Jakarta, CyberNews. Munculnya bantahan dari Dubes Arab Saudi mengenai permintaan maaf, memunculkan dugaan kuat Menlu Marty Natalegawa telah melakukan kebohongan.
Hal ini mengundang reaksi keras dari kalangan DPR, termasuk dari Aboe Bakar anggota Komisi Hukum.
“Bila benar bohong, secara etis sebaiknya Menlu mengundurkan diri. Namun secara yuridis sebaiknya teman-teman LSM melaporkan kebohongan publik ini kepada aparat hukum, supaya menjadi pembelajaran bagi pejabat lain agar tidak senang membohongi rakyat”, papar legislator PKS tersebut dalam siaran persnya Minggu (25/6).
Aboe melihat persoalan ini membuktikan rendahnya moralitas dan integritas pejabat publik, bila memang telah terjadi kebohongan atas persoalan TKI ini.
“Saya lihat pidato para pejabat bersama presiden kemarin lebih bernuasan ABS (Asal Bapak Senang), mungkin secara psikologis takut kena reshuffle. Memang masih perlu dibuktikan, siapakah yang sebenarnya berbohong, Menlu atau Dubes?”, tegas Aboe mendudukan persoalan.
Menurut Aboe bila terjadi kekurangan pada kinerja kementerian yang dipimpin, para menteri seharusnya meningkatkan kinerja bukan menutupi dengan kebohongan.
Dia meyakini bahwa Presiden SBY sangat memahami performa kabinetnya, namun sayangnya pemerintah selalu memposisikan diri sebagai pihak yang didholimi.
“Saya menyayangkan respon presiden yang cenderung terlambat, namun yang lebih disayangkan presiden masih menuduh ada pihak yang menggoreng isu ini. Padahal kenyataannya memang kinerja pemerintah dalam menangani persoalan TKI sangat memble”, pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar