ANGGOTA Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsy, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), agar pada saat memilih Kapolri baru menggantikan Jenderal Pol Timur Pradopo juga memperhatikan jenjang karir dan kaderisasi di Polri.
"Formasi yang terbentuk di Polri tentunya adalah hasil sebuah jenjang kaderisasi dan reward and punishment selama menjalankan tugas. Karenanya Kapolri sebagai jabatan tertinggi di Polri haruslah ditempati oleh profil yang telah syarat akan prestasi dan memiliki integritas terhadap Tribrata Polri," ungkap Aboe melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (19/04).
Secara teknis, lanjut Aboe, Kapolri yang baru harus menguasai peta konflik di lapangan, serta memiliki desain untuk menuntaskan persoalan konflik sosial yang marak terjadi. "Perlu ada desain kebijakan yang jelas untuk mengatasi persoalan ini, karena instrumen hukumnya sudah lengkap, baik melalui Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, maupun Inpres No 2 Tahun 2013.
Politisi PKS ini mengusulkan, akan lebih baik jika Kapolri terpilih memiliki background atau pengalaman yang cukup di bidang intelijen dan keamanan. Hal ini akan sangat mendukung pekerjaan rumah (PR)untuk kapolri yang baru adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses hukum yang dilaksanakan oleh Polri.
Beberapa insiden, seperti kasus Cebongan, Penyerangan Mapolres OKU, Pengeroyokan Kapolsek Dolok Pardamean, serta penyerangan puluhan Polsek adalah indikator rendahnya kepercayaan publik pada proses penegakan hukum yang dilakukan Polri.
"Kapolri terpilih haruslah mampu menggerakkan institusinya untuk mengedepankan due process of law yang benar-benar ditujukan untuk pro justicia. Saya rasa presiden cukup memahami kondisi tersebut. Kita semua berharap presiden memilih calon Kapolri yang kapabel dan kompeten," tandasnya.
"Formasi yang terbentuk di Polri tentunya adalah hasil sebuah jenjang kaderisasi dan reward and punishment selama menjalankan tugas. Karenanya Kapolri sebagai jabatan tertinggi di Polri haruslah ditempati oleh profil yang telah syarat akan prestasi dan memiliki integritas terhadap Tribrata Polri," ungkap Aboe melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (19/04).
Secara teknis, lanjut Aboe, Kapolri yang baru harus menguasai peta konflik di lapangan, serta memiliki desain untuk menuntaskan persoalan konflik sosial yang marak terjadi. "Perlu ada desain kebijakan yang jelas untuk mengatasi persoalan ini, karena instrumen hukumnya sudah lengkap, baik melalui Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, maupun Inpres No 2 Tahun 2013.
Politisi PKS ini mengusulkan, akan lebih baik jika Kapolri terpilih memiliki background atau pengalaman yang cukup di bidang intelijen dan keamanan. Hal ini akan sangat mendukung pekerjaan rumah (PR)untuk kapolri yang baru adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses hukum yang dilaksanakan oleh Polri.
Beberapa insiden, seperti kasus Cebongan, Penyerangan Mapolres OKU, Pengeroyokan Kapolsek Dolok Pardamean, serta penyerangan puluhan Polsek adalah indikator rendahnya kepercayaan publik pada proses penegakan hukum yang dilakukan Polri.
"Kapolri terpilih haruslah mampu menggerakkan institusinya untuk mengedepankan due process of law yang benar-benar ditujukan untuk pro justicia. Saya rasa presiden cukup memahami kondisi tersebut. Kita semua berharap presiden memilih calon Kapolri yang kapabel dan kompeten," tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar