Komisi III: Kerusuhan Sampang Bisa Dicegah

Jakarta: "Kerusuhan di Dusun Nangkernang, Sampang, Madura, Jawa Timur,
seharusnya sudah bisa diantisipasi aparat keamanan, terutama polisi,"
kata anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al-Habsy di Jakarta, Ahad
(26/8).

"Konflik yang terjadi di Sampang bukan pertama kalinya untuk daerah
Madura. Seharusnya ada atensi khusus sehingga mampu diantisipasi,"
kata Aboe Bakar.

Bila perlu, kata dia, pejabat kepolisian yang ditugaskan di daerah
rentan konflik, seperti Sampang, harus memiliki kemampuan khusus.

"Mereka harus benar-benar memahami kultur dan budaya setempat, lebih
bagus lagi bila berasal dari daerah setempat. Jangan sampai polisi
hanya sebagai pemadam kebakaran, hanya mengirim pengendalian Massa dan
Brimob setelah terjadi konflik," kata politikus PKS ini.

Selain itu, tambahnya, fungsi Intelkam dan pembinanan Polmas harus
dikedepankan mulai dari Polsek sehingga semua potensi gesekan sosial
bisa dicegah.

Menurut Aboe, selain meminta Muspida Madura, MUI Madura, dan Dinas
Kementerian Agama untuk mengatasi persoalan, Polda Jawa Timur, harus
segera mengambil sikap. "Polda Jawa Timur harus segera turun tangan
untuk meredam persoalan ini," kata dia.

"Sudah cukup korban jiwa yang jatuh, jangan sampai lagi menambah
korban. Para tokoh masyarakat juga memegang peran penting untuk
menjaga kondisi keamanan. Karenanya, mereka harus dirangkul dalam
penanganan konflik ini," pungkas Aboe.

Kejadian berawal dari cekcok antara pengikut Syiah dan warga Sunni
yang berlanjut dengan kekerasan dan kerusuhan.(Ant/****)

Read More

Polisi di Sampang Harus Dibekali Kemampuan Khusus

Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI
Aboebakar Al Habsy menyesalkan insiden penyerangan terhadap warga
aliran Syiah di Nangkernang, Sampang, Madura, Jawa Timur yang
menyebabkan dua warga meninggal dunia. Aboebakar mendesak agar Polda
Jawa Timur turun tangan meredam aksi intoleran tersebut.

"Saya sangat sayangkan kerusuhan di sampang, penyerangan yang akhirnya
menghilangkan nyawa seperti ini tidak bisa dibenarkan dengan alasan
apapun. Polda harus segera turun tangan untuk meredam persoalan ini,"
ungkap Aboe Bakar kepada Okezone, Senin (27/8/2012).

Seharusnya kata dia, pihak kepolisian memberikan perhatian khusus
terhadap daerah tersebut, sebab penyerangan terhadap aliran Syiah di
Sampang itu bukanlah insiden pertama kali. Bagi dia, pejabat
kepolisian yang ditempatkan di daerah tersebut harus memiliki
kemampuan khusus seperti memahami kultur dan budaya setempat.

"Saya lihat persoalan konflik yang demikian bukan pertama kalinya
untuk daerah Madura, seharusnya ada atensi khusus. Bila perlu pejabat
kepolisian yang ditugaskan di daerah rentan konflik yang demikian
harus memiliki kemampuan khusus, mereka harus benar-benar memahami
kultur dan budaya setempat, lebih bagus lagi bila berasal dari daerah
setempat. Jangan sampai polisi hanya sebagai pemadam kebakaran, hanya
mengirim Dalmas dan Brimob setelah terjadi konflik," kata dia.

Kata dia, Fungsi intelkam, dan pembinanan Polmas harus dikedepankan
mulai dari satuan Polsek, sehingga semua potensi gesekan sosial bisa
diantisipasi untuk kemudian dicegah terjadinya konflik horisontal.

