"Saya minta Komnas HAM dan LPSK segera turun ke Poso terkait dugaan pemerkosaan terhadap salah satu tahanan di Polres Poso," kata Aboe Bakar, Anggota Komisi III DPR RI.
Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsy mengatakan supaya Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk turun dan memberikan perlidungan terkait adanya dugaan pemerkosaan terhadap salah satu tahanan berinisial FM di Polres Poso.
"Saya minta Komnas HAM dan LPSK segera turun ke Poso terkait dugaan pemerkosaan terhadap salah satu tahanan di Polres Poso," kata Aboe Bakar kepada Aktual.co melalui surat elektroniknya, di Jakarta, Senin (1/4).
Anggota dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, bila kasus ini benar terjadi, ini merupakan bentuk pelanggaran HAM karenanya Komnas harus turun tangan. Sedangkan, LPSK juga perlu melakukan perlindungan terhadap FM yang diduga sebagai korban perkosaan.
"Kedua lembaga ini sangat diperlukan karena posisi FM sebagai tersangka yang sedang diproses penyidikan oleh Polri, sedangkan yang diduga melakukan perkosaan adalah oknum polisi," ujarnya
Oleh karena itu, sambung dia, bila pihak Polres kesulitan mengungkap kasus ini, seharusnya Polda Sulawesi Tengah cepat menurunkan petugas Propam untuk melakukan penyidikan. Dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam diharapkan dapat mengurangi conflict of interest ataupun konflik psikologis yang terjadi saat melakukan pemeriksaan dan penyidikan.
"Dugaan pemerkosaan dalam sel tahanan ini harus diungkap hingga tuntas, bila tindak akan berdampak negatif pada citra kepolisian. Siapapun pelakunya, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," tandasnya.
"Saya minta Komnas HAM dan LPSK segera turun ke Poso terkait dugaan pemerkosaan terhadap salah satu tahanan di Polres Poso," kata Aboe Bakar kepada Aktual.co melalui surat elektroniknya, di Jakarta, Senin (1/4).
Anggota dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, bila kasus ini benar terjadi, ini merupakan bentuk pelanggaran HAM karenanya Komnas harus turun tangan. Sedangkan, LPSK juga perlu melakukan perlindungan terhadap FM yang diduga sebagai korban perkosaan.
"Kedua lembaga ini sangat diperlukan karena posisi FM sebagai tersangka yang sedang diproses penyidikan oleh Polri, sedangkan yang diduga melakukan perkosaan adalah oknum polisi," ujarnya
Oleh karena itu, sambung dia, bila pihak Polres kesulitan mengungkap kasus ini, seharusnya Polda Sulawesi Tengah cepat menurunkan petugas Propam untuk melakukan penyidikan. Dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam diharapkan dapat mengurangi conflict of interest ataupun konflik psikologis yang terjadi saat melakukan pemeriksaan dan penyidikan.
"Dugaan pemerkosaan dalam sel tahanan ini harus diungkap hingga tuntas, bila tindak akan berdampak negatif pada citra kepolisian. Siapapun pelakunya, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar