Investigasi Penundaan UN di 11 Provinsi, SBY Instruksikan Mendikbud

Keterlambatan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di 11 Provinsi rupanya sudah diketahui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Melalui akun twitter resminya, Kepala Pemerintahan dua periode itu menyampaikan bahwa masalah ini sudah ditangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), M Nuh.
"Info keterlambatan UN di 11 Propinsi, saya telah instruksikan Mendikbud untuk segera atasi dan investigasi. *SBY*," kata SBY dalam akun resminya, @SBYudhoyono 22 menit yang lalu (Minggu, 14/5), kemarin.
Selain merespon keterlambatan UN, SBY juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh siswa yang akan mengikuti UN, Senin (15/4) hari ini. Dia dan Ibu Negara Ibu Ani Yudhoyono berdoa agar siswa lulus. "Selamat menempuh Ujian Nasional para pelajar. Insya Allah, kalian bisa dan lulus. Saya dan Ibu Ani mendoakan *SBY*"

RAWAN KEBOCORAN
Sementara itu, Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat menyayangkan penundaan ujian nasional tingkat SMA untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Penundaan ini bisa mengaburkan konsentrasi siswa dan berpotensi terhadap terjadinya kebocoran soal.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah membuat 20 variasi soal dan ditambah dengan pemakaian kode bar pada setiap naskah serta lembar jawaban ujian nasional. Diharapkan, tekhnologi dan strategi yang sudah diterapkan oleh Kemendikbud mampu menangkal potensi kebocoran soal tersebut.
"Bila terjadi kebocoran soal, polisi haruslah bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena naskah ujian nasional termasuk sebagai dokumen yang dikategorikan rahasia negara," kata Anggota Komisi Hukum DPR, Aboebakar Alhabsy, Minggu (14/4), kemarin.
Penegakan hukum ini, Aboebakar menerangkan, menjadi instrumen penting untuk menjaga kualitas pendidikan di Indonesia, yang tentunya akan memiliki dampak pada kualitas sumber daya manusia ke depan. "Perlu saya ingatkan bahwa banyak pasal yang bisa menjerat para pembocor naskah ujian nasional," katanya.
Ia menerangkan, pada pasal 322 dan 323 KUHP pembocor rahasia bisa diancam sembilan bulan penjara. Sedangkan, pasal 362 tentang pencurian bisa diancam enam tahun penjara.
Kemudian, bisa juga dikenakan pasal penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP dengan ancaman lima tahun penjara. Kemudian, pasal 480 KUHP dengan ancaman empat tahun penjara. "Belum lagi pasal 112 KUHP dimana pembocor rahasia negara dapat diancam dengan pidana tujuh tahun," katanya.
Dia mengatakan, hal ini perlu disosialisasikan agar mereka menyadari dan tidak melakukan pembocoran soal. Ia menyatakan, dengan banyaknya pasal yang bisa menjerat seorang pembocor naskah ujian nasional, seharusnya membuat mereka berpikir-pikir dahulu sebelum melakukan tindakan tersebut.

Read More

Milad ke-15, PKS Mengusung Cinta Ainun-Habibie

Film Ainun-Habibie begitu melekat di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam milad (ulang tahun) ke-15, partai Islam itu mengusung semangat cinta Ainun-Habibie tersebut.

Politikus PKS Aboe Bakar Alhabsy mengatakan, film Ainun-Habibe telah menjadi semangat bagi mereka. "Kisah Ainun-Habibie juga menginspirasi bahwa harmoni cinta dan kerja dapat menjadi power yang luar biasa," jelas Aboe Bakar, Jumat (19/4/2013).

Dia menjelaskan, pada milad PKS yang diadakan si Semarang ini mengambil tag line "cinta-kerja dan harmoni".

Menurut Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi III DPR itu, dengan cinta hubungan PKS dengan konstituen tak hanya bersifat elektoral belaka, namun kerja-kerja politik didasari pada rasa cinta kasih sesama anak bangsa.

"Dengan cinta pula PKS ingin menghilangkan citra politik yang kejam, kami ingin menghadirkan iklim politik yang sejuk," katanya.

Politikus asal Kalimantan tersebut yakin model ini bisa mengantarkan pada kesuksesan PKS di pemilu 2014. "Insya Allah cinta dan kerja akan menjadi harmoni pada suara PKS di tahun 2014," tandasnya.

Read More

PKS Usung Tagline Cinta, Kerja dan Harmoni

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin peringatan Hari Lahir ke 15 yang dihelat pada 18-20 April, di Semarang, Jawa Tengah, membawa rasa cinta dalam politik. PKS ingin menghilangkan citra politik yang kejam. "Di milad PKS yang ke 15 tahun, kita ingin membawa rasa cinta dalam politik, karenanya kita usung tag line "Cinta-Kerja dan Harmoni"," kata Ketua DPP PKS Aboebakar Alhabsy, kemarin (19/4).

Dijelaskan Aboebakar, dengan cinta hubungan PKS dengan konstituen tak hanya bersifat elektoral belaka. Namun kerja-kerja politik didasari pada rasa cinta kasih sesama anak bangsa. "Dengan cinta pula PKS ingin menghilangkan citra politik yang kejam, kita ingin menghadirkan iklim politik yang sejuk," imbuhnya.

Anggota Komisi Hukum DPR, itu mengatakan, kisah cinta Ainun dan Habibie dan etos kerjanya telah membawa harmoni dalam dunia kedirgantaraan, dan hal ini sangat mengispirasi PKS. "Karenanya kita berikan penghargaan pada beliau sebagai guru demokrasi pada milad kali ini," katanya.

Menurutnya, kisah Ainun dan Habiebie juga menginspirasi bahwa harmoni cinta dan kerja dapat menjadi power yang luar biasa. "Insyaallah cinta dan kerja akan menjadi harmoni pada suara PKS di tahun 2014," imbuhnya. (jpnn)

Read More

DPR: Kapolri Baru Harus Berprestasi & Berintegritas

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsy, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), agar pada saat memilih Kapolri baru menggantikan Jenderal Pol Timur Pradopo juga memperhatikan jenjang karir dan kaderisasi di Polri.

"Formasi yang terbentuk di Polri tentunya adalah hasil sebuah jenjang kaderisasi dan reward and punishment selama menjalankan tugas. Karenanya Kapolri sebagai jabatan tertinggi di Polri haruslah ditempati oleh profil yang telah syarat akan prestasi dan memiliki integritas terhadap Tribrata Polri," ungkap Aboe melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (19/04).

Secara teknis, lanjut Aboe, Kapolri yang baru harus menguasai peta konflik di lapangan, serta memiliki desain untuk menuntaskan persoalan konflik sosial yang marak terjadi. "Perlu ada desain kebijakan yang jelas untuk mengatasi persoalan ini, karena instrumen hukumnya sudah lengkap, baik melalui Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, maupun Inpres No 2 Tahun 2013.

Politisi PKS ini mengusulkan, akan lebih baik jika Kapolri terpilih memiliki background atau pengalaman yang cukup di bidang intelijen dan keamanan. Hal ini akan sangat mendukung pekerjaan rumah (PR)untuk kapolri yang baru adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses hukum yang dilaksanakan oleh Polri.

Beberapa insiden, seperti kasus Cebongan, Penyerangan Mapolres OKU, Pengeroyokan Kapolsek Dolok Pardamean, serta penyerangan puluhan Polsek adalah indikator rendahnya kepercayaan publik pada proses penegakan hukum yang dilakukan Polri.

"Kapolri terpilih haruslah mampu menggerakkan institusinya untuk mengedepankan due process of law yang benar-benar ditujukan untuk pro justicia. Saya rasa presiden cukup memahami kondisi tersebut. Kita semua berharap presiden memilih calon Kapolri yang kapabel dan kompeten," tandasnya.

Read More

Milad ke 15, PKS Anugerahi Habibie Guru Demokrasi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin peringatan Hari Lahir ke 15 yang dihelat pada 18-20 April, di Semarang, Jawa Tengah, membawa rasa cinta dalam politik. PKS ingin menghilangkan citra politik yang kejam.

"Di milad PKS yang ke 15 tahun, kita ingin membawa rasa cinta dalam politik, karenanya kita usung tag line "Cinta-Kerja dan Harmoni"," kata Ketua DPP PKS Aboebakar Alhabsy, Jumat (19/4).

Dijelaskan Aboebakar, dengan cinta hubungan PKS dengan konstituen tak hanya bersifat elektoral belaka. Namun kerja-kerja politik didasari pada rasa cinta kasih sesama anak bangsa.

"Dengan cinta pula PKS ingin menghilangkan citra politik yang kejam, kita ingin menghadirkan iklim politik yang sejuk," imbuhnya.

Anggota Komisi Hukum DPR, itu mengatakan, kisah cinta Ainun dan Habibie dan etos kerjanya telah membawa harmoni dalam dunia kedirgantaraan, dan hal ini sangat mengispirasi PKS. "Karenanya kita berikan penghargaan pada beliau sebagai guru demokrasi pada milad kali ini," katanya.

Menurutnya,  kisah Ainun dan Habiebie juga menginspirasi bahwa harmoni cinta dan kerja dapat menjadi power yang luar biasa. "Insyaallah cinta dan kerja akan menjadi harmoni pada suara PKS di tahun 2014," imbuhnya.