Politikus asal Kalimantan ini juga berharap agar Muspida, Kementerian
Agama Sampang dan MUI agar aktif ikut meredam terjadinya konflik
horizontal. Di samping itu kata dia, tokoh agama setempat juga harus
dirangkul agar berperan aktif meminimalisir konflik masyarakat.
"Untuk menjaga stabilitas keamanan saya harap Muspida beserta jajaran
MUI dan Departemen Agama Sampang bisa bertindak aktif untuk meredam
persoalan ini. Sudah cukup korban jiwa yang jatuh, jangan sampai lagi
menambah korban. Para tokoh masyarakat juga memegang peran penting
untuk menjaga kondisi keamanan, karenanya mereka harus dirangkul dalam
penanganan konflik ini," ucapnya.

Read More

Kerusuhan Sampang Seharusnya Bisa Dicegah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kerusuhan di dusun Nangkernang, Sampang,
Madura seharusnya sudah bisa diantisipasi aparat keamanan, terutama
polisi, kata anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsy, Ahad
(27/8).

"Konflik yang terjadi di Sampang bukan pertama kalinya untuk daerah
Madura. Seharusnya ada atensi khusus sehingga mampu diantisipasi,"
kata Aboe Bakar. Bila perlu, kata dia, pejabat Kepolisian yang
ditugaskan di daerah rentan konflik seperti Sampang harus memiliki
kemampuan khusus.

"Mereka harus benar-benar memahami kultur dan budaya setempat, lebih
bagus lagi bila berasal dari daerah setempat. Jangan sampai polisi
hanya sebagai pemadam kebakaran, hanya mengirim Pengendalian Massa dan
Brimob setelah terjadi konflik," kata politisi PKS ini.

Selain itu, fungsi Intelkam dan pembinanan Polmas harus dikedepankan
mulai dari Polsek sehingga semua potensi gesekan sosial bisa dicegah.

"Polda Jawa Timur harus segera turun tangan untuk meredam persoalan
ini," kata dia, selain juga meminta turun Muspida Madura, MUI Madura
dan Dinas Kementerian Agama mengatasi persoalan.

"Sudah cukup korban jiwa yang jatuh, jangan sampai lagi menambah
korban. Para tokoh masyarakat juga memegang peran penting untuk
menjaga kondisi keamanan. Karenanya mereka harus dirangkul dalam
penanganan konflik ini," pungkas dia.

Read More

Jika Djoko Tak Kooperatif, Polri Bakal Makin Terpuruk

Tersangka Inspektur Jenderal Djoko Susilo diminta kooperatif dalam
proses penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi terkait perkara
dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas Polri yang menjeratnya. Jika
tidak, maka nama baik Polri bisa semakin terpuruk.

"Jangan sampai di mata publik ada kesan diskriminatif. Gara-gara DS
tak mau diperiksa KPK, petinggi polisi terkesan tak tersentuh di
hadapan hukum," kata anggota Komisi III DPR, Didi Irawadi Syamsuddin,
Jumat (24/8/2012).

Didi mengatakan, Djoko jangan sampai menodai niat baik yang pernah
disampaikan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo bahwa Polri
mendukung sepenuhnya langkah KPK. Sebagai anggota kepolisian, Djoko
juga harus memberi teladan yang baik kepada masyarakat.

"Ini adalah kesempatan yang baik bagi DS untuk memberikan klarifikasi
hukum di hadapan KPK. Ikutilah proses hukum yang ada dengan sebaiknya.
Silahkan beberkan fakta dan bukti yang diperlukan," kata politisi
Partai Demokrat itu.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Aboe Bakar
Al Habsy, merasa yakin bahwa Djoko akan kooperatif dengan KPK. Sebagai
penegak hukum, kata dia, Djoko pasti sangat paham setiap proses hukum.

Untuk menyelesaikan polemik perebutan kewenangan penanganan perkara
dugaan korupsi proyek pengadaan simulator ujian surat izin mengemudi
(SIM) antara KPK dan Polri, Aboe Bakar mengatakan bahwa Komisi III DPR
akan memanggil kedua pihak dalam waktu dekat. "Kita ingin mendengar
duduk perkara dan pemahaman masing-masing pihak," ujarnya.

