Berani Tahan Djoko, Harus Berani Juga di Hambalang

INILAH.COM, Jakarta - Keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan jenderal aktif Polri, Irjen Djoko Susilo mendapat apresiasi anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy. Namun, keberanian ini harus dibuktikan juga dalam kasus Hambalang, Bogor."Saya mengapresiasi sikap Irjen DS yang menghormati dan patuh pada proses hukum. Meskipun sebagai jendral aktif beliau tidak menghambat proses pemeriksaan, patuh terhadap penahanan dan tidak melarikan diri. Apresiasi yang sama saya juga...

Read More

Mengapa Djoko Susilo Ditahan di Rutan Guntur?

VIVAnews - Irjen Djoko Susilo akhirnya di tahan. Mantan Kepala Korps Lalu Lintas itu ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Guntur Manggarai, Jakarta Selatan. Djoko ditahan tadi malam. Selasa 4 Desember 2012, wartawan sejumlah media memenuhi pintu gerbang Rutan itu. Tapi mereka tidak diijinkan masuk, sebab dijaga ketat aparat militer. Kuasa Hukum Djoko Susilo, Juniver Girsang, usai menjenguk ke kamar tahanan menegaskan bahwa kliennya menginginkan agar berkas kasus ini segera dilimpahkan ke...

Read More

"Ditahan KPK, Irjen Djoko Susilo Juga Patut Diapresiasi"

VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Polisi Djoko Susilo, Senin 3 Desember 2012 malam. Tak hanya KPK dan Polri yang patut diapresiasi, Irjen Djoko Susilo juga patut mendapat acungan jempol karena patuh terhadap hukum yang ada di KPK."Saya mengapresiasi sikap Irjen DS yang menghormati dan patuh pada proses hukum. Meskipun sebagai jendral aktif beliau tidak menghambat proses pemeriksaan, patuh terhadap penahanan dan...

Read More

Komisi III Apresiasi KY Serahkan 12 Nama Calon Hakim Agung

JAKARTA, SON-Anggota Komisi III DPR RI Aboebakar Al-Habsyi mengapresiasi Komisi Yudisial yang telah menyelesaikan tugasnya dengan menyerahkan cakim agung ke DPR. Sebelumnya ia mengaku kaget mengikuti pemberitaan media soal hakim agung, dimana Ketua KY menyatakan bahwa jangan sampai DPR salah pilih dari calon yang sudah diajukan. "Sepertinya ini menyiratkan KY tidak pede dengan proses seleksi yang telah mereka lakukan. Ketua KY seolah ingin mengirim pesan kepada DPR bahwa dari 12 nama...

Read More

KPK Terlihat Galau dalam Skandal Century

RMOL. Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berani menahan Irjen Djoko Susilo terkait kasus suap simulator SIM memang patut diapresiasi.Namun KPK juga diminta bersikap adil dan tetap menjaga prinsip equality before the law dalam menjalankan pemberantasan korupsi pada kasus Century. KPK diminta berani juga mengungkap kasus Century dan Hambalang yang sudah lama belum jelas alurnya."Jangan sampai KPK terlihat galau ketika harus berhadapan dengan kekuatan politik tertentu ataupun...

Read More

Inilah 12 Nama Calon Hakim Agung dari KY

INILAH.COM, Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menyerahkan 12 nama calon hakim agung ke DPR. Namun, ada kesan KY tidak percaya diri dengan 12 nama itu.Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy mengaku terkejut ketika ada pemberitaan bahwa ketua KY meminta DPR jangan sampai salah pilih dari calon yang sudah diajukan."Terus terang saya kaget mengikuti pemberitaan media soal hakim agung, dimana ketua KY menyatakan bahwa jangan sampai DPR salah pilih dari calon yang sudah diajukan. Sepertinya...

