PKS Baca Sinyalemen Penguapan Kasus Century

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR mempertanyakan sikap Fraksi Demokrat yang meminta pengunduran satu hari rapat paripurna untuk memutuskan, apakah Tim pengawas (Timwas) DPR kasus Bank Century diperpanjang atau tidak. PKS menduga, permintaan itu karena takut keputusan paripurna nanti berbeda yang diharapkan oleh Demokrat.

"Saya juga heran, kenapa cuma persoalan perpanjangan Timwas kasus Bank Century saja perlu ditunda. Kalau memang punya komitmen dengan pemberantasan korupsi ya seharusnya dipercepat, biar lekas kelar skandal ini," kata Ketua DPP PKS Bidang Advokasi dan HAM, Aboebakar Alhabsy, Kamis (15/12/2011).

Aboebakar tak memungkiri, persoalan Century semakin memanas. Selain banyak yang mendorong kinerja timwas diperpanjang, banyak beberapa fraksi yang kemudian menginginkan agar kasus ini diselesaikan dengan menggunakan hak DPR, hak menyatakan pendapat.

"Kalau tidak salah atau memang merasa tidak terlibat, seharusnya tidak perlu risau lah. Besok adalah paripurna terakhir, saya takut ada skenario mengakhirkan pembahasan agar persoalan ini tidak terselesaikan. Kalo besok deadlock, maka posisi timwas akan skakmat, padahal audit BPK belum kelar. Tak dapat dipungkiri memang ada yang berkeinginan agar pembahasan Century menguap di jalan," Aboe mengingatkan.

Ia juga berharap agar penyelesaian kasus tersebut tak berlarut-larut.

"Saya berharap kasus ini segera kelar, biar energi kita tidak tekuras habis hanya memikirkan skandal Century ini," tegas Aboe.

Read More

Hari Ini Nasib Timwas Century Ditentukan

INILAH.COM, Jakarta - Hari jumat (16/12/2011) ini DPR kembali melakukan sidang Paripurna untuk penutupan masa sidang. Dalam rapat Paripurna ini ada beberapa agenda yang akan dibahas salah satunya tentang masa kerja Timwas Century yang pembahasannya sempat tertunda pada kamis (15/12/2011) kemarin.

Dalam keputusan sidang Paripurna Kamis kemarin, DPR menyepakati untuk membahas masa kerja Timwas Century yang akan berakhir pada Desember 2011 ini.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang sempat memimpin rapat Paripurna kemarin menyatakan akan membahas secara menyeluruh mengenai masa kerja Timwas Century.

"Fraksi Demokrat meminta izin agar pembahasan ditunda tanggal 16 Desember karena ada acara silaturahmi partai yang harus dihadiri," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

Meski belum dibahas kelanjutannya Timwas Century banyak menjadi pro dan kontra dibeberapa fraksi, salah satunya Fraksi Partai Demokrat. Menurut Demokrat, Timwas Century tidak perlu lagi dilanjutkan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang dari DPR atas proses hukum kasus bank Century yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan dengan tegas, Wakil Ketua Dewan Pembina yang sekaligus Ketua DPR Marzuki Alie dengan terang-terangan meminta agar Timwas Century ini dihentikan.

"Sebaiknya kalau menurut saya distop saja. Kan kita serahkan kepada penegak hukum. Kita serahkan pengawasan kepada Komisi III DPR atau Komisi terkait lainnya," ujar Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Kamis (15/12/2011).

Sementara itu keputusan penundaan pembahasan Timwas pada sidang Paripurna kemarin mendapat kritikan dari Anggota Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsy. Menurutnya jika memang DPR memiliki komitmen dalam penyelesaian kasus Bank Century, penentuan nasib Timwas Century tidak perlu ditunda sampai masa sidang berikutnya.

"Saya juga heran, kenapa cuman persoalan perpanjangan timwas saja perlu ditunda. Kalau memang penya komitmen dengan pemberantasan korupsi ya seharusnya dipercepat, biar lekas kelar skandal ini," ujar Aboe Bakar.

