Cegah Mogok Sidang, Anggota DPR Usulkan Rp500 M untuk Gaji Hakim

Jakarta, (Analisa). Angin segar berhembus dari DPR bagi para hakim daerah. Sebab Komisi III saat ini mengusulkan anggaran Mahkamah Agung (MA) ditambah sebesar Rp 500 miliar khusus untuk gaji hakim dalam APBN Perubahan 2012. Usulan ini diharapkan disetujui pada rapat paripurna Jumat (30/2).Hal ini sebagai jawaban atas ancaman mogok sidang yang dilontarkan hakim daerah karena 11 tahun uang tunjangan tidak naik. "Pada pembicaraan tahap akhir APBN-P 2012 ini, kami dari Fraksi PKS mendorong anggaran kesejahteraan hakim dapat direalisasikan. Anggaran sebesar Rp500 miliar tersebut saya lihat memang dibutuhkan,"...

Read More

Polri Harus Usut Kekerasan Kepada Wartawan

JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan sikap aparat keamanan yang melakukan aksi kekerasan terhadap wartawan yang sedang melakukan tugas peliputan aksi damai unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Selasa (28/3) kemarin. Menurut Ketua DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi, tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian melanggar undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers.Dia menambahkan, tindak kekerasan yang disertai dengan perampasan alat kerja wartawan tersebut dapat dikategorikan sebagai menghalangi kerja wartawan. Itu sebabnya,...

Read More

Habib PKS Kecam Tindakan Represif Polisi

artaNews-Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR RI, Aboebakar Al Habsih sangat menyayangkan sikap aparat kepolisian yang melakukan tindakan berlebihan dalam mengamankan aksi demo mahasiswa. "Saya sangat sayangkan tindakan represif aparat terhadap mahasiswa dalam mengamankan demonstrasi di jakarta," kata Aboebakar saat dihubungi wartawan, Rabu (28/3). Perlakuan kasar polisi, kata Habib PKS ini, bisa memperburuk citra mereka di masyarakat. "Masak mahasiswa digebukin rame rame, lah kalo gini siapa yang anarkis?" kata Politikus PKS itu. Mereka, kata Aboebakar, seharusnya mengikuti peraturan kapolri...

Read More

Para Hakim DimintaTidak Lakukan Mogok Sidang

Kamis, 29 Maret 2012JAKARTA (Suara Karya); Para hakim diminta mengurungkan niatnya melakukan mogok sidang nasional. Sebab, Komisi III DPR sudah mengusulkan agar pemerintah menambah anggaran Mahkamah Agung sebesar Rp 500 miliar untuk gaji para hakim dalam APBN Perubahan 2012 ini.Permintaan itu disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsy di gedung DPR, Selasa (28/3), menyusul rencana mogok sidang nasional yang akan dilakukan para hakim yang menuntut kenaikan kesejahteraan mereka yang selama ini dinilai terlalu minim."Kami mengharapkan, usulan itu dapat disetujui oleh...

Read More

PKS Minta TNI Kembali Ke Khittoh

INILAH.COM, Jakarta - Pelibatan TNI dalam penanganan aksi demo menolak penaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai tidak perlu. "Sebenarnya pelibatan TNI dalam menangani unjuk rasa sudah tidak tepat. Kita harus ingat TAP MPR VI/MPR/2000 telah memisahkan organ TNI dan Polri, jadi jangan lagi libatkan TNI untuk mengerjakan tugas Polisi," jelas anggota Fraksi PKS Aboebakar Al-Habsy, Rabu (28/3/2012). Tentara itu, lanjutnya, dididik untuk perang, bukan menangani demonstrasi. TNI tidak pinya SOP untuk pengendalian masa, standar operasi mereka adalah untuk melumpuhkan dan menghancurkan musuh....

Read More

Kader PKS Siap Keluar Koalisi

"Sinyal Presiden (Presiden PKS Luthfi Hasan, red) bahwa PKS siap berada di luar pemerintahan bila BBM naik direspons positif oleh kader di Mukernas," kata Ketua DPP PKS Aboebakar Alhabsy saat dihubungi, Jakarta, Rabu (28/3/2012). Aboebakar yang turut mendampingi Presiden PKS dalam Mukernas mengaku respon kader-kader daerah sangat positif. Jika, PKS mengambil sikap tegas untuk keluar dari koalisi. "Saya lihat banyak yang mendukung, temen-temen stuktur di daerah dan anggota DPRD daerah memang banyak mendengar keluhan masyarakat, sehingga mereka menyambut baik apa yang disampaikan oleh presiden...

Read More

PKS: Kembalikan TNI ke Barak

VIVAnews - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsy, menilai pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam menangani unjuk rasa tidak tepat. Sebab katanya, TAP MPR VI/MPR/2000 telah memisahkan organ TNI dan Polri. "Jadi jangan lagi libatkan TNI untuk mengerjakan tugas polisi. Tentara itu dididik untuk perang, bukan menangani demonstrasi.," ujar Aboe Bakar di Jakarta, Rabu 28 Maret 2012. Menurutnya, TNI tidak mempunyai Standard Operating Procedure (SOP) untuk pengendalian massa. Standar operasi TNI adalah untuk melumpuhkan dan menghancurkan musuh. "Nah kalau mereka turun dan...

Read More

Presiden PKS: Jika Bersikukuh BBM Naik, Kami Berseberangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, PKS tidak mungkin meninggalkan rakyat miskin yang telah membesarkan PKS dengan mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Jika akhirnya pemerintah bersikukuh naikkan harga BBM, maka terpaksa kami berseberangan," kata Luthfi dalam siaran pers, Rabu (28/3/2012). Luthfi mengatakan, PKS sudah memberikan lima opsi untuk menghindari kenaikan harga BBM kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Opsi itu, kata dia, sudah disampaikan sejak 1,5 tahun lalu. "PKS sudah melakukan...

Read More

Ketua DPP PKS: Kader PKS Siap di Luar Pemerintahan

Jakarta - Kali ini PKS tidak sekedar berwacana untuk hengkang dari koalisi partai pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Kader PKS siap bekerja di luar pemerintahan, dan tidak ada yang galau bila harus mundur dari jajaran KIB II. "Saya yakin seluruh kader PKS tak akan galau untuk meninggalkan posisi mereka saat ini bila nanti diperintahkan partai," ujar Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsyi kepada detikcom, Rabu (28/3/2012). Aboe mengatakan melihat situasi nasional saat ini, tak ada pertimbangan lain bagi PKS selain bagaimana membawa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Bila kebijakan pemerintah...

Read More

Perampasan Alat Kerja Wartawan Kasus Serius

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III Bidang Hukum DPR Aboe Bakar Al Habsy, sangat menyayangkan tindakan polisi kepada wartawan yang meliput aksi demonstrasi mahasiswa di Gambir kemarin. Tindakan polisi tersebut, katanya, jelas melanggar UU No 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers.   "Masa sampai terjadi perampasan alat kerja wartawan. Apa yang dilakukan aparat kemarin adalah menghalangi kerja wartawan," ujar Aboe dalam keterangan persnya, Rabu (27/3/2012). Menurut Ketua DPP PKS, insiden perampasan peralatan tugas insan pers, merupakan masalah serius. "Mabes perlu segera memroses...

Read More

PKS: Kami Siap Jadi Oposisi

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA--Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) menyatakan siap berada di dalam pemerintahan SBY, menjadi mitra koalisi. PKS, juga menyatakan siap bila sikapnya menolak rencana kenaikan BBM, harus menjadi oposisi. "Saya rasa kita siap bekerja dalam kondisi apapun, baik dalam pemerintahan maupun diluar, ini adalah realitas politik yang harus dipilih oleh PKS. Melihat situasi nasional saat ini, tak ada pertimbangan lain bagi PKS selain bagaimana membawa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat," ujar Ketua DPP PKS Bidang Advokasi Hukum dan HAM, Aboebakar Alhabsy...

Read More

Kader Mendukung PKS Keluar Koalisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsy mengatakan, sikap Presiden PKS yang mengisyaratkan untuk keluar dari koalisi bila pemerintah menaikan harga BBM direspon positif oleh kader di mukernas di Medan. "Saya lihat banyak yang mendukung, temen-temen stuktur di daerah dan anggota DPRD daerah memang banyak mendengar keluhan masyarakat," katanya kepada wartawan, Rabu (28/3). Sebelumnya, pada pidato resmi di pembukaan mukernas partai di Medan, Luthfi mengisyaratkan akan keluar dari koalisi jika pemerintah tetap bersikukuh menaikan harga BBM. Bahkan,...