Read More

Mendikbud Minta Maaf

Kekacauan luar biasa terjadi pada persiapan ujian nasional (UN) tingkat SLTA. UN di 11 provinsi termasuk Kalsel diundur. Bahkan, pengunduran jadwal itu pun diwarnai kekacauan. Semula diundur dari Senin (15/4) menjadi Rabu (17/4), tetapi kemudian diundur lagi mulai Kamis (18/4).

Penyebab kekacauan yang mengakibatkan sekitar 1,1 juta siswa peserta UN di 11 provinsi itu terganggu konsentrasinya adalah ketidakmampuan pemenang tender pengganda soal, perusahaan percetakan PT Ghalia Indonesia Printing di Ciawi, Bogor, Jabar, memenuhi target waktu.

Menurut Mendikbud Muhammad Nuh melalui rilisnya kepada BPost, Minggu (14/4), perusahaan itu mengalami keterlambatan saat proses memasukkan soal ke amplop. "Teknisnya adalah memasukkan amplop sesuai tipe soal dan daerah ke boks terkait dengan sekolah, misal SMAN 1, berapa anak, berapa soal yang dibagi. Ini teknisnya," tegas dia.

Direktur PT Ghalia Hamzah Lukman mengakui keterlambatan itu. Dia pun meminta maaf karena telah merepotkan banyak kalangan. "Kami meminta maaf atas kesalahan teknis ini. Ini baru terjadi di perusahaan kami. Namun kami berkomitmen menyelesaikannya secepat mungkin. Kami bekerja 24 jam dan terus menambah tenaga," ujarnya.

Selain banyaknya naskah soal yang dicetak, imbuh Hamzah, kesulitan lain adalah kurangnya kinerja dari sumber daya manusianya (SDM) saat memilah dan memasukkan kategori-kategori soal ke boks yang sudah ditentukan.

"Tahun ini variasi soal lebih banyak. Ternyata jauh lebih sulit. Sebelumnya kami pernah menangani soal UN tapi hanya satu provinsi yaitu Sumbar," kata Hamzah yang berjanji sebelum Kamis (18/4), seluruh naskah soal sudah dikirim ke 11 provinsi tersebut.

Investigasi
Kekacauan persiapan UN mendapat perhatian serius Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia meminta Nuh melakukan investigasi. Menyikapi itu, Nuh mengaku sudah ditangani Inspektorat Jenderal Kemendikbud, Haryono Umar. "Kementerian pasti akan memberikan sanksi untuk PT Ghalia atas kelalaian ini," tegas Nuh.

Menurut dia, Kemendikbud sudah berupaya membantu mengatasi masalah itu namun tidak berhasil.

"Untungnya, dalam setiap zona, Indonesia Barat, Tengah, Timur, itu soalnya berbeda. Karena soalnya berbeda, maka untuk 22 provinsi yang lain, Insya Allah tetap dilaksanakan sesuai jadwal, mulai Senin (hari ini). Yang 11 provinsi, Insya Allah mulai Kamis (18/4)," ujarnya.

Nuh menjelaskan, jadwal pelajaran yang diujikan di 11 provinsi tak banyak berbeda. Jadwal Kamis tidak berubah. Namun untuk Rabu (17/4) diundur menjadi  Jumat (19/4).

Konsekuensi pengunduran jadwal UN adalah molornya ujian susulan. Dari 22 April 2013 menjadi 29 April 2013. Untuk SMK, tidak ada perubahan.

Kekacauan ini sudah diprediksi aktivis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi. Dia mengungkapkan, saat lelang, PT Ghalia menawarkan harga  lebih tinggi Rp 22,8 miliar. Sedangkan perusahaan lainnya, PT Aneka Ilmu mematok penawaran  Rp 17 miliar, PT Jasuindo Tiga Perkasa Rp 21,1 miliar, dan PT Balebat Dedikasi Prima Rp 21,6 miliar. Namun Kemendibud memenangkan PT Ghalia.

Ternyata, PT Ghalia tak hanya mengikuti satu paket lelang. Perusahaan itu ikutlelang tiga paket lainnya. Menurut Uchok, ini merupakan bukti Ghalia tak mempertimbangkan kapasitas perusahannya. "Yang penting menang dan akhirnya bermasalah," ujarnya.

Tergantung Sekolah
Mengenai kegiatan siswa peserta UN selama Senin hingga Rabu mendatang, Sekretaris  Dinas Pendidikan (Disdik) Kalsel, Amka menyerahkan kepada masing-masing pengelola sekolah.

"Tentang itu, kebijakan sekolah saja. Silakan sekolah yang memutuskan masing-masing, mau libur sebagai persiapan atau belajar bersama di sekolah, atau  mau pengarahan ya bebas saja. Gunakan waktu libur atau waktu bebas itu, yang terpenting tetap persiapkan diri mengikuti UN," ujar dia.

Di Banjarbaru, meskipun Kepala Disdik, Ahmadi Arsyad menyatakan hari ini tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah, namun siswa SMAN 1 Banjarbaru diminta tetap masuk untuk menerima pengarahan.

"Kami diminta ke sekolah, katanya ada pengarahan," ujar seorang siswi, Dwi Ayu Chairunnisa.

Menyikapi kekacauan pengiriman naskah soal untuk Kalsel, anggota DPR dari Dapil Kalsel Habib Aboe Bakar Al Habsyi meminta Polda Kalsel mem-back up distribusi ke daerah.

"Kalau perlu gunakan helikopter milik Polda agar segera sampai," ucap dia.

Read More

Milad PKS Terinspirasi Kisah "Ainun Habibie"

Dalam rangka Milad PKS yang ke 15 tahun, PKS ingin membawa rasa cinta dalam politik dengan mengusung tag line "Cinta-kerja dan Harmoni".

Aboe Bakar, Anggota DPR RI dari FPKS, dalam pesan singkat yang diterima aktual.co mengatakan bahwa hubungan Cinta PKS dengan konstituen tak hanya bersifat elektoral belaka, namun kerja-kerja politik yang didasari pada rasa cinta kasih sesama anak bangsa.

Dengan Cinta pula PKS ingin menghilangkan citra politik yang kejam, kita ingin menghadirkan iklim politik yang sejuk.

"Kisah cinta Ainun dan Habibie pada etos kerjanya telah membawa harmony dalam dunia kedirgantaraan, hal ini sangat mengispirasi PKS, karenanya kita berikan berhargaan pada beliau sebagai Guru Demokrasi pada milad kali ini," ujarnya.

Kisah Ainun dan Habiebie menginspirasi bahwa harmony cinta dan kerja dapat menjadi power yang luar biasa.

"Insya Allah Cinta dan Kerja akan menjadi Harmony pada suara PKS di tahun 2014," Pungkasnya.

Read More

Semua Pihak Harus Tahan Opini Soal Insiden Cebongan

Pasca ribut soal ada tidaknya pelanggaran HAM berat soal kasus penyerangan LP Cebongan oleh prajurit Kopassus, semua pihak diharap menahan diri dalam membuat komentar.

"Hindari Statemen yang tidak perlu soal Cebongan. Sebaiknya semua pihak menahan diri agar tidak timbul kegaduhan yang tidak perlu," kata Anggota Komisi Hukum DPR, Aboe Bakar Al-Habsyi, di Jakarta, Sabtu (13/4).

"Serahkan saja proses selanjutnya pada prosedur hukum yang berlaku untuk menunjukkan negara ini adalah negara hukum."

Apalagi terkait isu pelanggaran HAM, menurut dia, biarlah diselesaikan oleh instansi yang berwenang bekerja sesuai dengan bidangnya.

"Kita tunggu saja hasil kerja mereka," kata Politisi PKS itu.

Bilapun ada informasi yang berkembang bahwa pasca kejadian Cebongan tingkat kejahatan di Yogyakarta menurun, itu sebuah hikmah buat seluruh masyarakat Indonesia.

"Gelombang antipremanisme pasca kejadian Cebongan haruslah direspon positif oleh Kepolisian. Sebagai penegak hukum Kepolisian haruslah membuktikan adanya supremasi hukum, bukan preman yang berkuasa," tandasnya.

Read More

Milad ke 15, PKS Anugerahi Habibie Guru Demokrasi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin peringatan Hari Lahir ke 15 yang dihelat pada 18-20 April, di Semarang, Jawa Tengah, membawa rasa cinta dalam politik. PKS ingin menghilangkan citra politik yang kejam.

"Di milad PKS yang ke 15 tahun, kita ingin membawa rasa cinta dalam politik, karenanya kita usung tag line "Cinta-Kerja dan Harmoni"," kata Ketua DPP PKS Aboebakar Alhabsy, Jumat (19/4).

Dijelaskan Aboebakar, dengan cinta hubungan PKS dengan konstituen tak hanya bersifat elektoral belaka. Namun kerja-kerja politik didasari pada rasa cinta kasih sesama anak bangsa.

"Dengan cinta pula PKS ingin menghilangkan citra politik yang kejam, kita ingin menghadirkan iklim politik yang sejuk," imbuhnya.

Anggota Komisi Hukum DPR, itu mengatakan, kisah cinta Ainun dan Habibie dan etos kerjanya telah membawa harmoni dalam dunia kedirgantaraan, dan hal ini sangat mengispirasi PKS. "Karenanya kita berikan penghargaan pada beliau sebagai guru demokrasi pada milad kali ini," katanya.

