PKS Baca Sinyalemen Penguapan Kasus Century

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR mempertanyakan sikap Fraksi Demokrat yang meminta pengunduran satu hari rapat paripurna untuk memutuskan, apakah Tim pengawas (Timwas) DPR kasus Bank Century diperpanjang atau tidak. PKS menduga, permintaan itu karena takut keputusan paripurna nanti berbeda yang diharapkan oleh Demokrat.

"Saya juga heran, kenapa cuma persoalan perpanjangan Timwas kasus Bank Century saja perlu ditunda. Kalau memang punya komitmen dengan pemberantasan korupsi ya seharusnya dipercepat, biar lekas kelar skandal ini," kata Ketua DPP PKS Bidang Advokasi dan HAM, Aboebakar Alhabsy, Kamis (15/12/2011).

Aboebakar tak memungkiri, persoalan Century semakin memanas. Selain banyak yang mendorong kinerja timwas diperpanjang, banyak beberapa fraksi yang kemudian menginginkan agar kasus ini diselesaikan dengan menggunakan hak DPR, hak menyatakan pendapat.

"Kalau tidak salah atau memang merasa tidak terlibat, seharusnya tidak perlu risau lah. Besok adalah paripurna terakhir, saya takut ada skenario mengakhirkan pembahasan agar persoalan ini tidak terselesaikan. Kalo besok deadlock, maka posisi timwas akan skakmat, padahal audit BPK belum kelar. Tak dapat dipungkiri memang ada yang berkeinginan agar pembahasan Century menguap di jalan," Aboe mengingatkan.

Ia juga berharap agar penyelesaian kasus tersebut tak berlarut-larut.

"Saya berharap kasus ini segera kelar, biar energi kita tidak tekuras habis hanya memikirkan skandal Century ini," tegas Aboe.

Read More

Hari Ini Nasib Timwas Century Ditentukan

INILAH.COM, Jakarta - Hari jumat (16/12/2011) ini DPR kembali melakukan sidang Paripurna untuk penutupan masa sidang. Dalam rapat Paripurna ini ada beberapa agenda yang akan dibahas salah satunya tentang masa kerja Timwas Century yang pembahasannya sempat tertunda pada kamis (15/12/2011) kemarin.

Dalam keputusan sidang Paripurna Kamis kemarin, DPR menyepakati untuk membahas masa kerja Timwas Century yang akan berakhir pada Desember 2011 ini.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang sempat memimpin rapat Paripurna kemarin menyatakan akan membahas secara menyeluruh mengenai masa kerja Timwas Century.

"Fraksi Demokrat meminta izin agar pembahasan ditunda tanggal 16 Desember karena ada acara silaturahmi partai yang harus dihadiri," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

Meski belum dibahas kelanjutannya Timwas Century banyak menjadi pro dan kontra dibeberapa fraksi, salah satunya Fraksi Partai Demokrat. Menurut Demokrat, Timwas Century tidak perlu lagi dilanjutkan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang dari DPR atas proses hukum kasus bank Century yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan dengan tegas, Wakil Ketua Dewan Pembina yang sekaligus Ketua DPR Marzuki Alie dengan terang-terangan meminta agar Timwas Century ini dihentikan.

"Sebaiknya kalau menurut saya distop saja. Kan kita serahkan kepada penegak hukum. Kita serahkan pengawasan kepada Komisi III DPR atau Komisi terkait lainnya," ujar Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Kamis (15/12/2011).

Sementara itu keputusan penundaan pembahasan Timwas pada sidang Paripurna kemarin mendapat kritikan dari Anggota Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsy. Menurutnya jika memang DPR memiliki komitmen dalam penyelesaian kasus Bank Century, penentuan nasib Timwas Century tidak perlu ditunda sampai masa sidang berikutnya.

"Saya juga heran, kenapa cuman persoalan perpanjangan timwas saja perlu ditunda. Kalau memang penya komitmen dengan pemberantasan korupsi ya seharusnya dipercepat, biar lekas kelar skandal ini," ujar Aboe Bakar.

Bahkan dia menduga dengan penundaan pembahasan tersebut akan terjadi skenario khusus untuk penghentian Timwas Century.

"Saya takut ada skenario mengakhirkan pembahasan agar persoalan ini tidak terselesaikan. Kalau deadlock, maka posisi timwas akan skakmat, padahal audit BPK belum kelar," pungkasnya.

Read More

PKS: Miranda Goeltom Harus Dikonfrontir dengan Nunun

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak KPK memberikan kesempatan kepada Nunun Nurbaetie untuk memberikan kesaksian. Selanjutnya, Miranda Goeltom dikonfrontir dengan Nunun.