Read More

Kapolri Harus Panggil Perampas Kamera Wartawan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian didesak memberi sanksi kepada para petugas polisi yang melakukan kekerasan terhadap para wartawan. Tindak kekerasan itu terjadi ketika wartawan meliput aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sekitar Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, kemarin. Tindakan itu dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Desakan itu disampaikan Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, dan Kapoksi Partai Keadilan Sejahtera di Komisi III, Aboe Bakar Al Habsy, secara terpisah, Rabu (28/3/2012). "Kapolri...

Read More

Para Pengurus Dukung PKS Keluar dari Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengurus Partai Keadilan Sejahtera di tingkat pusat hingga daerah mendukung jika PKS mengambil sikap keluar dari koalisi di pemerintahan. Pasalnya, banyak keluhan dari konstituen di daerah atas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar (BBM) bersubsidi. Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsy mengatakan, Presiden PKS Luthfi Hasan dalam pidato ketika membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Medan, Sumatera Utara, telah memberi sinyal PKS siap berada di luar pemerintahan jika harga BBM dinaikkan. "Sinyal itu direspon positif oleh kader di Mukernas," kata Aboe...

Read More

PKS: Rusak Kamera, Polisi Langgar UU Pers

VIVAnews - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy menyayangkan tindakan aparat kepolisian terhadap wartawan yang meliput aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di Gambir, Selasa, 27 Maret 2012 kemarin. Menurutnya, tindakan aparat kepolisian merebut alat kerja wartawan telah melanggar Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. "Masa sampai terjadi perampasan alat kerja wartawan. Apa yang dilakukan aparat kemarin adalah menghalangi kerja wartawan. Sepertinya ada tindakan represif kepada mahasiswa yang tertangkap kamera," ujar Aboe Bakar di Jakarta, Rabu,...

Read More

DPR Kecam Tindakan Represif Aparat

AKARTA--DPR sudah sering mengingatkan kepada kepolisian untuk mengedepankan tindakan persuasif dalam menghadapi masyarakat termasuk mahasiswa. Namun, tindakan refreshif masih dilakukan, seperti menghadapi aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah, Selasa (27/3) di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. "Saya sangat sayangkan  tindakan represhif aparat terhadap mahasiswa dalam mengamankan demonstrasi di Jakarta (Selasa 27/3)," ungkap Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy, Rabu (28/3). Dia menegaskan, ini malah bisa memerburuk citra...

Read More

Kami Siap Menjadi Oposis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) menyatakan siap berada di dalam pemerintahan SBY, menjadi mitra koalisi. PKS, juga menyatakan siap bila sikapnya menolak rencana kenaikan BBM, harus menjadi oposisi. "Saya rasa kita siap bekerja dalam kondisi apapun, baik dalam pemerintahan maupun diluar, ini adalah realitas politik yang harus dipilih oleh PKS. Melihat situasi nasional saat ini, tak ada pertimbangan lain bagi PKS selain bagaimana membawa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat," ujar Ketua DPP PKS Bidang Advokasi Hukum dan HAM, Aboebakar Alhabsy...

Read More

Memilukan, Ada Aparat Yang Merampas Kamera Wartawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tindakan represif kepolisian mengamankan aksi demonstrasi penolakan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi kemarin, terus menuai kritik. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan tindakan aparat terkait bentrok yang terjadi, Rabu (27/3/2012) kemarin. "Saya sangat sayangkan tindakan represif aparat terhadap mahasiswa dalam mengamankan demonstrasi di Jakarta. Ini malah bisa memperburuk citra mereka di masyarakat, masak ada mahasiswa digebukin rame-rame. Lha, kalo gini siapa yang anarkis?" tandas Aboebakar, kepada Tribun, Jakarta, Rabu (28/3/2012). Insiden arogan aparat...

