Pemerintah Percaya Marty

Migrant Care menilai kedua negara angkuh.

JAKARTA -- Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi saling bantah meminta maaf terkait kasus hukuman mati terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ruyati bin Satubi. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Marty Natalegawa menyatakan bahwa Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Abdurrahman Muhammad Amin al-Khayyath, telah meminta maaf karena Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tidak memberitahukan soal hukuman pancung kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Arab Saudi.

Pernyataan itu disampaikan seusai Marty bertemu dengan al-Khay yath di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Rabu (22/6).

Pernyataan Marty ini kemudian dibantah oleh Kedubes Arab Saudi untuk Indonesia, Kamis (23/6) malam. Menurut al-Khayyath, Pemerintah Arab Saudi tidak pernah menyampaikan permintaan maaf, termasuk Dubes Arab Saudi, sebagaimana disampaikan Menlu Marty Nata legawa.

Atas hal ini, Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah menyatakan, pemerintah memegang keterangan Menlu Marty Natalegawa. Saya kira, Pak Marty jelas sekali seperti yang disampaikannya kepada publik, ujar Teuku saat dihubungi Republika, Sabtu (25/6).

Mengenai benar tidaknya pernyataan Marty itu, Teuku meminta hal ini diklarifikasi kepada jubir kemenlu. Namun, Teuku berharap, kejadian yang menimpa Ruyati tidak terulang lagi di masa mendatang.

Menurutnya, hubungan di plomatik kedua negara harus tetap terjaga dengan baik. Apalagi, keberadaan Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia maupun sebaliknya adalah untuk kepentingan nasional masing-masing negara. Kalau diputus, lalu ba gaimana dengan satu juta pekerja kita yang ada di Saudi. Karena itu, hubungan baik tetap dibina sebaik mungkin, ujarnya.

Anggota Komisi III (Bidang Hukum) DPR RI Aboe Bakar menyatakan, prihatin dengan pernyataan masingmasing pihak yang saling membantah itu. Bila benar bohong, secara etis sebaiknya Menlu mengundurkan diri. Namun secara yuridis, sebaiknya kebohongan publik ini harus dilaporkan kepada aparat hukum supaya menjadi pembelajaran bagi pejabat lain agar tidak senang membohongi rakyat.

Aboe melihat persoalan ini memperlihatkan rendahnya moralitas dan integritas pejabat publik. Saya lihat pidato para pejabat bersama presiden ke marin lebih bernuasa ABS (Asal Bapak Senang-Red), mung kin secara psikologis takut kena reshuffle. Memang masih perlu dibuktikan, siapa yang sebenarnya berbohong, Menlu atau dubes? tegasnya.

Analis Kebijakan Publik Migrant Care, Wahyu Susilo, melihat sikap Pemerintah Saudi terlalu angkuh dengan tidak mengucap maaf atau penyesalan. Hal ini sudah seharusnya membuat marah pemerintah dan meng usir Dubes Saudi dari Tanah Air. Pernyataan Menlu lebih karena desakan masyarakat yang menginginkan kata maaf dikeluarkan Dubes Sau di, ujar nya. Namun, Menlu Marty Natalegawa juga harus menyampaikan klarifikasinya terkait bantahan Du bes Saudi atas ucapannya.

Sayangnya, lanjut Wahyu, keangkuhan juga ditunjukkan Pe merintah RI. Terbukti dengan ditolaknya permintaan minta maaf pemerintah kepada keluarga Ruyati atas kelalaian dan kelemahan diplomasi Kemenlu di Saudi. c41 ed: syahruddin el-fikri

Posted in: Media