Aniaya wartawan, perburuk citra TNI

Tindak kekerasan yang dilakukan anggota TNI Angkatan Udara (AU) terhadap wartawan, terus menuai kritikan. Pasalnya, tindakan tersebut tidak pantas dilakukan di hadapan siswa Sekolah Dasar (SD), apalagi saat melakukan peliputan. "Sungguh ini adalah tontonan yang tak baik buat citra TNI, apalagi kalau masih dilegitimasi dengan alasan pengamanan karena khawatir ada ledakan," kata anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al-Habsy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10/2012). Menurutnya, tindakan TNI...

Read More

Aboe Bakar : Itu Pelanggaran Kebebasan Pers

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy menilai bahwa tindakan oknum TNI tersebut telah merampas kebebasan pers yang merupakan salah satu cita-cita reformasi. "Tindakan yang dilakukan oleh oknum TNI AU tersebut melanggar kebebasan pers, apa yang dilakukan itu menghalang-halangi kerja jurnalisme media. Perampasan alat kerja wartawan adalah bentuk nyata pembungkaman media," jelasnya. Menurutnya, pihak Lanud dan AU harus memproses persoalan...

Read More

DPR: Wartawan Korban Keganasan TNI

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie menilai bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap wartawan di Pekanbaru, Riau, menunjukkan bahwa TNI telah bersikap tidak bijaksana saat menghadapi wartawan. Bahkan menurut Marzuki, TNI benar-benar tidak memiliki pemahaman tentang demokrasi. "Sebagai perwira, harusnya paham, ada cara-cara yang arif dan bijak. Artinya pers belum berhasil mencerahkan TNI dalam berdemokrasi," kata Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan,...

Read More

PKS: Survei LSI Masukan Untuk Parpol Islam

PKS akan menjadikan hasil survei LSI sebagai evaluasi bagi partai-partai Islam menyongsong Pemilu 2014. Meski begitu, PKS meyakini tidak hanya suara partai islam yang turun, melainkan semua partai mengalami penurunan suara. "Saya rasa itu koreksi buat partai Islam. Banyak survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang menyatakan demikian. Namun saya rasa penurunan perolehan suara seperti itu tak hanya dialami oleh partai Islam, namun oleh semua partai. Jadi ini adalah fenomena nasional yang melanda...

Read More

Hakim Pakai Narkoba, Siapa yang Adili Bandar dan Pecandu

Ditangkapnya Hakim Puji Widjayanto (48) saat berpesta narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) membuat Komisi III DPR geram. Komisi Hukum meminta seluruh hakim dites urine untuk mengetahui siapa hakim yang suka memakai narkoba. "Kalau sudah seperti itu, hakim-hakim narkoba, sekalian saja semua hakim tes urine," kata Ketua Komisi Hukum DPR, Gede Pasek Suardika di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 17 Oktober 2012. Momentum ini, harus menjadi ajang bersih-bersih hakim yang diduga menggunakan narkoba....

Read More

MA Diminta Kerja Sama dengan BNN

Mahkamah Agung disarankan untuk bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal ini menyusul tertangkapnya hakim yang menggunakan narkoba. Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan kerja sama itu tak lain untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap para penegak hukum. "Saya rasa kepercayaan publik perlu dikembalikan, untuk menjaga integritas para hakim akan lebih baik bila MA bekerja sama dengan BNN melakukan tes urine secara berkala untuk para hakim dan panitera," katanya,...

Read More

Hakim Pesta Sabu, Ironi Bagi Perlawanan Narkoba di Indonesia

Hakim PN Bekasi Puji Wijayanto tertangkap basah berpesta narkoba di Illgals Club, Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, bersama empat orang perempuan. Menurut anggota komisi III DPR, Aboe Bakar Alhabsy, kasus ini menjadi ironi bagi hakim yang bertugas memutus kasus narkoba. "Jika saat ini publik sedang gundah karena pembebasan para gembong narkoba dari hukum dan mati oleh hakim MA. Nah, kini ada hakim yang juga ternyata pemakai, akhirnya mau tak mau publik menghubung hubungkan dua persoalan ini," kata anggota...

Read More

MA Disarankan Tes Urine untuk Hakim

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Anggota Komisi III DPR fraksi PKS Aboe Bakar Al-Habsyi menyarankan agar Mahkamah Agung (MA) bekerjasama dengan BNN untuk melakukan tes urine secara berkala bagi para hakim dan panitera. Hal ini dilakukan agar rasa kepercayaan publik bisa kembali ke penegak hukum. "Saya rasa kepercayaan publik perlu dikembalikan, untuk menjaga integritas para hakim akan lebih baik bila MA bekerja sama dengan BNN melakukan tes urine secara berkala untuk para hakim dan panitera,"ujarnya...

