Rooseto menjadi Kapolda Jawa Barat harus dibatalkan. IPW meminta
Presiden SBY perlu mendesak Kapolri segera menganulir pengangangkatan
Jodie sebagai Kapolda Jabar dan tidak menandatangani kenaikan pangkat
Jodie dari Brigjen ke Irjen.
"Sebab Jodie sudah gagal menjalankan tugas pengamanan di Kalianda,
Lampung Selatan," tegas Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane, Selasa
(30/10). Dijelaskan Neta, kerusuhan di Lampung yang kian
berkepanjangan membuat 14 warga tewas dan ratusan warga lain
mengungsi.
Seharusnya, tegas dia, insiden ini tidak terjadi jika pihak kepolisian
bekerja profesional. "Kapolda Lampung dan jajarannya telah gagal
melaksanakan tugasnya di Lampung sehingga bentrokan makin melebar dan
menambah korban jiwa," kata Neta.
Dia menyatakan, kelemahan penanganan keamanan dan ketertiban
masyarakat (kamtibmas) di Lampung tersebut tentu akan berdampak pada
kinerjanya nanti jika menjadi Kapolda Jabar. "Sebab Jabar lebih rawan
ketimbang Lampung, apalagi di Jabar akan berlangsung pilkada,"
ungkapnya.
IPW menilai prestasi Brigjen Jodie sebenarnya biasa-biasa saja.
Seharusnya Kapolda di Jawa terutama Jabar, adalah perwira tinggi
(pati) berpangkat Irjen atau Brigjen senior yang sudah pernah menjadi
Kapolda di Jawa, seperti di Banten dan Yogyakarta. "Dikhawatirkan ia
tidak mampu mengantisipasi situasi di Jabar, apalagi mengingat jam
terbangnya belum memadai dan tidak mampu mengendalikan kerusuhan di
Lampung Selatan," kata Neta lagi.
Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsy mengatakan aparat keamanan
harus segera mengendalikan situasi di Lampung Selatan. Menurutnya,
bentrokan antarwarga perlu dihentikan untuk menghindari jatuhnya
korban yang lebih banyak lagi.
"Ini memang kado pahit buat kita di Hari Sumpah Pemuda. Bukankah
semangat sumpah pemuda itu adalah integrasi sebagai sebuah bangsa dan
persatuan dalam negara, seharusnya ini bisa menginspirasi dan mencegah
konflik seperti ini," kata Aboebakar di Jakarta, Selasa (30/10).
Aboebakar mengatakan, kejadian ini adalah runtutan dari peristiwa
sebelumnya. "Ini harus segera dihentikan, jangan sampai menjadi
konflik yang beruntun," ungkap dia. Politisi PKS, itu mengatakan,
aparat harus mengedepankan pendekatan persuasif dan akar masalahnya
harus diurai dengan baik. "Seharusnya Kapolres setempat punya
kemampuan untuk membuat resolusi konflik di Kalianda tersebut,"
ujarnya.
Seharusnya, sambung Aboebakar, konflik ini bisa diantisipasi dengan
baik oleh Polri sehingga bisa dicegah dengan penempatan personel
secara tepat. "Inikan bukan konflik yang pertama, jadi seharusnya bisa
diantisipasi dengan baik," ungkapnya
1 komentar:
konfliknya gak pernah selesai, mohon bantuannya dong aparat :( ......
Posting Komentar