Menurutnya,  kisah Ainun dan Habiebie juga menginspirasi bahwa harmoni cinta dan kerja dapat menjadi power yang luar biasa. "Insyaallah cinta dan kerja akan menjadi harmoni pada suara PKS di tahun 2014," imbuhnya

Read More

Soal Ujian Nasional Berpotensi Bocor

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsy menyayangkan ditundanya Ujian Nasional tingkat SMA untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia.

Penundaan ini, menurutnya, bisa mengaburkan konsentrasi siswa dan berpotensi terhadap terjadinya kebocoran soal.

"Kemendiknas telah membuat 20 variasi soal dan ditambah dengan pemakaian kode bar pada setiap naskah dan lembar jawaban UN, kita berharap tekhnologi dan strategi yang sudah diterapkan oleh kemendiknas mampu menangkal potensi kebocoran soal tersebutm," ujarnya. 

Salah seorang anggota Komisi III DPR ini menambahkan, bila terjadi kebocoran soal, polisi haruslah bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena naskah Ujian Nasional termasuk sebagai dokumen yang dikategorikan rahasia negara.

Penegakan hukum ini, imbuh Abobakar lagi,  menjadi instrumen penting untuk menjaga kualitas pendidikan di Indonesia, yang tentunya akan memiliki dampak pada kualitas sumberdaya manusia Indonesia masa depan.

"Perlu saya ingatkan, pasal menjerat para pembocor naskah ujian nasional,  perlu disosialisasikan. Pada pasal 322 dan 323 pembocor rahasia bisa diancam 9 bulan penjara," ungkapnya.

"Pencurian sebagaimana pasal 362 yang diancam pidana 6 tahun penjara, pasal penggelapan sebagaimana 374 KUHP yang diancam 5 tahun penjara. Pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara, belum lagi  pasal 112 KUHP dimana pembocor rahasia negara dapat diancam dengan pidana tujuh tahun," Aboebakar menambahkan, 

Sedemikian pasal yang bisa menjerat seorang pembocor naskah ujian nasional, katanya lagi, seharusnya membuat mereka berpikir-pikir dahulu sebelum melakukan tindakan tersebut.

Read More

Banyak Siswa Stres, Guru BP Harus Tanggap

Anggota Komisi Hukum DPR, Aboebakar Alhabsy, mengaku sudah bertemu Kapolda Kalimantan Selatan, untuk berkoordinasi terkait pengamanan dan distribusi soal ujian nasional di wilayah setempat.      

Secara teknis Kapolda sudah menyiapkan personel untuk pengamanan dan pendistribusian soal unas. "Namun masalahnya adalah naskahnya belum sampai, jadi yang mau diamanin," katanya, Selasa (16/4).      

Aboebakar pesimis unas bisa digelar pada Kamis (18/4), di Kalsel, karena naskah yang dijadwalkan akan dikirim dengan Pesawat Hercules tak kunjung tiba. Unas yang seharusnya dijadwalkan Senin dipindah Selasa, kemudian dijadwalkan Kamis dan bakal ditunda lagi.     

Dia khawatir kondisi ini mengganggu psikologis para siswa. "Ini bisa mengganggu fokus mereka," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera itu. Aboebakar berharap orang tua mendampingi dan memberi support kepada putra-putrinya dalam menghadapi carut marutnya unas ini.

Pihak sekolah sebaiknya berperan serta aktif dalam mengelola mentalitas para siswa melalui guru BP. Hal ini untuk mengurangi dampak negatif dari carut marutnya pelaksanaan unas.

"Meskipun kondisi demikian, saya berharap ujian akan bisa dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal," paparnya.

Lebih jauh dia mengatakan, persoalan kegagalan unas harus mendapat perhatian penting dari penegak hukum, karena berkaitan dengan hajat nasional yang menyangkut nasib jutaan siswa.

Karena itu, Polri perlu melakukan investigasi atau penyelidikan terhadap proses tender percetakan naskah ujian.

Pengadaan naskah ujian yang bernilai ratusan milyar seharusnya bisa berjalan dengan baik, karena seharusnya dilakukan oleh rekanan yang memiliki pengalaman dan kemampuan mencetak dengan baik. "Bila hasil kerjanya seperti ini, saya kira layak untuk dilakukan audit," pungkasnya.     

 Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Pendidikan, Selasa (16/4) mendatangi KPK. Mereka datang untuk memberikan informasi awal soal indikasi dugaan korupsi penggandaan dan distribusi soal unas di Kemendikbud. Koalisi itu diterima Wakil Ketua KPK, Busyro Muqaddas.

"Kedatangan teman-teman NGO bertemu dengan salah satu Pimpinan KPK, Pak Busyro, untuk memberi informasi berkaitan dengan pendidikan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, Selasa (16/4).

Dijelaskan Johan, pertemuan ini hanya audiensi biasa. "Pertemuan ini seharusnya kalau tidak salah minggu lalu, namun baru hari ini bisa," katanya

Read More

Anggota Komisi III Minta Polisi Amankan Naskah UN

Ujian nasional (UN) 2013 bagi siswa SMA sederajat akan digelar serentak pada 15-18 April 2013. Pekan ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendistribusikan paket soal UN ke berbagai sekolah. Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsyi meminta Kepolisian RI untuk membantu pengamanan distribusi naskah UN.

 

"Peran aktif kepolisian sangat penting untuk menjaga agar naskah ujian tidak sampai bocor," ujar Aboe Bakar, Minggu (14/4).

 

Selain mengamankan naskah dari kebocoran, aparat kepolisian perlu mengantisipasi terjadinya kecurangan dan tindakan lain yang mengganggu pelaksanaan ujian nasional. Misalnya, peredaran pesan pendek berisi jawaban yang menyesatkan. Aboe Bakar meminta pihak kepolisian untuk bekerja sama dengan Kemendikbud untuk mengatasi kemungkinan tersebut.

 

"Kerja sama yang baik antara aparat kepolisian dan pihak Kemendikbud akan menciptakan harmoni dalam ujian nasional," katanya.

 

Menurut politisi PKS ini, ujian nasional adalah salah satu instrumen sistem pendidikan nasional yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tertibnya kegiatan ini akan jadi kunci sukses pembangunan nasional.

 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto, Jumat (12/4), memastikan bahwa pihaknya siap mengawal dan mengamankan pendistribusian naskah ujian nasional SMA/SMALB/SMK/MA dan Paket C. Aparat kepolisian dilibatkan untuk menjamin agar tidak terjadi kebocoran naskah ujian nasional yang merupakan dokumen negara bersifat sangat rahasia.

Read More

DPR : Pilih Kapolri Berdasar Jenjang Karir

 Komisi III DPR meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memperhatikan jenjang karier dan kaderisasi di tubuh Polri dalam menentukan pengganti Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo. Karena kewenangan itu ada di tangan presiden, maka komisi yang membidangi hukum dan kepolisian itu beharap presiden memperhatikan faktor  jenjang karir ini.

 

 "Kewenangan pengganti Kapolri memang ada di tangan presiden, namun alangkah baiknya kalau pada pada Agustus atau September nanti SBY bisa memilih calon kapolri baru berdasarkan jenjang karir yang ada di tubuh kepolisian itu sendiri," ujar Anggota Komisi III Aboe Bakar Al Habsyi pada INDOPOS di Gedung DPR, Senayan, Kemarin, (19/4).

 

Menurut Ketua DPP PKS ini, Kapolri sebagai jabatan tertinggi di Polri, haruslah ditempati oleh figur yang telah lulus syarat minimal  prestasi dan memiliki integritas terhadap Tribrata Polri. Selain itu, calon kapolri baru juga harus menguasai peta konflik di lapangan, serta memiliki desain lengkap untuk menuntaskan persoalan konflik sosial yang saat marak terjadi.

 

 "Saya pikir menjelang pergantian kapolri ini, dipikirkan juga adanya desain kebijakan yang jelas untuk mengatasi persoalan konflik di lapangan , karena instrumen hukumnya sudah lengkap, baik melalui UU Penanganan Konflik Sosial, maupun Inpres Nomor 2 Tahun 2013," jelasnya.

 

 Politisi bertubuh tambun ini lebih jauh mengusulkan, sebaiknya kapolri terpilih nanti memiliki latar belakang dan pengalaman yang cukup di bidang intelejen dan keamanan sosial. "Pemikiran saya modal kempuan intelijensi yang baik akan sangat mendukung pekerjaan rumah kepolisian. Hal ini juga sekaligus sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses hukum yang dilaksanakan oleh Polri," paparnya.

 

Beberapa insiden, seperti kasus Cebongan, penyerangan Mapolres OKU, pengeroyokan Kapolsek Dolok Pardamean, serta penyerangan puluhan polsek adalah indikator rendahnya kepercayaan publik pada proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Polri.

 

  "Saya rasa presiden cukup memahami kondisi tersebut. Saat ini, kita semua berharap presiden memilih calon kapolri yang kapabel dan kompeten. Jangan sampai pemilihan kapolri hanya diorientasikan untuk kepentingan Pemilu 2014 semata," pungkasnya.

 

 Hal senada dikatakan oleh Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso. Dia berharap, Presiden SBY harus mampu mengajukan calon kapolri yang kredibel untuk kemudian dites di DPR, karena dalam dua tahun kedepan akan menghadapi pemilu. "Saya harap presiden memilih figur yang bisa membuat nyaman masyarakat, untuk mengawal situasi kegaduhan politik," kata Priyo di Gedung DPR RI, Senayan, kemarin (19/4).