Bahkan dia menduga dengan penundaan pembahasan tersebut akan terjadi skenario khusus untuk penghentian Timwas Century.

"Saya takut ada skenario mengakhirkan pembahasan agar persoalan ini tidak terselesaikan. Kalau deadlock, maka posisi timwas akan skakmat, padahal audit BPK belum kelar," pungkasnya.

Read More

PKS: Miranda Goeltom Harus Dikonfrontir dengan Nunun

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak KPK memberikan kesempatan kepada Nunun Nurbaetie untuk memberikan kesaksian. Selanjutnya, Miranda Goeltom dikonfrontir dengan Nunun.

"KPK sebaiknya membiarkan Nunun lebih leluasa untuk memberikan kesaksian. Kita dorong agar penuh semangat," ujar anggota Komisi III DPR dari PKS, Aboe Bakar, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/12/2011).

Menurutnya, saat ini KPK perlu menjaga psikologis Nunun. Sehingga Nunun mau membuka semua hal yang diketahuinya.

"Agar dia mau membuka semuanya," tuturnya.

Selanjutnya KPK tinggal mengkonfrontir dengan pihak-pihak yang dirasa perlu dipanggil, seperti Miranda Goeltom.

"Saya merasa berkepentingan segera KPK memeriksa Miranda Goeltom. Kalau perlu dihadapkan dengan Nunun," usulnya.

Read More

Suami Nunun Mangkir Dari Sidang DPR

Jakarta, PelitaOnline - Adang Daradjatun, suami tersangka kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI), Nunun Nurbaeti Daradjatun mangkir saat Komisi III menggelar rapat kerja dengan Jaksa Agung Basrie Arief dan jajarannya di Gedung DPR RI, Senin (12/12).

Ketidakhadiran Adang diakui langsung oleh koleganya sesama anggota komisi hukum dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al Habsy.

Menurut Aboe, Adang tidak hadir disebabkan tengah membuat opini pasca tertangkapnya Nunun oleh Interpol di Thailand, Rabu lalu.

"Pak Adang hari ini tidak datang ke Komisi III. Dia SMS saya dan mengatakan sedang membentuk opini," kata Aboe sebelum rapat kerja dengan Jaksa Agung Basrie Arief dan jajarannya. Adang kata Aboe sempat berpesan agar menyerahkan kasus istrinya kepada penegak hukum.

Seperti diketahui, Adang yang merupakan mantan Wakapolri itu hanya kali ini saja tampil ke publik sejak istrinya buron sekitar setahun lalu. Selama ini, ia kerap kali tak memberikan komentar sedikit pun, bahkan saat disoal mengenai keberadaan istrinya.

Read More

Adang Persilakan Nunun Diproses Hukum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tertangkapnya Nunun Nurbaetie oleh KPK, diapresiasi positif oleh kalangan DPR. Anggota Komisi Hukum DPR dari FPKS, Aboe Bakar Alhabsy menganggap penangkapan ini sebagai kado yang diberikan oleh pimpinan KPK.

“Saya apresiasi positif, ini seperti kado perpisahan di akhir jabatan mereka. Namun, sebaiknya jangan dianggurin, jangan sampai terulang seperti Nazar, pengejarannya sangat sulit, namun setelah tertangkap hanya dianggurin saja," ungkap Aboebakar, Senin (12/12/2011).

Ia menandaskan, PKS tidak punya kepentingan atas perkara ini. Malahan, PKS mendorong agar dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya dan partai tidak ada hubungannya dengan perkara ini, hanya kebetulan Nunun adalah isteri Adang Daradjatun.

"Pak Adang pun sejak awal menegaskan bahwa beliau taat hukum dan mempersilahkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, saya rasa itu sudah sangat jelas," kata Aboebakar.

“Saya berharap kasus ini bisa diusut dengan tuntas, kita berharap pada proses pengadilan akan terungkap benar tidaknya keterangan Ari Malangyudo. Selama ini KPK telah memenjarakan para penerima suap, namun siapakah pemberi suapnya hingga kini masih misteri” lanjut Aboe.

