Diancam Demokrat, PKS Malah Balik Gertak

RMOL. Rencana beberapa politisi Demokrat yang akan mengadukan Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) kepada SBY terkait langkah politik dalam
sidang paripurna Sabtu dinihari (31/3) ditanggapi santai oleh petinggi
PKS.

"Jangan pakai bahasa lapor gitu lah, kayak anak yang mengadu ke
bapaknya saja. Pak SBY pasti sudah tahu, beliau pasti sudah mengikuti
perkembangan paripurna," kata Ketua DPP PKS bidang Hukum dan Advokasi,
Aboebakar Alhabsy, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu
(Minggu, 1/4).

Aboebakar pun menegaskan bahwa PKS bukan partai yang takut kehilangan
kekuasaan, bila dampak dari langkah politiknya adalah harus melepaskan
kursi menteri. Apalagi menteri yang berasal dari PKS bukan untuk
mengejar jabatan, tapi sebagai upaya membantu akselerasi pembangunan
nasional.

"Mentalitas kami siap saja ditugaskan dimanapun, baik dalam
pemerintahan maupun di luar. Kader PKS, termasuk para menteri itu,
bukanlah sekedar politisi, namun juga kader dakwah yang siap bekerja
untuk kejayaan bangsa," tegasnya.

Malah, kata Aboebakar, saat ini banyak oknum Demokrat yang ingin
mengeluarkan PKS dari koalisi. Para oknum inilah, yang bisa jadi,
justru sedang mengejar-ngejar kursi menteri.

"Bisa jadi ada kader Demokrat yang bernafsu dengan posisi menteri yang
diduduki PKS saat ini," tegas Aboebakar yang juga anggota Komisi III
DPR.

Hanya saja, Aboebakar mengingatkan bahwa mengganti menteri bukanlah
persoalan sederhana. Karena itu, semua aspek pasti akan dihitung
dengan cermat oleh Presiden SBY. Apalagi, koalisi juga dibangun tidak
dengan kertas kosong.

"Bila yang dipertanyakan adalah komitmen, sejarah sudah mencatat bukan
kami yang merusak komitmen itu. Karena komitmen pada kami sudah di
kurangi. Ya wajar saja kalau ke depan kami tidak memiliki kewajiban
sepenuh dulu lagi," demikian Aboebakar. [ysa]

Read More

PKS: Ada yang Incar Kursi Menteri Kami

INILAH.COM, Jakarta - PKS menilai, munculnya desakan agar PKS
ditendang dari koalisi karena ada pihak-pihak tertentu yang ingin
ambil alias incar jatah kursi menteri dari PKS di Kabinet Indonesia
Bersatu (KIB) jilid II.

"Desakan kayak gini bukan barang baru, memang dari dulu ada yang
provokasi agar PKS hengkang dari koalisi karena mereka ingin duduki
kursi menteri dari kader PKS," ujar Ketua DPP PKS Aboe Bakar Alhabsyi
kepada INILAH.COM, Minggu (1/4/2012).

Hingga kini, jatah kursi PKS di KIB II ada 3 yaitu Menkominfo, Menteri
Sosial dan Menteri Pertanian. Sebelum proses reshuffle akhir 2011
silam, jatah PKS ada 4 kursi. Namun, Menristek yang ketika itu dijabat
kader PKS akhirnya di reshuffle.

Aboe juga sindir pernyataan anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat
yang juga Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan. Syarif sebelum sidang
Kabinet di Istana Negara, sabtu (31/3/2012) malam sempat menegaskan
bahwa koalisi dengan PKS harus diakhiri. "Politik yang tidak
mengedepankan kesetiaan itu harus diakhiri, ini berat. Ini strategi
politik yang tidak loyal, dan itu harus diakhiri," kata Syarif.

Namun, Aboe menilai pernyataan itu salah. Sebab, komitmen koalisi
adalah antara Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin dengan SBY.
Sehingga, Aboe menilai salah kaprah jika Syarif menyatakan hal
demikian.

"Perlu diperhatikan koalisi yang dibangun merupakan kesepemahaman
antara Ketua Majelis Syuro PKS dengan Ketua Dewan Pembina Demokrat
untuk bersama-sama melakukan akselerasi pembangunan nasional, jadi
bukan dengan Syarif Hasan," tegas anggota Komisi III DPR ini.