"KPK sebaiknya membiarkan Nunun lebih leluasa untuk memberikan kesaksian. Kita dorong agar penuh semangat," ujar anggota Komisi III DPR dari PKS, Aboe Bakar, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/12/2011).

Menurutnya, saat ini KPK perlu menjaga psikologis Nunun. Sehingga Nunun mau membuka semua hal yang diketahuinya.

"Agar dia mau membuka semuanya," tuturnya.

Selanjutnya KPK tinggal mengkonfrontir dengan pihak-pihak yang dirasa perlu dipanggil, seperti Miranda Goeltom.

"Saya merasa berkepentingan segera KPK memeriksa Miranda Goeltom. Kalau perlu dihadapkan dengan Nunun," usulnya.

Read More

Suami Nunun Mangkir Dari Sidang DPR

Jakarta, PelitaOnline - Adang Daradjatun, suami tersangka kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI), Nunun Nurbaeti Daradjatun mangkir saat Komisi III menggelar rapat kerja dengan Jaksa Agung Basrie Arief dan jajarannya di Gedung DPR RI, Senin (12/12).

Ketidakhadiran Adang diakui langsung oleh koleganya sesama anggota komisi hukum dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al Habsy.

Menurut Aboe, Adang tidak hadir disebabkan tengah membuat opini pasca tertangkapnya Nunun oleh Interpol di Thailand, Rabu lalu.

"Pak Adang hari ini tidak datang ke Komisi III. Dia SMS saya dan mengatakan sedang membentuk opini," kata Aboe sebelum rapat kerja dengan Jaksa Agung Basrie Arief dan jajarannya. Adang kata Aboe sempat berpesan agar menyerahkan kasus istrinya kepada penegak hukum.

Seperti diketahui, Adang yang merupakan mantan Wakapolri itu hanya kali ini saja tampil ke publik sejak istrinya buron sekitar setahun lalu. Selama ini, ia kerap kali tak memberikan komentar sedikit pun, bahkan saat disoal mengenai keberadaan istrinya.

Read More

Adang Persilakan Nunun Diproses Hukum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tertangkapnya Nunun Nurbaetie oleh KPK, diapresiasi positif oleh kalangan DPR. Anggota Komisi Hukum DPR dari FPKS, Aboe Bakar Alhabsy menganggap penangkapan ini sebagai kado yang diberikan oleh pimpinan KPK.

“Saya apresiasi positif, ini seperti kado perpisahan di akhir jabatan mereka. Namun, sebaiknya jangan dianggurin, jangan sampai terulang seperti Nazar, pengejarannya sangat sulit, namun setelah tertangkap hanya dianggurin saja," ungkap Aboebakar, Senin (12/12/2011).

Ia menandaskan, PKS tidak punya kepentingan atas perkara ini. Malahan, PKS mendorong agar dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya dan partai tidak ada hubungannya dengan perkara ini, hanya kebetulan Nunun adalah isteri Adang Daradjatun.

"Pak Adang pun sejak awal menegaskan bahwa beliau taat hukum dan mempersilahkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, saya rasa itu sudah sangat jelas," kata Aboebakar.

“Saya berharap kasus ini bisa diusut dengan tuntas, kita berharap pada proses pengadilan akan terungkap benar tidaknya keterangan Ari Malangyudo. Selama ini KPK telah memenjarakan para penerima suap, namun siapakah pemberi suapnya hingga kini masih misteri” lanjut Aboe.

Selain itu, Aboe berharap KPK membongkar siapa kekuatan dibalik pelarian Nunun, supaya kasus ini bisa jelas. “Sekarang sudah tertangkap, saya harap pak Busyro membongkar juga siapa kekuatan dibalik bu Nunun ini. Jangan hanya melempar bola panas saja, sebaiknya juga diungkap siapa yang dimaksud membekingi oleh Pak Busryo tersebut," demikian Aboebakar.

Read More

PKS: Nunun kado indah dari KPK

JAKARTA - Tertangkapnya Nunun Nurbaeti diapresiasi positif oleh kalangan DPR. Termasuk oleh anggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsyie.

Ia menganggap penangkapan ini sebagai kado indah yang diberikan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya apresiasi positif. Ini seperti kado perpisahan diakhir jabatan pimpinan KPK Jilid II. Namun, sebaiknya Nunun jangan dianggurin, jangan sampai terulang seperti Nazar, pengejarannya sangat sulit, namun setelah tertangkap hanya dianggurin saja," ungkap Aboe tadi malam.

Ketika ditanya soal sikap PKS terhadap persoalan ini, Aboe menegaskan bahwa PKS tidak punya kepentingan atas perkara ini. "Kita mendorong agar dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya. Kita tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Kebetulan saja Ibu Nunun adalah isteri dari kolega saya. Pak Adang pun sejak awal menegaskan bahwa beliau taat hukum dan mempersilahkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Saya rasa itu sudah sangat jelas," papar legislator dari PKS tersebut.

