Politikus PKS: Kalau Pakai Tebakan Buah Manggis, Anas akan Bebas

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi berhak meminta kepada Ditjen
Imigrasi untuk mencegah seseorang ke luar negeri demi mempermudah
pemeriksaan bila diperlukan. Termasuk apabila yang dicegah itu adalah
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

"Itu memang bagian dari instrumen penyidikan. Selama ini KPK merasa
kesulitan mendapatkan dua alat bukti yang cukup, sehingga saat ini
mereka lebih fokus pada pekerjaan konstruksi," kata anggota Komisi III
DPR Aboe Bakar Al Habsy kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis,19/7).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, pihaknya
akan menanyakan kepada penyidik KPK apakah perlu atau tidak Anas
dicegah ke luar negeri.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, sejauh ini,
inidikasi korupsi proyek Hambalang, yang dikait-kaitkan ke Anas, hanya
terjadi di hilir saja.

"Pelakunya pastilah kontraktor pelaksana. Kalau main tebak-tebakan
buah manggis, ya berarti Anas tak terlibat. Hal ini berbeda dengan apa
yang disampaikan oleh BPK, yang menyatakan bahwa proyek Hambalang
sudah cacat sejak dalam kandungan," terangnya.

Sehingga ada kemungkinan, lanjut Aboe Bakar, apa yang disampaikan
Nazaruddin dan Ignatius Mulyono ada benarnya. Yang berarti juga proyek
ini sudah bermasalah sejak direncanakan, termasuk mungkin ketika
dibahas di Parlemen.

"Bisa jadi sudah ada koordinasi antara KPK dengan BPK, sehingga ada
wacana mengenai pencekalan tersebut. Saya tidak ingin berspekulasi,
semuanya kita serahkan kepada yang berwenang," tuturnya.

Namun, diapun meminta KPK dan BPK berkoordinasi, sehingga kesimpulan
yang dihasilkan tidak membingungkan masyarakat atau bahkan mengundang
spekulasi negatif. [zul]

Read More

KPK Diyakini Bakal Seret Andi Mallarangeng

KPK diyakini bakal menyeret Menteri Pemuda dan Olahraga Andi
Mallarangeng dalam kasus dugaan korupsi pembangunan sarana olahraga di
Desa Hambalang, Bukit Sentul, Bogor.
Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini bakal
menyeret Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dalam kasus
dugaan korupsi pembangunan sarana olahraga di Desa Hambalang, Bukit
Sentul, Bogor.

"Saya percaya KPK akan memenuhi janjinya untuk menyeret pucuk pimpinan
Kemenpora ke meja hijau. Deddy merupakan anak tangga pertama yang akan
terus meningkat pada anak tangga berikutnya," jelas anggota Komisi III
DPR RI Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin, (23/7).

Setelah KPK menetapkan Deddy Kusdinar, Politisi Golkar ini
menambahkan, KPK tentu akan menyeret nama-nama baru. "Temuan BPK dan
temuan penyidik sudah pada kesimpulan adanya kerugian negara. Jadi,
hanya soal waktu," jelasnya.

Sedangkan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsy
mengatakan, KPK mempunyai teknik tersendiri mengungkap aktor utama
atau atasan dari Deddy Kusdinar.

"Kita percayakan saja soal penanganan Hambalang kepada KPK. Belum
tentu juga hanya akan berhenti di Deddy Kusdinar. Mereka (KPK) pasti
punya teknik tersendiri untuk mengungkap megaskandal Hambalang," kata
Aboe Bakar.
Oki Baren

Read More

Proyek Hambalang Tak Mungkin Dilakukan Satu Dua Orang

"pemeriksaan 70 saksi, penggeledahan di 7 tempat dan lima kali ekspose
perkara seharusnya menjadi modal yang cukup untuk mengurai mega
skandal Hambalang,"
Jakarta, Aktual.co — Melonjaknya anggaran mega proyek Hambalang dari
Rp125 miliar menjadi Rp1,2 triliun dan naik lagi menjadi Rp2,5 triliun
pastilah tidak mungkin dilakukan oleh satu atau dua orang saja.

"Penganggaran ini pastinya juga melibatkan pihak-pihak yang punya
pengaruh dan akses kuat. Oleh karenanya ini harus dituntaskan sampai
akar-akarnya," kata anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar
Al-Habsy di Jakarta, Minggu (22/7).

Ditemukannya nilai kerugian negara pada kasus Hambalang oleh KPK
merupakan titik terang penuntasan kasus ini, secara tidak langsung
berarti positioning kasus ini telah terbaca KPK.

"Saya berharap kasus ini segera dibongkar, pemeriksaan 70 saksi,
penggeledahan di 7 tempat dan lima kali ekspose perkara seharusnya
menjadi modal yang cukup untuk mengurai mega skandal Hambalang," kata
Aboe Bakar.

Soal nilai kerugian negara yang belum dipastikan, dirinya
memperkirakan akan segera terjawab setelah KPK menyita berbagai
dokumen saat penggeledahan di tujuh lokasi kemarin.

"Sampai saat ini publik meyakini bahwa banyak pihak yang terlibat
dalam persoalan ini, namun yang sampai saat ini menjadi tersangka baru
operator lapangan saja," kata politisi PKS itu.

Proyek Hambalang yang saat ini masih dikerjakan, konstruksinya on the
progress, juga harus didalami oleh KPK.

"Saya berharap kerugian negara yang dihitung KPK bukan sekedar pada
pengerjaan proyek yang telah diimplementasikan saja, namun harus
didalami total potential loss dari keseluruhan proyek ini," pungkas
dia.
Faizal Rizki

Read More

Tersangka Pertama Hambalang Jangan Ditumbalkan

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy percaya bahwa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya menjerat pejabat eselon
II dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Sarana Olahraga Nasional (P3S0N), Hambalang,
Bogor, Jawa Barat. Aboebakar yakin, KPK punya tekhnik tersendiri untuk
mengungkap megaskandal Hambalang.

"Kita percayakan saja kepada KPK," tegasnya, Jumat (20/7). Dijelaskan
Aboebakar, ada dua kemungkinan yang terjadi dalam perkara yang tengah
menjadi sorotan publik ini.

Pertama, kata Aboebakar, bisa jadi KPK masih menyisir perkara
Hambalang dari pinggir. Dengan demikian, pejabat pelaksana di
Kemenpora yang diproses terlebih dahulu sembari menguatkan bukti untuk
menjerat tokoh utama kasus Hambalang.

"Bila yang terjadi seperti ini amat mungkin akan ada nama-nama baru
yang menjadi tersangka, termasuk yang telah lama beredar di
masyarakat," jelasnya.

Kemungkinan kedua, lanjut Aboebakar, KPK memang hanya fokus pada
persoalan konstruksi proyek sehingga tidak berani membongkar hulu
perkara Hambalang. "Makanya dari awal terkesan KPK hanya
berputar-putar saja sampai memeriksa 70 orang saksi," katanya.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera bidang Advokasi dan Hukum itu
menambahkan, bisa jadi akhirnya para pelaksana tekhnis yang dijadikan
tumbal, yaitu pejabat pembuat komitmen dan para pimpinan rekanan yang
membangun gedung Hambalang.

"Padahal Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menyatakan bahwa proyek
Hambalang sudah cacat sejak dalam kandungan, yang ini berarti
persoalan Hambalang itu kompleks, mulai hulu hingga hilir," bebernya.

Meski demikian Aboebakar memilih menanti keberanian KPK. "Kita lihat
saja kinerja KPK. Ini merupakan ujian atas independensi dan
kredibilitas para komisionernya," pungkasnya.

Seperti diketahui, KPK telah menjerat Kepala Biro Keuangan Kemenpora,
Dedy Kusdinar sebagai tersangka pertama kasus Hambalang. Dedy adalah
pejabat pembuat komitmen proyek senilai Rp 2,5 triliun yang dibiayai
APBN tahun jamak itu.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, Dedy adalah tangga
pertama bagi KPK untuk mengungkap Hambalang. Dengan demikian, masih
terbuka adanya tersangka-tersangka lain.(boy/jpnn)

Read More

KPK Harus Bongkar Kasus Hambalang Hingga ke Akarnya!

RMOL. Ditemukannya nilai kerugian negara pada kasus hambalang oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan titik terang penuntasan
kasus ini. Sebab secara tidak langsung posisi kasus ini telah terbaca
KPK.

"Saya berharap kasus ini segera dibongkar, pemeriksaan 70 saksi,
penggeledahan di tujuh tempat dan lima kali ekspose perkara seharusnya
menjadi modal yang cukup untuk mengurai mega skandal Hambalang," kata
anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
Aboebakar Alhabsy, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu
(Minggu, 22/7).

Selain itu, Aboebakar juga meminta KPK untuk segera menjawab
pertanyaan publik terkait besaran kerugian negara dalam kasus ini.
Apalagi, anggaran pusat olahraga ini melonjak dari Rp 125 miliar
menjadi Rp 1,2 triliun. Tentu saja, penggelembungan nilai anggaran
sangat mustahil bila dilakukan oleh seorang atau dua orang saja

"Pengangaran ini pastinya juga melibatkan pihak-pihak yang punya
pengaruh dan akses kuat. Oleh karenanya ini harus dituntaskan sampai
akar-akarnya," ungkap Aboebakar, yang juga Ketua DPP PKS bidang Hukum
dan Advokasi.