Menurutnya, perbedaan sikap PKS ketika voting di paripurna DPR bukan
semata-mata karena kesalahan PKS yang tidak mau ikut dengan barisan
koalisi. Tetapi, ketidak mampuan Setgab. Dengan begitu, PKS enggan
disalahkan.

"Kalau soal BBM kan sudah kita bilang sejak awal bahwa ini domain
pemerintah, jangan seret partai dalam persoalan ini. Nah bila Pak
Syarif dianggap gagal mengkomunikasikannya di Setgab, jangan kami yang
diminta bertanggungjawab," katanya.

Dalam voting sidang paripurna tersebut, ada dua opsi yang harus
dipilih. Pertama, bahwa pasal 7 ayat 6 UU No.22 tahun 2011 tentang
APBN 2012 tidak ada perubahan atau penambahan pasal. Opsi pertama ini,
adalah opsi yang tidak sepakat pemerintah menaikkan harga BBM. Opsi
kedua adalah pasal 7 ayat 6 ditambah ayat 6a. Opsi ini memungkinkan
pemerintah menaikkan harga BBM. Seluruh partai Koalisi memilih opsi
kedua, sementara PKS justru memilih opsi pertama. [gus]

Read More

PKS Bantah Khianati Koalisi

INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bantah telah
khianati koalisi, walau berseberangan sikap dengan koalisi pada voting
paripurna penaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Sejarah telah mencatat, bukan kami yang khianat dari koalisi. Ingat
meskipun kemarin (2011) satu Menteri PKS direshuffle, kami masih
bertahan dalam koalisi," tegas Ketua DPP PKS Aboe Bakar Alhabsy,
kepada INILAH.COM, Minggu (1/4/2012).

Dalam voting sidang paripurna yang dilaksanakan sejak jumat
(30/3/2012) hingga sabtu (31/3/2012) dini hari itu, ada dua opsi yang
harus dipilih. Pertama, opsi bahwa pasal 7 ayat 6 UU No.22 tahun 2011
tentang APBN 2012 tidak ada perubahan atau penambahan pasal. Opsi
pertama ini, adalah opsi yang tidak sepakat pemerintah menaikkan harga
BBM. Opsi kedua adalah pasal 7 ayat 6 ditambah ayat 6a. Opsi ini
memungkinkan pemerintah menaikkan harga BBM. Seluruh partai Koalisi
memilih opsi kedua, sementara PKS justru memilih opsi pertama.

Terkait hal itu, Aboe jelaskan bahwa statemen Presiden PKS di Medan
sudah jelas bahwa PKS akan bersama rakyat. Kebijakan yang tidak pro
rakyat, tidak akan diikuti oleh PKS. Sikap itu, lanjutnya, cerminan
kesiapan PKS berada di luar koalisi.

"Saya kira statemen Presiden PKS clear, 'sudah cukup kita jadi teman
yang baik, bila memang keputusan pemerintah tidak berpihak pada
rakyat, PKS akan bediri bersama rakyat'. Ini sudah jelas, kami sebagai
kader akan siap, baik di dalam dan dil uar pemerintahan," jelasnya.

Anggota Komisi III (hukum) DPR ini juga mengaku kalau selama di
koalisi, PKS sudah cukup sabar. Berbagai tekanan bahkan
teriakan-teriakan terhadap PKS oleh partai koalisi lainnya, sering
dialami PKS. Sehingga, PKS pun berhak memiliki sikap seperti yang
diambil ketika voting di paripurna tersebut.

"Sudah cukuplah teriakan kotor pada kami yang menyebut ikan piranha
lah, tak ngerti koalisi lah, tak bermorah lah, apalagi tak berkelamin.
Saya kira kami selama ini sudah sangat bersabar, biarlah rakyat nanti
yang menilai," pungkasnya. [gus]

Read More

PKS: Berbeda Bukan Berarti Berpisah

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera tetap akan berada di
koalisi pemerintahan meskipun telah berbeda sikap terkait rencana
kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Meski demikian, PKS
tetap siap jika nantinya harus menjadi oposisi.

"Berbeda bukan berarti berpisah," kata Ketua DPP PKS Nasir Djamil, di
Jakarta, Minggu (1/4/2012). Nasir ditanya sikap PKS kedepan di koalisi
setelah membuktikan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dalam rapat
paripurna.

Nasir mengatakan, ketika diajak berkoalisi oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, PKS meminta agar tetap bisa bersikap kritis jika
ada kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat.

