Pemerintah Percaya Marty

Migrant Care menilai kedua negara angkuh.JAKARTA -- Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi saling bantah meminta maaf terkait kasus hukuman mati terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ruyati bin Satubi. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Marty Natalegawa menyatakan bahwa Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Abdurrahman Muhammad Amin al-Khayyath, telah meminta maaf karena Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tidak memberitahukan soal hukuman pancung kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)...

Read More

PKS: Indonesia Darurat Narkoba, Instruksi SBY Cuma Pencitraan

RMOL. Peredaran narkoba di Indonesia sungguh mengkhawatirkan. Bahkan kondisi Indonesia sudah memasuki kategori darurat narkoba."Indonesia sudah dijadikan sebagai pasar potensial narkoba. Jumlah masyarakat Indonesia sangat besar sementara aturan sangat longgar," kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsy, kepada Rakyat Merdeka Online, sesat lalu (Minggu, 26/6).Aboe geram karena melihat orang yang sudah di penjara di Lapas NusaKambangan dan Lapas Bali...

Read More

Awas, Indonesia Darurat Narkoba

JAKARTA--MICOM: Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar mengkhawatirkan peredaran narkoba di Indonesia yang sudah sangat kronis dan berkategori darurat narkoba. Indonesia, menurut politisi PKS itu, sudah dijadikan sebagai pasar potensial setelah melihat banyaknya orang yang sudah terjerat menjadi pecandu barang haram tersebut."Jumlah masyarakat Indonesia sangat besar dan aturannya longgar, dijadikan pilihan pasar oleh para Bandar besar. Bila mau jujur, persoalan narkoba pada bangsa ini sudah kronis, Indonesia...

Read More

Aboe : Sebaiknya Menlu Mundur

Jakarta, CyberNews. Munculnya bantahan dari Dubes Arab Saudi mengenai permintaan maaf, memunculkan dugaan kuat Menlu Marty Natalegawa telah melakukan kebohongan.Hal ini mengundang reaksi keras dari kalangan DPR, termasuk dari Aboe Bakar anggota Komisi Hukum.“Bila benar bohong, secara etis sebaiknya Menlu mengundurkan diri. Namun secara yuridis sebaiknya teman-teman LSM melaporkan kebohongan publik ini kepada aparat hukum, supaya menjadi pembelajaran bagi pejabat lain agar tidak senang membohongi...

Read More

PKS: Laporkan Menteri Marty Natalegawa ke Polisi

RMOL. Diduga kuat Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa membohongi publik. Pasalnya, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia membantah pernyataan Marty dan menegaskan pemerintah Kerajaan Arab Saudi tidak pernah meminta maaf atas pemancungan Ruyati binti Satubi."Bila benar bohong, secara etis sebaiknya Marty mengundurkan diri. Namun secara yuridis, teman-teman LSM dapat melaporkan kebohongan publik ini kepada aparat hukum (polisi), supaya menjadi pembelajaran bagi pejabat lain agar tidak senang membohongi...

Read More

Kemenlu Harus Serius

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad B Sampurno, mendesak Kementerian Luar Negeri harus benar-benar serius menjalankan fungsi diplomasi terkait kasus-kasus menimpa warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.Kasus eksekusi mati TKI Ruyati Binti Satubi oleh kerajaan Arab Saudi pada Sabtu (18/6), ujarnya di Gedung DPR Jakarta, Rabu, merupakan tamparan keras kegagalan diplomasi pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI yang sedang terjerat hukum."Kemlu harus benar-benar serius dalam menjalan fungsi diplomasi terkait kasus-kasus menimpa WNI di luar negeri," ujarnya.Menurut dia,...