"Saya berharap kerugian negara yang dihitung KPK bukan sekedar pada
pengerjaan proyek yang telah diimplementasikan saja, namun harus
didalami total potential loss dari keseluruhan proyek ini," demikian
Aboebakar. [ysa]

Read More

Legislator: pakta integritas tak sebatas sampai Kajari

Jakarta (ANTARA News) - Pakta Integritas yang diberlakukan oleh
Kejaksaan Agung, harus diterapkan hingga level paling bawah, tak hanya
sampai Kejaksaan Negeri.

Demikian dihimbau oleh anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al-Habsy,
Jakarta, Minggu terkait adanya langkah strategis yang dilakukan oleh
Jaksa Agung, Basrief Arief untuk membenahi institusi yang dipimpinnya,
diantaranya adalah dengan penandatanganan pakta integritas.

Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung melakukan teleconference
penandatanganan pakta integritas untuk seluruh Kajari di Indonesia.

"Pakta integritas itu seharusnya tidak hanya berhenti di level Kajari,
semua level keatas maupun ke bawah harus pula menandatangani pakta
integritas pula. Karena persoalan jaksa nakal tidak hanya ada pada
level kajari," kata Aboe Bakar.

Ia mencontohkan, beberapa waktu lalu ada laporan yang ia terima soal
oknum jaksa nakal yang melakukan pemerasan di Batam. Jaksa tersebut
ditangkap oleh Polda Kepulauan Riau, namun setelah semalam ditahan,
oknum jaksa tersebut diambil oleh Kejati yang kemudian
dipindahtugaskan ke NTB, malah terdengar pula pembelaan dari petinggi
gedung bundar.

"Saya kira ini adalah implementasi soliditas yang tidak benar, oleh
karenanya warning jaksa agung ini harus benar-benar dipahami oleh
seluruh jajaran kejaksaan, dan saya minta Kejagung memberlakukan pakta
integritas untuk seluruh level kejaksaan," kata politisi PKS itu.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Jaksa Agung, Basrief Arif
terkait reformasi di internal Kejaksaan Agung.

"Saya apresiasi semangat reformasi yang disampaikan Jaksa Agung dalam
pidato sambutannya dalam HUT Adhiyaksa ke-52. Sebagai institusi
negara, Kejaksaan memang harus mendapatkan kembali kepercayaan publik
dalam penegakan hukum," katanya.

Amanat Basrief untuk meningkatkan soliditas dalam rangka menegakkan
hukum secara efisien, akuntabel, dan menggunakan hati nurani
memberikan kepastian dan keadilan hukum, serta meningkatkan pengabdian
dan pelayanan penuh keikhlasan dan kesungguhan sangat tepat untuk
membenahi kondisi internal kejaksaan saat ini. (Zul)

Read More

Prediksi PKS: Inilah Dua Kemungkinan Akhir Kisah Hambalang

RMOL. Biarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan
Kasus Hambalang. Lembaga pimpinan Abraham Samad cs itu pasti memiliki
teknik tersendiri untuk mengungkap mega skandal tersebut.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi Hukum DPR, Aboe Bakar Al Habsy
kepada Rakyat Merdeka Online beberapa waktu lalu, Jumat (20/7).

Menurutnya, ada dua kemungkinan yang terjadi dalam perkara ini.
Pertama, bisa jadi KPK masih menyisir perkara Hambalang dari pinggir,
sehingga operatornya-lah yang diproses terlebih dahulu. Ini dilakukan
sembari menguatkan bukti untuk mendongkel pemain sentral di pusat
pusaran kasus.

"Bila yang terjadi seperti ini amat mungkin akan ada nama-nama baru
yang menjadi tersangka, termasuk yang telah lama beredar di masyarakat
(Andi Malarangeng dan Anas Urbaningrum -red)," ujar Aboe Bakar

Kemungkinan kedua kata politisi PKS ini, KPK memang hanya fokus pada
persoalan konstruksi, tidak ada keberanian untuk membongkar hulu
perkara hambalang.

"Makanya dari awal terkesan KPK hanya berputar-putar saja sampai
memeriksa lebih 70 orang saksi. Bisa jadi akhirnya para pelaksana
tekhnislah yang dijadikan tumbal, yaitu pejabat selevel pembuat
komitmen dan para pimpinan rekanan yang membangun gedung Hambalang,"
paparnya

Padahal sambung Aboe Bakar, ketua BPK sudah menyatakan bahwa proyek
Hambalang sudah cacat sejak dalam kandungan, yang ini berarti
persoalan hambalang itu kompleks, mulai hulu hingga hilir.

"Nah, dalam kondisi yang demikian tidak akan mungkin ada nama-nama
besar yang diproses, apalagi selevel menteri atau pimpinan partai,"
ungkapnya

Namun masih kata Aboe Bakar, hal itu semua hanya tebak-tebakkan buah
manggis, manis atau asamnya belum ketahuan. "Kita lihat saja kinerja
KPK, ini merupakan ujian atas independensi dan kredibilitas para
komisionernya," demikian Aboe Bakar. [arp]

Read More