Ketua DPP PKS lainnya, Aboe Bakar Al Habsy, mengatakan, Yudhoyono
pasti akan menyikapi perkembangan dalam Rapat Paripurna di DPR. Jika
pun nanti harus kehilangan kekuasaan di kabinet, kata dia, PKS siap.

"PKS bukan tipe partai yang takut kehilangan kekuasaan. Para menteri
itu adalah kader yang ditugaskan untuk membantu akselerasi pembangunan
nasional. Mentalitas kami siap saja ditugaskan di mana pun, baik di
dalam pemerintahan maupun di luar," kata Aboe Bakar.

Seperti diberitakan, ketika pengambilan keputusan mengenai amandemen
Pasal 7 Ayat 6 UU APBNP 2012, hanya PKS di koalisi yang bersikap tetap
mempertahankan pasal tersebut tanpa ada tambahan Ayat 6a. Pasal 7 Ayat
6 mengatur harga BBM bersubsidi tidak naik.

Adapun parpol koalisi lain, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar,
Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai
Kebangkitan Bangsa menyetujui tambahan Ayat 6a. Substansi ayat itu
memungkinkan pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika ada
kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen dari harga minyak mentah
Indonesia (ICP) rata-rata selama enam bulan.

Perbedaan sikap PKS tak hanya soal BBM. Sebelumnya, Fraksi PKS juga
mendukung usulan penggunaan hak interpelasi terkait pengetatan remisi,
asimilasi, dan bebas bersyarat untuk terpidana kasus korupsi,
terorisme, dan narkotika.

F-PKS juga mendukung Rancangan Undang- Undang Keamanan Nasional
dikembalikan ke pengusulnya, yakni pemerintah. F-PKS juga pernah
berseberangan dengan Demokrat dengan mendukung opsi C ketika
pengambilan keputusan terkait kasus Bank Century.

Sikap berbeda dari F-PKS juga tercermin saat partai itu mendorong
pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Pajak.

Read More

PKS Tetap Optimis Sekalipun Tanpa Miliki Menteri

KBRN, Jakarta : Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang
Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Aboebakar Al-Habsy
menegaskan, kader PKS menempati posisi menteri dalam rangka
menjalankan tugas partai.

"Karena itu, kapan pun mereka pasti siap balik kanan apabila
diperintahkan partai. Kami ini bukan politisi an sich, jadi tidak
mengukur segala sesuatu dari kekuasaan," kata Aboebakar kepada
wartawan di jakarta, Minggu (1/4).

Aboebakar menekankan hal tersebut menjawab kemungkinan kader PKS yang
menduduki jabatan menteri akan digeser, sebagai imbas sikap politik
PKS menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Ia mengatakan, PKS pernah mengalami situasi di dalam pemerintahan
maupun di luar. Karena itu, dalam posisi dan situasi apapun, tandas
Aboebakar, kader PKS akan tetap bekerja untuk rakyat.

"PKS akan tetap bekerja dalam kondisi apapun. Ini telah disampaikan
Presiden PKS pada Mukernas di Medan kemarin. Ada atau tidak kader kita
di pemerintahan, PKS akan tetap bekerja untuk kejayaan bangsa," tegas
Aboebakar.

Dijelaskannya, setiap kader PKS selalu dididik untuk siap memimpin
ataupun dipimpin.

"Coba lihat Pak Nur Mahmudi Ismail yang dulu Presiden PKS dan pernah
menjadi menteri, tidak kagok saat ditugaskan menjadi walikota. Atau
Pak Hidayat Nur Wahid yang dulu Presiden PKS dan mantan Ketua MPR, tak
sungkan ditugasi bersaing di Pilkada DKI. Itu semua biasa di PKS,"
pungkasnya. (R.Zein/HF)

Read More

PKS: Bukan Kami yang Rusak Komitmen

JAKARTA, KOMPAS.com — Para politisi yang tergabung dalam koalisi
mempertanyakan komitmen Partai Keadilan Sejahtera terhadap koalisi
setelah berbagai sikap yang berbeda dengan kebijakan pemerintah.
Terakhir, PKS berbeda sikap terkait rencana pemerintah menaikkan harga
bahan bakar minyak bersubsidi.

Bagaimana tanggapan PKS atas kritikan itu? "Perlu diingat bahwa
koalisi dibangun tidak tiba-tiba. Semua ada ceritanya. Bila yang
dipertanyakan adalah komitmen, sejarah sudah mencatat bukan kami yang
merusak komitmen itu," kata Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsy, di
Jakarta, Minggu (1/4/2012).

