Sabtu, 20 April 2013

DPR : Pilih Kapolri Berdasar Jenjang Karir

 Komisi III DPR meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memperhatikan jenjang karier dan kaderisasi di tubuh Polri dalam menentukan pengganti Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo. Karena kewenangan itu ada di tangan presiden, maka komisi yang membidangi hukum dan kepolisian itu beharap presiden memperhatikan faktor  jenjang karir ini.

 

 "Kewenangan pengganti Kapolri memang ada di tangan presiden, namun alangkah baiknya kalau pada pada Agustus atau September nanti SBY bisa memilih calon kapolri baru berdasarkan jenjang karir yang ada di tubuh kepolisian itu sendiri," ujar Anggota Komisi III Aboe Bakar Al Habsyi pada INDOPOS di Gedung DPR, Senayan, Kemarin, (19/4).

 

Menurut Ketua DPP PKS ini, Kapolri sebagai jabatan tertinggi di Polri, haruslah ditempati oleh figur yang telah lulus syarat minimal  prestasi dan memiliki integritas terhadap Tribrata Polri. Selain itu, calon kapolri baru juga harus menguasai peta konflik di lapangan, serta memiliki desain lengkap untuk menuntaskan persoalan konflik sosial yang saat marak terjadi.

 

 "Saya pikir menjelang pergantian kapolri ini, dipikirkan juga adanya desain kebijakan yang jelas untuk mengatasi persoalan konflik di lapangan , karena instrumen hukumnya sudah lengkap, baik melalui UU Penanganan Konflik Sosial, maupun Inpres Nomor 2 Tahun 2013," jelasnya.

 

 Politisi bertubuh tambun ini lebih jauh mengusulkan, sebaiknya kapolri terpilih nanti memiliki latar belakang dan pengalaman yang cukup di bidang intelejen dan keamanan sosial. "Pemikiran saya modal kempuan intelijensi yang baik akan sangat mendukung pekerjaan rumah kepolisian. Hal ini juga sekaligus sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses hukum yang dilaksanakan oleh Polri," paparnya.

 

Beberapa insiden, seperti kasus Cebongan, penyerangan Mapolres OKU, pengeroyokan Kapolsek Dolok Pardamean, serta penyerangan puluhan polsek adalah indikator rendahnya kepercayaan publik pada proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Polri.

 

  "Saya rasa presiden cukup memahami kondisi tersebut. Saat ini, kita semua berharap presiden memilih calon kapolri yang kapabel dan kompeten. Jangan sampai pemilihan kapolri hanya diorientasikan untuk kepentingan Pemilu 2014 semata," pungkasnya.

 

 Hal senada dikatakan oleh Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso. Dia berharap, Presiden SBY harus mampu mengajukan calon kapolri yang kredibel untuk kemudian dites di DPR, karena dalam dua tahun kedepan akan menghadapi pemilu. "Saya harap presiden memilih figur yang bisa membuat nyaman masyarakat, untuk mengawal situasi kegaduhan politik," kata Priyo di Gedung DPR RI, Senayan, kemarin (19/4).

 

 Politisi senior Golkar ini juga menilai, ada banyak perwira polisi yang berpotensi menjadi pemimpin tertinggi di Polri selanjutnya. Tinggal sejauh mana calon itu ditolak atau diterima oleh presiden. Meski demikian, Priyo mengingatkan, masih ada kemungkinan opsi untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI dan Kapolri yang sekarang sampai  pemilu selesai. "Bagi saya tetap ada risiko kalau presiden menggantinya pada saat mendekati pemilu," tandansnya.

 

 Sebagaimana diketahui, saat ini sudah beredar beberapa nama calon kapolri baru yang diajukan ke Kompolnas. Di antaranya, Sutarman (Akpol 81), Budi Gunawan (Akpol 83), Anang Iskandar (Akpol 82), Putut Bayusena (Akpol 84), Anas Yusuf (Akpol 84), Anis Angkawijaya (Akpol 81), Puji Hartanto (Akpol 83), Badrudin Haiti (Akpol 80).

0 komentar:

Posting Komentar