tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap wartawan
di Pekanbaru, Riau, menunjukkan bahwa TNI telah bersikap tidak
bijaksana saat menghadapi wartawan. Bahkan menurut Marzuki, TNI
benar-benar tidak memiliki pemahaman tentang demokrasi.
"Sebagai perwira, harusnya paham, ada cara-cara yang arif dan bijak.
Artinya pers belum berhasil mencerahkan TNI dalam berdemokrasi," kata
Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu
(17/10/2012).
Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy menilai bahwa tindakan oknum TNI
tersebut telah merampas kebebasan pers yang merupakan salah satu
cita-cita reformasi.
"Tindakan yang dilakukan oleh oknum TNI AU tersebut melanggar
kebebasan pers, apa yang dilakukan itu menghalang-halangi kerja
jurnalisme media. Perampasan alat kerja wartawan adalah bentuk nyata
pembungkaman media," jelasnya.
Menurutnya, pihak Lanud dan AU harus memproses persoalan ini. Tidak
hanya penghalangan kerja media dan perampasan yang harus ditindak,
namun juga penganiayaan yang dilakukan terhadap para awak media.
"TNI meminta maaf secara tulus atas persoalan ini, tak perlu pakai
embel-embel untuk alasan pengamanan dan sterilisasi. Hal ini perlu
dilakukan agar citra positif TNI di publik tidak luntur," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menilai bahwa tindakan tersebut adalah tontonan yang
berdampak buruk bagi citra TNI. Terlebih jika masih dilegitimasi
dengan alasan pengamanan karena khawatir akan adanya ledakan.
"Publik terlanjur menyaksikan keganasan oknum TNI menghajar wartawan
dan merampas kameranya di depan masyarakat dan anak-anak,
sampai-sampai ada yang histeris," tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar