Lawmaker supports Jakarta's probe into Greenpeace

Lawmaker Abu Bakar Al Habsyi says he supports Jakarta Governor Fauzi Bowo's plan to investigate environmental group Greenpeace's alleged illegal operation in the city.Abu said Indonesia must show its dignity before foreigners.“[The probe] is essential. We can't possibly let foreign NGOs operate in our country without following the rules. We must be strong and dignified. How can we compete with other nations if we can't strongly uphold our own laws?” the Prosperous Justice Party (PKS) lawmaker said...

Read More

DPR Dukung Pemrov DKI Evaluasi LSM Asing

JAKARTA--MICOM: Anggota Komisi III DPR Abu Bakar Al Habsyi mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo untuk mengevaluasi keberadaan LSM Greenpeace yang diduga tidak patuh pada peraturan yang berlaku di Pemprov DKI Jakarta.Politikus PKS itu berpendapat, Indonesia harus lebih kuat dan berwibawa agar mampu bersaing dengan negara lain. "Ya harus dong, masa LSM asing di negara kita tidak ikut aturan. Kita harus lebih kuat dan berwibawa. Kalau hukumnya tidak kuat bagaimana bisa bersaing dengan...

Read More

DPR Dukung DKI Evaluasi Greenpeace

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR, Abu Bakar Al Habsyi, mendukung Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo untuk mengevaluasi LSM Greenpeace yang diduga tidak patuh hukum Indonesia dan peraturan yang berlaku di Pemprov DKI Jakarta.Masa LSM asing di negara kita tidak ikut aturan. Kita harus lebih kuat dan berwibawa. Kalau hukumnya tidak kuat bagaimana bisa bersaing dengan negara lain.-- Abu Bakar Al HabsyiPolitisi PKS ini berpendapat, Indonesia harus lebih kuat dan berwibawa agar mampu bersaing dengan negara lain."Ya harus dong, masak LSM asing di negara kita tidak ikut aturan. Kita harus lebih...

Read More

Informasi Nazaruddin Perlu Ditindaklanjuti

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar menegaskan, pengakuan mantan bendahara umum Partai Demokrat, Nazaruddin, yang sempat menyebut KPK memiliki "deal politik" untuk menghentikan penyidikan perkara wisma atlet, perlu ditindaklanjuti."Tentunya kita masih ingat ketika integritas Mahkamah Konstitusi dipertanyakan sebuah tulisan, Pak Mahfud langsung membentuk tim investigasi. Kasus ini lebih riil, karena ada perkara lain yang mendahului, yaitu Wisma Atlet," ujar politisi PKS itu di Jakarta, Selasa (26/7/2011).Menurut...

Read More

DPR: Informasi Nazaruddin Layak Ditindaklanjuti

JAKARTA | SURYA Online - Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar menegaskan, pengakuan mantan bendahara umum Partai Demokrat, Nazaruddin, yang sempat menyebut KPK memiliki “deal politik” untuk menghentikan penyidikan perkara wisma atlet, perlu ditindaklanjuti.“Tentunya kita masih ingat ketika integritas Mahkamah Konstitusi dipertanyakan sebuah tulisan, Pak Mahfud langsung membentuk tim investigasi. Kasus ini lebih riil, karena ada perkara lain yang mendahului, yaitu Wisma Atlet,” ujar politisi PKS...

Read More

Dugaan 'Deal Politik' KPK Perlu Ditindaklanjuti

Selasa, 26 Juli 2011 10:38 WIBREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar menegaskan, pengakuan mantan bendahara umum Partai Demokrat, Nazaruddin, yang sempat menyebut KPK memiliki "deal politik" untuk menghentikan penyidikan perkara wisma atlet, perlu ditindaklanjuti."Tentunya kita masih ingat ketika integritas Mahkamah Konstitusi dipertanyakan sebuah tulisan, Pak Mahfud langsung membentuk tim investigasi. Kasus ini lebih riil, karena ada perkara lain yang mendahului, yaitu...

Read More

Informasi Nazaruddin Layak Ditindaklanjuti

JAKARTA--MICOM: Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar menegaskan pengakuan mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin, yang sempat menyebut KPK memiliki deal politik untuk menghentikan penyidikan perkara wisma atlet perlu ditindaklanjuti."Tentunya kita masih ingat ketika integritas Mahkamah Konstitusi dipertanyakan sebuah tulisan, Pak Mahfud langsung membentuk tim investigasi. Kasus ini lebih riil, karena ada perkara lain yang mendahului, yaitu Wisma Atlet," ujar politisi PKS itu, di Jakarta,...

Read More

PKS: Sampai Kapan Anas Urbaningrum Bungkam?

RMOL. Saat berbicara di dua televisi nasional, Muhammad Nazaruddin begitu tenang dan tanpa beban.Nazaruddin, kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy, berbicara layaknya orang yang bebas. Tidak heran omongan Nazaruddin sangat runtut saat menyampaikan kronologis kasus suap yang diduga melibatkan bebarapa elit Demokrat.Aboe juga menilai pernyataan mantan Bendahara Umum Demokrat ini menjadi bukti kuat bahwa partai belambang bintang mercy itu benar-benar...

Read More

KPK Harus Bubar Jika Nazar Benar

TRIBUN-MDAN.com,JAKARTA — Aboe Bakar, anggota Komisi III DPR RI, menilai, jika nyanyian M Nazaruddin yang membuat geram banyak orang benar, KPK pantas dibubarkan."Amat sayang bila nyanyian yang bisa dijadikan sebagai petunjuk oleh para penegak hukum ini dilewatkan begitu saja," ujarnya di Jakarta, Kamis (21/7). "Bukankah ini memalukan, masak buron dengan red notice yang dikejar di 188 negara bisa on air di stasiun televisi. Sungguh terlalu bila hal itu tidak dapat menjadi petunjuk bagi KPK, apalagi...

Read More

Bubarkan KPK jika Nazar Benar

JAKARTA, KOMPAS.com — Aboe Bakar, anggota Komisi III DPR RI, menilai, jika nyanyian M Nazaruddin yang membuat geram banyak orang benar, KPK pantas dibubarkan."Amat sayang bila nyanyian yang bisa dijadikan sebagai petunjuk oleh para penegak hukum ini dilewatkan begitu saja," ujarnya di Jakarta, Kamis (21/7). "Bukankah ini memalukan, masak buron dengan red notice yang dikejar di 188 negara bisa on air di stasiun televisi. Sungguh terlalu bila hal itu tidak dapat menjadi petunjuk bagi KPK, apalagi...

Read More

Aboe Bakar: Bila “Nyanyian” Nazaruddin Benar, Bubarkan Saja KPK!

dakwatuna.com – Jakarta. Nyanyian M. Nazaruudin membuat geram anggota Komisi III DPR RI, mereka menilai Nazaruddin telah menginjak-injak martabat para penegak hukum Indonesia. Aboe Bakar menyayangkan bila hal ini tidak dijadikan sebagai petunjuk oleh para penegak hukum. “Bukankah ini memalukan, masak buron dengan red notice yang dikejar di 188 negara bisa on air di stasiun televisi. Sungguh terlalu bila hal itu tidak dapat menjadi petunjuk bagi KPK, apalagi sebelumnya juga ada BBM ataupun wawancara...

Read More

Aboe Bakar: Bila “Nyanyian” Nazaruddin Benar, Bubarkan Saja KPK !

SALAH seorang anggota KomisiIII, Aboe Bakar, menyayangkan bila hal ini tidak dijadikan sebagai petunjuk oleh para penegak hukum. “Bukankah ini memalukan, masak buron dengan red notice yang dikejar di 188 negara bisa on air di stasiun televisi. Sungguh terlalu bila hal itu tidak dapat menjadi petunjuk bagi KPK, apalagi sebelumnya juga ada BBM ataupun wawancara serupa oleh media lain”, ungkap legislator FPKS tersebut dalam siaran persnya kepada Monitor Indonesia yang diterima Rabu (20/7).Lebih lanjut...

Read More

Aboe Bakar: Bila “Nyanyian” Nazaruddin Benar, Bubarkan Saja KPK !

SALAH seorang anggota KomisiIII, Aboe Bakar, menyayangkan bila hal ini tidak dijadikan sebagai petunjuk oleh para penegak hukum. “Bukankah ini memalukan, masak buron dengan red notice yang dikejar di 188 negara bisa on air di stasiun televisi. Sungguh terlalu bila hal itu tidak dapat menjadi petunjuk bagi KPK, apalagi sebelumnya juga ada BBM ataupun wawancara serupa oleh media lain”, ungkap legislator FPKS tersebut dalam siaran persnya kepada Monitor Indonesia yang diterima Rabu (20/7).Lebih lanjut Aboe mempertanyakan kinerja KPK dalam menangani kasus Nazaruddin. “Pada awalnya saya sangat yakin...

Read More

Komisi III DPR Mencecar Jaksa Agung

Selasa, 19 Juli 2011JAKARTA (Suara Karya): Pengajuan kasasi yang dilakukan Kejaksaan Agung atas putusan bebas Prita Mulyasari oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, dipertanyakan Komisi III DPR. Pasalnya, berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terhadap putusan bebas Kejaksaan tidak dapat mengajukan kasasi. Namun tampaknya, kejaksaan lebih mengedepankan peraturan Menteri Kehakiman dan yurisprudensi ketimbang undang-undang. Demikian kesimpulan yang disampaikan sejumlah...

Read More

Komisi III Peratanyakan Kasasi Kasus Prita

Jakarta, FaktaPos.com - Pengajuan kasasi yang dilakukan Kejaksaan Agung atas putusan bebas Prita Mulyasari di Pengadilan Negeri Tangerang, dipertanyakan Komisi III DPR. Pasalnya, berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi kejaksaan.Namun tampaknya, Kejaksaan lebih mengedepankan peraturan Menteri Kehakiman dan yurisprudensi, ketimbang undang-undang.Demikian kesimpulan yang disampaikan sejumlah anggota Komisi III DPR dalam rapat...

Read More

Jaksa Agung Diminta Selidiki Alasan Dibalik Pengajuan Kasasi Kasus Prita

Beragam pertanyaan dan kritikan tajam disampaikan kepada Jaksa Agung Basrief Arief terkait latar belakang keputusan untuk mengajukan kasasi terhadap kasus Prita Mulyasari. Beberapa anggota Komisi III menilai langkah Kejaksaan tersebut tidak berdasarkan landasan yuridis yang tepat sehingga patut diduga ada kepentingan dibalik putusan jaksa tersebut.“Pengajuan kasasi Jaksa landasan yuridisnya tidak kuat ini menunjukkan lemahnya pemahaman kejaksaan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Jelas...

Read More

Anggota Komisi III Pertanyakan Kasus Makindo

MedanBisnis � Jakarta. Sejumlah anggota Komisi III DPR RI mempertanyakan alasan pihak kejaksaan agung tidak segera melimpahkan kasus pidana pencemaran nama baik PT Makindo Tbk. ke pengadilan, sementara berkas acara pemeriksaan sudah dinyatakan lengkap.Saat rapat kerja Komisi III dengan Jaksa Agung Basrief Arief di Jakarta, Senin, anggota Komisi III dari FPKS Aboe Bakar mengatakan bahwa berkasa kasus pidana pencemaran nama baik PT Makindo itu sudah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan sendiri sejak enam bulan lalu."Namun entah mengapa hingga kini perkara itu tidak pernah dilimpahkan ke pengadilan....

Read More

DPR Pertanyakan Penyelesaian Kasus Makindo

JAKARTA--MICOM: Sejumlah anggota Komisi III DPR mempertanyakan alasan Kejaksaan Agung tidak segera melimpahkan kasus pencemaran nama baik PT Makindo Tbk, ke pengadilan, padahal berita acara pemeriksaan sudah dinyatakan lengkap.Saat rapat kerja Komisi III dengan Jaksa Agung Basrief Arief di Jakarta, Senin (18/7), anggota Komisi III dari F-PKS Aboe Bakar mengatakan bahwa berkas kasus pencemaran nama baik PT Makindo itu sudah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan sejak enam bulan lalu."Namun, entah...

Read More

Gayus Tambunan Ungkap Disuruh Denny ke Singapura

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di depan para anggota Panja Mafia Pajak, Gayus Halomoan Tambunan menuturkan, atas saran Sekertaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana kemudian ia pergi ke Singapura saat kasusnya meledak beberapa waktu lalu. Dengan polos, Gayus kemudian menyatakan siap dikonfrontir dengan Denny di depan para anggota Panja Mafia Pajak DPR.Dari raut mukanya, Gayus mencoba mengungkap apa adanya saat ditanyakan oleh Trimedya, Panjaitan, salah seorang anggota Panja Mafia Pajak,...