 

 Politisi senior Golkar ini juga menilai, ada banyak perwira polisi yang berpotensi menjadi pemimpin tertinggi di Polri selanjutnya. Tinggal sejauh mana calon itu ditolak atau diterima oleh presiden. Meski demikian, Priyo mengingatkan, masih ada kemungkinan opsi untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI dan Kapolri yang sekarang sampai  pemilu selesai. "Bagi saya tetap ada risiko kalau presiden menggantinya pada saat mendekati pemilu," tandansnya.

 

 Sebagaimana diketahui, saat ini sudah beredar beberapa nama calon kapolri baru yang diajukan ke Kompolnas. Di antaranya, Sutarman (Akpol 81), Budi Gunawan (Akpol 83), Anang Iskandar (Akpol 82), Putut Bayusena (Akpol 84), Anas Yusuf (Akpol 84), Anis Angkawijaya (Akpol 81), Puji Hartanto (Akpol 83), Badrudin Haiti (Akpol 80).

Read More

Komentar-komentar Kasus Cebongan Hanya Bikin Gaduh

Anggota Komisi Hukum DPR, Aboebakar Alhabsy, mengingatkan agar semua pihak menghindari statemen yang tidak perlu terkait peristiwa pembantaian empat tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, Cebongan, Sleman, Yogyakarta yang melibatkan oknum anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Ia meminta semua pihak menahan diri supaya tak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. "Hindari statemen yang tidak perlu soal Cebongan, sebaiknya semua pihak menahan diri agar tidak timbul kegaduhan yang tidak perlu," kata Aboebakar, Minggu (14/4), di Jakarta.

Dia menyarankan, sebaiknya serahkan saja  proses selanjutnya pada prosedur penegakan hukum yang ada di negeri ini. "Untuk menunjukkan negara ini adalah negara hukum," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera, itu. Demikian juga soal isu pelanggaran Hak Asasi Manusia, Aboebakar menyatakan, biarlah instansi yang berwenang bekerja sesuai dengan bidangnya.

"Kita tunggu saja hasil kerja mereka," ungkap pria yang karib disapa Aboe, itu. Ia menambahkan, bila pun ada informasi yang berkembang bahwa pascakejadian Cebongan tingkat kejahatan di Yogyakarta menurun, itu sebuah hikmah yang bisa dipetik dari peristiwa ini.

Sedangkan gelombang anti premanisme pascakejadian Cebongan haruslah direspon positif oleh kepolisian. "Sebagai penegak hukum kepolisian haruslah membuktikan adanya supremasi hukum, bukan preman yang berkuasa," pungkasnya.

Read More

UN di Kalsel akan Dimulai 17 April

Ujian nasional (UN) tingkat sekolah menengah atas (SMA) di Kalimantan Selatan diputuskan dimulai Rabu (17/4) atau ditunda dua hari dari jadwal semula, Senin (15/4).

Informasi dihimpun Media Indonesia, Minggu (14/4), pendistribusian naskah soal ujian ke 13 kabupaten/kota di kalimantan Selatan (Kalsel) belum tuntas.

Ketua Panitia UN Kalsel 2013 Amka mengatakan, distribusi soal akan terus dilaksanakan sampai Selasa (16/4) sembari menunggu kedatangan naskah soal yang masih kurang.

Menurutnya, soal UN yang sampai baru 99 koli. Pengiriman naskah soal UN menggunakan pesawat Lion Air dan hercules. "Masih ada sejumlah soal yang belum dikirim pihak percetakan PT Ghalia Indonesia Printing dan pemerintah pusat memutuskan menunda pelaksanaan UN di 11 provinsi, termasuk Kalsel," tuturnya, Minggu.
 
Sebanyak 11 provinsi yang UN-nya ditunda dan percetakan naskan soalnya dilakukan dilakukan PT Ghalia adalah Kalsel, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara,

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar meminta jajaran Polda Kalsel untuk membantu pendistribusian naskah soal UN yang terkendala dua hari terakhir. "Bila perlu helikopter milik polda dikerahkan untuk membantu distribusi soal UN ke daerah-daerah terpencil," ujarnya.

Read More

Milad PKS Terinspirasi Kisah "Ainun Habibie"

Dalam rangka Milad PKS yang ke 15 tahun, PKS ingin membawa rasa cinta dalam politik dengan mengusung tag line "Cinta-kerja dan Harmoni".

Aboe Bakar, Anggota DPR RI dari FPKS, dalam pesan singkat yang diterima aktual.co mengatakan bahwa hubungan Cinta PKS dengan konstituen tak hanya bersifat elektoral belaka, namun kerja-kerja politik yang didasari pada rasa cinta kasih sesama anak bangsa.

Dengan Cinta pula PKS ingin menghilangkan citra politik yang kejam, kita ingin menghadirkan iklim politik yang sejuk.

"Kisah cinta Ainun dan Habibie pada etos kerjanya telah membawa harmony dalam dunia kedirgantaraan, hal ini sangat mengispirasi PKS, karenanya kita berikan berhargaan pada beliau sebagai Guru Demokrasi pada milad kali ini," ujarnya.

Kisah Ainun dan Habiebie menginspirasi bahwa harmony cinta dan kerja dapat menjadi power yang luar biasa.

"Insya Allah Cinta dan Kerja akan menjadi Harmony pada suara PKS di tahun 2014," Pungkasnya.

Read More

DPR Wanti-Wanti SBY Soal Calon Kapolri

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengganti Kapolri Jenderal Timur Pradopo pada Agustus atau September nanti.
 
Menurut anggota Komisi III Aboe Bakar Al Habsy, kewenangan pengganti Kapolri memang ada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, alangkah lebih baik bila SBY juga memperhatikan jenjang karier dan kaderisasi di Polri.
 
"Formasi yang terbentuk di Polri tentunya adalah hasil sebuah jenjang kaderisasi dan reward and punishment selama menjalankan tugas. Karenanya Kapolri sebagai jabatan tertinggi di Polri, haruslah ditempati oleh profil yang telah syarat akan prestasi dan memiliki integritas terhadap Tribrata Polri," ungkap Aboe melalui pesan singkatnya, Jumat (19/4/2013).
 
Secara teknis, lanjut Aboe, Kapolri yang baru harus menguasai peta konflik di lapangan, serta memiliki desain untuk menuntaskan persoalan konflik sosial yang marak terjadi. "Perlu ada desain kebijakan yang jelas untuk mengatasi persoalan ini, karena instrumen hukumnya sudah lengkap, baik melalui Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, maupun Inpres Nomor 2 Tahun 2013.
 
Politikus PKS itu mengusulkan, akan lebih baik jika Kapolri terpilih memiliki background atau pengalaman yang cukup dibidang intelejen dan keamanan. Hal ini akan sangat mendukung pekerjaan rumah (PR) untuk kapolri yang baru adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses hukum yang dilaksanakan oleh Polri.
 
Beberapa insiden, seperti kasus Cebongan, penyerangan Mapolres OKU, pengeroyokan Kapolsek Dolok Pardamean, serta penyerangan puluhan polsek adalah indikator rendahnya kepercayaan publik pada proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Polri.
 
"Kapolri terpilih haruslah mampu menggerakkan institusinya untuk mengedepankan due process of law yang benar-benar ditujukan untuk pro justicia. Saya rasa presiden cukup memahami kondisi tersebut. Saat ini, kita semua berharap presiden memilih calon kapolri yang kapabel dan kompeten. Jangan sampai pemilihan kapolri hanya diorientasikan untuk kepentingan Pemilu 2014 semata," simpulnya.

Read More

PKS Terinspirasi Kisah Cinta Habibie dengan Ainun

Kisah cinta Presiden RI ketiga, Habibie dan Ainun, almarhum ibu negara, menginspirasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membawa tema cinta dalam strategi partai ke depan.

Seperti diungkapkan anggota DPR dari PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, kisah cinta Ainun dan Habibie, dan etos kerjanya telah membawa harmoni dalam dunia kedirgantaraan Indonesia. Hal itu sangat mengispirasi PKS hingga memberikan berhargaan pada Habibie sebagai Guru Demokrasi.

"Itu kita berikan dalam rangkat milad kami yang ke-15. Kisah Ainun dan Habibie juga menginspirasi bahwa harmoni cinta dan kerja dapat menjadi kekuatan yang luar biasa," kata Aboe Bakar di Jakarta, Jumat (19/4).

"Insya Allah Cinta dan Kerja akan menjadi Harmoni pada suara PKS di tahun 2014," tambahanya

Dia melanjutkan, dengan cinta, hubungan PKS dengan konstituen tak hanya bersifat elektoral belaka. Namun kerja-kerja politik akan didasari pada rasa cinta kasih sesama anak bangsa.

"Dengan Cinta pula PKS ingin menghilangkan citra politik yang kejam, kita ingin menghadirkan iklim politik yang sejuk," tandasnya.

Read More

Milad ke-15, PKS Mengusung Cinta Ainun-Habibie

Film Ainun-Habibie begitu melekat di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam milad (ulang tahun) ke-15, partai Islam itu mengusung semangat cinta Ainun-Habibie tersebut.

Politikus PKS Aboe Bakar Alhabsy mengatakan, film Ainun-Habibe telah menjadi semangat bagi mereka. "Kisah Ainun-Habibie juga menginspirasi bahwa harmoni cinta dan kerja dapat menjadi power yang luar biasa," jelas Aboe Bakar, Jumat (19/4/2013).

