Hari Kemerdekaan yang dirayakan hari ini menjadi momentum yang tepat untuk menunjukkan solidaritas pada Mesir yang kini sedang dilanda krisis politik.
Bagaimana tidak, saat Indonesia mengumumkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda masih mengakui Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Bahkan, saat itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak menganggap Indonesia. Delegasi Indonesia pun belum bisa masuk ke Sidang Umum PBB karena syarat Indonesia sebagai negara masih kurang, yaitu belum diakui oleh negara lain.
"Dan Mesir adalah negara yang pertama kali secara de jure mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946. Sejak itulah negara Timur Tengah, bahkan India, mengikuti jejak Mesir yang memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsy, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu, 17/8).
"Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini juga disumbang oleh jasa rakyat Mesir," sambung Aboe Bakar.
Pengakuan Kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah Mesir, lanjutnya, adalah berkat demo besar-besaran yang diorganisir oleh Ikhwanul Muslimin melalui Panitia Pembela Indonesia yang dipimpin oleh Hasan Al Bana. Tak hanya itu, saat Aceh di terjang tsunami pada tahun 2004 Ikhwanul Muslimin di Mesir langsung mengutus Mursi untuk menjadi relawan dan memberikan bantuan ke bumi serambi Mekkah.
"Lantas apakah hari ini kita akan berdiam saat ribuan rakyat Mesir dibantai oleh Junta Militer. Presiden harus memberikan statemen yang tegas soal Mesir mewakili rakyat Indonesia, karena kita berhutang budi pada penduduk mesir," tegas Aboe Bakar.
Masih kata Aboe Bakar, anggota Ikhwan di Mesir juga telah memprotes serangan sekutu saat agresi kedua ke Surabaya, dan bahkan men-sweeping kapal Belanda yang melewati terusan Suez. Karena itu, harus ada tindakan nyata dari SBY dan Indonesia harus segera menarik Duta Besar kita di Kairo sebagai bentuk protes atas kekejaman rejim militer disana.
Indonesia juga, lanjutnya, harus segera mendesak adanya sidang istimewa PBB untuk menyikapi krisis mesir. Indonesia pun harus meminta PBB dan dunia internasional mendesak junta militer Mesir menghentikan kudeta serta membebaskan dan mengembalikan legitimasi Presiden Morsy.
"Indonesia juga harus mendesak agar Jendral As Sisi diseret ke Mahkamah Internasional karena telah melakukan pelanggaran HAM berat dengan melakukan Genosida di Mesir," demikian Aboe Bakar. [ysa]
Bagaimana tidak, saat Indonesia mengumumkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda masih mengakui Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Bahkan, saat itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak menganggap Indonesia. Delegasi Indonesia pun belum bisa masuk ke Sidang Umum PBB karena syarat Indonesia sebagai negara masih kurang, yaitu belum diakui oleh negara lain.
"Dan Mesir adalah negara yang pertama kali secara de jure mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946. Sejak itulah negara Timur Tengah, bahkan India, mengikuti jejak Mesir yang memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsy, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu, 17/8).
"Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini juga disumbang oleh jasa rakyat Mesir," sambung Aboe Bakar.
Pengakuan Kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah Mesir, lanjutnya, adalah berkat demo besar-besaran yang diorganisir oleh Ikhwanul Muslimin melalui Panitia Pembela Indonesia yang dipimpin oleh Hasan Al Bana. Tak hanya itu, saat Aceh di terjang tsunami pada tahun 2004 Ikhwanul Muslimin di Mesir langsung mengutus Mursi untuk menjadi relawan dan memberikan bantuan ke bumi serambi Mekkah.
"Lantas apakah hari ini kita akan berdiam saat ribuan rakyat Mesir dibantai oleh Junta Militer. Presiden harus memberikan statemen yang tegas soal Mesir mewakili rakyat Indonesia, karena kita berhutang budi pada penduduk mesir," tegas Aboe Bakar.
Masih kata Aboe Bakar, anggota Ikhwan di Mesir juga telah memprotes serangan sekutu saat agresi kedua ke Surabaya, dan bahkan men-sweeping kapal Belanda yang melewati terusan Suez. Karena itu, harus ada tindakan nyata dari SBY dan Indonesia harus segera menarik Duta Besar kita di Kairo sebagai bentuk protes atas kekejaman rejim militer disana.
Indonesia juga, lanjutnya, harus segera mendesak adanya sidang istimewa PBB untuk menyikapi krisis mesir. Indonesia pun harus meminta PBB dan dunia internasional mendesak junta militer Mesir menghentikan kudeta serta membebaskan dan mengembalikan legitimasi Presiden Morsy.
"Indonesia juga harus mendesak agar Jendral As Sisi diseret ke Mahkamah Internasional karena telah melakukan pelanggaran HAM berat dengan melakukan Genosida di Mesir," demikian Aboe Bakar. [ysa]
0 komentar:
Posting Komentar