berhasil menjembatani komunikasi antara Komisi Pemberantasan korupsi
(KPK) dan Polri, sebagaimana diharapkan publik.
"Saya rasa apa yang disampaikan presiden sudah tepat, sebagai penegak
hukum komisioner, KPK jangan terlalu mengedepankan publisitas media di
tengah due process of law, itu dulu kan juga janji Abraham saat fit
and proper test, semoga saja tak lupa. Apalagi (Abraham) mengumbar
statemen tidak memerlukan political will dari DPR dan Presiden, nah
sekarang ternyata akhirnya juga meminta presiden turun gunung," kata
anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
Aboebakar Alhabsy, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu
(Selasa, 9/10).
Menurut Abobekar, pernyataan Abraham seperti itu bukan cermin seorang
negarawan, karena berpotensi membuat disharmonisasi hubungan antar
lembaga. Aboebakar pun berharap, apa yang dicapai oleh KPK dan Polri
saat ini, serta apa yang disampaikan oleh Presiden SBY, akan segera
dapat diimplementasikan,
"Jadi tak sekedar sebagai angin segar saja. The show must go on,
pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus tetap jalan, masih
banyak PR menunggu, kasus hambalang, Wisma Atlet dan Century sudah
menunggu, jangan membuang energi untuk perkara yang kurang urgen,"
tegas Aboebakar.
Aboebakar pun mengapresiasi sikap tegas SBY untuk menghentikan
pembahasan RUU KPK. Dan tentu saja, sebagai Ketua Dewan Pembina
Demokrat, sikap tegas SBY ini semoga diikuti oleh langkah Fraksi
Demokrat di DPR.
"Kita juga perlu mengapresiasi sikap Kapolri yang legowo atas berbagai
solusi yg dicapai, ini menunjukkan sikap kenegarawanan beliau,"
demikian Abuebakar.
0 komentar:
Posting Komentar