Read More

DPR Tak Paham Cara Pandang Presiden SBY yang Begitu Permisif Dengan Narkoba!

Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat terkejut mendengar presiden kembali mengeluarkangrasi lagi untuk para pengedar narkoba, kali ini untuk Deni Setia Maharwan dan Merika Pranola. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Al-habsyi dalam pesan elktronik yang diterima SOROTnews.com, Sabtu (13/10/2012). "Sungguh saya tak habis pikir, Bagaimana bisa terjadi, yudikatif dan eksekutifnya setali tiga uang soal narkoba, gimana nanti nasib anak bangsa ini 10 tahun ke depan. Saya tak paham...

Read More

PKS Apresiasi Sikap Legowo Kapolri

Anggota Komisi III DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsy, menilai sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menjembatani komunikasi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. "Sikap seperti ini yang telah lama diharapkan publik. Kita juga perlu mengapresiasi sikap Kapolri yang legowo atas berbagai solusi yang dicapai. Ini menunjukkan sikap kenegarawanan beliau," kata Aboebakar kepada wartawan, Selasa (9/10). "Saya rasa pidato yang disampaikan presiden sudah tepat," tegasnya. Ia...

Read More

Pemberian Grasi Terhadap Gembong Narkoba Dipertanyakan

Anggota Komisi III DPR Aboebakar Al Habsy mempertanyakan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengindahkan permintaan grasi terhadap gembong narkoba. "Terus terang sangat terkejut mendengar presiden mengeluarkan grasi lagi untuk para pengedar narkoba, kali ini untuk Deni Setia Maharwan dan Merika Pranola. Apalagi sebelumnya MA juga membatalkan vonis mati beberapa gembong narkoba. Sungguh tak habis pikir, gimana bisa terjadi yudikatif dan eksekutifnya setali tiga uang soal narkoba, gimana...

Read More

KPK Didesak Segera Proses Kasus Hambalang dan Century

The show must go on, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus tetap jalan. Pascapidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versus Kepolisian RI (Polri), kedua lembaga penegakan hukum itu didesak untuk segera mengimplementasikan tugas-tugasnya masing-masing dengan baik. "Jadi pidato presiden tak sekedar sebagai angin segar saja. The show must go on, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus tetap jalan. Masih banyak PR menunggu,...

Read More

Presiden Beri Grasi Bandar Narkoba Politisi PKS Kecewa Berat

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsy mengecam sikap Presiden SBY yang memberikan grasi kepada dua bandar narkoba. Pernyataan Aboebakar ini terkait Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7/G/2012 yang ditandatangani Presiden pada 25 Januari 2012, mengubah hukuman Deni salah seorang bandar narkoba menjadi hukuman seumur hidup. Dan pada 26 September 2011, Presiden juga mengeluarkan Keppres Nomor 35/G/2011 yang mengubah hukuman bandar narkoba yang lain, Merika Pranola alias Ola dari...

Read More

Politisi PKS: Hakim MA Offside!

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsyi, menilai offside hakim Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan vonis mati gembong narkoba. Off side adalah istilah dalam sepakbola ketika seorang pemain melakukan pelanggaran dengan cara lebih dulu masuk mendekati garis gawang lawan di banding posisi pemain lawan. "Sebenarnya putusan MA telah offside karena menyatakan bahwa hukuman mati bertentangan dengan konstitusi, ini seharusnya kewenangan MK (Mahkamah Konstitusi) bukan kewenangan...

Read More

Gedung Baru KPK Diharap Jadi 'Doping'

Alokasi anggaran untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi didesak untuk segera direalisasikan. Pasalnya, gedung baru dinilai merupakan kebutuhan mendesak bagi KPK. Desakan itu disampaikan Ketua Kelompok Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aboe Bakar Al Habsy, di Jakarta, Jumat (12/10/2012). Sebelumnya diberitakan, Komisi III DPR akhirnya memutuskan mencabut tanda bintang anggaran pembangunan gedung baru KPK. Keputusan itu diambil dalam rapat internal...