Aboe juga berharap kasus ini bisa diusut dengan tuntas. "Kita berharap pada proses pengadilan akan terungkap benar tidaknya keterangan Ari Malangyudo. Selama ini KPK telah memenjarakan para penerima suap, namun siapakah pemberi suapnya hingga kini masih misteri," lanjut Aboe.

Read More

Politikus PKS: Boediono Tak Perlu Cemas

JAKARTA - Saat berpidato di depan forum JFCC, Wakil Presiden Boediono mengatakan, pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) idealnya dilakukan menggunakan tim independen. Wapres tidak menampik empat pimpinan KPK dipilih dengan campur tangan politik di parlemen.

“Tumben Wapres mengomentari persoalan KPK, memang agak janggal, apalagi disampaikan didepan para koresponden media asing yang bekerja di Indonesia, saya tidak menemukan urgensinya. Mungkin lebih pas kalau beliau membahas kebebasan pers atau perlindungan bagi pekerja media”, ungkap Kapoksi Komisi III Fraksi PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, Minggu (11/12/2011).

Apakah itu bentuk kegelisahan Wapres terhadap capim terpilih?

“Saya kira Abraham Cs. Memang memiliki integritas yang cukup dan memiliki semangat besar untuk membongkar kasus century. Namun kita tidak bisa berspekulasi bahwa ungkapan Pak Budiono ini sebagai suatu bentuk ketakutan. Sampai sekarang kan belum ada bukti yang mengarah ke beliau, jadi hemat saya tak perlu lah ada ketakutan seperti itu”, paparnya.

“Siapapun yang terpilih menjadi pimpinan KPK, saya rasa sudah melalui proses yang panjang, merekalah yang terbaik. Bila sekarang ada komitmen yang kuat dari pimpinan KPK baru untuk membongkar skandal kasus-kasus mega korupsi kita harus mengapresiasinya”, jelasnya.

Menurut Aboe sebaiknya tidak ada pretensi di depan, biarlah semuanya berjalan secara alamiah. “Saya kira kita perlu memberi kesempatan kepada Abraham dan kawan-kawan, mereka kan belum bekerja, waktulah yang akan membuktikan integritas mereka. Untuk kasus Century kita juga tak perlu berpretensi, bila memang tak terlibat siapapun pasti akan terhindar dari hukum, termasuk Pak Boediono," pungkasnya.

Read More

Kisah Asmara Angie Ditanggapi dengan Enteng

JAKARTA-Wakil Sekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh memilih bungkam daripada menanggapi pemberitaan tentang terungkapnya jalinan asmaranya dengan salah seorang penyidik KPK Kompol Brotoseno. Angelina kemarin tidak terlihat di kediamannya di kawasan Cilandak. Dia juga tak ada di ruang kerjanya di lantai 22 Gedung Nusantara I kompleks DPR/MPR/DPD di Senayan Satpam yang menjaga kompleks kediamannya mengatakan sudah beberapa hari ini tidak melihat janda mantan artis dan politikus Adjie Massaid itu. Sejumlah staf khusus anggota DPR juga mengatakan tidak melihat kehadiran dia di DPR sejak sepekan lalu. Sempat beredar kabar di dunia maya bahwa Angie tengah berada di sebuah hotel di Singapura. Namun, tidak ada yang bisa mengonfirmasi kebenarannya.

Nah, kemarin, melalui akun jejaring sosial Twitter, @sondakhangelina, Angie mengabarkan bahwa dirinya tengah menikmati hidup dengan berenang dan menyelam di Pulau Siladen, kawasan Taman Nasional Bunaken, Manado. “Swim and Dive Siladen Manado is Wow! so beautiful…,” katanya yang di-upload sekitar pukul 10.00. Seakan menjawab pemberitaan tentang dugaan korupsi kasus wisma atlet SEA Games dan hubungan asmaranya, mantan Putri Indonesia itu melanjutkan kalimatnya. “Aku nikmati saja irama kalian, que sera sera, whatever will be will be:) Allah selalu bersama orang-orang yang sabar.”

Namun, tak berselang lama dua kicauan tersebut dihapus. Menariknya, Angie dalam bio-nya di akun @sondakhangelina memasang status tentang rasa kangen kepada Adjie Massaid: desperately missing my hubby. Angie juga masih memasang foto ketika tengah berpelukan dengan Adjie dalam balutan baju pengantin. Pada pukul 11.15, Angelina mengirimkan serangkaian twit yang diberi tanda pagar #pelajaran. “Smuaujianhrsdihadapi& dilewati dgn kjrnihan hati& pikirn, keikhlasan, kekuatan doa+usaha agr lbh matang sbg makhluk Allah.”