Read More

Kasus Ruhyati Tamparan Keras bagi SBY

Jakarta, CyberNews. Kasus Ruhiyati sepertinya tidak hanya menjadi tamparan bagi Presiden dan Pemerintah, namun juga membuat gerah komisi hukum DPR RI. Aboe Bakar menilai pemerintah gagal melakukan perlindungan hukum bagi para tenaga kerja di luar negeri. Pemerintah dianggap kecolongan, sehingga tidak tahu ada salah satu warganya yang dipancung.“Pemerintah tahu Ruhiyati disidangkan, namun tidak memberikan bantuan hukum, mereka hanya mengirim penerjemah dan pegawai kedutaan saja. Pasca vonispun tidak ada perhatian terhadap kasus ini, tahu-tahu saudara kita sudah dipancung” ungkap anggota Komisi...

Read More

PKS: Jangan-jangan Kursi Dubes RI di Saudi Hadiah Pensiun

RMOL. Pemerintah tidak bisa menyangkal atau mencari-cari alasan. Terbukti di depan mata, pemerintah benar-benar kecolongan dan gagal melindungi warga negaranya sendiri."Pemerintah tahu Ruyati disidangkan, namun tidak memberikan bantuan hukum. Mereka hanya mengirim penerjemah dan pegawai kedutaan saja. Pasca vonispun tidak ada perhatian terhadap kasus ini, tahu-tahu saudara kita sudah dipancung," kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsy, kepada Rakyat...

Read More

Anggota DPR: Kemenlu Harus Serius!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad B Sampurno, mendesak Kementerian Luar Negeri harus benar-benar serius menjalankan fungsi diplomasi terkait kasus-kasus menimpa warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.Kasus eksekusi mati TKI Ruyati Binti Satubi oleh kerajaan Arab Saudi pada Sabtu (18/6), ujarnya di Gedung DPR Jakarta, Rabu (22/6), merupakan tamparan keras kegagalan diplomasi pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI yang sedang terjerat hukum."Kemlu harus benar-benar serius dalam menjalan fungsi diplomasi terkait kasus-kasus menimpa WNI di luar negeri," ujarnya....

Read More

DPR Hormati Putusan MK Soal Busyro

INILAH.COM, Jakarta - Kalangan Komisi III DPR menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan masa jabatan Busyro Muqoddas di KPK selama empat tahun."Itu kewenangan konstitusional MK, maka kita hormati keputusannya. DPR yang telah melegislasi kewenangan MK tersebut, maka kita patuhi konstitusi," ujar anggota Komisi III DPR Boe Bakar Al-Habsyi kepada INILAH.COM, Senin (20/6/2011).Menurut politisi PKS ini, Busyro harus memaksimalkan keputusan MK tersebut untuk membuktikan bahwa KPK bukanlah...

Read More

Seleksi Pimpinan KPK: Bambang Widjojanto, Go!

INILAH.COM, Jakarta - Majunya Bambang Widjojanto sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disambut baik kalangan Komisi III DPR.Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al-Habsy menilai Bambang adalah orang yang tepat memimpin KPK. Sebab Bambang memiliki integritas yang tidak diragukan lagi."Kita sambut gembira ada orang yang pribadi dan karakternya seperti Bambang ikut dalam pencalonan pimpinan KPK," ujarnya kepada INILAH.COM, Senin (20/6/2011).Menurut politisi PKS ini, majunya Bambang memberi secercah harapan akan masa depan pemberantasan korupsi di republik ini. Bambang diyakini mampu...

Read More

Kapolri: Kepolisian masih menyelidiki kasus Andi Nurpati

JAKARTA. Kapolri, Timur Pradopo, menjelaskan jika saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan tentang adanya dugaan pemalsuan dokumen keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh mantan komisioner KPU, Andi Nurpati."Sampai saat ini Bareskrim masih melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan apakah benar tindak pidana pemalsuan surat MK tersebut," ujar Timur ketika rapat dengan Komisi III, Senin (13/6).Menurut Timur, penyelidikan difokuskan pada pencarian dokumen asli. Yaitu, lanjutnya, keputusan MK no 112 tanggal 17 Agustus 2009. Surat asli MK itu berisi penetapan Mestariyani Habie dari Gerindara...

