Sundari meminta agar Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo bersikap
kooperatif terkait penyelidikan atas anak buahnya yang terjerat kasus
korupsi. "Saya kira Kapolri untuk menunjukkan sikap kooperatif," kata
Anggota Komisi III DPR tersebut kepada wartawan saat di Gedung DPR
Jakarta, Selasa (31/7).
Menurutnya, adanya kasus ini justru kesempatan bagi kepolisian untuk
melakukan perbaikan. Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri
Inspektur Jenderal Pol Djoko Susilo resmi ditetapkan sebagai tersangka
kasus dugaan korupsi pengadaan simulator kemudi motor dan mobil di
Korlantas Mabes Polri tahun anggaran 2011.
KPK menemukan adanya kerugian negara puluhan miliar akibat
penyalahgunaan kewenangan jabatan tersebut. Djoko, saat ini sebagai
Gubernur Akademi Polisi, dijerat Pasal 2 Ayat 1 dan/atau Pasal 3 UU
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perwira polisi berpangkat bintang
dua itu terancam dipidana dengan hukuman penjara paling lama 20 tahun.
Eva mengatakan, selama ini reformasi di kepolisian sudah berlangsung,
akan tetapi reformasi kulturnya yang belum berjalan. "Evaluasi kinerja
kepolisian. (Ini) harus ada tindakan," katanya.
Menyangkut tertahannya penyidik KPK selama 8 jam saat penggeledahan
disesalkan beberapa anggota dewan. Politisi Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) Aboe Bakar Al-Habsy menyesalkan kejadian tersebut. "Bila berita
ini benar, bukan hanya akan mencoreng institusi Polri namun ini juga
suatu bentuk pelanggaran hukum," kata anggota Komisi III DPR tersebut.
Menurutnya, bila hal itu dilakukan termasuk tindak pidana tersendiri,
pelakunya dapat dikenakan pasal menghalang-halangi upaya pemberantasan
korupsi. "Persoalan penggeledahan dan penyitaan dokumen di Korlantas
ini akan menjadi batu uji komitmen Polri dalam pemberantasan korupsi,"
katanya.
Di sisi lain, katanya, hal itu juga menunjukkan sejauhmana keberanian
dan integritas KPK dalam menjalankan tugasnya.
Sementara itu, politisi Demokrat Benny K Harman menilai tertahannya
para penyidik KPK memperlihatkan Polri sangat tidak koperatif dalam
memberantas korupsi di tubuh Polri. "Partai Demokrat meminta KPK untuk
terus membongkar kejahatan di Gedung Korlantas. Sudah lama tempat ini
ditengarai sebagai sarang korupsi di institusi kepolisian," kata
Benny.
0 komentar:
Posting Komentar