’s integrity survey.Legislator Aboe Bakar Al Habsyi, a senior member of the conservative party, known as the PKS,...

Read More

Lucu, Busyro Mantan Ketua KPK Mendadak Sembuh Setelah Di Undang Partai Demokrat, Ada Apa Ini?

Suaranews - tak munculnya mantan Ketua KPK, Busyro Muqqodas dalam rapat paripurna pada Selasa, (6/12) mendatangkan pertanyaan. Terlebih lagi, agenda rapat paripurna tersebut guna mengesahkan para pimpinan KPK yang baru. Anggota Komisi III DPR asal Fraksi PKS, Aboebakar Alhabsyi menyesalkan absennya Busyro. "Saya kecewa mengapa kemarin beliau (Busyro) tak hadir. Ini kan acara penting. Semoga saja bukan wujud kekecewaan beliau lantaran tak terpilih lagi menjabat sebagai Ketua KPK," ujarnya terhadap...

Read More

Soal Hak Menyatakan Pendapat, PKS Tunggu Audit Century

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum akan ikut dalam pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menjadi penyelesaian politik terkait penuntasan kasus skandal bailout Bank Century. PKS masih akan menunggu hasil akhir terkait audit forensik yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit yang dilakukan menurut salah satu pimpinan Timwas Century DPR, Taufik Kurniawan, sudah 80 persen dilakukan BPK."Kasus Century masih dalam proses, Timwas masih menunggu hasil...

Read More

Moratorium Remisi Dikhawatirkan Disalahgunakan Penguasa

JAKARTA- Rapat Kerja Menkumham dengan Komisi III DPR RI mendiskusikan persoalan moratorium yang dilaksanakan oleh menteri baru Amir Syamsuddin. Komisi III meminta penjelasan berkaitan diskresi yang diberlakukan kepada narapidana korupsi dan terorisme.Menurut anggota komisi hukum DPR asal fraksi PKS Aboe Bakar, ada kejanggalan atas pelaksanaan moratorium remisi tersebut. "Saya heran, kenapa pak Amir membatalkan SK Pembebasan bersyarat yang telah diteken oleh menteri sebelumnya, ada apa ini. Bukankah...

Read More

Hadir di Demokrat Busyro Dipertanyakan

JAKARTA - Tidak hadirnya Ketua KPK Busyro Mu-qoddas dalam rapat Paripurna DPR pada Selasa, (6/12) menimbulkan kekecewaan sebagian anggota DPR. Terlebih lagi, agenda rapat paripurna itu adalah pengesahan para pimpinan KPK periode 2011-2015 terpilih. "Ada apa dengan Pak Busryo, saya jadi bingung, diundang DPR secara resmi malah tidak hadir dengan alasan sakit, lha kok diundang Demokrat malah hadir," kata anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsyi, kepada Republika, Rabu (7/12). Berdasarkan informasi...

Read More

Sikap Busyro Membingungkan. Ada Apa Ya?

Jakarta, PelitaOnline - Ketidakhadiran Busyro Muqoddas dalam rapat paripurna DPR menuai kecaman. Padahal rapat tersebut untuk menetapkan dan mengesahkan para pimpinan dan Ketua KPK terpilih. Bahkan Busyro memilih menghadiri rapat tertutup dengan Partai Demokrat. Ada apa dengan Busyro?“Saya kecewa kenapa kemarin beliau tidak hadir, ini kan acara penting. Semoga saja ini bukan bentuk kekecewaan beliau karena tidak terpilih lagi menjadi ketua, di Komisi III beliau kan menegaskan akan siap bekerja dalam...

Read More

DPR-RI Minta Tipikor Tidak Dibubarkan

Anggota komisi III DPR-RI, Habib Aboe Bakar Al Habsyie dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyarankan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah agar jangan dibubarkan. "Sebab kalau semua tindak pidana korupsi di daerah penanganannya oleh Pengadilan Tipikor di Jakarta, bisa 'over lot' dan terjadi antrean panjang, untuk penyelesaian kasus tersebut," katanya di Banjarmasin, Sabtu. Oleh karenanya, keberadaan pengadilan Tipikor di daerah-daerah, guna mempercepat penanganan proses tindak...

Read More

PKS Apatis Kasus Nazaruddin Akan Seret Tokoh Penting

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera menduga kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games Palembang, Sumatera Selatan, yang sudah menetapkan mantan Muhammad Nazaruddin sebagai tersangka, sudah masuk angin. Penanganannya, menurut Ketua DPP PKS Bidang Advokasi Dan HAM, Aboebakar Alhabsy, hanya akan berhenti sebatas Nazar saja, karenanya penanganannya jalan di tempat. "Banyak kawan yang juga meyakini hal ini. Saya lihat perkara Nazar banyak bersinggungan dengan orang penting, makanya kita apatis...

Read More

Faximile Menteri Amir Syamsuddin Bikin Empat Napi di Martapura Batal Bebas

RMOL. Beberapa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Martapura, Kalimantan Selatan, mengeluh karena ada faximile dari Menteri hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Isi faximile itu berisi moratorium remisi, sehingga narapidana tersebut batal menghirup udara bebas."Inilah bukti diskresi Amir Syamsuddin telah memakan korban. Masak orang dapat dirampas kemerdekaannya hanya dengan sebuah fax saja," kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kepadaRakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 12/11).Aboebakar mengaku hal ini diketahuinya setelah mengunjungi Lapas Martapura, Kamis...

Read More

Tata Kelola Lapas di Kalsel tak Manusiawi

Jakarta, PelitaOnline - Hasil Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi III DPR RI di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Martapura, Kalimantan Selatan menemukan ruang penjara yang tidak manusiawi. Di dalamnya terdapat jumlah napi telah melebihi kapasitas dari yang ditentukan.“Saya lihat tata kelola Lapas perlu diperbaiki, memang sudah tidak kita temukan sel mewah ala Ayin, namun jumlah penghuni lapas sudah melampaui kapasitas yang ditentukan," kata anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar, Jumat (11/11).Menurutnya, Lapas Martapura tersebut seharusnya hanya cukup untuk 183 orang. Namun pada kenyataannya dihuni oleh...

Read More

Napi di Lapas Martapura Kecewa Moratorium Bebas Bersyarat

JAKARTA - Beberapa narapidana mengeluhkan moratorium pembebasan bersayat yang diberlakukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin. Mereka batal bebas beberapa waktu lalu setelah pembebasan bersyaratnya dibatalkan Menkumham melalui faksimili.Demikian antara lain temuan anggota Komisi III Fraksi PKS Aboe Bakar saat mengunjungi Lapas Martapura di tengah kegiatan resesnya di Kalimantan Selatan, yang disampaikan melalui pesan singkatnya kepada Okezone, Kamis (10/11/2011),Aboe menyesalkan kebijakan MenkumHAM yang dikirim melalui faksimili itu ke lapas-lapas, karena hal itu menunjukkan bahwa...

Read More

Ada Empat Korban Fax Menkumham di Lapas Martapura

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PKS, Aboebakar Alhabsy mengungkap, banyaknya napi yang mengeluhkan adanya fax dari menkumham di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Martapura. Akibat fax dari Kemenkumham itu, empat napi di Lapas Martapura, batal menghirup udara bebas."Inilah bukti diskresi Menkumham telah memakan korban. Masak orang dapat dirampas kemerdekaannya hanya dengan sebuah fax saja," kata Aboebakar mengungkap, saat melakukan kunjungan kerja ke Martapura, Kalimantan Selatan, Jumat (11/11/2011).Aboe yang juga anggota Komisi III DPR ini menyesalkan, empat orang yang batal bebas gara-gara fax...

Read More

Pengetatan Remisi Koruptor Langgar HAM

BANJARMASIN--MICOM: Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang melakukan pengetatan pemberian remisi (pengurangan hukuman) bagi terpidana korupsi dinilai prematur dan melanggar HAM. Banyak napi batal bebas akibat kebijakan sepihak yang justru merusak tatanan hukum di Indonesia tersebut."Kebijakan pengetatan remisi ini prematur dan telah mengacak-acak prosedur hukum. Akibatnya, banyak napi yang seharusnya bebas malah tertahan dan menggantung," tutur Aboe Bakar Al Habsy, anggota Komisi III DPR, ditemui usai melakukan kunjungan ke sejumlah LP di Kalimantan Selatan, Jumat (11/11).Celakanya, keputusan...

Read More

Tunda Pendirian 33 Pengadilan Tipikor Daerah!

INILAH.COM, Jakarta - Banyaknya putusan bebas terhadap koruptor di Pengadilan Tipikor Daerah, akibat dari sulitnya pengawasan.Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai semakin banyak Tipikor di daerah maka semakin sulit dilakukan pengawasan. Oleh karena itu pembentukan pengadilan Tipikor diseluruh provinsi, tidak perlu dilakukan."Kalau ditambah, pengawasan jadi sulit, maka akan sulit dipantau bila ada mafia peradilan, sehingga putusannya akan bisa dipantau. Saya kira yang sekarang ada sudah cukup," jelas anggota Komisi III DPR dari PKS Aboe Bakar Al-Habsyi kepada INILAH.COM, Selasa (8/11/2011).Berdasarkan...

