Aniaya wartawan, perburuk citra TNI

Tindak kekerasan yang dilakukan anggota TNI Angkatan Udara (AU)
terhadap wartawan, terus menuai kritikan. Pasalnya, tindakan tersebut
tidak pantas dilakukan di hadapan siswa Sekolah Dasar (SD), apalagi
saat melakukan peliputan.

"Sungguh ini adalah tontonan yang tak baik buat citra TNI, apalagi
kalau masih dilegitimasi dengan alasan pengamanan karena khawatir ada
ledakan," kata anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al-Habsy di Gedung
DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10/2012).

Menurutnya, tindakan TNI tersebut telah melakukan tindakan
menghalang-halangi kerja jurnalisme sebagai pemberi informasi publik.
"Tindakan yang dilakukan oleh oknum TNI AU tersebut melanggar
kebebasan pers," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Divisi Sosialisasi pada Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI) Asrorun Ni'am Sholeh menilai, tindakan kekerasan yang
dilakukan sejumlah oknum TNI AU seperti ini akan melahirkan imitasi
budaya kekerasan bagi anak, di sisi lain akan melahirkan antipati
terhadap TNI.

"Di saat kita berjuang terus untuk mencegah terjadinya kekerasan dan
tawuran anak-anak. (Kini) anak-anak justru diberi sajian tontonan
kekerasan di depan mata. Di sekolah, banyak anak yang bercita-cita
jadi TNI karena heroisme, nasionalisme, kedisiplinan dan martabat
luhur yang disandang institusi TNI, tapi secara paradoks anak-anak
menyaksikan tindak kekerasan yang ditunjukan TNI," tegasnya.

Read More

Aboe Bakar : Itu Pelanggaran Kebebasan Pers

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy menilai bahwa tindakan oknum TNI
tersebut telah merampas kebebasan pers yang merupakan salah satu
cita-cita reformasi.

"Tindakan yang dilakukan oleh oknum TNI AU tersebut melanggar
kebebasan pers, apa yang dilakukan itu menghalang-halangi kerja
jurnalisme media. Perampasan alat kerja wartawan adalah bentuk nyata
pembungkaman media," jelasnya.

Menurutnya, pihak Lanud dan AU harus memproses persoalan ini. Tidak
hanya penghalangan kerja media dan perampasan yang harus ditindak,
namun juga penganiayaan yang dilakukan terhadap para awak media.

"TNI meminta maaf secara tulus atas persoalan ini, tak perlu pakai
embel-embel untuk alasan pengamanan dan sterilisasi. Hal ini perlu
dilakukan agar citra positif TNI di publik tidak luntur," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menilai bahwa tindakan tersebut adalah tontonan yang
berdampak buruk bagi citra TNI. Terlebih jika masih dilegitimasi
dengan alasan pengamanan karena khawatir akan adanya ledakan.

"Publik terlanjur menyaksikan keganasan oknum TNI menghajar wartawan
dan merampas kameranya di depan masyarakat dan anak-anak,
sampai-sampai ada yang histeris," tandasnya.

Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana Agus Suhartono
mengatakan, pihaknya akan memproses para pelaku kekerasan terhadap
wartawan dan warga sipil pasca-jatuhnya pesawat tempur TNI Angkatan
Udara jenis Hawk 100/200 di area permukiman warga Kelurahan Tanah
Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, Selasa kemarin.

"Saya pahami tindakan itu di luar batas kepatutan. Tentunya akan
ditindaklanjut proses hukum terhadap prajurit yang melakukan," kata
Agus di Istana Negara, Jakarta, hari ini.

Agus menyerahkan permasalahan itu Kepala Kepala Staf TNI AU Marsekal
TNI Imam Sufaat untuk ditindaklanjuti. Ketika ditanya proses macam apa
yang akan dilakukan, Agus tak tahu lantaran tidak boleh mencampuri.
Dirinya hanya menunggu laporan hasil penanganan nantinya.

Agus menyampaikan permohonan maaf kepada kalangan wartawan khususnya
yang menjadi korban kekerasan. Menurut dia, sebenarnya tindakan yang
ingin dilakukan adalah mengamankan wartawan dan warga sekitar lantaran
pesawat itu membawa bahan peledak.

"Sebenarnya prajurit punya etika, punya delapan wajib TNI. Mereka
harus terapkan itu. Kalau melaksanakan itu pasti tidak melakukan
pelanggaran-pelanggaran," kata Agus.

Ketika ditanya apakah kecelakaan alutsista TNI memang dilarang untuk
diliput, Agus menjawab, "Enggak ada masalah. Tapi keselamatan tetap
diutamakan."

Read More

DPR: Wartawan Korban Keganasan TNI

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie menilai bahwa
tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap wartawan
di Pekanbaru, Riau, menunjukkan bahwa TNI telah bersikap tidak
bijaksana saat menghadapi wartawan. Bahkan menurut Marzuki, TNI
benar-benar tidak memiliki pemahaman tentang demokrasi.

"Sebagai perwira, harusnya paham, ada cara-cara yang arif dan bijak.
Artinya pers belum berhasil mencerahkan TNI dalam berdemokrasi," kata
Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu
(17/10/2012).

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy menilai bahwa tindakan oknum TNI
tersebut telah merampas kebebasan pers yang merupakan salah satu
cita-cita reformasi.

"Tindakan yang dilakukan oleh oknum TNI AU tersebut melanggar
kebebasan pers, apa yang dilakukan itu menghalang-halangi kerja
jurnalisme media. Perampasan alat kerja wartawan adalah bentuk nyata
pembungkaman media," jelasnya.

Menurutnya, pihak Lanud dan AU harus memproses persoalan ini. Tidak
hanya penghalangan kerja media dan perampasan yang harus ditindak,
namun juga penganiayaan yang dilakukan terhadap para awak media.

"TNI meminta maaf secara tulus atas persoalan ini, tak perlu pakai
embel-embel untuk alasan pengamanan dan sterilisasi. Hal ini perlu
dilakukan agar citra positif TNI di publik tidak luntur," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menilai bahwa tindakan tersebut adalah tontonan yang
berdampak buruk bagi citra TNI. Terlebih jika masih dilegitimasi
dengan alasan pengamanan karena khawatir akan adanya ledakan.

"Publik terlanjur menyaksikan keganasan oknum TNI menghajar wartawan
dan merampas kameranya di depan masyarakat dan anak-anak,
sampai-sampai ada yang histeris," tandasnya.

Read More

PKS: Survei LSI Masukan Untuk Parpol Islam

PKS akan menjadikan hasil survei LSI sebagai evaluasi bagi
partai-partai Islam menyongsong Pemilu 2014. Meski begitu, PKS
meyakini tidak hanya suara partai islam yang turun, melainkan semua
partai mengalami penurunan suara.

"Saya rasa itu koreksi buat partai Islam. Banyak survei yang dilakukan
oleh lembaga survei yang menyatakan demikian. Namun saya rasa
penurunan perolehan suara seperti itu tak hanya dialami oleh partai
Islam, namun oleh semua partai. Jadi ini adalah fenomena nasional yang
melanda partai di Indonesia," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera
(PKS), Aboe Bakar Al-Habsy di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (15/10)

Menurut Aboe Bakar, ada dua kemungkinan yang terjadi terkait hasil
survei tersebut. Pertama, masyakat sudah apatis dengan politik
disebabkan banyak kasus korupsi dilakukan oknum politisi.

Kedua, memang saat ini belum masanya kampanye sehingga banyak partai
yang belum menggerakkan mesin partainya secara maksimal.

"Sehingga sangat wajar bila orientasi publik belum memikirkan soal
pilihan politik pada pemilu mendatang. Namun sudah sewajarnya ini
menjadi catatan penting buat partai Islam agar melakukan evaluasi dan
memperbaiki kinerja. Sehingga daya saingnya akan tetap tinggi hingga
nanti menjelang pemilu 2014," kata anggota Komisi III DPR RI itu.

Dalam kesempatan itu Aboe Bakar mempertanyakan, seberapa besar
responden yang belum menentukan pilihan, karena itu menunjukkan
partisipasi publik dalam pemilu.

"Saya yakin jumlah yang belum memberikan suara masih banyak, karena
pada saat ini belum terasa suasana pemilu. Sehingga sangat wajar bila
hasil survei belum bisa mencerminkan kondisi terakhir yang nanti
terjadi pada bulan April 2014," kata Aboe Bakar.

Read More

Hakim Pakai Narkoba, Siapa yang Adili Bandar dan Pecandu

Ditangkapnya Hakim Puji Widjayanto (48) saat berpesta narkoba oleh
Badan Narkotika Nasional (BNN) membuat Komisi III DPR geram. Komisi
Hukum meminta seluruh hakim dites urine untuk mengetahui siapa hakim
yang suka memakai narkoba.

"Kalau sudah seperti itu, hakim-hakim narkoba, sekalian saja semua
hakim tes urine," kata Ketua Komisi Hukum DPR, Gede Pasek Suardika di
Gedung DPR, Jakarta, Rabu 17 Oktober 2012.

Momentum ini, harus menjadi ajang bersih-bersih hakim yang diduga
menggunakan narkoba. Karena para hakim juga memutus kasus narkoba di
Indonesia. Apalagi, penghuni Lapas paling banyak terjerat kasus
narkoba. Sehingga, Mahkamah Agung dan BNN harus bekerja sama untuk
berantas narkoba di kalangan hakim pengadilan.

"Harus semua dites urine, untuk mengetahui mereka yang terbukti
positif dikandangkan langsung. Jangan pegang kasus dulu," ujar Pasek.