Selain itu, Aboe berharap KPK membongkar siapa kekuatan dibalik pelarian Nunun, supaya kasus ini bisa jelas. “Sekarang sudah tertangkap, saya harap pak Busyro membongkar juga siapa kekuatan dibalik bu Nunun ini. Jangan hanya melempar bola panas saja, sebaiknya juga diungkap siapa yang dimaksud membekingi oleh Pak Busryo tersebut," demikian Aboebakar.

Read More

PKS: Nunun kado indah dari KPK

JAKARTA - Tertangkapnya Nunun Nurbaeti diapresiasi positif oleh kalangan DPR. Termasuk oleh anggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsyie.

Ia menganggap penangkapan ini sebagai kado indah yang diberikan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya apresiasi positif. Ini seperti kado perpisahan diakhir jabatan pimpinan KPK Jilid II. Namun, sebaiknya Nunun jangan dianggurin, jangan sampai terulang seperti Nazar, pengejarannya sangat sulit, namun setelah tertangkap hanya dianggurin saja," ungkap Aboe tadi malam.

Ketika ditanya soal sikap PKS terhadap persoalan ini, Aboe menegaskan bahwa PKS tidak punya kepentingan atas perkara ini. "Kita mendorong agar dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya. Kita tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Kebetulan saja Ibu Nunun adalah isteri dari kolega saya. Pak Adang pun sejak awal menegaskan bahwa beliau taat hukum dan mempersilahkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Saya rasa itu sudah sangat jelas," papar legislator dari PKS tersebut.

Aboe juga berharap kasus ini bisa diusut dengan tuntas. "Kita berharap pada proses pengadilan akan terungkap benar tidaknya keterangan Ari Malangyudo. Selama ini KPK telah memenjarakan para penerima suap, namun siapakah pemberi suapnya hingga kini masih misteri," lanjut Aboe.

Read More

Politikus PKS: Boediono Tak Perlu Cemas

JAKARTA - Saat berpidato di depan forum JFCC, Wakil Presiden Boediono mengatakan, pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) idealnya dilakukan menggunakan tim independen. Wapres tidak menampik empat pimpinan KPK dipilih dengan campur tangan politik di parlemen.

“Tumben Wapres mengomentari persoalan KPK, memang agak janggal, apalagi disampaikan didepan para koresponden media asing yang bekerja di Indonesia, saya tidak menemukan urgensinya. Mungkin lebih pas kalau beliau membahas kebebasan pers atau perlindungan bagi pekerja media”, ungkap Kapoksi Komisi III Fraksi PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, Minggu (11/12/2011).

Apakah itu bentuk kegelisahan Wapres terhadap capim terpilih?

“Saya kira Abraham Cs. Memang memiliki integritas yang cukup dan memiliki semangat besar untuk membongkar kasus century. Namun kita tidak bisa berspekulasi bahwa ungkapan Pak Budiono ini sebagai suatu bentuk ketakutan. Sampai sekarang kan belum ada bukti yang mengarah ke beliau, jadi hemat saya tak perlu lah ada ketakutan seperti itu”, paparnya.

“Siapapun yang terpilih menjadi pimpinan KPK, saya rasa sudah melalui proses yang panjang, merekalah yang terbaik. Bila sekarang ada komitmen yang kuat dari pimpinan KPK baru untuk membongkar skandal kasus-kasus mega korupsi kita harus mengapresiasinya”, jelasnya.

Menurut Aboe sebaiknya tidak ada pretensi di depan, biarlah semuanya berjalan secara alamiah. “Saya kira kita perlu memberi kesempatan kepada Abraham dan kawan-kawan, mereka kan belum bekerja, waktulah yang akan membuktikan integritas mereka. Untuk kasus Century kita juga tak perlu berpretensi, bila memang tak terlibat siapapun pasti akan terhindar dari hukum, termasuk Pak Boediono," pungkasnya.

Read More