Read More

Gayus: Denny suruh saya ke Singapura & saya siap dikonfrontir

Jakarta - Gayus Halomoan Tambunan, terdakwa mafia pajak mengungkapkan bahwa kepergiannya ke Singapura atas saran Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Denny Indrayana saat kasusnya meledak beberapa waktu lalu. Bahkan, di depan para anggota Panja Mafia Pajak, Gayus menyatakan siap dikonfrontir dengan Denny.Gayus mencoba mengungkap apa adanya saat ditanyakan oleh Trimedya, Panjaitan, salah seorang anggota Panja Mafia Pajak, siapa yang menyuruhnya berangkat ke Singapura."Denny Indrayana yang meminta saya pergi ke Singapura. Saya siap dikonfrontir," tegas Gayus saat memberikan keterangan...

Read More

Merasa Ditipu, Gayus Tambunan Serahkan Nama Penyidik ke Panja Mafia Hukum

JAKARTA--MICOM: Panja Mafia Hukum menjadi tempat curahan hati terpidana kasus korupsi pajak Gayus Tambunan.Gayus Tambunan mengaku trauma dalam penyelidikan karena penyidik tidak melakukan sesuai janjinya kepada Gayus untuk menyelidiki lebih lanjut atasan Gayus.Penyidik saat itu hanya menjadikan tiga tersangka yang memiliki pangkat rendah bukan atasannya."Dari awal yang membuat saya trauma dalam penyidikan sebut atasan. Waktu itu Bambang Heru dan Maruli dalam BAP selalu tersangka Maruli, namun waktu P21 Bambang tidak tersangka malah Maruli, saya dan Humala," kata Gayus di ruang rapat Komisi III...

Read More

Anggota DPR Minta Dirjen Lapas Dipecat

JAKARTA, KOMPAS.com — Penangkapan George Obina oleh BNN di Lapas Cipinang, Kamis (14/7/2011), menambah panjang daftar persoalan narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas). Kondisi ini juga dinilai amat memprihatinkan."Lho kok bisa, lapas yang seharusnya menjadi tempat pertobatan malah menjadi tempat untuk mengendalikan perdagangan narkoba. Lantas bagaimanakah fungsi pembinaan yang selama ini dijalankan oleh lapas?" tanya Aboe Bakar, anggota DPR dari Fraksi PKS, Jumat (15/7/2011) malam.Menurut Aboe,...

Read More

Lapas Sarang Narkoba, Pecat Ditjen Pemasyarakatan

Jakarta, CyberNews. Penangkapan George Obina oleh BNN di Lapas Cipinang Kamis (14/7) menambah panjang daftar persoalan narkoba di lembaga pemasyarakatan.Reaksi keraspun diberikan oleh Komisi III DPR RI, lapas dinilai telah menjadi sarang narkoba. Salah satu anggota komisi yang membidangi hukum Aboe Bakar, menyatakan sangat kecewa dengan kinerja Depkumham khususnya Ditjen Lapas.“Lha kok bisa, lapas yang seharusnya menjadi tempat pertaubatan malah menjadi tempat untuk mengendalikan perdagangan narkoba....

Read More

MA dan KY Diminta Tak Saling Memojokkan

Rabu, 13 Juli 2011JAKARTA (Suara Karya): Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) diminta duduk bersama untuk membicarakan persoalan yang terjadi di antara kedua institusi tersebut. Pasalnya, kedua lembaga tersebut memiliki misi yang sama dalam rangka menegakkan hukum, terutama menciptakan peradilan yang bersih. Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Komisi Yudisial, Tjatur Sapto Edi, saat menanggapi laporan Mahkamah Agung ke kepolisian dengan...

Read More

Komisi III Sarankan KY dan MA Duduk Bersama

Jakarta, FaktaPos.com - Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial diminta duduk bersama untuk membicarakan persoalan yang terjadi di antara kedua institusi tersebut. Pasalnya, kedua lembaga itu, memiliki misi yang sama dalam rangka menegakkan hukum, terutama menciptakan peradilan yang bersih.Pernyutaan tersebut, dikemukakan Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Komisi Yudisial, Tjatur Sapto Edi, saat berbincang dengan FaktaPos.com, Selasa (12/07) menanggapi laporan Mahkamah Agung ke kepolisian...

Read More

Anggota DPR Nilai MA-KY Tak Harmonis

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR dari FPKS Aboe bakar menilai laporan Mahkamah Agung (MA) terhadap seorang Komisioner Komisi Yudisial (KY) ke Mabes Polri atas tuduhan pencemaran nama baik merupakan bukti tidak harmonisnya dua lembaga itu.Menurut Aboe di Gedung DPR Jakarta, Rabu, seharusnya dua lembaga hukum tersebut membangun sinergi untuk meningkatkan kualitas layanan peradilan di Indonesia."Seharusnya kehadiran KY menjadi `triger` bagi MA dalam meningkatkan kualitas dan integritas para hakim, jadi KY jangan dianggap sebagai lawan yang mencari kelemahan MA. Demikian pula sebaliknya MA...