Sebelumnya, pengacara Djoko, Fredrich Yunadi, mengungkapkan bahwa
Djoko menolak diperiksa KPK. Menurut Fredrich, Djoko yang sudah
diperiksa di Bareskrim Polri tidak bisa lagi diperiksa KPK dalam kasus
yang sama.

Pengacara Djoko yang lain, Juniver Girsang, mengatakan, Djoko akan
kooperatif sepanjang proses hukum di KPK sesuai prosedur. Menurut tim
pengacara, penetapan Djoko sebagai tersangka tidak sesuai prosedur.
Alasannya, KPK tidak pernah memeriksa Djoko lebih dulu serta tidak ada
pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus kliennya.

KPK berencana memeriksa Djoko sebagai tersangka dalam waktu dekat.
Adapun mengenai waktu pemeriksaan masih dalam pembicaraan. Djoko
bersedia hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi di Bareskrim hari ini.

Read More

Salah Tangkap, Bukti Aparat tak Profesional

JAKARTA -- Kasus salah tangkap dan penganiayaan terhadap Mintoro yang
dilakukan oleh oknum Polres Kediri, Jawa Timur, sungguh
memerihatinkan. Kejadian ini menunjukkan aparat tidak profesional.

"Saya sangat prihatin ketika aparat kepolisian masih melakukan salah
tangkap dan penganiayaan yang terjadi di Polres Kediri. Ini
menunjukkan bahwa aparat di lapangan masih sulit untuk bertindak
profesional," kata Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsy, Kamis
(23/8).

Seperti diketahui, Mintoro, warga Dusun Pojok, Desa Selosari, yang
sehari-hari berprofesi sebagai penyembelih ayam, dihajar di rumahnya
oleh sejumlah polisi, Minggu (19/8). Mintoro menjadi korban salah
tangkap polisi yang mencari bandar narkoba bernama Keceng yang tak
lain adalah tetangga penyembelih ayam itu.

Aboebakar menyatakan sebenarnya sangat menghargai kinerja para polisi
yang masih gigih bertugas di malam takbiran mengejar bandar narkoba.
Menurutnya, ini
menunjukkan bahwa mereka sangat bersemangat dalam menjalankan tugas.

Namun, kata dia, penangkapan yang tidak prosedural dan berujung pada
penganiayaan sungguh sangat disayangkan. "Apalagi, yang dilakukan itu
membuat trauma korban, keluarga dan tetangga hingga hampir terjadi
kerusuhan," katanya.

Dijelaskan dia, menurut pasal 18 KUHAP penangkapan harus dilakukan
dengan menunjukkan surat perintah. Karenya, dia merasa heran dengan
kasus di Kediri ini.
"Masak korban sampai menyangka bahwa ia sedang dirampok karena aparat
berpakaian preman main gebuk dan todong senjata."

Dia mengingatkan bahwa semangat hari bhayangkara tahun ini adalah
memberikan layanan prima dan anti kekerasan. "Yang saya dengar
kejadiannya bukan cuman
salah tangkap, tetapi juga ada unsur penganiayaan, dimana korban
mengalami luka-luka bahkan dua giginya copot," ungkapnya.

Oleh karenanya, Aboebakar mengatakan, Propram perlu memeriksa delapan
petugas yang turun ke lapangan. Di sisi lain Kapolres Kediri harus
pula menjaga kondisi kamtibmas agar lingkungan di sekitar TKP
kondusif. "Soalnya saya dengar masyarakat sekitar masih emosi dengan
kejadian dini hari menjelang idul fitri tersebut," kata politisi PKS
itu. (boy/jpnn)

Read More

Di Bulan Suci Kok Malah Korupsi

Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi
diminta meninjau ulang setiap putusan yang diberikan oleh dua hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berinisial KM dan HK, yang ditangkap
oleh KPK hari ini. Putusan-putusan tersebut dikhawatirkan tidak
objektif.