Read More

PKS Tolak Ide Pembubaran Pengadilan Tipikor Daerah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsy tidak setuju ide untuk membubarkan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah. Menurutnya, keberadaan Tipikor daerah, semangatnya untuk memberantas segala bentuk korupsi."Saya lihat peradilan Tipikor masih diperlukan, mengingat load perkaranya yang cukup tinggi. Peradilan ini juga diperlukan agar persoalan Tipikor dapat diproses dalam persidangan yang benar" telah menguasai persoalan korupsi, mengingat tindak pidana ini termasuk "extra ordinary crime", hal ini sesuai semangat...

Read More

Satgas Mafia Hukum Tak Perlu Diperpanjang

Jakarta, PelitaOnline - Masa kerja Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) akan segera berakhir. Ketua Satgas PMH mengajukan perpanjangan terhadap SBY, namun pengajuan tersebut mendapatkan kritik tajam. Pasalnya keberadaannya dinilai tidak membawa prestasi apa-apa."Saya kira tidak perlu diperpanjang, biarlah Kepres 37/2009 berakhir. Tidak ada prestasi yang dibuat oleh Satgas PMH. Keberhasilannya membawa Gayus Tambunan dari Singapura dinilai akal-akalan saja," kata Anggota Komisi Hukum Aboe Bakar Al Habsyi, Selasa (8/11).Menurutnya, penangkapan Gayus oleh Satgas PMH tidak menghasilkan...

Read More

Dilema Tipikor Daerah, Keadilan vs Legalitas

INILAH.COM, Jakarta - Kondisi pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah belakangan menimbulkan dua pendapat yang sama ekstrem. Ada yang ingin dibubarkan, ada pula yang ingin mempertahankan. Ini sama saja mempertentangkan asas keadilan dan legalitas hukum, mana yang dipilih?Dua pendapat ekstrem muncul dalam menyikapi fenomena pengadilan Tipikor di daerah. Hal ini setelah Pengadilan Tipikor membebaskan sedikitnya 40 terdakwa korupsi yang tersebar di sejumlah daerah. Sayangnya, perdebatan di ruang publik yang melibatkan pemangku kebijakan baik, aparat penegak hukum, hingga kalangan legislator, mayoritas...

Read More

Pola Perekrutan Hakim Tipikor Perlu Diperbaiki!

RMOL. Sampai saat ini pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) masih dibutuhkan untuk memberantas praktek korupsi yang cukup tinggi.Karena itu, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Al Habsy, menilai wacana pembubaran pengadilan Tipikor belum tepat. Pengadilan ini masih diperlukan agar persoalan korupsi dapat diproses dalam persidangan yang benar-benar telah menguasai persoalan korupsi. Apalagi korupsi termasuk kejahatan luar biasa."Hal ini ini sesuai dengan...

Read More

KY Harus Perketat Pengawasan kepada Hakim dan Jaksa Tipikor!

RMOL. Tidak sedikit vonis bebas kepada terdakwa korupsi bukan karena hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), tapi karena kualitas dan interitas jaksa penuntut umum yang minim.Selama ini, banyak jaksa yang tidak mampu menghadirkan alat bukti yang cukup. Sementara di sisi lain, ada juga jaksa yang tidak punya cukup bukti, namun tetap memaksa satu perkara masuk ke pengadilan."Saya lihat kabijakan KPK patut dicontoh. Standar operasional prosedur internal KPK mewajibkan empat alat bukti, dan...

Read More

Likuidasi Pengadilan Tipikor Daerah Sesat Pikir?

INILAH.COM, Jakarta - Belakangan gagasan melikuidasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengemuka. Ini disebabkan sejumlah Pengadilan Tipikor di daerah melepas sejumlah terdakwa kasus korupsi. Beginikah jalan keluar atasi persoalan ini?Sedikitnya, 40 terdakwa korupsi yang bebas di meja sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebanyak 21 terdakwa Tipikor Surabaya, 14 terdakwa di Tipikor Samarinda empat terdakwa di Tipikor Samarinda, dan satu terdakwa di Tipikor Semarang....