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsi
tertangkapnya Puji Widjayanto ini memuat masyarakat semakin cemas
dengan peredaran narkoba. Apalagi baru-baru ini ada gembong narkoba
yang lolos dari hukuman mati karena mendapat keringanan dari MA dan
grasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Nah kini ada hakim yang
juga ternyata memakai narkoba, akhirnya mau tidak mau publik
menghubung-hubungkan dua persoalan ini," kata dia.

"Suka tidak suka, akhirnya timbul spekulasi bahwa ada oknum hakim yang
terpengaruh oleh barang haram tersebut, dan sangat mungkin ini
berdampak pula pada putusan yang dibuat," Aboe menambahkan.

Tertangkapnya hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Bekasi ini,
kata dia, akan menjadi ironi bagi hukum di Indonesia. Jika hakim
tertangkap memakai narkoba, siapa yang akan mengadili pengedar dan
pemakainya? "Masak kurir dan gembong narkoba diadili oleh pemakai atau
pecandu, pastilah akan sulit untuk membuat keputusan yang imparsial,"
kata dia. (umi)

Read More

MA Diminta Kerja Sama dengan BNN

Mahkamah Agung disarankan untuk bekerja sama dengan Badan Narkotika
Nasional (BNN). Hal ini menyusul tertangkapnya hakim yang menggunakan
narkoba. Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan kerja
sama itu tak lain untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap para
penegak hukum.

"Saya rasa kepercayaan publik perlu dikembalikan, untuk menjaga
integritas para hakim akan lebih baik bila MA bekerja sama dengan BNN
melakukan tes urine secara berkala untuk para hakim dan panitera,"
katanya, Kamis (18/10).

Menurutnya, dengan tertangkapnya hakim pengguna barang haram ikut
berpengaruh dan mencoreng upaya pemberantasan narkoba.

Lebih jauh, dikhawatirkan akan berdampak pada putusan hakim untuk
kasus serupa. Suka tak suka akhirnya timbul spekulasi bahwa ada oknum
hakim yang terpengaruh oleh barang haram dan sangat mungkin ini
berdampak pula pada putusan yang dibuat.

"Sungguh ini akan menjadi ironi, masa kurir dan gembong narkoba
diadili oleh pemakai atau pecandu, pastilah akan sulit untuk membuat
keputusan yang imparsial," katanya.

Selain itu, Ketua DPP PKS ini juga menilai perlu ada sosialisasi
mengenai bahaya pengaruh dan dampak narkoba. Jangan sampai para
penegak hukum kita terpengaruh narkoba dan terpapar kekuasaan kartel
narkoba.

Read More

Hakim Pesta Sabu, Ironi Bagi Perlawanan Narkoba di Indonesia

Hakim PN Bekasi Puji Wijayanto tertangkap basah berpesta narkoba di
Illgals Club, Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, bersama empat orang
perempuan. Menurut anggota komisi III DPR, Aboe Bakar Alhabsy, kasus
ini menjadi ironi bagi hakim yang bertugas memutus kasus narkoba.

"Jika saat ini publik sedang gundah karena pembebasan para gembong
narkoba dari hukum dan mati oleh hakim MA. Nah, kini ada hakim yang
juga ternyata pemakai, akhirnya mau tak mau publik menghubung
hubungkan dua persoalan ini," kata anggota komisi III DPR, Aboe Bakar
Alhabsy dalam pesan singkatnya, Rabu (17/10/2012).

Menurutnya, kasus ini memunculkan spekulasi publik bahwa ada oknum
hakim yang terpengaruh oleh narkoba. Hal ini sangat mungkin berdampak
pula pada putusan yang dibuat.

"Sungguh ini akan menjadi ironi, masak kurir dan gembong narkoba
diadili oleh pemakai atau pecandu, pastilah akan sulit untuk membuat
keputusan yang imparsial," ungkap politisi PKS itu.

Ia menuturkan, sejak mendengar informasi adanya hakim yang tertangkap
tengah mengkonsumsi narkoba, ia mengaku sangat kaget apalagi
tertangkap bersama beberapa perempuan di tempat karaoke.

"Bukan hanya berkaitan dengan moral dan perilaku hakim, namun ini juga
berkaitan dengan penggunaan barang haram yang sekarang jadi
perdebatan. Saya rasa kepercayaan publik perlu dikembalikan, untuk
menjaga integritas para hakim akan lebih baik bila MA bekerjasama
dengan BNN melakukan tes urine secara berkala untuk para hakim dan
panitera," jelas Aboe.

"Selain itu perlu ada sosialisasi mengenai bahaya pengaruh dan dampak
narkoba. Jangan sampai para penegak hukum kita terpengaruh narkoba dan
terpapar kekuasaan kartel narkoba," tandasnya.

Read More