penggunaan hak interpelasi kasus proyek pembangunan Pusat Pendidikan
Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3S0N), Hambalang, Bogor,
Jawa Barat merupakan salah satu upaya memberikan penjelasan kepada
rakyat soal mega skandal di proyek yang ditangani Kementerian Pemuda
dan Olahraga (Kemenpora) itu.
"Karena kasus ini seperti sinetron yang terus bersambung tanpa ada
ujung, publik disuguhi cerita mengejar buron ke Cartagena, apel
Malang, hingga soal Blackberry. Lantas bagaimana nasib proyek
Hambalang sendiri belum ketahuan, padahal ini menyangkut dana negara
hingga triliunan rupiah," kata Aboebakar di Jakarta, Senin (19/11).
Ia pun kembali mengungkapkan, janji Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), Abraham Samad untuk mengungkap tokoh besar di balik kasus ini
ternyata juga menguap. "Dulu dibilang tinggal menghitung hari,
ternyata sampai berganti bulan tak ada perkembangan apapun," sesal
politisi Partai Keadilan Sejahtera (KPK) itu.
Terlebih, kata pria yang karib disapa Aboebakar itu, hasil audit Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dan telaah Badan Akuntabilitas Keuangan
Negara (BAKN) DPR menyatakan bahwa pemerintah melakukan kelalaian
dalam tata kelola proyek Hambalang.
"Saya kira publik harus mendapat penjelasan tentang apa yang terjadi
di balik proyek Hambalang. Nah, proses untuk minta penjelasan itu ya
melalui interpelasi ini," ungkapnya.
"Saya kira ini perlu untuk menunjukkan akuntabilitas kinerja
pemerintah kepada publik, itu kan bagian dari penyelenggaraan good
governance. Jadi tak perlu alergi dengan proses interpelasi, kalau
memang bersih kenapa harus risih," pungkas Aboe. (boy/jpnn)
0 komentar:
Posting Komentar