Read More

SBY, Abraham Samad dan Timur Pradopo Diingatkan, The Show Must Go On

Lewat pidato yang disampaikan Senin malam (8/10), Presiden SBY telah berhasil menjembatani komunikasi antara Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dan Polri, sebagaimana diharapkan publik. "Saya rasa apa yang disampaikan presiden sudah tepat, sebagai penegak hukum komisioner, KPK jangan terlalu mengedepankan publisitas media di tengah due process of law, itu dulu kan juga janji Abraham saat fit and proper test, semoga saja tak lupa. Apalagi (Abraham) mengumbar statemen tidak memerlukan political will...

Read More

Aleg PKS Kecam Pembatalan Hukuman Mati Gembong Narkoba

Anggota Komisi III DPR RI dari PKS, Aboe Bakar Al Habsy mengecam putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kasasi MA sendiri terkait hukuman mati terhadap gembong narkoba jaringan internasional, Deni Setia Maharwa alias Rapi Mohammed Majid dengan dalih bertentangan konstitusi dan melanggar HAM. "Saya lihat para hakim MA semakin permisif dengan persoalan narkoba, seolah ini persoalan biasa saja, padahal ini menyangkut jutaan nasib generasi muda Indonesia. Para hakim yang...

Read More

Aboe Bakar Al Habsyi Serukan Untuk Membatalkan & Menolak RUU Kamnas

Polemik mengenai Rancangan Undang Undang Kemanan Nasional (RUU Kamnas) harus disudahi dengan membatalkan pembahasan regulasi tersebut. Hal ini sebagaimana yang diutarakan Anggota Pansus RUU Kamnas, Aboe Bakar Al Habsyi anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejatera (FPKS). Saya perhatikan banyak aspirasi dari masyarakat, pakar, insan pers, dan LSM yang berkeberatan dengan lahirnya RUU Kamnas, lebih baik bila pembahasannya dibatalkan saja", ujar dalam pesan elektronik yang diterima...

Read More

DPR Minta KY Sikapi Pembatalan Vonis Mati Bos Narkoba

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) sekaligus membatalkan kasasi terkait hukuman mati terhadap gembong narkoba internasional, Deni Setia Maharwa. Putusan itu mendapat reaksi dari sejumlah kalangan, termasuk anggota Komisi Hukum DPR Aboe Bakar Al-Habsy. Ia menilai putusan tersebut menyalahi aturan. "Saya lihat para hakim MA semakin permisif dengan persoalan narkoba, seolah ini persoalan biasa saja, padahal ini menyangkut jutaan nasib generasi muda Indonesia," kata Aboe...

Read More

PKS Berharap Pidato SBY tak Sekadar Angin Segar

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semalam membangkitkan kembali harapan rakyat. Apa yang disampaikan Presiden SBY sudah tepat. "Saya rasa inilah sebenarnya yang ditunggu rakyat, kehadiran pemimpin saat mereka membutuhkan. Alhamdulillah Presiden telah berhasil menjembatani komunikasi antara KPK dan Polri. Ini telah lama diharapkan publik," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsy kepada metrotvnews.com, Selasa (9/10). PKS mengapresiasi...

Read More

PKS Dorong Anggaran Gedung KPK Segera Disetujui

Saat rapat internal dengan agenda pembahasan Penyempurnaan RKAK-L tahun anggaran 2013 mitra kerja komisi III, Kamis malam (11/10 2012), di ruang rapat Komisi III. Ketua Poksi III Frkasi Partai Keadilan Sejahtera, Aboebakar Al-Habsyi menyampaikan pandangan fraksi berkaitan dengan RKAK-L mitra kerja Komisi III DPR. "Setelah menerima berbagai masukan dari masyrakat, Fraksi PKS melihatperlunya penyediaan gedung untuk kebutuhan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)," ujarnya dalam pesan...

Read More

Penyetaraan Anggaran Tak Akan Selesaikan Masalah di Kepolisian-Kejaksaan

Penyetaraan alokasi anggaran penanganan kasus korupsi di kepolisian dan kejaksaan dengan alokasi anggaran di Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tidak serta-merta menyelesaikan persoalan yang ada di kepolisian dan kejaksaan. Ketua Kelompok Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy mengatakan, perlu diingat bahwa struktur dan beban kerja antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK berbeda. KPK, kata dia, cuma berada di Jakarta dengan jumlah pegawai hanya sekitar 730 orang. Beban...

Read More

Pidato Presiden Jangan Hanya Jadi Angin Segar

Jajaran Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengimplementasikan solusi yang telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan konflik antara Polri dan KPK. Konflik berkepanjangan kedua institusi itu harus segera diakhiri agar tidak mengganggu agenda pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Hal itu disampaikan Ketua Kelompok Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy dan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didi...