Read More

PKS Sesalkan Tindakan Represif Polisi

Citra polisi semakin terpuruk. Tindakan represif polisi terhadap mahasiswa yang menggelar aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Istana Merdeka kemarin (Selasa, 27/3) menunjukkan bahwa polisi-lah yang berbuat anarkis. "Masak ada mahasiswa digebukin ramai-ramai. Padahal seharusnya polisi mengikuti Perkap No 16, serta menjalankan UU No 9/1998," kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsy, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 28/3). Lebih ironis lagi, lanjut Aboebakar, ketika polisi merampas kamera wartawan dengan paksa....

Read More

PKS : Kami Siap Menjadi Oposisi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) menyatakan siap berada di dalam pemerintahan SBY, menjadi mitra koalisi. PKS, juga menyatakan siap bila sikapnya menolak rencana kenaikan BBM, harus menjadi oposisi. "Saya rasa kita siap bekerja dalam kondisi apapun, baik dalam pemerintahan maupun diluar, ini adalah realitas politik yang harus dipilih oleh PKS. Melihat situasi nasional saat ini, tak ada pertimbangan lain bagi PKS selain bagaimana membawa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat," ujar Ketua DPP PKS Bidang Advokasi Hukum dan HAM, Aboebakar Alhabsy...

Read More

Anggota DPR: Goyang Hot Jupe dengan Polteng Rendahkan Korps Polri

onellzone.com – Jakarta, Aksi Julia Perez alias Jupe bersama polisiganteng (polteng) Saeful Bachrie menuai kritikan. Aksi Saeful Bachrieyang menggunakan seragam lengkap Polri dinilai merendahkan korpsbhayangkara tersebut."Apalagi menggunakan seragam lengkap, mereka kan menyandang tri bratadan catur prasetya Polri, saya kira anggota yang lain akan merasatindakan tersebut merendahkan martabat korpsnya. Bila terjadi sepertiini, mabes harus mengingatkan, jangan sampai citra lembaga harusdipertaruhkan," kata anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsyikepada detikcom, Sabtu (24/3/2012).Menurut Aboe...

Read More

F-PKS: KPK tidak boleh takut

IPOSnews, 25/3 (Jakarta) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak gentar dalammemberantas korupsi."KPK tidak boleh takut. Kami akan terus suport KPK untuk memberantaskorupsi, termasuk mewaspadai upaya pihak tertentu melakukandeligitimasi peningkatan status. Saya yakin publik bisa menilai siapayang bermanuver," kata Kapoksi F-PKS di Komisi III DPR Aboe Bakar AlHabsy di Jakarta kemarin (24/3).Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM PKS itu menambahkan, adanya pihak yangmenyoalkan penetapan tersangka bukanlah hal yang baru.Menurutnya, Para koruptor...

Read More

DPR: Isu Perpecahan Pimpinan KPK Adalah Upaya Corruptor Fights Back

Jakarta KPK terus diserang dengan isu perpecahan di dalam tubuhlembaga antikorupsi ini. Isu perpecahan tersebut dinilai sebagai upayaserangan balik dari para koruptor."Saya lihat ada upaya corruptor fights back, hal ini dilakukan denganmenggerogoti kepemimpinan KPK jilid 3 ini. Mereka tidak ingin Abrahamdan kawan-kawan ini menjadi kompak, maka dibuat langkah lapormelaporkan soal peningkatan status AS dan MG," ujar anggota Komisi IIIDPR, Aboe Bakar Al Habsyi kepada detikcom, Sabtu (24/3/2012).Aboe mengatakan masyarakat semua tahu banyak koruptor yang selaluingin menyelamatkan diri dari KPK. Maka...

Read More

F-PKS : Ada Serangan Balik Koruptor

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melihat adaupaya serangan balik dari para koruptor yang ingin menghacurkankredibilitas dan kekompakkan lima pimpinan Komisi PemberantasanKorupsi. Hal itu dinilai terlihat dari desakan membentuk komite etikterkait penanganan kasus tersangka Miranda S Goeltom dan AngelinaSondakh."Kita semua tahu koruptor selalu ingin menyelamatkan diri dari KPK.Maka ketika status mereka ditingkatkan (ke tersangka), pastilah akanterjadi kepanikan. Apapun pasti dilakukan termasuk delegitimasi kayayang begitu," kata Kapoksi F-PKS di Komisi III DPR Aboe Bakar Al...