"Ini kan bulan suci, waktunya orang beribadah dan mohon ampun. Lha ini
kok malah korupsi, apalagi pelakunya para hakim. Mereka katanya wakil
Tuhan di muka bumi ini"
-- Aboe Bakar Al Habsy

KPK bersama tim dari Mahkamah Agung menangkap kedua hakim itu setelah
upacara HUT ke-67 Kemerdekaan RI di halaman Pengadilan Negeri (PN)
Semarang, Jumat (17/8/2012) pagi. KM merupakan hakim Tipikor Semarang
dan HK dari Pengadilan Tipikor Pontianak. HK tengah cuti untuk
merayakan Lebaran di Semarang.

Ketua Kelompok Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Komisi III DPR Aboe
Bakar Al Habsy merasa heran mengapa praktik korupsi masih saja
dilakukan di bulan Ramadhan. "Ini kan bulan suci, waktunya orang
beribadah dan mohon ampun. Lha ini kok malah korupsi, apalagi
pelakunya para hakim. Mereka katanya wakil Tuhan di muka bumi ini,"
kata Aboe Bakar.

Aboe Bakar mengapresiasi kerja KPK yang kembali menangkap tangan
lantaran dapat membuat shock therapy. Ia juga mengapresiasi para
pegawai KPK yang tetap berkonsentrasi memburu koruptor di tengah
kesibukan mudik Lebaran. "Asalkan nanti mereka jangan dituntut ringan
saja. Mereka kan hakim, mereka mempermainkan keadilan. Itu sama saja
mempermainkan amanah Tuhan," ujar Aboe Bakar.

Read More

Tamatkan Ramadhan di Tanah Suci

INILAH.COM, Jakarta - Beragam cara orang mengekpresikan ibadah di bulan Ramadan. Sepuluh hari terakhir Ramadan menjadi puncak ibadah setahun sekali. Begitu juga dengan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar al-Habsy.

Sepuluh hari terakhir Ramadan diyakini umat Islam sebagai turunnya lailatul qadar (malam penentuan). Maka tak sedikit umat muslim memanfaatkan sepuluh hari terakhir Ramadan. Begitu juga dengan Aboe Bakar Al-Habsy yang memanfaatkan moment itu itu di Tanah Suci.

"Saya dan keluarga melaksanakan ibadah umrah pada sepuluh hari terakhir," kata Aboe melalui BlackBerry Messenger (BBM) kepada INILAH.COM, Jumat (10/8/2012).

Anggota Komisi Hukum DPR ini menuturkan selain karena waktunya yang istimewa, sepuluh hari terakhir Ramadan menjadi momentum berkumpulnya seluruh keluarga Aboe. "Semua anggota keluarga telah liburan," tutur Aboe.

Selama di Tanah Suci, Aboe menceritakan kegiatan yang kerap dilakukan berupa I'tikaf di Masjidil Haram. Politikus berdarah Arab ini meyakini selama sepuluh hari terakhir menjadi waktu mustajab untuk berdoa. "Apalagi dilaksanakan di tempat yang mustajab," cetus Aboe.

Pria yang kerap dipanggil "Habib" ini mengatakan selama di Tanah Suci, keluarga besarnya menjalankan tadarus, buka puasa serta sahur secara bersama-sama. "Hal yang jarang bisa dilakukan bila kami sedang di Jakarta, karena kesibukan masing-masing," cetus Aboe.

Selain menjadi ajang konsolidasi keluarga besarnya, Aboe juga menuturkan ibadah umroh selama Ramadan juga memperkuat persaudaraan sesama muslim. Banyaknya ummat Islam yang juga melaksanakan ibadah bersama di Masjidil Haram semakin memperkuat makna ukhuwah islamiyah.

"Meskipun berbeda negara, suku dan warna kulit. Hal ini menjadi pengalaman spiritual yang sangat luar biasa, semakin meneguhkan rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah," papar Aboe seraya menyebutkan ibadah umroh diakhiri dengan salat idul fitri di Madinah
Sent from my AXIS Worry Free BlackBerry® smartphone

Read More