Read More

Pidato Presiden Harus Segera Diimplementasikan

Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengimplementasikan solusi yang telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan konflik antara Polri dan KPK. Konflik berkepanjangan kedua institusi itu harus segera diakhiri agar tidak mengganggu agenda pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Hal itu disampaikan Ketua Kelompok Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy dan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi...

Read More

Pembatalan vonis mati gembong narkoba tidak tepat

Jakarta (ANTARA News) - Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan vonis mati terhadap gembong narkoba jaringan internasional Deni Setia Maharwa alias Rapi Mohammed Majid, melalui putusan setelah diajukan Peninjauan Kembali (PK) oleh terpidana dinilai tidak tepat. "Sebenarnya putusan MA telah offside karena menyatakan bahwa hukuman mati bertentangan dengan konstitusi, ini seharusnya kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), bukan kewenangan MA. Hakim MA tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan...

Read More

MA Dinilai Semakin Permisif Sikapi Narkotika

Para hakim Mahkamah Agung (MA) dinilai semakin permisif terhadap persoalan narkotika di Indonesia. Penilaian ini terkait pembatalan hukuman mati terhadap sejumlah terpidana kasus narkotika. Padahal, masalah narkotika menyangkut nasib jutaan generasi muda Indonesia. Hal itu dikatakan Ketua Kelompok Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aboe Bakar Al Habsy, di Jakarta, Kamis (11/10/2012). Aboe Bakar menilai, MA mengabaikan jumlah korban narkoba yang mencapai 3,8 juta...

Read More

Aboe Bakar: KPK Harus Diselamatkan, Polri Harus Dibersihkan

Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al-Habsy menyatakan sangat menyayangkan insiden "upaya penjemputan paksa" penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Kompol Novel Baswedan, Jumat (6/10), malam oleh sejumlah aparat Polda Bengkulu dengan mengarahkan dua kompi aparat Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Menurut Aboebakar, publik akan menganggap bahwa langkah Polri itu adalah bentuk pembalasan terhadap KPK yang memeriksa tersangka korupsi driving simulator SIM Korlantas, Irjen Djoko Susilo. "Pasti masyarakat dengan...

Read More

Aboebakar : Semoga Abraham Samad Tidak Lupa Janjinya

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali diingatkan untuk tidak terlalu mengedepankan publisitas media. "Sebagai penegak hukum, komisioner KPK jangan terlalu mengedepankan publisitas media di tengah due process of law, itu dulu kan juga janji Abraham saat fit and proper test, semoga saja tak lupa," kata Aboebakar, Selasa (9/10), di Jakarta. Aboebakar menyatakan hal ini merespon sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mengharapkan hal yang sama. "Apalagi mengumbar...

Read More

RUU Kamnas lebih baik dibatalkan

Sindonews.com - Legislator meminta Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) dihentikan. Pasalnya dapat membahayakan proses demokrasi yang sudah dibangun sejak lengsernya rezim Orde Baru (Orba). "Lebih baik bila pembahasannya dibatalkan saja," ujar anggota Panitia Khusus RUU Kamnas Aboe Bakar Al-Habsy, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/10/2012). Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pasal-pasal dalam RUU tersebut berpotensi menghapus kebebasan pers, dan kebebasan berpendapat. "Kesan yang timbul kita akan kembali ke masa lalu, padahal cost sosial dan politik...

Read More

RUU Keamanan Nasional Bernuansa Sekuritas

JAKARTA, (PRLM).- RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang mendapat penolakan masyarakat mengandung pasal-pasal yang dinilai membahayakan demokrasi. Bahkan RUU lebih bernuansa sekuritas dan berpotensi memberangus kebebasan pers. Hal itu dikatakan anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Aboe Bakar Al Habsy di Jakarta, Kamis. Dikatakan, banyak persoalan yang timbul dari konten RUU Kamnas. "Kesan yang timbul kita akan kembali ke masa lalu, padahal cost sosial dan politik di tahun 1998 sangat besar. Misalkan saja ada pasal yang menyebutkan bahwa pemogokan masal, diskonsepsional legislasi, dan ideologi menjadi...

