DPR Minta Polri Tak Takut Tangkap Anak Jenderal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsy meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus pemukulan wartawan yang dilakukan oleh murid SMU 6. DPR, katanya, akan menanyakan langsung kejadian ini kepada Kapolri dalam rapat dengar pendapat (RDP) nanti.

"Polrii harus usut tuntas pelaku pengeroyokan kepada para wartawan dan awak media. Kejadian ini sebagai bentuk pemberangusan kebebasan pers. Dan secara pribadi, saya turut bersimpati kepada saudara Yudistiro Pranoto, pewarta foto Sindo, yang menjadi korban pengeroyokan di SMA 6 Blok M," kata Aboebakar kepada wartawan, Senin (19/09/2011).

Polri, katanya menegaskan lagi, meminta agar mengusut kasus ini secara profesional. Jangan takut, imbuh Aboebakar, bila pelakunya anak jendral.

"Saya kira ini bukan kali pertama pencatutan anak jendral sehingga bebad melakukan pengeroyokan. Dan sudah pasti, publik menunggu penjelasan polri atas kasus ini.
Bila memang benar yang melakukan pengeroyokan anak polisi, entah jendral ataupun pamen, saya kira hal ini perlu mendapatkan perhatian serius," tegasnya.

"Saya akan mencoba mempertanyakan soal tawuran yang tidak pernah usai ini nanti ke Kapolri,apa kendalanya terkait penanganan kasus ini," ujarnya lagi.

Read More

Busyro Tak Perlu Fit and Proper Test Sebagai Capim KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak akan ikut berpolemik terkait polemik haruskah Ketua KPK, Busyro Muqodas mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon anggota KPK. PKS menyatakan mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengeluarkan keputusan, jabatan Busyro Muqodas diperpanjang.

"Untuk masalah jabatan Pak Busyro saya kira sudah jelas, MK sudah mengeluarkan putusan mengenai tafsir UU KPK yang berkaitan dengan masa jabatan beliau. Maka sudah benar, bila presiden mengeluarkan Kepres tentang masa perpanjangan Pak Busyro. Oleh karenanya PKS tidak menemukan alasan dan dasar hukum untuk meminta pak Busyro mengikuti fit and proper test," kata politisi PKS yang tak lain anggota Komisi III DPR -komisi yang membidangi masalah hukum dan HAM- Aboebakar Alhabsy, Minggu (18/09/2011).

Sebelumnya, terjadi tarik menarik terkait rencana Komisi III DPR yang akan melakukan fit and profertest terhadap para calon komisioner KPK. PDI-P dan Golkar menginginkan, Busyro ikut menjalani uji kelayakan dan kepatutan sesuai syarat dalam UU KPK, pansel menyerahkan sepuluh nama calon ke DPR. Namun, Pansel KPK, hanya mengirimkan delapan nama.

Read More

Politisi PKS: Semoga KPK Tidak Keblinger

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembentukan tim Analisis dan Advokasi Pemberantasan Korupsi yang Jumat (16/9/2011) kemarin dideklarasikan menuai pro dan kontra. Satu diantara yang kontra adalah politisi PKS, Aboebakar Alhabsy.

"Saya tidak paham, buat apa tim semacam ini. KPK itu lembaga superbody, banyak privilege yang dimiliki, lantas buat apa dibentuk tim advokasi," kecam Aboebakar yang tak lain anggota Komisi III DPR, mitra kerja KPK, Minggu (18/9/2011).

Aboebakar menegaskan, pembentukan Tim ini mempunyai agenda lain dengan cara penggalangan-penggalangan opini, terkait kritik publik terhadap kinerja KPK dalam menangani suatu kasus korupsi.

Bahwa seolah-olah KPK sedang dilemahkan, dizholimi atau mau dibubarkan, dan cara ini bisa berakibat pada munculnya wacana yang tidak sehat. Tentunya tidak baik buat bangsa ini.

"Lebih baik, KPK fokus saja pada tugasnya. Bila ada pihak yang melemahkan, rakyat Indonesia pasti akan berdiri di belakang KPK," Aboebakar menegaskan.

"Oleh karena itu, saya kira terlalu berlebihan bila KPK merasa terancam hingga harus bentuk tim ad hoc untuk melakukan pembelaan. Dan semoga saja kita tidak keblinger dengan perkembangan wacana ini," tandasnya lagi.

Read More

Itikad Baik MA-KY bisa Selesaikan Konflik Keduanya

JAKARTA--MICOM: Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsy berpendapat penyelesaian konflik di antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) sangat tergantung itikad baik dari kedua lembaga.

Hal itu dikemukakan Aboebakar, menanggapi konflik antara MA sebagai lembaga kehakiman tertinggi dan KY sebagai lembaga pengawas hakim, dalam kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar di Jakarta, Senin (19/9).