Read More

Hakim Ancam Mogok Sidang

BANJARMASIN - Informasi mengejutkan datang dari Anggota Komisi III DPRRI, Habib Aboe Bakar Alhabsy. Kepada Radar, politisi Partai KeadilanSejahtera (PKS) dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) ini mengungkapkan,ada ancaman sejumlah hakim untuk mogok sidang.Para hakim tersebutmenuntut perbaikan kesejahteraan. "Yang mengancam kebanyakan adalahpara hakim daerah. Itu pertanda mereka sedang galau dengan dapurnya,"ungkap Aboe Bakar, Sabtu (24/3).Aboe yang pernah mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur Kalselini menambahkan, ancaman tersebut bisa dipahami sebagai dampak darikenaikan harga bahan bakar...

Read More

Hukum Mati Polisi Terlibat Narkoba

POLISI DAN NARKOBA: Satuan Narkoba Polsek Cengkareng, Jakarta Barat,membekuk dua orang yang diduga pengedar yang mengambil paket sabu-sabudi Kampung Ambon. Satu di antaranya Briptu Sahala Simbolon, anggotaReserse Mobil (Resmob) Polda Metro Jaya.JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera(FPKS) Aboebakar Alhabsy, menilai persoalan narkoba di kepolisiansudah sangat mengkhawatirkan."Saya berharap Kapolri memberikan sanksi tegas pada para aparat yangmenyalahgunakan narkoba,"...

Read More

"Polisi Gunakan Narkoba Harus Dihukum Berat"

INILAH.COM, Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) AboeBakar Alhabsyi meminta polisi yang mengonsumsi narkoba dihukum berat.Sebab, polisi adalah penegak hukum yang seharusnya memberantasnarkoba."Persoalan narkoba di korps baju coklat saya lihat sudahmengkhawatirkan, saya berharap Kapolri memberikan sanksi tegas kepadaaparat yang menyalahgunakan narkoba," ujar Aboe di gedung DPR, Kamis(15/3/2012).Sepekan terakhir ini saja, lanjut anggota Komisi III DPR ini,masyarakat dikejutkan dengan...

Read More

Aboebakar: Minta Kapolri Bersih-Bersih

JAKARTA, PedomanNEWS - Maraknya anggota kepolisian yang terjerat kasusnarkoba selama sepekan terakhir, tentu dinilai sangat memperihatinkanserta menyoreng citra lembaga hukum kepolisian Indonesia, yangnotabene mengemban tugas dan wewenang sebagai penegak hukum.Diawali dari penangkapan Kepala Polsek Cibarusah, Bekasi, AKP HeruBudhi Sutrisno tertangkap basah sedang mengonsumsi narkoba jenis shabudi rumah dinasnya di Jalan Raya Loji, Cibarusah pada Jumat (9/3).Kemudian menyusul Briptu Sahala Simbolon...

Read More

Aboebakar Usul KPK Harus Miliki Penyidik Sendiri

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Dikembalikannya penyidik KPK ke institusiasalnya, seakan pertanda, ada permasalahan yang terjadi di internallembaga penegakan hukum independen ini. Hal ini, seakan jugamengisyaratkan, perlunya KPK memiliki penyidik yang independen."Pengadaan penyidik independen untuk KPK menjadi kebutuhan yangmendesak, kita tak bisa lagi mengandalkan penyidik yang sudah ada.Yang saya dengar kemarin sempat ada protes terkait penarikan empatpenyidik yang diperbantukan di KPK, barangkali mereka...

Read More

Aboebakar Minta Kapolri Tindak Tegas Polisi yang Makai Narkoba

WartaNews-Jakarta - Anggota komisi Hukum DPR RI dari Fraksi PartaiKeadilan Sejaktera, Aboebakar Al Habsyi menilai jika persoalan Narkobayang kini marak diinstitusi penegak hukum dalam hal ini kepolisiansudah sangat mengkhawatirkan."Persoalan narkoba di korps baju cokat saya lihat sudahmengkhawatirkan," kata ustad Aboebakar, Kamis (15/3).Dirirnya berharap, Kapolri memberikan sanksi tegas pada para aparatyang menyalahgunakan barang haram tersebut.Sepekan terakhir ini, kata Aboebakar, kita dikejutkan...