Read More

Setelah Simulator, Kasus Kakap lain Memanti KPK

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menjebloskan tersangka dugaan korupsi Simulator Surat Izin Mengemudi, Inspektur Jenderal Djoko Susilo di Rumah Tahanan Guntur, Jakarta Pusat, Senin (3/12). Namun komisi antirasuah itu tak bisa berleha-leha lantaran masih kasus-kasus kakap lainnya yang harus segera dituntaskan. Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsy mengapresiasi sikap Djoko yang menghormati dan patuh pada proses hukum. "Meskipun sebagai jenderal aktif beliau tidak menghambat...

Read More

Keberanian KPK Tangani Mega Skandal Lain Dinanti

KBRN, Jakarta : Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Irjen DS sebagai tersangka mendapat apresiasi. Irjen DS telah ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi kemudi kendaraan roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas Polri. Anggota Komisi III DPR Aboebakar Al Habsy mengharapkan, keberanian dan ketegasan KPK ini harus diteruskan pada mega skandal lain seperti kasus century, hambalang, dan...

Read More

Pasca Simulator, KPK Diharapkan Bongkar Korupsi Century & Hambalang

JAKARTA - Ketua Kapoksi Komisi III dari Fraksi PKS, Aboebakar Al Habsy mengapresiasi sikap terdakwa kasus Simulator SIM, Djoko Susilo yang tidak menghambat proses pemeriksaannya dalam kasus tersebut.     "Saya mengapresiasi sikap Irjen DS yang menghormati dan patuh pada proses hukum. Meskipun sebagai jendral aktif beliau tidak menghambat proses pemeriksaan, patuh terhadap penahanan dan tidak melarikan diri," ungkap Aboebakar kepada Okezone, Rabu (5/12/2012).  ...

Read More

Penahanan Djoko kerja sama KPK-Polri

JAKARTA - Sikap tegas Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tersangka Inspektur Jenderal Djoko Susilo diapresiasi. Keputusan KPK menahan Djoko dinilai telah menjaga prinsip persamaan di mata hukum dalam pemberantasan korupsi. Hal itu disampaikan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al Habsy dan dari Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin secara terpisah hari ini..Aboe Bakar juga mengapresiasi sikap Djoko yang kooperatif...

Read More

Pernyataan Ketua KY Dianggap Meremehkan DPR

JAKARTA--MICOM: Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsy menyoroti pernyataan Ketua Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman terkait selesainya tugas seleksi calon Hakim Agung (CHA) yang akan diserahkan ke DPR RI untuk menjalani fit and proper test. Pernyataan Eman yang meminta agar DPR tidak salah memilih CHA yang diajukan KY dianggap meremehkan proses seleksi yang akan dilakukan DPR sekaligus menyiratkan rasa tidak percaya diri. "Sepertinya ini menyiratkan KY tidak pede dengan proses...

Read More

DPR Anggap KY Tidak Pede

Ada Nama Calon Hakim Agung Kurang Layak JAKARTA - Komisi III DPR mengapresiasi Komisi Yudisial yang menyerahkan nama calon hakim agung ke DPR. Namun, anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy, sedikit kaget membaca pernyataan Ketua Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman di media yang menyatakan bahwa jangan sampai DPR salah pilih dari calon yang sudah diajukan. "Sepertinya pernyataan itu menyiratkan kalau KY tidak pede (percaya diri) dengan proses seleksi yang telah mereka lakukan. Ketua...

Read More

Hari Ini KY Serahkan 12 Calon Hakim Agung ke DPR

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Yudisial (KY) akan menyerahkan calon hakim agung kepada DPR, Rabu (5/12) hari ini. Setelah itu, Komisi Hukum akan menggelar rapat internal untuk menentukan jadwal uji kelayakan dan kepatutan kepada calon-calon hakim agung itu. "Nanti rencana ke pimpinan DPR pukul 12.00 WIB," kata Ketua Komisi III DPR I Gede Pasek Suardika kepada Metrotvnews.com. Pasek belum tahu berapa jumlah calon hakim yang akan disetor Komisi Yudisial. DPR memilih sesuai kebutuhan...

Read More

KY Jangan Lepas Tangan atas Hasil Seleksi CHA

Komisi Yudisial (KY) diminta tidak melempar tanggung jawab dan langsung lepas tangan atas 12 calon hakim agung (CHA). Ke-12 nama yang kini ada di tangan DPR adalah hasil pilihan KY, sehingga komisi pengawas eksternal hakim itu tetap ikut memikul tanggung jawab. Jika ada hakim agung hasil seleksi bermasalah di kemudian hari, KY juga ikut menanggung beban tanggung jawab. Harapan agar Komisi Yudisial tidak lepas tangan disampaikan sejumlah anggota DPR menanggapi penyerahan berkas 12...

Read More

Aboe: KY Tak Perlu Melontarkan Pernyataan Meragukan

@IRNewscom I Jakarta: KOMISI Yudisial (KY) telah melakukan seleksi terhadap 12 calon hakim agung. Berkas 12 calon hakim agung telah diserahkan ke DPR. Menanggapi hal itu, Komisi III memberikan apresiasi terhadap kinerja KY yang telah menyelesaikan tugasnya. Tapi di sisi lain, KY diminta tidak lepas tangan terhadap sejumlah nama yang diberikan ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan oleh Komisi III. Sebelumnya, ketua KY Eman Suparman sempat menyatakan agar DPR tidak salah memilih hakim...

Read More

Makin Lebar, Jalan untuk Membuka Kasus Hambalang

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsy mengatakan, jalan untuk membuka kasus proyek Pembangunan Pusat Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semakin terbuka lebar."Saya lihat kasus Hambalang semakin terang, tak sekedar pintu masuk, KPK kini telah memiliki jalan yang lebar untuk membongkar kasus ini," kata Aboe Bakar Al-Habsy di gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.Menurut dia, pengungkapan kasus...

Read More

Semoga SBY Tak Salah dalam Memilih Kepala BNN

RMOL. Selama menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), kinerja Gories Mere cukup baik dan berhasil menggulung banyak bandar besar dan jaringan internasional narkoba."Mengenai siapa yang akan diangkat menggantikan Gories Mere, kita serahkan saja pada Presiden, karena itu kewenanan beliau sebagaimana diatur dalam pasal 68 UU Narkotika," kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsy, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu,...

Read More

Jalan ungkap kasus Hambalang terbuka lebar

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsy mengatakan, jalan untuk membuka kasus proyek Pembangunan Pusat Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semakin terbuka lebar."Saya lihat kasus Hambalang semakin terang, tak sekedar pintu masuk, KPK kini telah memiliki jalan yang lebar untuk membongkar kasus ini," kata Aboe Bakar Al-Habsy di gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.Menurut dia, pengungkapan kasus...

Read More

Sodorkan 12 Calon Hakim Agung, KY Jangan Lempar Handuk

Liputan6.com, Jakarta : Sebanyak 12 calon hakim agung akan diserahkan Komisi Yudisial ke Komisi Hukum DPR hari ini. Dari 12 calon itu, DPR nantinya akan memilih 4 hakim agung.Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PKS, Aboebakar Al Habsi, mengapresiasi kinerja KY yang sudah menyaring 12 calon. Namun, Aboebakar ragu akan 12 calon tersebut. Hal ini terkait pernyataan KY yang menyatakan DPR jangan sampai salah pilih dari calon yang diajukan."Sepertinya ini menyiratkan KY tidak pede dengan...

Read More

PKS Sambut Baik Keanggotaan Palestina di PBB

Penerimaan Keanggotaan Palestina di PBB patut disambut dengan baik. Ini sejalan dengan semangat Pembukaan UUD 1945, dimana Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. "Apapun alasannya kemerdekaan setiap bangsa tidak dapat ditangguhkan, karena itu adalah bagian dari implementasi hak asasi manusia," ujar politisi PKS, Aboebakar Alhabsy, Sabtu (1/12/2012). Tak hanya instrumen nasional, Universal Declaration of Human Right juga memberikan jaminan kepada setiap bangsa...