Seperempat jam kemudian Angie menulis twit keduanya, “Bhwa derajat hub dgn ssama tdk ad yg bs menakar kcuali Allah & stp pribdi, shg sgt mustahil bila smua bs paham dgn psti akn hal tsb.” Kisah asmara ini telah mengundang banyak spekulasi publik. “Apapun alasannya, kisah asmara ini pasti akan mengundang spekulasi publik,” kata Anggota Komisi III DPR RI Aboebakar Al- Habsy, Sabtu (10/12), di Jakarta. Dia menegaskan, jika apa yang dikatakan Ketua KPK Busyro Muqaddas benar bahwa penyidik itu tidak menangani perkara Anggie, lantas pertanyaannya dari mana mereka berkenalan. “Apalagi hubungan mereka dikatakan telah berjalan dua bulan. Ini sejalan dengan lama waktu pemeriksaan Anggie di kasus Wisma Atlet,” kata Aboebakar.

Maka dari itu, Aboe berpandangan perlu dilakukan audit kinerja atas perkara Wisma Atlet. “Ada atau tidak hubungan pacar Anggie yang penyidik KPK dengan perkara Wisma Atlet. (Bagaimana pun) dia (pacar Angie) adalah orang dalam,” katanya. Ia menambahkan, kasus ini terlanjur mencuat, makanya publik harus diyakinkan bahwa penindakan kasus Wisma Atlet telah berjalan secara profesional. “Dan hal ini hanya dapat dilakukan dengan audit kinerja,” kata dia menegaskan. Lebih jauh dia berharap KPK baru, dapat mengerjakan audit kinerja itu.

“Apalagi audit kinerja adalah salah satu program yang pernah dipresentasikan pimpinan KPK pada waktu fit and proper test,” katanya. Sedangkan Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane, melihat hubungan Angelina Sondakh dengan penyidik KPK mencerminkan lembaga anti korupsi itu sering berhubungan dengan orang berperkara. “Kasus ini sebuah gambaran bahwa orang-orang KPK ternyata suka berhubungan dgn pihakpihak yang berperkara. Kita jadi ingat dengan apa yg diungkapkan Nazarudin (tersangka Wisma Atlet) bahwa dia berhubungan dengan sejumlah orang KPK,” kata pria yang juga Deklarator Pengawas KPK, kemarin.

Dijelaskan Neta, dengan adanya sejumlah pengakuan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazarudin tentang keterlibatan Anggelina alias Angie terakhir di persidangan, membuat hubungan asmara itu menjadi sebuah skandal yang paling spektakuler. “Ini harus dicermati pimpinan KPK maupun kelompok-kelompok masyarakat anti korupsi,” ujarnya. Ia memaparkan, untuk membuktikan tidak adanya pengkebirian terhadap KPK dengan adanya skandal asmara ini, sudah waktunya KPK memeriksa Anggie sebagai tersangka.

“Apalagi pengakuan Nazaruddin tentang keterlibatan Anggie sudah diungkapkan berulang-ulang,” katanya. Menurutnya, hubungan asmara antara wanita dan pria adalah hal yang wajar. Tapi, tegas dia, hubungan asmara antara wanita yang kasusnya tengah dilakukan penyelidikan oleh KPK dengan pria penyidik di lembaga anti korupsi itu, merupakan sebuah skandal yang spektakuler. “Apalagi ada Undang-undang yang melarang pihak KPK berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pihak-pihak berperkara,” katanya. Menurutnya, hubungan asmara ini bisa dinilai sebagai sebuah strategi melumpuhkan KPK. “Setidaknya untuk melokalisir penanganan kasus wisma atlet yang diduga melibatkan banyak pihak,” ungkap Neta. Karenanya, Neta mendesak perlu diusut secara serius, apa motif skandal ini sesungguhnya. “Dan dilakukan tindakan tegas terhadap orangorang yang terlibat,” kata dia.

Read More

Nunun Jangan Sampai Bernasib Seperti Nazar

Jakarta, PelitaOnline- ANGGOTA Komisi Hukum DPR RI, Aboe Bakar Al Habsyi menganggap penangkapan Nunun ini sebagai kado yang diberikan oleh pimpinan KPK. Untuk itu diharapkan jangan sampai disia-siakan seperti Nazaruddin.

“Jangan sampai terulang seperti Nazar, pengejarannya sangat sulit, namun setelah tertangkap hanya dianggurin saja”, ungkap Kapoksi Komisi III Fraksi PKS itu, Minggu (11/12).