Dia menjelaskan, pada milad PKS yang diadakan si Semarang ini mengambil tag line "cinta-kerja dan harmoni".

Menurut Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi III DPR itu, dengan cinta hubungan PKS dengan konstituen tak hanya bersifat elektoral belaka, namun kerja-kerja politik didasari pada rasa cinta kasih sesama anak bangsa.

"Dengan cinta pula PKS ingin menghilangkan citra politik yang kejam, kami ingin menghadirkan iklim politik yang sejuk," katanya.

Politikus asal Kalimantan tersebut yakin model ini bisa mengantarkan pada kesuksesan PKS di pemilu 2014. "Insya Allah cinta dan kerja akan menjadi harmoni pada suara PKS di tahun 2014," tandasnya.

Read More

Polisi Diminta Aktif Kawal UN

Peran aktif kepolisian dalam mengawal suksesnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) sangat penting, termasuk menjaga naskah ujian supaya tidak bocor.

Anggota Komisi Hukum DPR, Aboebakar Alhabsy, meminta Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengerahkan anak buahnya mengawal UN yang rencananya digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (15/4).

"Peran aktif kepolisian sangat penting untuk menjaga agar naskah ujian tidak sampai bocor," kata Aboebakar, Sabtu (13/4).

Dijelaskan Aboebakar, UN merupakan bagian dari instrumen sistem pendidikan nasional yang berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia Indonesia di masa mendatang.

Karenanya, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, tertib kegiatan ini merupakan salah satu kesuksesan pembangunan nasional. "Jadi semua pihak harus turut serta mensukseskannya," ungkapnya.

Dia yakin, jajaran kepolisian telah memiliki struktur hingga kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Karenanya, dia meyakini, kepolisian bisa membantu pengamanan kegiatan unas yang menjadi hajat tahunan Kemendikbud. "Tak hanya soal kebocoran soal, kecurangan dan sms jawaban menyesatkan haruslah diantisipasi secara baik oleh kepolisian," katanya. (boy/jpnn)

Read More

Pembocor Soal Diancam Penjara 7 Tahun

Kekacauan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun 2013 benar-benar membuat pusing panitia di daerah. Betapa tidak, meski Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh sudah mengumumkan UN akan ditunda sampai Kamis (18/4), nyatanya surat resmi penundaan belum juga sampai ke daerah. Pun demikian dengan paket soal, sampai Minggu (14/5) malam, belum ada satu koli pun paket soal tahap ketiga yang dikirim pihak percetakan ke Bandara Syamsudin Noor. "Memang ada informasi dari Jakarta sekarang sedang loading di pesawat Hercules tapi kita di daerah belum tau apakah hari ini (kemarin) atau besok (hari ini) baru dikirim ke Kalsel," kata Koordinator Pengamanan Soal UN Kalsel 2013 Kompol Moch Salim kepada Radar Banjarmasin, tadi malam. Salim sendiri sejak siang sudah menunggu di bandara. Namun hingga tadi malam, ia mengaku belum mendapat kepastian mengenai waktu dan jumlah paket yang dikirim. "Katanya satu jam sebelum Hercules berangkat baru bisa memberikan informasi," imbuhnya. Ketua Panitia UN Kalsel 2013 Dr H Amka menyatakan, pihaknya masih pesimis UN bisa dilaksanakan sesuai arahan Mendikbud Mohammad Nuh yakni dimulai Kamis (18/4). Pasalnya, pihaknya belum mendapat kepastian kapan seluruh paket soal untuk Kalsel sampai. Padahal, pelaksanaan UN sangat tergantung dari pengiriman paket soal. "Kalau sampai Selasa (16/4) belum juga selesai pengiriman tentu akan sulit memulai UN pada Kamis (18/4). Tapi kalau Selasa sudah masuk semua paketnya, tentu Kamis bisa dilaksanakan," katanya, tadi malam. Amka mengakui, secara umum sebenarnya pihaknya setuju UN diundur sampai Kamis. Namun alangkah lebih baiknya jika memang masih ada kendala pendistribusian, UN diundur sampai Senin (22/4) bersamaan dengan pelaksanaan UN SMP sederajat. "Tapi kita tetap berharap UN sesuai keputusan Kemdikbud saja," ucapnya. Melihat skala dampaknya, bayangkan, di Kalsel ada 85.003 peserta UN yang sedikit banyak terpecah konsentrasinya akibat kisruh ini. Mereka datang dari 299 SMA dan MA, 87 SMK dan enam SMA-LB. Plus 8.488 peserta Paket C. "Ini sangat merugikan bagi dunia pendidikan kita. Dulu, selama tender naskah UN dipegang daerah, lancar-lancar saja. Tidak pernah sampai sebegini rupa," pungkasnya. Sekadar diketahui, sejak Jumat (12/4) hingga Minggu (14/4) malam, baru sekitar 117 koli paket soal yang dikirim pihak percetakan. Mereka mengirim dengan dua sarana yakni Cargo Lion Air dan Hercules milik TNI AU. Amka menilai, jumlah tersebut masih jauh dari jumlah paket soal yang dibutuhkan. Namun demikian, Amka juga tak berani menyebut berapa persen soal yang sudah sampai ke Kalsel mengingat hingga tadi malam, panitia UN di daerah belum menerima data dari pihak percetakan berapa koli total paket soal untuk Kalsel. Bagaimana dengan aktifitas para siswa peserta UN? Amka menyatakan bahwa kewenangan ada di pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah. Pihaknya selaku Panitia mempersilakan kepala sekolah mengatur aktivitas siswa. "Bisa libur atau diisi dengan kegiatan seperti simulasi UN atau kegiatan positif lainnya. Yang jelas ditundanya pelaksanaan UN bisa diambil sisi positifnya, persiapan bisa lebih matang," cetusnya. Terkait potensi kebocoran soal, Amka menjelaskan bahwa penundaan UN hanya terjadi di 11 provinsi yang ditangani oleh percetakan PT Ghalia Indonesia Printing. Oleh karena itu, meski provinsi tetangga seperti Kalteng sudah terlebih dahulu melaksanakan UN pada Senin hari ini, namun karena karakteristik dan perusahaan pencetak soalnya berbeda maka tidak akan terjadi kebocoran soal. " Naskah memakai satu barkod untuk satu siswa. Sudah canggih sekali. Jangan percaya juga adanya isu kunci jawaban," pintanya. Sementara itu, ditundanya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA sederajat di Kalsel ternyata menarik perhatian para wakil rakyat Banua di DPR RI. Habib Aboe Bakar Al Habsy misalnya, anggota Komisi III DPR RI ini meminta jajaran Polda Kalsel untuk bekerja ekstra guna membantu pendistribusian soal yang mengalami kendala dalam dua hari terakhir. Bila perlu helikopter milik Polda Kalsel diturunkan membantu distribusi soal UN ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. "Saya dapat informasi terjadi kendala distribusi untuk naskah soal UN di Kalsel, ini harus menjadi perhatian utama semua pihak. Saya minta Kapolda untuk turut memantau distribusi soal tersebut agar UN bisa berjalan dengan baik," katanya. Dengan adanya kekacauan distribusi seperti sekarang, Aboe Bakar berharap Polda tak hanya mengambil peran untuk menjaga keamanan naskah soal saja, namun juga membantu pemenuhan logistik UN. Harus ada langkah ekstra untuk beberapa wilayah khususnya di Kalsel agar naskah soal bisa sampai sesuai jadwal. "Saya berharap Polda Kalsel membantu dengan menggunakan sarana yang dimiliki. Penggunaan kendaraan, truk dan sarana angkut Polri akan sangat membantu distribusi ini, bila memang perlu turunkan heli untuk sukseskan UN," cetusnya. Jika memang helikopter milik Polda Kalsel terbatas, Aboe Bakar mengaku siap berkomunikasi dengan Mabes Polri agar mempersiapkan cadangan helikopter jika diperlukan. Meskipun UN diputuskan ditunda, Aboe Bakar mengaku khawatir masih ada kendala yang akan dihadapi mengingat pengiriman soal hingga kemarin pun belum beres. "Bisa jadi untuk mengejar distribusi di daerah terpencil diperlukan heli agar terjangkau dengan cepat, ini masalahnya kan berburu dengan waktu. Kalaupun perlu back up dari mabes, saya akan bantu komunikasikan dengan Kapolri untuk membantu pemenuhan sarana yang diperlukan. Yang jelas suksesnya UN haruslah menjadi prioritas utama," tegasnya. Sementara itu, terkait kemungkinan terjadinya kebocoran soal, Aboe Bakar berharap teknologi dan strategi yang sudah diterapkan oleh Kemendikbud mampu menangkal potensi kebocoran soal. Bila terjadi kebocoran soal, polisi harus bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena naskah ujian nasional termasuk sebagai dokumen yang dikategorikan rahasia negara. Aboe Bakar kemudian menyebut beberapa pasal yang bisa menjerat pelaku pembocor soal. Pada pasal 322 dan 323 pembocor rahasia bisa diancam 9 bulan penjara, pencurian sebagaimana pasal 362 yang diancam pidana 6 tahun penjara, pasal penggelapan sebagaimana 374 KUHP yang diancam 5 tahun penjara. Ada juga pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara dan pasal 112 KUHP dimana pembocor rahasia negara dapat diancam dengan pidana tujuh tahun. "Banyaknya pasal yang bisa menjerat seorang pembocor naskah UN seharusnya membuat mereka berpikir-pikir dahulu sebelum melakukan tindakan tersebut," pungkasnya.