"Keberadaan KY seharusnya tidak dianggap lawan oleh MA, dan sebaliknya, KY juga tidak boleh melihat MA sebagai sebuah objek. Dua lembaga ini harus bahu-membahu membersihkan peradilan Indonesia. Bila mereka masih berkonflik, rakyat pasti akan meragukan komitmen mereka dalam menyelenggarakan peradilan yang bersih dan bermartabat," ujarnya.

Ia mengingatkan keberadaan KY merupakan amanat konstitusi yang bertujuan menjaga moral, kehormatan dan martabat para hakim.

"Semua tidak dapat mengingkari bahwa keberadaan KY ini disebabkan karena turunnya kualitas perilaku para wakil Tuhan ketika menggelar persidangan," kata Aboebakar. (Wta/OL-10)

Read More

PKS “Tolak Tim Analisis dan Advokasi Pemberantasan korupsi”

Jakarta-JP : Pembentukan tim Analasis dan Advokasi Pemberantasan Korupsi yang didekalrasikan menuai pro dan kontra dari publik tidak terkecuali politisi senayan.

“Anggota Komisi III DPR-RI Aboe Bakar, Saya tidak paham, buat apa tim semacam ini. KPK itu lembaga superbody, banyak privilege yang dimiliki, lantas buat apa dibentuk tim advokasi?” Minggu (18/9)

Politisi PKS ini justru menilai bahwa pembentukan Tim ini mempunyai agenda lain dengan cara penggalangan penggalangan opini.

“Bahwa seolah-olah KPK sedang dilemahkan, dizholimi atau mau dibubarkan dan cara ini bisa berakibat pada munculnya wacana yang tidak sehat, tentunya tidak baik buat bangsa ini” pikir Aboe.

Sebaiknya, menurut politisi Wakil Kalimantan Selatan ini, KPK tetap fokus pada tugasnya. Bila ada pihak yang melemahkan, rakyat indonesia pasti akan berdiri dibelakang KPK

“Makanya Saya kira terlalu berlebihan bila KPK merasa terancam hingga harus bentuk tim adhoc untuk melakukan pembelaan. Semoga saja kita tidak keblinger dengan perkembangan wacana ini” ujarnya.

Read More

Bikin Tim Advokasi, KPK Lebay!

RMOL. Pembentukan Tim Analisis dan Advokasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriatono Sutarto dinilai sangat mubadzir.

"KPK itu lembaga superbody, banyak keistimewaan yang dimiliki. Lantas buat apa dibentuk tim advokasi," kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Al Habsyi kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu, 18/9).

Aboe menilai pembentukan tim ini sekedar untuk menggalang opini semata. Yaitu seakan-akan KPK sedang dilemahkan, didzalimi, dan atau mau dibubarkan.

"Pembentukan tim ini bisa berakibat pada munculnya wacana yang tidak sehat dan tidak baik buat bangsa," tegas Aboe.

Aboe pun meminta KPK tetap fokus pada kinerja untuk membongkar semua kasus korupsi. KPK tidak perlu takut menggasak para koruptor sebab rakyat pasti akan membela.

"Saya kira terlalu berlebihan atau lebay bila KPK merasa terancam hingga harus bentuk tim ini untuk melakukan pembelaan. Semoga saja kita tidak keblinger dengan perkembangan wacana ini," demikian Aboe. [ysa]

Read More

PKS Semakin Yakin Ada Rekayasa Kasus Antasari

Posted : Rabu, 14 September 2011

RMOL. Kuatnya dugaan rekayasa dalam perkara mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, cukup beralasan karena majelis hakim banyak mengabaikan kepatutan dalam prosedur beracara, misalkan mengabaikan keterangan saksi ahli IT dan forensik, tidak membuktikan dengan patut bukti sms, tidak menghadirkan baju dan celana korban, hingga dinilai terlalu aktif ketika memeriksa Rani.

Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR, Aboebakar Al Habsyi kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, beberapa saat lalu (Rabu 14/9).

"Karenanya sekarang sedang ditelanjangi para pakar melalui media, sepertinya media telah menjadi peradilan yang digemari publik," terangnya.

Politisi PKS ini menilai, persoalan semakin menarik publik ketika Mahkamah Agung menolak putusan Komisi Yudisial atas majelis hakim yang dinilai melanggar kode etik dan perilaku hakim.

"Publik semakin bertanya, kenapa kasus ini sepertinya dengan sengaja ditutup dari berbagai sisi. Hal ini semakin memperkuat asumsi adanya rekayasa atas kasus Antasari," jelasnya.

Untuk itu, pria yang akrab disapa Habib ini mengatakan, perlu ada kesadaran hukum bersama termasuk dari MA untuk menghormati konstitusi yang berlaku. Sehingga, KY tidak perlu membawa persoalan itu kepada MK.

"Sementara itu, untuk menjawab kegamangan publik dalam Sidang PK harus dihadirkan ahli IT dan forensik. Bahkan, pembentukan MKH layak untuk dipertimbangkan untuk memeriksa hakim yang menangani perkara Antasari," kata Aboebakar Al Habsyi.[ald]

Read More