Pernyataan Aboe Bakar itu mengacu pada sikap Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono yang mengurangi pos menteri PKS dari empat menjadi tiga
kursi. Kader PKS, Suharna Surapranata, ditarik dari jabatan Menteri
Riset dan Teknologi.

"Karena komitmen kepada kami sudah dikurangi, yah wajar kalau kedepan
kami tidak memiliki kewajiban sepenuh dulu lagi," kata Aboe Bakar.

Aboe Bakar melanjutkan, sikap PKS yang menolak penambahan Ayat 6a pada
Pasal 7 UU APBNP 2012 setelah melihat aspirasi rakyat. Bila kebijakan
koalisi sudah berseberangan dengan rakyat, kata dia, Presiden PKS
Luthfi Hasan Ishaaq sudah menegaskan akan berdiri bersama rakyat.

Ketika pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, PKS bersikap tetap
mempertahankan Pasal 7 ayat 6 tanpa ada tambahan Ayat 6a. Pasal 7 Ayat
6 mengatur harga BBM bersubsidi tidak naik.

Adapun substansi Ayat 6a memungkinkan pemerintah menyesuaikan harga
BBM bersubsidi jika ada kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen
dari harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata selama enam bulan.

"Kami tidak tuli dengan orasi-orasi yang diteriakkan buruh. Kami tidak
buta dengan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa hingga berdarah-darah.
Berbagai aksi yang masif itu menunjukkan mereka benar-benar menolak
kenaikan harga BBM," kata Aboe Bakar.

Anggota Komisi III itu menambahkan, Presiden pasti akan menyikapi
perkembangan dalam Rapat Paripurna di DPR. Jika pun nanti harus
kehilangan kekuasaan di kabinet, kata dia, PKS siap.

"PKS bukan tipe partai yang takut kehilangan kekuasaan. Para menteri
itu adalah kader yang ditugaskan untuk membantu akselerasi pembangunan
nasional. Mentalitas kami siap saja ditugaskan di mana pun, baik di
dalam pemerintahan maupun di luar," pungkasnya.

Read More

Dua Opsi Kenaikan BBM Mengelabui Rakyat

JAKARTA -- Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)
Aboebakar Alhabsy, menilai, substansi rapat paripurna DPR kemarin,
adalah memutuskan Bahan Bakar Minyak (BBM) naik atau tidak.
Menurutnya, ini adalah isu yang sensitif, karena bakal kelihatan
partai mana yang pro rakyat dan partai mana yang sekedar lips service
saja.

"Saya lihat dua opsi yang disampaikan sebenarnya untuk mengaburkan
subtansi, sehingga hanya terlihat yang diperdebatkan sekedar
pasal-pasal saja. Padahal sebenarnya opsi yang dipilih adalah
menaikkan harga BBM atau tidak," kata Aboebakar, Minggu (1/4).

"Oleh karenanya semalam berulang kami PKS meminta agar opsi yang
ditampilkan disederhanakan sehingga rakyat dengan gamblang bisa
melihat siapa saja wakil rakyat yang pro dengan rakyat dan siapa
menghianati rakyat," sambung Anggota Komisi III DPR, itu.

Ia menilai, penyodoran dua opsi dengan bahasa yang intelek tersebut
memang syarat dengan kepentingan politik, paling tidak untuk
mempertahankan citra dan tetap mendapat gain politik. "Sebagai partai
menengah memang tidak banyak pilihan yang dapat diambil oleh PKS. Apa
yang telah kami lakukan semalam adalah hal terbaik yang bisa kami
lakukan untuk kepentingan rakyat," katanya.

Aboebakar, berharap publik bisa jernih melihat komposisi di DPR.
"Saya yakin bukan hanya partai seperti PKS yang akan diapresiasi
rakyat, apa yang dilakukan oleh Efendi Choirie dan Lily Wahid adalah
bentuk pembelaan kepada rakyat, mereka bersama kami dalam barisan
rakyat," ungkapnya.

Seperti diketahui, rapat paripurna Jumat (30/3) yang berakhir Sabtu
(31/4) memutuskan untuk memasukkan pasal 7 ayat 6 dengan tambahan 6a
dalam UU APBNP 2012 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah
menaikkan BBM dengan syarat tertentu. (boy/jpnn)

Read More