Komisi III: Kerusuhan Sampang Bisa Dicegah

Jakarta: "Kerusuhan di Dusun Nangkernang, Sampang, Madura, Jawa Timur, seharusnya sudah bisa diantisipasi aparat keamanan, terutama polisi," kata anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al-Habsy di Jakarta, Ahad (26/8). "Konflik yang terjadi di Sampang bukan pertama kalinya untuk daerah Madura. Seharusnya ada atensi khusus sehingga mampu diantisipasi," kata Aboe Bakar. Bila perlu, kata dia, pejabat kepolisian yang ditugaskan di daerah rentan konflik, seperti Sampang, harus memiliki kemampuan khusus. "Mereka...

Read More

Polisi di Sampang Harus Dibekali Kemampuan Khusus

Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Aboebakar Al Habsy menyesalkan insiden penyerangan terhadap warga aliran Syiah di Nangkernang, Sampang, Madura, Jawa Timur yang menyebabkan dua warga meninggal dunia. Aboebakar mendesak agar Polda Jawa Timur turun tangan meredam aksi intoleran tersebut. "Saya sangat sayangkan kerusuhan di sampang, penyerangan yang akhirnya menghilangkan nyawa seperti ini tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Polda harus segera turun tangan...

Read More

Kerusuhan Sampang Seharusnya Bisa Dicegah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kerusuhan di dusun Nangkernang, Sampang, Madura seharusnya sudah bisa diantisipasi aparat keamanan, terutama polisi, kata anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsy, Ahad (27/8). "Konflik yang terjadi di Sampang bukan pertama kalinya untuk daerah Madura. Seharusnya ada atensi khusus sehingga mampu diantisipasi," kata Aboe Bakar. Bila perlu, kata dia, pejabat Kepolisian yang ditugaskan di daerah rentan konflik seperti Sampang harus memiliki kemampuan khusus. "Mereka...

Read More

Jika Djoko Tak Kooperatif, Polri Bakal Makin Terpuruk

Tersangka Inspektur Jenderal Djoko Susilo diminta kooperatif dalam proses penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi terkait perkara dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas Polri yang menjeratnya. Jika tidak, maka nama baik Polri bisa semakin terpuruk. "Jangan sampai di mata publik ada kesan diskriminatif. Gara-gara DS tak mau diperiksa KPK, petinggi polisi terkesan tak tersentuh di hadapan hukum," kata anggota Komisi III DPR, Didi Irawadi Syamsuddin, Jumat (24/8/2012). Didi mengatakan, Djoko jangan...

Read More

Salah Tangkap, Bukti Aparat tak Profesional

JAKARTA -- Kasus salah tangkap dan penganiayaan terhadap Mintoro yang dilakukan oleh oknum Polres Kediri, Jawa Timur, sungguh memerihatinkan. Kejadian ini menunjukkan aparat tidak profesional. "Saya sangat prihatin ketika aparat kepolisian masih melakukan salah tangkap dan penganiayaan yang terjadi di Polres Kediri. Ini menunjukkan bahwa aparat di lapangan masih sulit untuk bertindak profesional," kata Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsy, Kamis (23/8). Seperti diketahui, Mintoro, warga...

Read More

Di Bulan Suci Kok Malah Korupsi

Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi diminta meninjau ulang setiap putusan yang diberikan oleh dua hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berinisial KM dan HK, yang ditangkap oleh KPK hari ini. Putusan-putusan tersebut dikhawatirkan tidak objektif. "Ini kan bulan suci, waktunya orang beribadah dan mohon ampun. Lha ini kok malah korupsi, apalagi pelakunya para hakim. Mereka katanya wakil Tuhan di muka bumi ini" -- Aboe Bakar Al Habsy KPK bersama tim dari Mahkamah Agung...

Read More

Tamatkan Ramadhan di Tanah Suci

INILAH.COM, Jakarta - Beragam cara orang mengekpresikan ibadah di bulan Ramadan. Sepuluh hari terakhir Ramadan menjadi puncak ibadah setahun sekali. Begitu juga dengan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar al-Habsy. Sepuluh hari terakhir Ramadan diyakini umat Islam sebagai turunnya lailatul qadar (malam penentuan). Maka tak sedikit umat muslim memanfaatkan sepuluh hari terakhir Ramadan. Begitu juga dengan Aboe Bakar Al-Habsy yang memanfaatkan moment itu itu di Tanah Suci. "Saya dan keluarga melaksanakan ibadah umrah pada sepuluh hari terakhir," kata Aboe melalui BlackBerry Messenger...