Read More

Pembubaran Pengadilan Tipikor bukan Solusi

JAKARTA--MICOM: Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsy menilai desakan pembubaran pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) di daerah, bukan solusi untuk menghentikan pemberian vonis ringan terhadap terdakwa koruptor."Memang terdapat kemungkinan peradilan daerah sebagai salah satu penyebab banyaknya koruptor yang bebas, karena sulit melakukan pemantauan. Namun pembubaran bukan solusi terbaik atas persoalan ini, karena masing-masing kasus persoalannya berbeda, tidak bisa dipukul...

Read More

Bubarkan Pengadilan Tipikor Bukan Solusi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan untuk menindaklanjuti wacana pembubaran pengadilan tipikor dianggap bukan solusi terbaik. Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Aboebakar Alhabsyi, mengatakan memang ada kemungkinan pengadilan tipikor daerah sebagai salah satu penyebab banyaknya koruptor yang bebas. "Tetapi bukan berarti membubarkan pengadilan itu menjadi solusi terbaik," katanya kepada Republika, Ahad (6/11). Sebab, ia menyakini setiap kasus yang mampir di dalam proses pengadilan tipikor di daerah...

Read More

Dikaji, Pembubaran Pengadilan Tipikor di Daerah

PENGADILAN tindak pidana korupsi (tipikor) di daerah kian rajin menjatuhkan vonis bebas. Sejumlah pihak mendesak agar pengadilan tipikor daerah dibubarkan dan dikembalikan ke pengadilan umum.Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengkaji usul pembubaran pengadilan tipikor daerah. Alasannya, kata Amir di Jakarta kemarin, sejumlah putusan pengadilan tipikor daerah dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat."Pengadilan tipikor di daerah sudah berubah warna dari pengadilan tipikor...

Read More

Tata ulang Pengadilan Tipikor daerah

Sindonews.com - Pegadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah tengah disorot lantaran banyak memvonis bebas tedakwa koruptor. Hal ini mengundang keprihatinan publik karena menjadi sinyalemen buruk terhadap pemberantasan korupsi.Buntutnya, muncul desakan untuk mengevaluasi Pengadilan Tipikor daerah, bahkan sampai ada yang mengusulkan untuk dibubarkan, dan dikembalikan ke pusat. Namun, wacana pembubaran Pengadilan Tipikor juga banyak menuai pro dan kontra. Sebab, pembubaran bukan solusi.Ketua...

Read More

PKS Setuju dengan Moratorium Remisi untuk Koruptor Bila...

RMOL. Secara prinsip Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat dengan moratorium remisi untuk teroris dan koruptor."Namun harus dilakukan atas dasar pro justicia, demi keadilan. Jangan sekedar buat pencitraan," kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Al Habsy, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu, 6/11).Menurut Aboebakar, moratorium remisi bagi koruptor harus dilakukan secara legal dan konstitusional, seperti mengubah dulu UU tentang Pemasyarakatan....

Read More

Habib PKS Kehabisan Kata-kata untuk Komentari Denny Indrayana

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.Denny mengatakan bila moratorium remisi disebut untuk pencitraan, maka hal itu tidak masalah sebab memang untuk mencitrakan bahwa Indonesia bukan surga koruptor, tapi neraka bagi koruptor."Ini gawat dan pertanda bad first step dari hasil reshuffle," kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Al Habsy, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu,...

Read More

PKS Minta SBY Beri Arahan pada Menteri Amir Syamsuddin

RMOL. Kebijakan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin terkait moratorium remisi bagi para koruptor hanya sebuah pencitraan belaka. Bila serius, semestinya Amir Syamsuddin mengajak DPR untuk merevisi dulu UU Pemasyarakatan atau Presiden SBY secara langsung membuat Peraturan Presiden pengganti UU."Mari lakukan secara konstitusional, Rakyat jangan dibodohi dengan model pencitraan seperti ini," kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Al Habsy, kepada Rakyat Merdeka...

Read More

PKS: Moratorium Remisi Koruptor Pencitraan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan kementerian Hukum Dan HAM mengeluarkan moratorium remisi Koruptor itu hanya pencitraan. Sebab, bila memang ingin moratorium persoalan remisi haruslah dilakukan revisi UU pemasyarakatan. "Perlu diketahui, masalah remisi sudah diatur dalam pasal 34 UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, itu merupakan hak narapidana," kata Ketua DPP PKS Bidang Advokasi dan HAM, Aboebakar Alhabsy, Rabu (02/11/2011).Karena hak, Aboebakar menegaskan, maka harus diberikan, itu...

Read More