Read More

Saling Serang, MA dan KY Dinilai tak Harmonis?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari FPKS, Aboe bakar, menilai laporan Mahkamah Agung (MA) terhadap seorang Komisioner Komisi Yudisial (KY) ke Mabes Polri atas tuduhan pencemaran nama baik merupakan bukti tidak harmonisnya dua lembaga itu.Menurut Aboe, di Gedung DPR Jakarta, Rabu (13/7), seharusnya dua lembaga hukum tersebut membangun sinergi untuk meningkatkan kualitas layanan peradilan di Indonesia. "Seharusnya kehadiran KY menjadi 'triger' bagi MA dalam meningkatkan kualitas dan integritas para hakim, jadi KY jangan dianggap sebagai lawan yang mencari kelemahan MA.Demikian...

Read More

MA Seharusnya Harmonisasi Kasus Prita

dakwatuna.com – Jakarta. Dimenangkannya kasasi jaksa pada kasus Prita Mulyasari oleh Mahkamah Agung, kembali menjadi perhatian publik. Anggota komisi hukum DPR, Aboe Bakar menyayangkan adanya anomali pada penegakan hukum di Indonesia. “Hukum kita sedang sakit, tajam ke bawah tumpul ke atas, coba lihat kasus Prita ataupun kasus Randy Ipad, bandingkan dengan kasus surat palsu MK, mafia pajak ataupun Century” ujar anggota Panja Mafia Pajak tersebut.Menurut Aboe putusan kasasi MA menciderai rasa keadilan masyarakat, karena hukum dirasa tidak dapat melindungi kepentingan para pasien. “Barangkali MA...

Read More

MA Seharusnya Harmonisasi Kasus Prita

Jakarta, CyberNews. Dimenangkannya kasasi jaksa pada kasus Prita Mulyasari oleh Mahkamah Agung, kembali menjadi perhatian publik. Anggota komisi hukum DPR, Aboe Bakar menyayangkan adanya anomali pada penegakan hukum di Indonesia."Hukum kita sedang sakit, tajam ke bawah tumpul ke atas. Coba lihat kasus Prita ataupun kasus Randy Ipad, bandingkan dengan kasus surat palsu MK, mafia pajak ataupun Century," kata anggota Panja Mafia Pajak tersebut.Menurutnya, putusan kasasi MA telah menciderai rasa keadilan masyarakat, karena dalam kasus Prita Mulyasari, hukum dirasa tidak dapat melindungi kepentingan...

Read More

Putusan Prita = Bukti Hukum Sakit

JAKARTA (KRjogja.com) - Dikabulkannya kasasi jaksa pada kasus Prita Mulyasari oleh Mahkamah Agung kembali mengusik rasa keadilan masyarakat. Dalam perkara ini seharusnya MA melakukan harmonisasi hukum. Bukan malah memenangkan pihak RS Omni Internasional."Secara perdata Prita menang, namun pada perkara pidana dia kalah, sungguh aneh memang. Seharusnya MA melakukan harmonisasi atas kasus tersebut, karena MA merupakan muara seluruh perkara. Ini merupakan tugas MA, di sinilah ujung keadilan itu dicari," ujar anggota Komisi Hukum DPR, Aboe Bakar, dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (11/7).Politikus...

Read More

Bercermin Kasus Prita, Masih Bersihkah MA?

INILAH.COM, Jakarta - Dimenangkannya kasasi jaksa dalam kasus Prita Mulyasari oleh Mahkamah Agung (JA) merupakan bukti nyata bobroknya lembaga pengadilan.Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al-Habsyi menyayangkan adanya anomali pada penegakan hukum di Indonesia. Kasus yang menyeret rakyat kecil ditindak cepat, sedangkan kasus para elite dibiarkan berlarut-larut."Hukum kita sedang sakit, tajam ke bawah tumpul ke atas, coba lihat kasus Prita ataupun kasus Randy Ipad, bandingkan dengan kasus surat palsu MK, mafia pajak ataupun Century," ujarnya kepada INILAH.COM, Senin (11/7/2011).Menurut Aboe putusan...