Read More

Komisi III: Polri Jangan Main-Main

Kasus Andi Nurpati, Kapolri Janji MemprosesJAKARTA–Wakil Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin menyesalkan lambannya Polri menindaklanjuti laporan pemalsuan surat Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Pemilu 2009 yang melibatkan mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati. “Kami berharap, kepolisian serius dalam menindak lanjuti kasus ini,” kata Azis saat memimpin rapat kerja Komisi III DPR dengan kepolisian RI di Jakarta, Senin (13/6). Menurut Azis, keseriusan kepolisian dalam menanggapi kasus pemalsuan keputusan MK itu bisa menjadi tolok ukur kinerja kepolisian dalam...

Read More

PKS Desak Polisi Tuntaskan Kasus Andi Nurpati

JAKARTA- Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsyie, mengingatkan kepolisian agar menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dengan baik dan bukan terkesan menjadi alat pemerintah."Kalau laporan MK itu lama ditanggapi, tapi kalau presiden berkeluh kesah polisi cepat polisi menanggapinya," kata Aboe Bakar, saat rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri, di Senayan, Senin (13/6). Dia menyesalkan karena polisi lamban menanggapi laporan dugaan pemalsuan surat MK, terkait hasil pemilu 2009 yang dilakukan oleh mantan anggota KPU, Andi Nurpati. "Laporan itu sudah lama, tapi...

Read More

Politisi PKS Cecar Kapolri Soal Andi Nurpati

INILAH.COM, Jakarta - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al-Habsyi meminta Polri tak tebang pilih dalam mengusut kasus Andi Nurpati yang dilaporkan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Mahfud MD."Ini ada apa Kepolisian kok sampai sekarang tak jelas apakah sudah menyelidiki kasus ini apa belum," kata Aboe Bakar dalam rapat kerja (Raker) dengan Kapolri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/6/2011)..Kapolri Jenderal Timur Pradopo pun tak mampu memberi jawaban yang memuaskan terkait penanganan kasus...

Read More

Penanganan Kasus Korupsi Kepala Daerah Lambat, Komisi III DPR Berang!

BANJARMASIN, RIMANEWS - Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Al Habsy mendesak pihak Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menuntaskan kasus-kasus korupsi kepala daerah yang hingga kini terus menggantung. Lambannya penanganan kasus korupsi kepala daerah ini dinilai dapat menggangu roda pemerintahan."Logikanya, jika seorang kepala daerah bermasalah hukum atau berstatus tersangka, dapat dipastikan kinerja dan roda pemerintahan di daerah terganggu," tutur di Banjarmasin,...

Read More

Komisi III DPR Desak Penuntasan Kasus Korupsi Kepala Daerah

BANJARMASIN--MICOM: Pihak Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera menuntaskan kasus-kasus korupsi kepala daerah yang hingga kini terus menggantung.Lambannya penanganan kasus korupsi kepala daerah ini dinilai dapat menggangu roda pemerintahan."Logikanya, jika seorang kepala daerah bermasalah hukum atau berstatus tersangka, dapat dipastikan kinerja dan roda pemerintahan di daerah terganggu," tutur Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Al Habsy, di Banjarmasin, Senin...

Read More

Komisi Yudisial akan diberi kewenangan menyadap

JAKARTA (Arrahmah.com) - Kasus tertangkap basahnya Hakim Syafiruddin oleh KPK saat sedang menerima suap mendorong Komisi III DPR RI memberi kewenangan penyadapan kepada Komisi Yudisial, hal tersebut diungkapkan anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Aboe Bakar.“Terungkapnya kasus ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu model pengawasan yang terbukti efektif adalah dengan melakukan penyadapan,” tegasnya di Jakarta, Sabtu (4/6/2011) malam.Penangkapan Hakim Syafiruddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah melalui proses penyadapan tersebut,...