Read More

PKS: Sejumlah Pasal RUU Kamnas Bahayakan Demokrasi

Metrotvnews.com, Jakarta: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional antara DPR dan pemerintah mengalami jalan buntu. Sejumlah pasal dianggap membahayakan demokrasi, bernuansa pendekatan keamanan dan berpotensi memberangus kebebasan pers. "Lebih baik bila pembahasannya dibatalkan saja. Banyak persoalan yang timbul dari isi RUU itu sendiri," kata anggota Panitia Khusus RUU Kamnas dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al-Habsy kepada wartawan, Kamis (4/10). Aboe mengatakan, dalam draft RUU inisiatif pemerintah itu timbul kesan akan kembali ke era orde baru. Padahal, reformasi...

Read More

PKS: RUU Kamnas sebaiknya dibatalkan

JAKARTA. Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat menuai polemik karena dinilai justru membahayakan demokrasi. Menurut anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Aboe Bakar Al Habsy, lebih baik pembahasan RUU Kamnas itu dibatalkan. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS ini, banyak persoalan yang timbul dari konten RUU Kamnas. Pasal-pasal di dalamnya dinilai membahayakan demokrasi, lebih bernuansa sekuritas dan berpotensi memberangus kebebasan pers. "Saya perhatikan banyak aspirasi dari masyarakat, pakar, insan pers, dan LSM yang berkeberatan...

Read More

PKS: Batalkan Saja Pembahasan RUU Kamnas

Jakarta Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang diajukan pemerintah ke DPR menuai polemik karena dinilai justru membahayakan demokrasi. Menurut anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Aboe Bakar Al Habsy, lebih baik pembahasan RUU Kamnas dibatalkan. "Saya perhatikan banyak aspirasi dari masyarakat, pakar, insan pers, dan LSM yang berkeberatan dengan lahirnya RUU Kamnas, lebih baik bila pembahasannya dibatalkan saja," ujar Aboe Bakar dalam rilis yang diterima, Kamis (4/10/2012). Menurut Ketua DPP PKS ini, banyak persoalan yang timbul dari konten RUU Kamnas. Pasal-pasal didalamnya...

Read More

PRO2 PRO3 PRO4 VOI Fraksi PKS Enggan Bahas RUU Kamnas

KBRN, Jakarta : Anggota Panitia Khusus, (Pansus), Rancangan Undang-Undang, (RUU), Keamanan Nasional, (Kamnas), dari Fraksi PKS Aboebakar Al Habsy menyatakan, sebaiknya parlemen membatalkan pembahasan RUU Kamnas. "Banyak aspirasi dari masyarakat, pakar, insan pers, dan LSM yang berkeberatan dengan lahirnya RUU Kamnas, lebih baik bila pembahasannya dibatalkan saja," kata Aboebakar, Kamis, (4/9), di Jakarta. Aboebakar menyoroti, banyak persoalan yang timbul dari konten RUU itu sendiri. Pasal-pasalnya dinilai membahayakan demokrasi, lebih bernuansa sekuritas dan berpotensi memberangus kebebasan...

Read More

Aboe Bakar Al Habsyi : Batalkan RUU Kamnas Sekarang Juga!

JAKARTA, SON– Polemik mengenai Rancangan Undang Undang Kemanan Nasional (RUU Kamnas) harus disudahi dengan membatalkan pembahasan regulasi tersebut. "Saya perhatikan banyak aspirasi dari masyarakat, pakar, insan pers, dan LSM yang berkeberatan dengan lahirnya RUU Kamnas, lebih baik bila pembahasannya dibatalkan saja," ujar Anggota Pansus RUU Kamnas, Aboe Bakar Al Habsyi dalam pesan elektroniknya yang diterima SOROTnews.com, Kamis (4/10/2012). Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu-pun mengakui bahwa banyak klausul dalam RUU Kamnas tersebut yang dapat mengancam kehidupan berdemokrasi. "Banyak...

Read More

Aboebakar: Batalkan Pembahasan RUU Kamnas

JAKARTA - Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (Pansus RUU Kamnas) DPR, Aboebakar Alhabsy, menyatakan bahwa sebaiknya pembahasan RUU tersebut dibatalkan saja. Sebab, dia menilai banyak persoalan di RUU Kamnas. "Saya perhatikan banyak aspirasi dari masyarakat, pakar, insan pers dan LSM yang berkeberatan dengan lahirnya RUU Kamnas, lebih baik bila pembahasannya dibatalkan saja," kata Aboebakar, Kamis (4/10). Dijelaskan lagi, banyak persoalan yang timbul dari konten RUU itu sendiri. Menurutnya, pasal-pasalnya dinilai membahayakan demokrasi, lebih bernuansa sekuritas...

Read More