Agar jelas, dikeluarkan atau tidak dari koalisi
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak merasa dikeluarkan dari koalisi.
PKS menegaskan kontrak koalisi ditandatangani antara partai dan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bukan dengan Sekretariat
Gabungan (Setgab) yang muncul belakangan.
"Perlu diingat bahwa akad koalisi PKS adalah dengan SBY bukan dengan
Setgab," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Aboe Bakar Alhabsy,
di Jakarta, Rabu (4/4).
Perjanjian antara PKS dan SBY diibaratkan seperti proses pernikahan.
SBY melamar PKS untuk bergabung. Ketika sudah atap, SBY dan PKS
memiliki pembantu yakni Setgab.
"Misalkan saja kalau anak anda dilamar seseorang kemudian dilanjutkan
akad nikah, beberapa waktu kemudian pembantu dari menantu (SBY) anda
ini ngomong mau mentalak anak anda, apakah anda akan menanggapinya,
kira-kira posisinya begitulah," sindirnya.
Karena itu, PKS menunggu pernyataan langsung SBY terkait nasib PKS di
koalisi, diceraikan atau tidak. PKS ingin SBY gentleman. PKS tidak
terlalu memikirkan pernyataan Sekretaris Setgab Syarif Hasan yang
mengatakan saat ini anggota koalisi berjumlah lima partai politik.
Lima partai tersebut adalah Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai
Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat
Nasional. PKS tidak masuk koalisi.
"Masak pas ngelamar berani ngomong langsung, giliran mau talak
diwakilkan ke pembantu, ini enggak tepat. Ya, ketimbang berspekulasi
bukankah lebih baik kita tunggu saja mantu (SBY) anda sendiri yang
ngomong," ujarnya.
Sementara itu, dalam rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) yang
dilakukan Selasa (3/4) malam di Cikeas tidak diikuti oleh PKS. Sebab
anggota Setgab yang diundang adalah anggota Setgab yang memilih opsi
mendukung pemerintah dalam kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Mahfudz Siddiq menyatakan, tidak diundangnya PKS pada rapat Setgab
Selasa malam bukan persoalan yang besar. Bahkan jika hasik rapat
Setgab malam ini memutuskan untuk mendepak PKS dari koalisi makan PKS
akan siap menerima keputusan tersebut.
"Jika rapat Setgab malam ini sepakat putuskan PKS tidak lagi bagian
dari koalisi, maka PKS dengan legowo menerima hal itu. Ketika PKS
memutuskan menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM per 1 April
yang diyakini akan sangat membebani masyarakat, PKS sadar betul resiko
politik yang akan dihadapi," ujar Mahfudz dalam pesan singkatnya,
Selasa (3/4) malam.
Menurutnya, apabila keputusan tentang didepaknya PKS dari koalisi itu
sudah ada dan diputuskan, maka sikap PKS saat ini hanya tinggal
menunggu keputusan itu untuk disosialisasikan kepada pimpinan PKS.
Namun perlu diingat, PKS bekerja bukan hanya di dalam koalisi saja,
tetapi di luar koalisi pun PKS siap menyuarakan aspirasi dari rakyat.
"Kami akan menunggu Presiden SBY untuk menyampaikan keputusan itu
kepada Pimpinan PKS. Dalam posisi apapun PKS akan terus bekerja untuk
kepentingan masyarakat luas, termasuk membantu pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak yg sdg dihimpit berbagai
persoalan," tandasnya.
PKS memang tak diundang Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY), dalam rapat yang dilakukan Selasa (3/4) malam
ini di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. "Pertemuan ini hanya
menyertakan pimpinan partai pendukung opsi 2 (APBNP)," ujar Staf
Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa melalui
pesan singkat, Selasa (3/4).ins
0 komentar:
Posting Komentar