Read More

Habib Aboe Bakar Al Habsyi: Penundaan UN SMA Jangan Terulang di UN SMP

Tidak ingin UN SMA dan sederajat kembali terulang pada UN SMP yang mulai digelar Senin (22/4), Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Al Habsyi meminta dinas pendidikan provinsi Kalsel dan panitia pelaksanan UN terus memantau dan mengawal jalannya distribusi soal, serta jangan sungkan bekerjasama dengan kepolisian setempat.

Tujuannya agar distribusi naskah soal UN tingkat SMP sederajat bisa dengan cepat dan baik. UN bisa terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.

"Jangan sampai amburadulnya UN SMA akan terulang saat UN untuk SMP. Harus dipastikan bahwa pencetakan dan distribusi naskah ujian akhir SMP telah dilakukan dengan baik," katanya, Sabtu (20/4).

Menurutnya, penundaan UN SMA dari Senin ke Selasa akhirnya Kamis, tidak boleh terjadi lagi pada UN SMP. Meskipun diundur Kamis, dirinya menerima informasi UN SMA sendiri tidak juga berjalan dengan lancar.

Yakni, sedikitnya ada 37 sekolah di 10 kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan tidak mendapatkan naskah soal. Sedangkan di Banjarmasin ada empat sekolah yang tidak mendapatkan soal UN.

Bahkan di Balangan, dari 13 tempat penyelenggara UN, hanya SMA 1 Halong saja yang mendapatkan naskah ujian. Dirinya meminta harus ada upaya keras dari Kemendiknas agar carut marut ujian seperti ini tidaklagi terulang ketika UN SMP.

Masih menurut legislator dari daerah pemilihan Kalsel ini, meskipun ada jaminan dari Mendiknas UN SMP akan dapat dilaksanakan serempak, namun Politisi PKS itu masih ragu bisa terlaksana dengan baik di Kalsel.

"Karena informasi yang saya terima sampai Jum'at sore baru naskah soal untuk Kotabaru saja yang sudah sampai. Sedangkan yang lain masih dikirim dari Kudus ke Surabaya untuk selanjutnya diangkut ke Kalsel, saya khawatir distribusinya akan kacau lagi seperti sebelumnya," ucapnya.

Read More

DPR Desak Komnas HAM & LPSK Turun ke Poso

Sungguh sangat memprihatiankan, ditengah menipisnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian, justru diperparah dengan kasus pemerkosaan terhadap tahanan. Dugaan kasus pemerkosaan itu terjadi terhadap perempuan berinisial MF (24) di dalam sel Mapolres Poso. Pemerkosaan tersebut tak hanya dilakukan sekali melainkan berulang kali dan parahnya lagi pelakunya tidak sendirian.  
 
Mendengan kasus tersebut, politikus PKS Aboebakar Al Habsy mendesak agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar turun ke Poso.
 
"Saya minta Komnas HAM dan LPSK segera turun ke Poso terkait dugaan pemerkosaan terhadap salah satu tahanan di Polres Poso. Bila kasus ini benar terjadi, ini merupakan bentuk pelanggaran HAM karenanya Komnas harus turun tangan. LPSK juga perlu melakukan perlindungan terhadap FM yang diduga sebagai korban perkosaan," ungkap Aboebakar kepada Okezone, Senin (1/4/2013).
 
Kedua lembaga ini, kata dia, sangat diperlukan karena posisi FM sebagai tersangka yang sedang diproses penyidikan oleh Polri, sedangkan yang diduga melakukan perkosaan adalah oknum polisi.
 
"Bila pihak Polres kesulitan mengungkap kasus ini, seharusnya Polda Sulteng menurunkan petugas Propam untuk melakukan penyidikan. Dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam diharapkan dapat mengurangi conflict of interest ataupun konflik psikologis yang terjadi saat melakukan pemeriksaan dan penyidikan," jelas anggota Komisi III DPR itu.
 
Kata dia, dugaan pemerkosaan dalam sel tahanan tersebut harus diungkap hingga tuntas, bila tindak akan berdampak negatif pada citra kepolisian. "Siapapun pelakunya, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," pungkasnya.
 
Sebagaimana diberitakan, dugaan pemerkosaan yang dilakukan Bripka AH terhadap tahanan perempuan berinisial MF (24) di dalam sel Mapolres Poso ternyata bukan hanya sekali, namun dua kali di hari berdekatan.
 
Informasi yang dihimpun, saat peristiwa itu terjadi, tahanan lainnya, berisinial YT, yang tak lain rekan tersangka FM, disuruh menunggu di luar sel. Saat itulah, oknum polisi melakukan perbuatan bejatnya.
 
Korban ditodong pistol oleh oknum polisi berinisial AH lalu dipaksa berhubungan badan layaknya suami istri. Bukan hanya sekali, oknum polisi berinisial Bripka AH diduga melakukan perbuatan bejat itu sebanyak dua kali, yakni pada 23 dan 24 Maret 2013. Selain Bripka AH, diduga ada dua oknum anggota polisi lainnya juga diduga ikut serta melakukan pemerkosaan, yakni Bripka DD dan Bripka CD.

Read More

Palopo Rusuh Akibat Pilkada, Pemerintah Disarankan Gunakan Perpres PKS

"Nah, bila saat ini ada upaya untuk mendongkel Abraham Samad lantaran persoalan sprindik, saya kira tak berlebihan bila ini dianggap sebagai upaya koruptor memecah belah KPK," Ujar Aboe Bakar Al Habsy.

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy mendesak kepada Komite Etik KPK untuk lebih serius dan bijak dalam menangani persoalan kebocoran Sprindik. Keseriusan sangat diperlukan agar persoalan tersebut tidak dimanfaatkan oleh para koruptor untuk memecah belah KPK.

"Persoalan sprindik haruslah disikapi dengan bijak, agar hal ini tidak dimanfaatkan oleh koruptor untuk memecah belah KPK," ujarnya melalui pesan singkat kepada Aktual.co, senin, (01/04).

Ia menyebut bahwa saat ini ada upaya untuk melakukan pendongkelan terhadap ketua KPK Abraham Samad dikarenakan persoalan kebocoran sprindik. Upaya pendongkelan tersebut bisa dimaknai sebagai upaya para koruptor dalam memecah belah KPK.

"Nah, bila saat ini ada upaya untuk mendongkel Abraham Samad lantaran persoalan sprindik, saya kira tak berlebihan bila ini dianggap sebagai upaya koruptor memecah belah KPK," tambahnya.

Terakhir ia meminta agar komite Etik bekerja dengan baik dalam mengungkap kasus kebocoran sprindik tersebut. Dan yang terpenting jangan sampai persoalan tersebut dimanfaatkan oleh koruptor untuk melemahkan KPK.

"Biarlah komite etik bekerja dengan baik dan benar. Yang jelas jangan sampai hal ini dimanfaatkan oleh koruptor untuk melemahkan KPK," pungkasnya.

Read More

Berlebihan, Bocornya Sprindik untuk Dongkel Abraham Samad

Kasus bocornya Sprindik di KPK sangat berlebihan jika ujung-ujungnya hanya untuk mendongkel posisi Abraham Samad ketua KPK. Ini diungkapkan Aboe Bakar Al Habsyi anggota Komisi III (bidang hukum) DPR R terkait pengumuman hasil penyelidikan Komite Etik KPK dalam kasus bocornya sprindik Anas Urbaningrum, minggu ini.

Aboe mengingatkan, jangan sampai kasus bocornya sprindik ini dimanfaatkan koruptor untuk memecah belah KPK. Aboe juga mengingatkan supaya kasus sprindik jangan di dramatisir apalagi dipolitisasi.

Perlu diingat, kata Aboe,sebelumnya pernah juga dibentuk Komite Etik di KPK pada kasus Bibit dan Chandra yang berakhir tanpa sanksi, meskipun Komite Etik membenarkan adanya pertemuan antara Nazar dan Chandra sebanyak empat kali, dan sekali pertemuan antara Nazar dengan Haryono dan Bambang. 

"Saya juga mendengar BAP KPK yang bocor ke publik," katanya. Terakhir BAP Bambang Soesatyo anggota komisi III beberapa waktu yang lalu.

Aboe menegaskan, pembocoran BAP lebih berat dari persoalan sprindik ini, dan temuan komite etik di era sebelumnya juga lebih berat dari sekarang. Yang jelas,menurut Aboe, kasus Sprindik Anas,tidak layak untuk mendongkel posisi Abraham Samad ketua KPK.

Sebelumnya, Komite Etik mengaku sudah mendapatkan nama dari unsur pimpinan KPK yang diduga sebagai pembocor draft dokumen sprindik atas nama Anas Urbaningrum.

Sedangkan KPK lewat Johan Budi jubirnya menyatakan akan menunggu keputusan komite etik, dan berharap Komite etik mempertimbangkan KPK sebagai lembaga ke depan sebelum mengumumkan kepurusannya itu. (faz/rs)

Read More

Komisi Hukum Kecam Pemerkosaan Tahanan di Poso

Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Aboe Bakar Al Habsy mengecam aksi pemerkosaan oleh aparat terhadap tahanan di Kepolisian Resort Poso, Sulawesi Tengah. "Ini bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu, Komnas harus turun tangan," katanya di Jakarta, Senin, 1 April, 2013.

