disebut memutuskan untuk mengeluarkan Partai Keadilan Sejahtera dari
dalam koalisi. Keputusan itu terungkap seusai pertemuan antara para
pemimpin partai politik yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan di
Cikeas, Jawa Barat, Selasa (3/4/2012) malam.
Pertemuan itu tidak diikuti oleh Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.
Namun, keputusan PKS didepak dari koalisi itu bukan disampaikan oleh
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melainkan oleh Sekretaris
Setgab Syarif Hasan. Bagaimana tanggapan PKS?
Ketua DPP Bidang Advokasi Hukum dan HAM PKS Aboe Bakar Al Habsy
mengingatkan bahwa perjanjian koalisi PKS dengan Presiden, bukan
dengan Setgab. PKS juga dilamar oleh Presiden untuk bergabung dengan
koalisi.
Aboe Bakar lalu memberi perumpamaan. "Misalkan saja kalau anak Anda
dilamar seseorang, kemudian dilanjutkan akad nikah. Beberapa waktu
kemudian pembantu mantu Anda ngomong mau menalak anak Anda. Apakah
Anda akan menanggapinya?" kata Aboe Bakar.
Perumpamaan anggota Komisi III itu berlanjut. "Ini ada dua
kemungkinan. Pertama, mungkin pembantu itu sedang mencari muka atau
perhatian. Kedua, mungkin juga mantu Anda ini tipe orang yang terima
bersih, tak mau kotor tangannya atau tak bertanggung jawab," kata dia.
"Masak pas ngelamar berani ngomong langsung. Giliran mau talak
diwakilin ke pembantu. Ini kan enggak tepat. Ketimbang berspekulasi,
bukankah lebih baik kita tunggu saja mantu Anda sendiri yang ngomong,"
pungkas Aboe Bakar.
0 komentar:
Posting Komentar