Read More

Jangan Remehkan Ancaman Kekerasan di Papua

Kondisi keamanan Papua perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Keberanian kelompok-kelompok tertentu yang menyerang polisi adalah sebuah ancaman yang nyata dan tak bisa diremehkan. "Tewasnya tiga orang polisi dan penyerangan terhadap rombongan Kapolda merupakan indikasi kuat bahwa teror tersebut memang ditujukan kepada aparat kepolisian.Saya kira ini adalah teror yang nyata, bila kepada aparat kepolisian saja berani apalagi dengan yang lain," ujar politisi PKS, Aboebakar Alhabsy,...

Read More

Perdana, MKH sidangkan Hakim Agung

Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) akan menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH), untuk memproses Hakim Agung Achmad Yamanie pada pekan kedua Desember.   Mahkamah Agung sudah menunjuk tiga orang ketua muda, sebagai anggota majelis, sedangkan Komisi Yudisial sudah menunjuk empat orang komisioner.   Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi berpendapat, MKH bisa dijadikan momentum untuk membersihkan dunia peradilan,...

Read More

DPR pertanyakan motif curhat mantan penyidik KPK

Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo mempertanyakan motif "curhat" mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berasal dari Kepolisian RI beberapa waktu lalu. Menurut anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, jika keluhan itu hanya menyerang pribadi Ketua KPK, Abraham Samad rasanya tidak etis karena Abraham Samad telah berhasil mendorong kasus Century ke penyidikan dan membongkar kasus besar lain yag melibatkan kekuasaan. "Bukankah kepemimpinan KPK kolektif kolegial?...

Read More

Mungkinkah Hakim Yamani Merubah Putusan Sendirian?

Sampai saat ini yang diketahui publik adalah, hakim Yamani memalsukan putusan. Pastilah akan timbul pertanyaan, apa mungkin itu dapat dilakukan seorang diri? Pernyatan ini ditegaskan oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera yang tak lain anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsy, Jumat (30/11/2012). Diberitakan sebelumnya, isu narkoba beberapa pekan terakhir menjadi sorotan rakyat Indonesia. Emosi masyarakat semakin tidak terbendung saat Mahkamah Agung (MA) membuat putusan dengan membatalkan...

Read More

MA Harus Belajar dari Kasus Nazaruddin

Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al-Habsy mengapresiasi pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) oleh Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) untuk memeriksa kasus hakim agung Ahmad Yamani.Menurut politikus PKS itu, pembentukan MKH dalam kasus Yamani merupakan yang pertama kali terjadi dan sebuah kemajuan yang luar biasa. Ini akan menjadi preseden baru dalam dunia peradilan di Indonesia."Para hakim yang sebelumnya unthouchable sekarang dapat diperiksa oleh majelis kehormatan....

Read More

Curhat Mantan Penyidik Bentuk Pembunuhan Karakter Ketua KPK?

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mempertanyakan motif curhat mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang berasal dari Kepolisian RI beberapa waktu lalu. Politisi Partai Golkar itu bahkan mencium adanya motif pembunuhan karakter terhadap kepemimpinan Keua KPK Abraham Samad oleh mantan penyidik dari Polri itu. Bila keluhan itu hanya menyerang pribadi Ketua KPK Abraham Samad, kata anggota Komisi III DPR RI itu, rasanya tidak etis, karena Abraham Samad telah berhasil mendorong kasus...

Read More

DPR: 'Nyanyian' Eks Penyidik Panaskan KPK-Polri

Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy menyesalkan langkah dua mantan penyidik KPK dari Polri yang membongkar adanya diintervensi pimpinan KPK terhadap kerja para penyidik. Aboebakar menilai apa yang dilakukan tersebut sangat tidak bagus untuk hubungan dua lembaga penegak hukum, KPK dan Polri. "Kemarinkan hubungan dua lembaga ini sempat memanas, seharusnya yang dilakukan adalah upaya reintegrasi antar penegak hukum, bukan yang beginian," kata Aboe melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis (29/11/2012). Politisi...