Meski Nunun sebagai Istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun yang merupakan koleganya, Aboe menegaskan bahwa PKS tidak punya kepentingan apa-apa atas perkara ini.

Aboe berharap KPK dapat mengusut tuntas kasus Nunun. “Kami berharap pada proses pengadilan akan terungkap benar tidaknya keterangan Ari Malangyudo. Selama ini KPK telah memenjarakan para penerima suap, namun siapakah pemberi suapnya hingga kini masih misteri,” paparnya.

Selain itu, Aboe berharap KPK membongkar siapa kekuatan dibalik pelarian Nunun, supaya kasus ini bisa jelas. “Sekarang sudah tertangkap, saya harap Pak Busyro membongkar juga siapa kekuatan dibalik Bu Nunun ini. Jangan hanya melempar bola panas saja, sebaiknya juga diungkap siapa yang dimaksud membekingi oleh Pak Busryo tersebut," pungkasnya.

Read More

Adang Darajatun Persilakan Nunun Diproses Hukum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tertangkapnya Nunun Nurbaetie oleh KPK, diapresiasi positif oleh kalangan DPR. Anggota Komisi Hukum DPR dari FPKS, Aboe Bakar Alhabsy menganggap penangkapan ini sebagai kado yang diberikan oleh pimpinan KPK.

“Saya apresiasi positif, ini seperti kado perpisahan di akhir jabatan mereka. Namun, sebaiknya jangan dianggurin, jangan sampai terulang seperti Nazar, pengejarannya sangat sulit, namun setelah tertangkap hanya dianggurin saja," ungkap Aboebakar, Senin (12/12/2011).

Ia menandaskan, PKS tidak punya kepentingan atas perkara ini. Malahan, PKS mendorong agar dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya dan partai tidak ada hubungannya dengan perkara ini, hanya kebetulan Nunun adalah isteri Adang Daradjatun.

"Pak Adang pun sejak awal menegaskan bahwa beliau taat hukum dan mempersilahkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, saya rasa itu sudah sangat jelas," kata Aboebakar.

“Saya berharap kasus ini bisa diusut dengan tuntas, kita berharap pada proses pengadilan akan terungkap benar tidaknya keterangan Ari Malangyudo. Selama ini KPK telah memenjarakan para penerima suap, namun siapakah pemberi suapnya hingga kini masih misteri” lanjut Aboe.

Selain itu, Aboe berharap KPK membongkar siapa kekuatan dibalik pelarian Nunun, supaya kasus ini bisa jelas. “Sekarang sudah tertangkap, saya harap pak Busyro membongkar juga siapa kekuatan dibalik bu Nunun ini. Jangan hanya melempar bola panas saja, sebaiknya juga diungkap siapa yang dimaksud membekingi oleh Pak Busryo tersebut," demikian Aboebakar. (tribunnews/yat)

Read More

Aboebakar Alhabsy: Yang tak Terlibat Pasti terhindar, Termasuk Pak Boediono

BANGKAPOS.COM, YOGYAKARTA - Saat berpidato di depan forum JFCC kemarin Wakil Presiden Boediono mengatakan, idealnya pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat lebih independen.

Wapres kemudian mengungkap, tak menolak bahwa empat pimpinan KPK 2011-2015 yang terpilih saat ini tak terlepas dari proses politik di Parlemen.

Ungkapan Wapres kemudian ditanggapi oleh anggota Komisi III DPR --membidangi masalah hukum dan HAM, Aboebakar Alhabsy, Sabtu (10/12/2011).

“Tumben, Wapres berkomentar persoalan KPK. Agak janggal apalagi disampaikan didepan para koresponden media asing yang bekerja di Indonesia. Saya tidak temukan urgensinya. Lebih pas kalau beliau membahas kebebasan pers atau perlindungan bagi pekerja media”, ungkap Aboe.

Aboe tak menjawab pasti, apakah kegalauan Wapres Boediono ini didasari atas empat figur pimpinan KPK yang sudah resmi terpilih oleh DPR, dalam hal ini Komisi III.

Aboe hanya menegaskan, terpilihnya Abraham Cs, tak lain didasatri atas integritas dan dianggap cukup memiliki semangat besar membongkar kasus century.

"Kita tidak bisa berspekulasi ungkapan pak Boediono ini apakah bentuk ketakutan atau tidak. Hemat saya, tak perlu lah ada ketakutan seperti itu. Pimpinan KPK terpilih, sudah melalui proses panjang, dan merekalah yang terbaik," Abobakar menandaskan.

Kalaupun saat ini ada komitmen Abraham Samad cs untuk membuka kasus-kasus besar, patut diapresiasi. Dan ada baiknya, pengungkapan kasus besar ini, dilakukan secara alamiah.