Aboe meminta Komnas HAM segera turun untuk melakukan penyelidikan kasus dan menelusuri dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Poso. Dia juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberi pendampingan kepada FM, yang diduga sebagai korban pemerkosaan.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menyarankan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menurunkan petugas Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk melakukan penyidikan. "Pemeriksaan yang dilakukan Propam diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan atau konflik psikologis yang terjadi saat melakukan pemeriksaan dan penyidikan."

Aboe berharap dugaan pemerkosaan di tahanan ini diungkap tuntas agar tak berdampak negarif pada citra kepolisian. "Siapa pun pelakunya, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," ucapnya. (Temuan Komnas HAM, Polisi Dua Kali Perkosa Tahanan)

Kasus pemerkosaan tahanan wanita yang dilakukan polisi dari Satuan Narkoba Polres Bripka AH terbongkar setelah korban bernama FM melapor. Kejadian terjadi akhir Februari lalu. Bripka AH sudah diamankan. Polisi menjeratnya dengan Pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan. Selain itu, AH juga terancam diberhentikan secara tidak hormat. Cek berbagai pelanggaran penegak hukum di sini.

Read More

PKS: Soal sprindik jangan dipolitisasi!

LENSAINDONESIA.COM: Politisi PKS Aboe Bakar Al-Habsie, mengharap bocornya surat perintah penyidikan (sprindik) disikapi dengan bijak. Agar tidak dimanfaatkan koruptor memecah belah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, KPK sudah membentuk Komite Etik yang bertugas menuntaskan persoalan ini.

"Mari kita dudukkan persoalan ini sebagaimana mestinya, jangan didramatisir apalagi dipolitisasi. Perlu diingat, sebelum ini pernah juga dibentuk Komite Etik di KPK pada kasus Bibit dan Chandra yang berakhir tanpa sanksi," ujarnya kepada LICOM, Jakarta, Senin (01/4).

Menurut angggota Komisi III DPR RI itu, bila saat ini ada upaya mendongkel Ketua KPK Abraham Samad lantaran persoalan sprindik, hal itu sangat berlebihan dan dianggap sebagai upaya koruptor memecah belah KPK. "Bukankah pembocoran BAP lebih berat dari persoalan ini, bukankah temuan komite etik di era sebelumnya juga lebih berat dari saat ini," imbuhnya.

Ia enggan berspekulasi lebih jauh terhadap persoalan ini. Biarlah Komite Etik KPK yang bekerja dengan baik dan benar, agar persoalan ini cepat selesai. "Yang jelas jangan sampai hal ini dimanfaatkan oleh koruptor untuk melemahkan KPK," tandasnya

Read More

Komisi III DPR: Rusuh di Palopo Mencederai Demokrasi

Aksi pembakaran di Palopo, Sulawesi Selatan, diduga dipicu ketidakpuasan terhadap hasil pemilu kada walikota. Pemda Palopo dan kepolisian dapat menggunakan PP Konflik Sosial untuk menangani peristiwa yang mencederai demokrasi tersebut.

"Kerusuhan di Palopo menciderai nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses Pilkada. Menang dan kalah merupakan hal yang biasa saja dalam demokrasi," kata anggota Komisi II DPR, Aboe Bakar Al Habsy, melalui telepon, Senin (1/4/2013).

Menurutnya, sebuah kekalahan dalam kompetisi politik seharusnya tidak ditanggapi dengan pembakaran dan pengerusakan. Bila memang tidak sepakat dengan hasil penghitungan bisa digunakan instrumen hukum yang ada.

"Misalkan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK)," ujarnya.

Aboe mendesak aparat kepolisian menindak tegas pelaku kerusuhan seperti ini. Jajaran pemerintah daerah wajib membantu penegakan hukum di wilayah kerjanya secara menyeluruh dengan memanfaatkan PP 2/2013 tentang Konflik Sosial.

"Pemda bisa menggunakan Perpres No 2 tahun 2013 mengenai penanganan konflik sosial yang telah disahkan presiden awal tahun yang lalu," ungkap politisi PKS itu.

Read More

Jangan Sampai Koruptor Manfaatkan Masalah Sprindik yang Bocor

Poltisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsy menyatakan, persoalan sprindik KPK terkait Anas Urbaningrum haruslah disikapi dengan bijak, agar hal ini tidak dimanfaatkan oleh koruptor untuk memecah belah KPK.

"Mari kita dudukkan persoalan ini sebagaimana mestinya, jangan di dramatisir apalagi dipolitisasi. Perlu diingat, bahwa sebelum ini pernah juga dibentuk komite etik di KPK pada kasus Bibit dan Chandra yang berakhir tanpa sanksi," ujarnya, Senin (1/4/2013). 

"Meski, Komite Etik membenarkan adanya pertemuan antara Nazar dan Chandra sebanyak empat kali, dan sekali pertemuan antara Nazar dengan Haryono dan Bambang. Saat itu komite etik juga menemukan adanya surat-surat yang hilang, oleh karenanya ada rekomendasi yang meminta agar administrasi KPK lebih ditertibkan," ujarnya. 

Selain itu, publik kerap mendengar adanya BAP KPK yang boncor ke publik. Terakhir adalah BAP dari Bambang Soesatyo beberapa waktu yang lalu.  Bila saat ini ada upaya untuk mendongkel Abraham lantaran persoalan sprindik,  menurutnya, tak berlebihan bila ini dianggap sebagai upaya koruptor memecah belah KPK.

"Karena menurut pak Johan Budi itu kan hanya draft sprindik, jadi sepertinya tidak layak bila digunakan sebagai alasan untuk mendongkel Abraham Samad. Bukankah pembocoran BAP lebih berat dari persoalan ini, bukankah temuan komite etik di era sebelumnya juga lebih berat dari saat ini," tegasnya.

Hilangnya sebuah surat kan lebih berat dari bocornya sebuah surat, imbuhnya. itupun rekomendasinya adalah penertiban administrasi.

"Saya tidak mau berspekulasi lebih jauh soal ini, biarlah komite etik bekerja dengan baik dan benar. Yang jelas jangan sampai hal ini dimanfaatkan oleh koruptor untuk melemahkan KPK," pungkas Aboebakar.

Read More

Rusuh Palopo: Kalau tak puas, seharusnya bisa gunakan mekanisme hukum

Pemda bisa gunakan Perpres 2/2013 mengenai penanganan konflik sosial

Kerusuhan di Palopo menciderai nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses Pilkada.

Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi dalam pesan elektronik kepada LICOM, pagi ini (Senin, 1/4/2013).

Baca juga: Soal Rusuh Palopo, Djoko Suyanto: Massa sudah terkendali dan Elit politik dan tokoh masyarakat jangan malah membakar amarah massa

"Dalam sebuah proses demokrasi menang dan kalah merupakan hal yang biasa, namun sebuah kekalahan seharusnya tidak direspon dengan pembakaran dan pengerusakan," ujarnya.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, bila memang tidak sepakat dengan hasil penghitungan, maka bisa menggunakan instrumen hukum yang ada.

"Misalkan, bisa mengajukan gugatan ke Mahkaman Konsitusi (MK)," imbuhnya.

Ia pun mendesak aparat kepolisian untuk bertindak tegas dalam menangani kerusuhan seperti ini. Apapun kondisinya, hukum harus
ditegakkan.

Selain itu, imbuh Aboe Bakar, pemerintah daerah sebenarnya bisa menggunakan Perpres 2/2013 mengenai penanganan konflik sosial yang telah diteken presiden di awal tahun yang lalu untuk menangani konflik sosial yang ada.

Dengan perpres tersebut, konflik sosial bisa ditangani secara holistik dengan memanfaatkan seluruh komponen yang ada.

"Saya berharap seluruh steakholder telah memahami konten perpres tersebut, sehingga mereka bisa bersinergi dalam penanganan kerusuhan di Palopo," tutupnya. @endang

Read More

Sprindik Bocor Tak Layak Dijadikan Alasan untuk Mendongkel Abraham Samad!

Persoalan sprindik yang bocor harus disikapi dengan bijak agar hal ini tidak dimanfaatkan oleh koruptor untuk memecahbelah KPK. 

"Mari kita dudukkan persoalan ini sebagaimana mestinya, jangan didramatisir apalagi dipolitisasi," kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsy, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 1/4).

Aboebakar mengingatkan bahwa sebelum kasus sprindik, Komite Etik di KPK juga dibentuk dalam kasus Bibit dan Chandra yang berakhir tanpa sanksi, meskipun Komite Etik membenarkan adanya pertemuan antara Nazar dan Chandra sebanyak empat kali, dan sekali pertemuan antara Nazar dengan Haryono dan Bambang. Saat itu, Komite Etik juga menemukan ada surat-surat yang hilang, sehingga merekomendasikan agar administrasi KPK lebih ditertibkan. Belakangan juga terdengar kasus BAP KPK yang boncor ke publik, dan terakhir adalah BAP dari Bambang Soesatyo.

"Nah, bila saat ini ada upaya untuk mendongkel Abraham lantaran persoalan sprindik, saya kira tak berlebihan bila ini dianggap sebagai upaya koruptor memecah belah KPK. Karena menurut Pak Johan Budi itu kan hanya draft sprindik, jadi sepertinya tidak layak bila digunakan sebagai alasan untuk mendongkel Abraham Samad," ungkap Aboebakar.

