Penerimaan Keanggotaan Palestina di PBB patut disambut dengan baik. Ini sejalan dengan semangat Pembukaan UUD 1945, dimana Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa.
"Apapun alasannya kemerdekaan setiap bangsa tidak dapat ditangguhkan, karena itu adalah bagian dari implementasi hak asasi manusia," ujar politisi PKS, Aboebakar Alhabsy, Sabtu (1/12/2012).
Tak hanya instrumen nasional, Universal Declaration of Human Right juga memberikan jaminan kepada setiap bangsa di dunia ini untuk dapat hidup merdeka.
"Di Asean pun kita telah mendeklarasikan Asean Declaration Human Right yang di dalamnya juga mengakui perlindungan hak asasi berupa kemerdekaan untuk setiap bangsa. Tragisnya memang, Palestina adalag satu-satunya negara anggota KAA yang belum memperoleh kemerdekaan," Aboebakar Alhabsy.
"Saya sangat mengapresiasi keaktifan pemerintah dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Karena sejarah telah mencatat Palestina merupakan salah satu negara yang 'membanting-tulang' demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia dari belenggu penjajahan imperium Belanda, Portugis, dan Jepang," tambahnya.
Gong dukungan untuk kemerdekaan Indonesia ini dimulai dari Palestina dan Mesir. Ketika terjadi serangan Inggris atas Surabaya 10 November 1945 yang menewaskan ribuan penduduk Surabaya, rakyat Palestina menggelar demo besar-besaran.
Palestina yang diwakili oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husaini -mufti besar Palestina- secara terbuka menyerukan mendukung kemerdekaan Indonesia, pada 6 September 1944 di Radio Berlin.
Selain itu, saat kapal "Volendam" milik Belanda pengangkut serdadu dan senjata telah sampai di Port Said pada 9 Agustus 1947, ribuan penduduk dan buruh pelabuhan Mesir dan Palestina melakukan blokade dengan Bendera Merah Putih.
"Jadi sangat logis bila dulu kita dibantu, sekarang saatnya kita membantu, apalagi ini adalah sebuah dorongan penghargaan terhadap HAM secara universal," papar Aboebakar.
0 komentar:
Posting Komentar