"Berilah kesempatan kepada Abraham Samad dan para pimpinan KPK lainnya. Biarkan mereka menunjukkan kinerjanya dengan baik. Untuk kasus Century, tak perlu berpretensi. Yang tak terlibat pasti terhindar, termasuk pak Boediono," ujarnya.

Read More

PKS to Evaluate Depok Mayor After Corruption Survey Released

The religious-based Prosperous Justice Party says it will evaluate the performance of controversial Depok mayor Nur Mahmudi Ismail after the Corruption Eradication Commission ranked the city on the outskirts of Jakarta as Indonesia’s second most corrupt.

The damning integrity rankings place the city just behind Metro in Lampung out of the 60 cities surveyed as part of the antigraft agency’s integrity survey.

Legislator Aboe Bakar Al Habsyi, a senior member of the conservative party, known as the PKS, told the Jakarta Globe on Wednesday that the information would be used to evaluate the performance of all party members.

“The survey provides constructive criticism for the PKS even though we still need to check whether the data is trustworthy or not.”

The KPK conducts the integrity survey each year to measure the level of corruption in public institutions. It was conducted among 15,540 respondents who interact with 89 different institutions in different categories.

Bekasi scored just 3.5. At the other end of the scale, the administration of Dumai, Riau, ranked highest with an integrity score of 7.77. The government of Bukit Tinggi was ranked a close second with an integrity score of 7.67.

Nur Mahmudi was elected to a second term in office in controversial circumstances earlier this year.

He has previously been criticized for failing to achieve anything major during his time in office and has adopted a hard-line against religious minorities, including the Ahmadiyah.

Read More

Lucu, Busyro Mantan Ketua KPK Mendadak Sembuh Setelah Di Undang Partai Demokrat, Ada Apa Ini?

Suaranews - tak munculnya mantan Ketua KPK, Busyro Muqqodas dalam rapat paripurna pada Selasa, (6/12) mendatangkan pertanyaan. Terlebih lagi, agenda rapat paripurna tersebut guna mengesahkan para pimpinan KPK yang baru. Anggota Komisi III DPR asal Fraksi PKS, Aboebakar Alhabsyi menyesalkan absennya Busyro.

"Saya kecewa mengapa kemarin beliau (Busyro) tak hadir. Ini kan acara penting. Semoga saja bukan wujud kekecewaan beliau lantaran tak terpilih lagi menjabat sebagai Ketua KPK," ujarnya terhadap Republika, Rabu (7/12).

Kekecewaannya menjadi lebih besar saat sore harinya, Busyro malah menggelar pertemuan tertutup beserta Partai Demokrat. "Ada apa dengan Pak Busryo, saya menjadi bingung, diundang DPR secara resmi justru tak hadir dengan alasan sakit, lha kok diundang Demokrat justru hadir," jelasnya mempersoalkan.

Keadaan ini pula makin membuatnya bertanya-tanya lantaran dalam rapat tertutup tersebut, Busyro bahkan mau bertemu dengan Angelina Sondakh. Terlebih lagi, jika menilik peristiwa sebelumnya, Busyro sempat menolak hadir ketika diundang bertemu dengan Badan Anggaran (Banggar). Alasannya kala itu, dirinya enggan bertemu dengan pihak yang berperkara dengan KPK meskipun pertemuan dilakukan secara terbuka.

"Nah sekarang, dalam pertemuan tertutup kok mau ya, ada apa sebenarnya dengan Pak Busryo," katanya bingung.

Dengan peristiwa ini, politisi PKS ini mengharapkan tidak akan menjadi kerikil yang dapat menyandung pergerakan KPK dengan pimpinan yang baru. Aboe juga mengharapkan pimpinan KPK yang sekarang bisa langsung bekerja dan merealisasikan janji yang telah diumbar di DPR.

Selain itu, ia mengharapkan agar audit kinerja KPK juga tetap dilaksanakan. "Dengan begitu, akan ketahuan independensi dalam proses hukum telah dilakukan atau tidak," katanya menegaskan.

Read More

Soal Hak Menyatakan Pendapat, PKS Tunggu Audit Century

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum akan ikut dalam pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menjadi penyelesaian politik terkait penuntasan kasus skandal bailout Bank Century.

PKS masih akan menunggu hasil akhir terkait audit forensik yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit yang dilakukan menurut salah satu pimpinan Timwas Century DPR, Taufik Kurniawan, sudah 80 persen dilakukan BPK.

"Kasus Century masih dalam proses, Timwas masih menunggu hasil audit BPK yang dijanjikan akan selesai pada 23 Desember ini," kata Ketua DPP PKS Bidang Hukum dan Advokasi, Aboebakar Alhabsy, Kamis (08/12/2011).