Read More

PKS Dukung Prita Ajukan PK

INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyarankan dan mendukung Prita Mulyasari untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas vonis Mahkamah Agung (MA).Anggota Komisi III DPR dari PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi meminta Prita tak perlu ragu mengajukan PK ke MA."Sebaiknya ibu Prita segera mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasusnya di MA," ujarnya kepada INILAH.COM, Senin (11/7/2011).Aboe Bakar menambahkan, MA merupakan tempat muara seluruh perkara. Meski melelahkan, namun perjuangan...

Read More

Putusan Prita Aneh, Bukti Hukum Sedang Sakit

JAKARTA - Dikabulkannya Kasasi jaksa pada kasus Prita Mulyasari oleh Mahkamah Agung, kembali mengusik rasa keadilan masyarakat. Dalam perkara ini seharusnya MA melakukan harmonisasi hukum. Bukan malah memenangkan pihak RS Omni Internasional."Secara perdata Prita menang, namun pada perkara pidana dia kalah, sungguh aneh memang. Seharusnya MA melakukan harmonisasi atas kasus tersebut, karena MA merupakan muara seluruh perkara. Ini merupakan tugas MA, di sinilah ujung keadilan itu dicari,” ujar anggota Komisi Hukum DPR, Aboe Bakar, dalam siaran persnya kepada okezone di Jakarta, Senin (11/7/2011).Politikus...

Read More

Komisi Hukum DPR Nilai Kasus Prita Cermin Hukum Pisau

JAKARTA - Dimenangkannya kasasi jaksa pada kasus Prita Mulyasari oleh Mahkamah Agung, kembali menjadi perhatian publik. Anggota komisi hukum DPR, Aboe Bakar menyayangkan adanya anomali pada penegakan hukum di Indonesia."Hukum kita sedang sakit, tajam ke bawah tumpul ke atas (seperti pisau-red), coba lihat kasus Prita ataupun kasus Randy Ipad, bandingkan dengan kasus surat palsu MK, mafia pajak ataupun Century," kata Aboe Bakar yang juga menjabat sebagai anggota Panja Mafia Pajak DPR dalam rilisnya...

Read More

Tax Mafia Eradication is Stagnant, DPR Says

With the Gayus Halomoan Tambunan conviction in the tax mafia and judicial mafia case. The cooperation between the Directorate General of Tax (Ditjen Pajak), the National Police (Polri), Attorney General’s Office (AGO), and Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) has lasted nearly four months now. However, the House of Representatives (DPR) view that the tax and judicial mafia eradication Joint Team to be stagnant."We are very disappointed with the results," said Aboe Bakar Al Habsyi, member of the Special Committee of Tax Mafia Eradication of DPR, in a hearing with the Joint Team at...

Read More

Penangkapan Napi Narkoba di Lapas Menkumham Diminta Introspeksi

Prosedur dan mekanisme penangkapan seorang narapidana narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menyisakan persoalan terkait kerusuhan di LP Kerobokan.Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai perlawanan para napi di dalam Lapas menunjukkan begitu kuatnya, jaringan dan soliditas napi sehingga bisa melindungi rekannya yang sudah diketahui bersalah dan akan ditangkap."Ini juga yang seharusnya menjadi introspeksi Menkumham beserta jajarannya di dalam lingkungan Lembaga...

Read More

Indonesia Mengalami Krisis Kepemimpinan

Jakarta, CyberNews. Anggota Fraksi PKS DPR RI Aboe Bakar menilai dinamisasi politik dan hukum di tingkat nasional yang menghangat saat ini merupakan salah satu persoalan bangsa yang bersumber pada adanya krisis kepemimpinan."Seharusnya para tokoh menjadi panutan masyarakat, sayang kalau mereka saling serang. Ini pertanda Indonesia sedang mengalami krisis kepemimpinan," ujar Aboe Bakar menanggapi para tokoh nasional.Dia mencontohkan, ketua DPR dan DPD saling serang pernyataan terkait wacana pembangunan...

Read More

Orasi Aboe Bakar Bubarkan Pendemo

JAKARTA – Anggota Komisi Hukum DPR Edi Ramli Sitanggang dan Aboe Bakar Al Habsy akhirnya menemui pendemo dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), di halaman Gedung DPR.Dengan menggunakan pengeras suara, Edi menjanjikan DPR akan menerima aspirasi pendemo lewat dialog dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU).“Kita akan memberikan ruang dialog minggu depan untuk menyalurkan aspirasi. Kita kasih ruang,” ujar Edi disambut riuh pendemo, Selasa (5/7/2011).Dalam tuntutannya, pendemo meminta DPR kembali...

Read More