RMOL. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyadari bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden SBY.
Karena itu PKS tidak mau terlibat lagi dalam polemik pergantian menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. PKS akan fokus kepada berbagai persoalan yang sedang dihadapi rakyat Indonesia, seperti ketidakadilan dan kemiskinan.
"Apapun putusan yang diambil oleh Presiden SBY, PKS akan menghormatinya," kata Ketua DPP PKS bidang Advokasi dan Hukum, Aboebakar Al Habsyi, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 29/9).
PKS juga, kata Aboe, menyerahkan penilaian terhadap kinerja para menteri kepada Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) pimpinan Kuntoro Mangkusubroto. Anggota Komisi III DPR ini yakin penilaian UKP4 akan profesional dan proporsional.
"PKS tidak akan dan tidak pernah menyandera Presiden dengan isu reshuffle karena itu bukan garis partai untuk saling menyandera. Kami berikan keleluasaan dan kebebasan pada Presiden untuk memilih para pembantunya," demikian Aboebakar. [ysa]
0 komentar:
Posting Komentar