Read More

Penyelesaian Konflik KPK Versus Polri Bisa Bercermin Kepada Pemerintah Hongkong

Kisruh KPK dan Polri tidak cukup ditangani dengan mengerahkan kementerian terkait atau membentuk tim tersendiri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, (SBY), sepatutnya merespon cepat dengan memberikan solusi dalam permasalahan ini. Demikian disampaikan oleh anggota Komisi III DPR, Aboebakar Al-Habsyi kepada SOROTnews.com, Selasa Malam (7/8/2012). "Respon kita terhadap sebuah persoalan hukum memang cenderung lambat, sengketa Polri dan KPK soal penanganan perkara di Korlantas ini tak boleh dibiarkan...

Read More

Presiden Didesak Turun Tangan

Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsy, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun tangan langsung terkait polemik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dalam penanganan kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korlantas Polri. Dia menegaskan, Presiden SBY jangan hanya menugaskan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) atau hanya membentuk tim 8 seperti pada kasus cicak buaya dahulu. Dia mengingatkan bahwa strategi nasional bukan semata berarti sebuah dokumen...

Read More

Ada Dua Kemungkinan Mengapa Bambang Widjojanto Balik Badan

Perkataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal akan ada tersangka dari menteri aktif nampak tidak sedang berkelakar atau sedang bercanda. Apalagi bila dilihat dari konteks diskusi dan di saat yang sama awak media ingin mendalami persoalan yang masih direspon Bambang. "Bila saya perhatikan pemberitaan di media, saya tidak yakin apa yang disampaikan oleh Mas Bambang itu sekedar candaan atau juga keseleo lidah," kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar...

Read More

'Early Warning' buat Parpol Islam

Hasil jajak pendapat Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dinilai menjadi peringatan bagi partai politik berideologi Islam. Hasil survei itu menyebut parpol berideologi Islam belum dapat lolos electoral threshold atau ambang batas perolehan kursi di parlemen sebesar 3,5 persen. "Ini adalah early warning buat partai Islam. Ini merupakan pertanda zaman yang meminta kita untuk selalu berbenah," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy di Gedung Kompleks Parlemen...

Read More

Aboebakar: Presiden harusnya beri solusi KPK vs Polri

nggota Komisi III DPR, Fraksi PKS, Aboebakar Al Habsy menilai, kisruh KPK dan Polri tidak cukup ditangani dengan mengerahkan kementerian terkait atau membentuk tim tersendiri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, (SBY), sepatutnya merespon cepat dengan memberikan solusi dalam permasalahan ini. "Respon kita terhadap sebuah persoalan hukum memang cenderung lambat, sengketa Polri dan KPK soal penanganan perkara di Korlantas ini tak boleh dibiarkan berlarut, jangan sampai para koruptor bertepuk tangan melihat...

Read More

PKS: Presiden Perlu Turun Tangan Selesaikan Masalah KPK-Polri

PKS meminta Presiden SBY harus segera turun tangan menyelesaikan masalah KPK-Polri. Hanya ketegasan Presiden SBY yang bisa menuntaskan masalah ini sebelum dampaknya meluas. "Strategi nasional adalah sebuah kemauan politik dari rezim ini untuk melakukan pemberantasan korupsi yang meliputi tiga hal yakni penindakan, pencegahan, dan pendidikan publik tentang anti korupsi. Tiga hal ini harus berkolaborasi,di bawah komando presiden. Saya kira ini adalah solusi atas persoalan ini, namun hemat saya beliau...

Read More

PKS: Cicak Versus Buaya Pun Sempat Terjadi di Hong Kong

Kejadian cicak melawan buaya yang terjadi di Indonesia bukanlah hal yang baru. Pasalnya, kejadian seperti ini pernah terjadi di Hong Kong. Demikian disampaikan anggota DPR RI asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi dalam diskusi yang disiarkan TV One, malam ini. "Ini tak jauh beda dengan kejadian di Hong Kong. Malah, di sana, KPK-nya sempat dilempar oleh polisi," kata Aboe. Nah, yang kemudian terjadi, Gubernur Hong Kong langsung turun tangan dalam kasus ini. Ini yang kemudian...

Read More

PKS: Mau Tak Mau SBY Harus Turun Tangan Atasi Sengketa Polri dan KPK

Sengketa Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus simulator surat izin mengemudi (SIM) jangan sampai berlarut-larut sehingga membuat para koruptor bertepuk tangan. Dalam hal ini, Indonesia harus meniru KPK Hongkong yang pada tahun 2005 mendapatkan isu legalitas atas bukti hasil penyadapan yang dikumpulkan oleh ICAC, yang dikarenakan proses penyadapan yang belum ada prosedur yang legal. Tak lama berselang, pada Agustus 2006 dikeluarkan lah Interception and Covert Surveillance...

Read More

Kasus Ogan Ilir, Kinerja Brimob Akan Diaudit

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Aboe Bakar Al-Habsy, meminta kinerja Brimob segera diaudit secara menyeluruh. Banyaknya aksi kekerasan terhadap masyarakat yang melibatkan anggota Brimob, menurut dia, adalah indikasi bahwa kesatuan ini kurang berhasil menerapkan semangat anti kekerasan dan pelayanan prima sesuai janji Kapolri Jenderal Timur Pradopo. "Karena itu, perlu ada audit kinerja atas operasi yang dilakukan Brimob, atas permintaan siapa dan dibiayai dari anggaran...

Read More

DPR Desak Polri tidak Persulit Kinerja KPK

Pelakunya dapat dikenakan pasal menghalang-halangi upaya pemberantasan korupsi. Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy mendesak Kepolisian RI untuk tidak mempersulit proses penyidikan dugaan korupsi pada pengadaan simulator SIM oleh KPK, yang diduga melibatkan DS, jenderal aktif Polri. Politisi asal Partai Keadilan Sosial (PKS) itu mengatakan dirinya agak prihatin ketika mendengar adanya upaya penghalangan dari Polri terhadap penyidik KPK yang hendak menggeledah ruangan terkait penyidikan kasus...

Read More

Komisi Hukum Sesalkan Bila Penggeledahan KPK di Korlantas Dihalang-halangi

Terdengar kabar bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihalangi-halangi saat menggeledah Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur pagi ini. Beredar kabar pula bahwa KPK tidak diijinkan menyita dokumen sebagai barang bukti. "Bila berita ini benar bukan hanya akan mencoreng institusi Polri, namun ini juga suatu bentuk pelanggaran hukum," kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsy, kepada Rakyat Merdeka...

Read More

Presiden Diminta Tegur Polri karena Halangi Penggeledahan KPK

Komisi III DPR perlu mempertanyakan alasan Polri menghalang-halangi aparat Komisi Pemberantasan Korupsi saat menggeledah di gedung Korps Lalu Lintas Polri di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Senin (30/7) hingga Selasa (31/7). Jika benar, sikap Polri termasuk melanggar hukum. "Saya sangat prihatin ketika mendengar penyidik KPK sulit masuk dan sulit keluar saat menjalankan tugasnya, sampai-sampai para ketua harus turun tangan ke lapangan. Demikian pula beredarnya berita bahwa KPK tidak diizinkan...

Read More

Komisi III: Halangi Penyidikan KPK, Bisa kena Jerat Hukum

Tindakan petugas jaga di kantor Kops Lalu Lintas Polri yang menghalangi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi. "Bila memang tugas penyidik KPK sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur KUHAP, seharusnya tidak ada seorangpun yang boleh menghalang-halanginya, meskipun itu penegak hukum. Bila ini dilakukan itu merupakan tindak pidana tersendiri, pelakunya dapat dikenakan pasal menghalang-halangi upaya pemberantasan...

Read More

Halangi tugas KPK, polisi melanggar hukum

Tindakan anggota Polri yang disebut-sebut menghalang-halangi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat akan melakukan penggeledahan di Kantor Korlantas Polri menuai banyak kecaman. Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al-Habsyi menyayangkan tindakan anggota Polri itu dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK. "Saya sangat prihatin ketika mendengar penyidik KPK sulit masuk, dan sulit keluar saat menjalankan tugasnya. Sampai-sampai para ketua harus turun tangan ke lapangan," kata Aboe Bakar...

Read More

DPR: Kapolri Agar Kooperatif Soal Korupsi Korlantas

POLITISI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari meminta agar Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo bersikap kooperatif terkait penyelidikan atas anak buahnya yang terjerat kasus korupsi. "Saya kira Kapolri untuk menunjukkan sikap kooperatif," kata Anggota Komisi III DPR tersebut kepada wartawan saat di Gedung DPR Jakarta, Selasa (31/7). Menurutnya, adanya kasus ini justru kesempatan bagi kepolisian untuk melakukan perbaikan. Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri Inspektur...

Read More

Menghalangi Kerja KPK adalah Tindakan Pidana

Peristiwa Penggeledahan di Markas Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai menjadi ujian bagi pimpinan KPK, sejauh mana keberanian dan integritas dalam menjalankan tugasnya. KPK harus berani bertindak tegas atas peristiwa penyanderaan para penyidik hingga pimpinan KPK. "Peristiwa itu bukan hanya mencoreng Polri. Ini juga suatu bentuk pelanggaran hukum," kata Ketua Kelompok Fraksi PKS di Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy ketika dihubungi pada...

Read More