PKS mengikuti proses sesuai dengan aturan main yang berlaku sampai masa kerja Timwas berakhir. PKS menunggu proses perpanjangan kinerja Timwas Century DPR, sebagaimana aturan dalam pasal 99 Tatib DPR, Timwas Century dibentuk dan dikelola oleh pimpinan.

"Kita berharap pimpinan segera memperpanjang masa kerja timwas. Sehingga nanti bisa kita lihat hasil audit dari BPK, dari situlah baru bisa kita simpulkan langkah selanjutnya," ujarnya.

Sementara politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menambahkan, penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) DPR atas dugaan keterlibatan Wakil Presiden Boediono dalam skandal Bank Century akan membebaskan pemerintahan SBY dari sandera politik dan hukum.

Read More

Moratorium Remisi Dikhawatirkan Disalahgunakan Penguasa

JAKARTA- Rapat Kerja Menkumham dengan Komisi III DPR RI mendiskusikan persoalan moratorium yang dilaksanakan oleh menteri baru Amir Syamsuddin. Komisi III meminta penjelasan berkaitan diskresi yang diberlakukan kepada narapidana korupsi dan terorisme.

Menurut anggota komisi hukum DPR asal fraksi PKS Aboe Bakar, ada kejanggalan atas pelaksanaan moratorium remisi tersebut. "Saya heran, kenapa pak Amir membatalkan SK Pembebasan bersyarat yang telah diteken oleh menteri sebelumnya, ada apa ini. Bukankah para napi telah menerima SK tersebut, lantas kenapa sekarang dibatalin oleh menteri yang baru. Diskresi yang retroaktif seperti akan merusak kepasrian hukum di Indonesia," ungkap Aboe kepada okezone, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (7/12/2011).

Aboe Bakar juga menyesalkan keluarnya Keputusan Menkumham Nomor M.HH-07.PK.01.05.04 Tahun 2011, menurutnya ada keanehan pada surat tersebut. Surat yang ditandatangani Amir Syamsudin pada 16 November 2011 tersebut pada pokoknya mencabut Keputusan Menkum HAM sebelumnya yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat, tujuan dari surat ini adalah membatalkan pembebasan bersyarat yang belum dilaksanakan.

"Konsideran dua surat tersebut sama, yaitu UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menkumham Nomor M.HH.01.PK.05.06 Tahun 2008. Ini kan aneh, konsideran hukumnya sama, namun kenapa out put nya berbeda," ungkap Aboe.

Lebih lanjut Aboe mengatakan, kalau konsideran sama sedangkan output beda, berarti ada penafsiran pejabat.

"Di sini penguasa melakukan penafsiran aturan sesuka hatinya, lantas dimana prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Saya khawatir bila hal ini dibiarkan akan menjadi abuse of power, bayangkan kalo setiap pejabat menafsirkan aturan semau gue," kata anggota DPR dapil Kalimantan Selatan I tersebut.

Read More

Hadir di Demokrat Busyro Dipertanyakan

JAKARTA - Tidak hadirnya Ketua KPK Busyro Mu-qoddas dalam rapat Paripurna DPR pada Selasa, (6/12) menimbulkan kekecewaan sebagian anggota DPR. Terlebih lagi, agenda rapat paripurna itu adalah pengesahan para pimpinan KPK periode 2011-2015 terpilih. "Ada apa dengan Pak Busryo, saya jadi bingung, diundang DPR secara resmi malah tidak hadir dengan alasan sakit, lha kok diundang Demokrat malah hadir," kata anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsyi, kepada Republika, Rabu (7/12).

Berdasarkan informasi yang diterima Aboebakar, pertemuan tertutup antara Busyro dan Demokrat pada Selasa (6/12) juga dihadiri oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Angelina Sondakh. Padahal, kata Aboebakar, Busyro pernah menolak undangan Banggar DPR dengan alasan enggan bertemu dengan pihak yang sedang beperkara di KPK.

"Nah sekarang, dalam pertemuan tertutup kok mau ya, ada apa sebenarnya dengan Pak Busyro," kata Aboebakar.

Politikus PKS ini mengharapkan, peristiwa di atas tidak menjadi kerikil yang dapat menyandun pergerakan KPK ke depannya. Aboebakar juga mengharapkan pimpinan KPK yang baru nantinya bisa terbebas dari intervensi pihak manapun. "Akan ketahuan independensi dalam proses hukum telah berjalan atau tidak."