Read More

Beri KY Kewenangan Menyadap

Aboe Bakar:Beri KY Kewenangan MenyadapJakarta, 5 Juni 2011 08:48Anggota Komisi III DPR RI dari PKS, Aboe Bakar mengatakan, KY seharusnya diberi kewenangan penyadapan, setelah terungkap kasus hakim S, saat menerima suap."Terungkapnya kasus ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu model pengawasan yang terbukti efektif adalah dengan melakukan penyadapan," tegasnya di Jakarta, Sabtu malam (4/6).Penangkapan Hakim Syafiruddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah melalui proses penyadapan tersebut, menurutnya, memang telah menambah daftar hitam "wakil Tuhan di muka bumi" tersebut.Namun...

Read More

Beri KY Kewenangan Menyadap

Aboe Bakar:Beri KY Kewenangan MenyadapJakarta, 5 Juni 2011 08:48Anggota Komisi III DPR RI dari PKS, Aboe Bakar mengatakan, KY seharusnya diberi kewenangan penyadapan, setelah terungkap kasus hakim S, saat menerima suap."Terungkapnya kasus ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu model pengawasan yang terbukti efektif adalah dengan melakukan penyadapan," tegasnya di Jakarta, Sabtu malam (4/6).Penangkapan Hakim Syafiruddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah melalui proses penyadapan tersebut, menurutnya, memang telah menambah daftar hitam "wakil Tuhan di muka bumi" tersebut.Namun...

Read More

KY Harus Diberi Kewenangan Menyadap

KY Harus Diberi Kewenangan MenyadapBerita - HukumSunday, 05 June 2011 10:30Jakarta, SitinjauNews - Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar mengatakan, kasus tertangkap tangannya Hakim `S` oleh KPK saat sedang menerima suap mendorong pihaknya memberi kewenangan penyadapan kepada Komisi Yudisial."Terungkapnya kasus ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu model pengawasan yang terbukti efektif adalah dengan melakukan penyadapan," tegasnya di Jakarta, Sabtu malam.Penangkapan Hakim Syafiruddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah...

Read More

Aboe Bakar: KY Harus Diberi Kewenangan Menyadap

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar mengatakan, kasus tertangkap tangannya Hakim `S` oleh KPK saat sedang menerima suap mendorong pihaknya memberi kewenangan penyadapan kepada Komisi Yudisial."Terungkapnya kasus ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu model pengawasan yang terbukti efektif adalah dengan melakukan penyadapan," tegasnya kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu malam.Penangkapan Hakim Syafiruddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah melalui proses penyadapan tersebut, menurutnya, memang telah...

Read More

KY Bisa Lakukan Penyadapan?

KY Bisa Lakukan Penyadapan?Hukum & Kriminal / Minggu, 5 Juni 2011 17:33 WIBMetrotvnews.com, Jakarta: Keberadaan Komisi Yudisial (KY) sangat vital. Karena itu, kewenangan KY perlu diperluas, termasuk diberi wewenang penyadapan. Sebab, penyadapan terbukti efektif. Dan, sudah sepantasnya KY mendapat kewenangan tersebut. Kata Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Al Habsy, saat menanggapi kasus penangkapan Hakum Syarifuddin Umar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Banjarmasin, Kalimantan Timur, Ahad (5/6). Menurtnya, kasus penangkapan Syarifuddin menambah panjang daftar hitam para hakim...

Read More

Aboe Bakar: Ramadhan Harus Bersikap Ksatria

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Statement Ramadhan Pohan terkait inisial A yang diduga mengobok-obok Partai Demokrat, telah membakar jenggot anggota DPR RI asal Kalsel, Aboe Bakar Al-Habsy.Dalam rilis yang dikirim ke email BPost, senator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu kebanjiran telefon dari para konstituennya mengenai persoalan tersebut."Banyak konstituen yang tanya apakah saya yang dimaksud "Mr A" oleh Ramadhan Pohan. Apalagi saya satu komisi dengan Nazaruddin,” ujar anggota komisi III DPR RI itu.Dia sangat menyayangkan pola komunikasi politik yang dilakukan dengan menyebarkan...

Read More