Kamis, 10 Januari 2013

UKP4 dicurigai untuk gembosi parpol

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan, takkan mencampuri hasil penilaian Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) terhadap menteri asal PKS.

Menurut ketua  DPP PKS Aboebakar Al Habsy menyatakan evaluasi UKP4 sangat penting. Pasalnya, menteri merupakan ujung tombak pelaksana pembangunan. PKS, kata dia,  juga takkan menghalangi presiden bila ingin menggusur menteri asal PKS.

"Kami serahkan saja soal reshuffle kementerian kepada Presiden, itu hak perogratif beliau. Bagaimanapun posisi menteri membawa peran strategis pada kinerja pemerintahan, karena kementerian adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan sesuai desain kebijakan presiden, ini adalah konsekuensi dari sistem pemerintahaan kabinet presidensial," ungkap Aboebakar saat dihubungi wartawan, hari ini.

Ketua Kapoksi Komisi III DPR Fraksi PKS itu menilai jika presiden SBY melakukan perombakan kabinet tiga bulan mendatang, justru tidak akan efektif terhadap kinerja kabinet.

"Bila memang reshuffle akan dilakukan nanti bulan Maret, publik pastilah akan bertanya, apakah yang bisa dilakukan oleh para menteri baru pada sisa waktu yang ada, kemungkinan waktu hanya akan dihabiskan untuk penyesuaian diri menteri baru dengan kabinet dan jajaran kementriannya," jelasnya.

Dia juga mengakui memasuki 2013 ini kegaduhan politik akan semakin kuat. Jika terjadi perombakan kabinet, dia berharap presiden melakukannya karena sangat urgensi bukan sebagai permainan politik.

"Memang tahun 2013 adalah milestone yang akan dipakai untuk mengejar capaian di 2014, akan sulit menghindari kegaduhan politik di tahun ini. Pasti akan banyak akrobat politik yang akan dilakukan dengan tujuan tertentu. Saya berharap bila memang terjadi reshuffle, bukanlah bagian dari gimmick politik yang demikian, namun memang karena ada urgensi yang sangat mendesak," tegasnya.

Oleh sebab itu, dia berharap penilaian dan evaluasi UKP4 dilakukan secara profesional dan terbuka dan sesuai dengan kinerja yang para menteri yang selama ini terjadi.

"Jangan sampai evaluasi menteri hanya digunakan untuk mendowngrade menteri-menteri dari partai tertentu agar terganggu elektabilitasnya, ini tidak boleh terjadi. Jangan sampai persoalan ini dipolitisasi untuk persiapan 2014, itu tidak fair," pungkasnya

0 komentar:

Posting Komentar