Menanggapi hal ini, Busyro meminta Republika tidak berburuk sangka. Ia mengutip pernyataan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan jawaban kepada Republika yang meminta pendapatnya mengenai tudingan Aboebakar. "Nabi SAW mengatakan, jauhilah suuzan (berburuk sangka) dan tajassus (saling curiga) karena akan membakar amal-amalmu," kata

Busyro, melalui pesan singkatnya kepada Republika, Rabu (7/12). "Sebagai koran umat, sebaiknya memilih berita yang bermaslahat (bermanfaat)," tambahnya.

Partai Demokrat mengakui adanya pertemuan dengan Busyro pada Selasa, (6/12). Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah mengatakan, fraksinya memiliki kerja sama dengan KPK untuk mengadakan workshop. "Kemarin, giliran Fraksi Partai Demokrat yang mengadakan FGD {focus group discussion)," kata Jafar.

Jafar meminta agar pertemuan itu dipandang sebagai pertemuan antara dua lembaga untuk menerapkan pencegahan terhadap tindak korupsi. Busyro, lanjutnya, dida-puk sebagai salah satu pembicara dalam diskusi tersebut. Tak hanya Busyro, Ketua Komisi HJ DPR Benny K Harman pun menjadi pembicara. Diakuinya, anggota Fraksi Partai Demokrat diundang untuk menghadiri acara tersebut, termasuk Angelina Sondakh dan Mirwan Amir.

Ia pun menjelaskan alasan diskusi dilakukan secara tertutup. Hal itu tak lain untuk menghindari para wartawan mengutip diskusi yang mungkin masih mewacanakan hal-hal yang belum matang.

Dalam diskusi itu, lanjut Jafar, ada banyak hal yang dibicarakan. Misalnya, terkait bagaimana menjalankan fungsi KPK, koordinasi KPK dengan lembaga hukum lainnya, hingga mengintensifkan aspek pencegahan tindak pidana korupsi.

Pihaknya menginginkan agar KPK tidak hanya cepat dalam memberikan sosialisasi atau pernyataan di media massa, tetapi juga cepat dalam melaksanakan pekerjaannya. "Kita menyarankan agar KPK mulai masuk ke hulu persoalan lain seperti penerimaan pajak, izin tambang, illegal logging, hingga pelarian dana yang dibawa ke luar negeri," katanya. ed andn saubani

Read More

Sikap Busyro Membingungkan. Ada Apa Ya?

Jakarta, PelitaOnline - Ketidakhadiran Busyro Muqoddas dalam rapat paripurna DPR menuai kecaman. Padahal rapat tersebut untuk menetapkan dan mengesahkan para pimpinan dan Ketua KPK terpilih. Bahkan Busyro memilih menghadiri rapat tertutup dengan Partai Demokrat. Ada apa dengan Busyro?

“Saya kecewa kenapa kemarin beliau tidak hadir, ini kan acara penting. Semoga saja ini bukan bentuk kekecewaan beliau karena tidak terpilih lagi menjadi ketua, di Komisi III beliau kan menegaskan akan siap bekerja dalam posisi apapun,” kata anggota Komisi Hukum DPR RI, Aboe Bakar Al Habsyi, Kamis (8/12).

Selain itu, Aboe juga merasa sangat kecewa ketika dirinya mendengar pemberitaan di media bahwa sore harinya Busyro Muqoddas malah menghadiri pertemuan tertutup dengan Partai Demokrat.

“Ada apa dengan Pak Busryo, saya jadi bingung. Diundang DPR secara resmi malah tidak hadir dengan alasan sakit, lha kok diundang Demokrat malah hadir,” ungkap politisi PKS itu.

“Yang saya dengar beliau sakit, katanya kena radang tenggorokan, itu yang saya dengar dari media” tambah Aboe.

Aboe juga mengungkapkan bahwa dalam rapat tertutup dengan Demokrat itu, Busyro Muqoddas mau bertemu dengan Anggelina Sondakh, sehingga menimbulkan kecurigaan.

“Terus terang saya bingung, ketika dulu diundang ketemu dengan Banggar, tak mau hadir, alasannya bertemu dengan pihak yang beperkara dengan KPK. Padahal saat itu pertemuannya kan terbuka. Nah sekarang, dalam pertemuan tertutup kok mau ya, ada apa sebenarnya dengan Pak Busryo,” ujar Aboe lagi, bingung.

Meski begitu, Aboe berharap hal ini tidak menjadi kerikil sandungan bagi KPK jilid III yang baru. Dia berharap mereka segera membuat gebrakan baru.

“Saya harap tak ada masalah, karena hal ini langsung take action saja. Buat gebrakan, agar Pak Abraham segera bisa realisasikan janjinya. Namun saya tetap berharap audit kinerja juga tetap dilaksanakan, sehingga akan ketahuan independensi dalam proses hukum yang telah dilakukan."

Read More