Read More

Pembacokan Jaksa Sistoyo Harus Jadi Shock Therapy Bagi Koruptor

Jakarta Pembacokan jaksa nonaktif Sistoyo di Pengadilan Tipikor Bandung harus jadi shock therapy bagi masyarakat yang akan melakukan korupsi. Insiden itu terjadi juga atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum. "Memang tindakan DS (Dedi Sugarda) tidak bisa dibenarkan. Namun semoga saja ini jadi shock therapy sehingga para pejabat akan berpikir ulang untuk korupsi, para penegak hukum berpikir ulang untuk menerima suap," ujar anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al Habsyi, di Gedung...

Read More

DPR Dukung Usulan KPK Soal Audit Kinerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit kinerja terkait penanganan kasus-kasus yang ditanganinya selama ini. Permintaan itu pun didukung oleh Komisi III DPR.  Aboe Bakar Al Habsy dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, audit ini sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya lembaga KPK yang independen, kredibel, akuntabel, dan professional dalam melakukan tugas pemberantasan korupsi. "Kita...

Read More

Pembacokan Jaksa Sistoyo, Cermin Frustrasi Publik

JAKARTA - Insiden pembacokan yang menimpa jaksa nonaktif Sistoyo di Pengadilan Tipikor Bandung, disinyalir sebagai sebagai bentuk frustrasi publik terhadap sistem peradilan yang terkesan memihak pada para koruptor. Demikian disampaikan Ketua Kelompok Komisi III Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy. "Saya melihat rakyat sudah frustasi, makanya mereka melakukan tindakan agen rechting (main hakim sendiri). DS sepertinya memiliki dendam kesumat dengan para koruptor,...

Read More

Rakyat sudah jenuh dengan suap penegak hukum

JAKARTA - Aksi Deddy Sugarda (DS) yang melakukan tindakan nekat membacok jaksa nonaktif, Sistoyo, dinilai karena rakyat telah jenuh dengan kasus korupsi yang tak pernah berhenti. DS membacok Sistoyo usai sidang kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Bandung, Rabu (29/2) kemarin. "Ini sebuah sanksi sosial yang radikal. Rakyat sudah jenuh dengan berbagai berita korupsi dan suap penegak hukum. Makanya mereka turun tangan sendiri," kata Kapoksi Partai Keadilan Sejahtera di Komisi...

Read More

Vonis Rendah Hakim Syarifuddin Jadi Preseden Buruk

JAKARTA--MICOM: Vonis rendah yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kepada hakim nonaktif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syarifuddin umar, menjadi preseden buruk dalam pemberantasan korupsi.  "Saya lihat vonis untuk para hakim nakal masih sangat ringan, saya khawatir ini menjadi preseden tidak baik untuk citra pemberantasan korupsi di Indonesia. Mungkin majelis hakim agak kikuk ketika harus menyidangkan perkara kawan sendiri," ujar anggota Komisi III dari fraksi PKS...

Read More

ABoe Bakar Soal Krobokan dan Perma 02 2012

JAKARTA (suarakawan.com) – Komisi III DPR melakukan kunjungan spesifik ke lapas Krobokan, Bali. Hal itu dilakukan untuk menyerap aspirasi dan mengetahui kejadian sebenarnya di Lapas Krobokan "Kami sudah bosan dengan good report yang diberikan oleh Menkumham. Kunjungan ini adalah bagian dari tugas pengawasan dari Komisi III sebagai mitra kerja Kemenkumham" ujar anggota Komisi III DPR, Aboebakar Al Habsyi kepada wartawan, beberapa saat yang lalu, Rabu (29/02) Politisi PKS ini mengaku pihaknya...

Read More

Ada yang Salah Dengan Sistem di Ditjen Pajak

INILAH.COM, Jakarta - Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al-Habsyi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut proaktif mencegah terulangnya kasus pegawai pajak Dhana Widyiatmika yang memiliki rekening Rp60 miliar. Aboe menilai ada yang salah dengan sistem di instansi pajak, sebab fenomena Gayus Tambunan ternyata tumbuh subur di korps yang mengurusi uang iuran rakyat tersebut. "Dalam hal ini KPK juga harus lebih proaktif lagi. Bahwa The Next Gayus ini masih ada," ujar Aboe...

Read More