Aboebakar pun mengingatkan bahwa pembocoran BAP lebih berat dari persoalan sprindik, dan temuan Komite Etik di era sebelumnya juga lebih berat dari saat ini. Sebab perlu dicatat, hilangnya sebuah surat lebih berat dari bocornya sebuah surat, dan itu pun rekomendasinya hanya penertiban administrasi.

"Saya tidak mau berspekulasi lebih jauh soal ini, biarlah komite etik bekerja dengan baik dan benar. Yang jelas jangan sampai hal ini dimanfaatkan oleh koruptor untuk melemahkan KPK," demikian Aboebakar. 

Read More

Bocornya Sprindik Anas Bisa Dimanfaatkan Koruptor

 Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Alhabsy mengingatkan, jangan sampai masalah bocornya sprindik Anas Urbaningrum dimanfaatkan oleh koruptor. Sehingga kemudian dapat memecah belah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena, bocornya sprindik itu harus disikapi dengan bijak. "Mari kita dudukkan persoalan ini sebagaimana mestinya, jangan didramatisisasi apalagi dipolitisasi," katanya, Senin (1/4).

Perlu diingat, lanjutnya, sebelum ini pernah juga dibentuk komite etik di KPK pada kasus Bibit Waluyo dan Chandra Hamzah yang berakhir tanpa sanksi. Padahal, komite etik telah membenarkan adanya pertemuan antara Nazaruddin dengan Haryono Umar dan Bambang Praptono Sunu sebanyak empat kali. Saat itu juga komite etik menemukan adanya surat-surat yang hilang. Ini yang kemudian memunculkan rekomendasi agar administrasi KPK lebih ditertibkan. 

Terkait sprindik, lanjutnya, tak hanya atas nama Anas yang sempat bocor. Sprindik atas nama Bambang Soesatyo juga sempat bocor beberapa waktu lalu. Karenanya, bila ada upaya mendongkel Abraham Samad sebagai Ketua KPK, maka tak berlebihan jika hal ini dianggap semata sebagai upaya koruptor untuk memecah belah KPK.

"Karena menurut Pak Johan Budi, itu hanya draft sprindik. Jadi sepertinya tidak layak bila digunakan sebagai alasan untuk mendongkel Abraham Samad," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. 

Meski pun begitu, ia pun menyerahkan sepenuhnya ke komite etik untuk bekerja. Hanya saja, jangan sampai hal ini malah dimanfaatkan oleh koruptor untuk melemahkan KPK.

"Bukankah pembocoran BAP lebih berat dari persoalan ini? Bukankah temuan komite etik di era sebelumnya juga lebih berat dari saat ini? Karena hilangnya sebuah surat lebih berat dari hanya bocor. Itu pun rekomendasinya adalah penertiban administrasi." papar Aboe.

Read More

DPR Minta Polri Tegas Tangani Insiden Palopo

Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al Habsyi menyesalkan insiden yang terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu (31/3). Insiden tersebut telah merusak nilai-nilai demokrat di Indonesia.

"Kerusuhan di Palopo mencederai nilai-nilai Demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses pilkada. Dalam sebuah proses demokrasi menang dan kalah merupakan hal yang biasa, namun sebuah kekalahan seharusnya tidak direspon dengan pembakaran dan pengerusakan," ujar Aboe Bakar di Gedung DPR, Senayan, Senin (1/4/2013).

Menurutnya, jika ada pihak yang tidak sepakat dengan dengan hasil penghitungan dalam pemilihan Wali Kota Palopo bisa digunakan instrumen hukum yang ada, misalkan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Untuk itu, dengan insiden ini beberapa pihak yang tidak sepakat dengan hasil telah melanggar hukum yang ada sehingga aparat kepolisian bisa menindaknya.

"Aparat kepolisian harus bertindak tegas dalam menangani kerusuhan seperti ini, apapun kondisinya hukum harus ditegakkan. Pemerintah daerah sebenarnya bisa menggunakan perpres No 2 tahun 2013 mengenai penanganan konflik sosial yang telah diteken presiden diawal tahun yang lalu," ungkapnya.

Sebelumnya, keamanan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu (31/3) tak terkendali. Sejumlah kantor pemerintah, kantor partai politik, dan kantor media massa dibakar dan dirusak sekelompok warga bersenjata.

Kantor-kantor yang dibakar antara lain Kantor Camat Wara Timur, Kantor Wali Kota Palopo, Sekretariat Partai Golkar, serta kantor Harian Palopo Pos. Selain membakar kantor, massa juga ikut membakar sejumlah kendaraan dinas di kantor Wali Kota.

Tidak hanya pembakaran dan perusakan, perkelahian dan perang antarwarga juga terjadi di beberapa titik. [rok]

Read More

Kerusuhan Palopo Cederai Nilai Demokrasi

Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy menyatakan kerusuhan di Palopo, Sulawesi Selatan mencederai nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses pemilihan kepala daerah.

Menurutnya, bila memang pihak yang kalah tidak sepakat dengan hasil penghitungan yang dilakukan KPU Kota Palopo, harusnya digunakan instrumen hukum dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
 
"Dalam sebuah proses demokrasi menang dan kalah merupakan hal yang biasa, namun sebuah kekalahan seharusnya tidak direspon sengan pembakaran dan pengerusakan," kata Aboebakar, kepada JPNN, Minggu (31/3).

Di sisi lain, aparat kepolisian harusnya bertindak tegas dalam menangani kerusuhan. Kata Aboebakar, apapun kondisinya hukum harus ditegakkan.

Dia pun mengungkapkan, Pemerintah Daerah sebenarnya bisa menggunakan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2013 mengenai Penanganan Konflik Sosial yang telah diteken presiden di awal tahun yang lalu. 

"Dengan perpres tersebut konflik bisa ditangani secara holistik dengan memanfaatkan seluruh komponen yang ada sehingga mereka bisa bersinergi dalam penangan kerusuhan di Palopo," pungkasnya. (boy/jpnn)

Read More

Nilai demokrasi di Palopo tercoreng

Kerusuhan yang terjadi pasca penetapan pemenang Pilkada Kota Palopo mencederai nilai demokrasi di daerah tersebut. Seharusnya, pasangan calon yang ikut pilkada harus siap menang dan kalah. 

Anggota komisi III, Aboe Bakar Alhabsiy menilai, pengrusakan sejumlah perkantoran di Palopo telah  menciderai nilai-nilai Demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses Pilkada.

Menurutnya, seharusnya setiap pasangan calon harus siap menerima kekalahan, pasalnya tidak perlu direspon dengan kekerasan.

"Dalam sebuah proses demokrasi menang dan kalah merupakan hal yang biasa, namun sebuah kekalahan seharusnya tidak direspon dengan pembakaran dan pengerusakan," ujar Aboe Bakar melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (1/4/2013).

Politisi PKS ini menyarankan, jika tidak setuju dengan hasil penghitungan suara bisa digunakan instrumen hukum untuk melakukan gugatan.

Masih kata Aboe Bakar, aparat kepolisian harus bertindak tegas dalam menangani kerusuhan di Palopo yang telah menyebabkan beberapa  perkantoran terbakar.

"Apapun kondisinya hukum harus ditegakkan," kata dia.

Pemerintah daerah sebenarnya bisa menggunakan perpres No 2 tahun 2013 mengenai penanganan konflik sosial yang telah diteken presiden diawal tahun yang lalu.

"Saya berharap seluruh steakholder telah memahami konten perpres tersebut, sehingga mereka bisa bersinergi dalam penangan kerusuhan di palopo," pungkasnya.

Read More

Aboe Bakar : Komnas HAM dan LPSK Harus ke Poso Terkait Pemerkosaan Tahana

"Saya minta Komnas HAM dan LPSK segera turun ke Poso terkait dugaan pemerkosaan terhadap salah satu tahanan di Polres Poso," kata Aboe Bakar, Anggota Komisi III DPR RI.

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsy mengatakan supaya Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk turun dan memberikan perlidungan terkait adanya dugaan pemerkosaan terhadap salah satu tahanan berinisial FM di Polres Poso.

"Saya minta Komnas HAM dan LPSK segera turun ke Poso terkait dugaan pemerkosaan terhadap salah satu tahanan di Polres Poso," kata Aboe Bakar kepada Aktual.co melalui surat elektroniknya, di Jakarta, Senin (1/4).

Anggota dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, bila kasus ini benar terjadi, ini merupakan bentuk pelanggaran HAM karenanya Komnas harus turun tangan.  Sedangkan, LPSK juga perlu melakukan perlindungan terhadap FM yang diduga sebagai korban perkosaan.

"Kedua lembaga ini sangat diperlukan karena posisi FM sebagai tersangka yang sedang diproses penyidikan oleh Polri, sedangkan yang diduga melakukan perkosaan adalah oknum polisi," ujarnya

Oleh karena itu, sambung dia, bila pihak Polres kesulitan mengungkap kasus ini, seharusnya Polda Sulawesi Tengah cepat menurunkan petugas Propam untuk melakukan penyidikan. Dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam diharapkan dapat mengurangi conflict of interest ataupun konflik psikologis yang terjadi saat melakukan pemeriksaan dan penyidikan.

"Dugaan pemerkosaan dalam sel tahanan ini harus diungkap hingga tuntas, bila tindak akan berdampak negatif pada citra kepolisian. Siapapun pelakunya, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," tandasnya.

Read More