Read More

Anggota DPR Minta Kapolri Tegur Eks Penyidik KPK yang Curhat

Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy menyesalkan dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) asal Polri yang curhat ke media massa terkait permasalahan di tubuh internal KPK. Menurut Aboebakar, yang dilakukan dua penyidik tersebut sama halnya dengan mengungkit-ungkit masa lalu, sehingga berpotensi membuka konflik kembali. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta agar kedua lembaga hukum tersebut antara KPK dan Polri untuk berhenti berkonflik. "Saya minta Kapolri...

Read More

DPR Dukung Pembentukan MKH untuk Kasus Yamani

Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) oleh Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) untuk memeriksa kasus hakim agung Ahmad Yamani mendapat respon yang baik. Apresiasi itu disampaikan anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al-Habsy "Para hakim yang sebelumnya unthouchable sekarang dapat diperiksa oleh majelis kehormatan. Kedepan pastilah hal ini akan membawa banyak dampak dalam sistem peradilan di Indonesia," ujarnya, Jumat (30/11). Menurutnya, pembentukan MKH oleh KY dan MA dalam kasus Yamani merupakan...

Read More

Periksa Hakim Agung Yamani Harus Obyektif

Anggota Komisi III DPR RI Aboebakar Alhabsy mengatakan, proses pemeriksaan Hakim Agung Ahmad Yamanie dalam Sidang Kehormatan Hakim (MKH) harus dilakukan secara obyektif. "Sebenarnya bila ingin fair, tak hanya hakim Yamani yang harus diperiksa dalam perkara ini, namun seluruh hakim anggota," ujar Aboebakar Alhabsy di Jakarta, Jumat (30/11/2012). Menurut Alhabsy, saat ini media massa maupun masyarakat akhirnya hanya menghakimi Hakim Agung Yamanie tanpa adanya proses pembelaan. Sebab, menurut hukum,...

Read More

Kapolri Harus Tegur Kompol Hendi!

Sikap bekas penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Kompol Hendi F Kurniawan yang curhat ke berbagai media Selasa kemarin (27/11) amat disayangkan anggota Komisi Hukum DPR, Aboe Bakar Al-Habsyi. "Saya sangat menyayangkan curhatnya dua orang mantan penyidik KPK dari Polri kepada media," ucap Aboe Bakar kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 29/11). Politikus nyaring asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan hal itu tidak bagus untuk kelangsungan hubungan dua lembaga penegak hukum tersebut. "Kemarin...

Read More

Kasus Yamanie Momentum MA untuk Bersih-Bersih

Jika tak ada aral melintang, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial akan menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk memproses hakim agung Achmad Yamanie pada pekan kedua Desember. Mahkamah Agung sudah menunjuk tiga orang ketua muda sebagai anggota majelis, sedangkan Komisi Yudisial sudah menunjuk empat orang komisioner. Tudingan pelanggaran kode etik terhadap Yamanie memang belum terbukti. Tetapi momentum pengungkapan kasus ini, apalagi sudah mendapat perhatian luas, perlu dijadikan Mahkamah...

Read More

DPR Sesalkan Penyidik Curhat ke Media

Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy, menyesalkan dua mantan penyidik dari Polri di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang "curhat" ke media massa. Politisi PKS itu menilai, peristiwa tersebut berdampak tidak baik untuk hubungan dua lembaga penegak hukum itu. "Hubungan dua lembaga ini sempat memanas, seharusnya yang dilakukan adalah upaya reintegrasi antar penegak hukum, bukan yang beginian," kata Aboebakar, Kamis (29/11). Menurut Aboe, curhatnya dua mantan penyidik KPK ini sama halnya dengan mengorek-korek...

Read More

Proses Pidana dan HMP Berbeda

Anggota Komisi III DPR, Aboebakar, Alhabsy, mengingatkan, jangan mencampuradukkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dengan proses pidana yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus Bank Century. Dia mengatakan, HMP itu konstitusional dan sah-sah saja bila digunakan dalam kasus Century. ''Sama halnya dengan hak yang dimiliki oleh Presiden seperti grasi, amnesti dan abolisi. Penggunaan HMP jangan pula dicampuradukkan dengan proses pidana yang sedang dilakukan oleh KPK, karena ini merupakan...

Read More