JAKARTA, KOMPAS.com — Para politisi yang tergabung dalam koalisi
mempertanyakan komitmen Partai Keadilan Sejahtera terhadap koalisi
setelah berbagai sikap yang berbeda dengan kebijakan pemerintah.
Terakhir, PKS berbeda sikap terkait rencana pemerintah menaikkan harga
bahan bakar minyak bersubsidi.
Bagaimana tanggapan PKS atas kritikan itu? "Perlu diingat bahwa
koalisi dibangun tidak tiba-tiba. Semua ada ceritanya. Bila yang
dipertanyakan adalah komitmen, sejarah sudah mencatat bukan kami yang
merusak komitmen itu," kata Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsy, di
Jakarta, Minggu (1/4/2012).
Pernyataan Aboe Bakar itu mengacu pada sikap Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono yang mengurangi pos menteri PKS dari empat menjadi tiga
kursi. Kader PKS, Suharna Surapranata, ditarik dari jabatan Menteri
Riset dan Teknologi.
"Karena komitmen kepada kami sudah dikurangi, yah wajar kalau kedepan
kami tidak memiliki kewajiban sepenuh dulu lagi," kata Aboe Bakar.
Aboe Bakar melanjutkan, sikap PKS yang menolak penambahan Ayat 6a pada
Pasal 7 UU APBNP 2012 setelah melihat aspirasi rakyat. Bila kebijakan
koalisi sudah berseberangan dengan rakyat, kata dia, Presiden PKS
Luthfi Hasan Ishaaq sudah menegaskan akan berdiri bersama rakyat.
Ketika pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, PKS bersikap tetap
mempertahankan Pasal 7 ayat 6 tanpa ada tambahan Ayat 6a. Pasal 7 Ayat
6 mengatur harga BBM bersubsidi tidak naik.
Adapun substansi Ayat 6a memungkinkan pemerintah menyesuaikan harga
BBM bersubsidi jika ada kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen
dari harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata selama enam bulan.
"Kami tidak tuli dengan orasi-orasi yang diteriakkan buruh. Kami tidak
buta dengan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa hingga berdarah-darah.
Berbagai aksi yang masif itu menunjukkan mereka benar-benar menolak
kenaikan harga BBM," kata Aboe Bakar.
Anggota Komisi III itu menambahkan, Presiden pasti akan menyikapi
perkembangan dalam Rapat Paripurna di DPR. Jika pun nanti harus
kehilangan kekuasaan di kabinet, kata dia, PKS siap.
"PKS bukan tipe partai yang takut kehilangan kekuasaan. Para menteri
itu adalah kader yang ditugaskan untuk membantu akselerasi pembangunan
nasional. Mentalitas kami siap saja ditugaskan di mana pun, baik di
dalam pemerintahan maupun di luar," pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar