This is default featured post 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Minggu, 30 Juni 2013

PKS: Ada menteri disebut dalam suap daging, tapi dibiarkan KPK

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsy mengkritik keras kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah pimpinan Abraham Samad. Dia tidak sepakat jika KPK menerapkan penyadapan dalam sistem pemberantasan korupsi.

Menurut dia, penyadapan KPK harus diatur dalam ketentuan setingkat undang-undang (UU), bukan hanya SOP seperti yang ada di KPK. Apalagi, dia melanjutkan, MK pernah membatalkan sebagian UU ITE karena penyadapan yang belum diatur setingkat UU.

"Kenapa UU ITE dibatalkan oleh MK, ini serius saya pikir. UU KPK harus diubah bukan kita anti pemberantasan korupsi. Maksud saya UU penyadapan itu perlu khusus. Sekarang ini penyadapan antar lembaga, repot juga kita. Jangan sampai penyadapan itu bukan pencegahan tapi penjebakan," kata Aboe Bakar saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KPK di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/6).

Tidak hanya itu, anggota Komisi III ini juga menyindir KPK yang seolah-olah memberikan keistimewaan kepada beberapa pejabat negara. Padahal orang tersebut sudah disebut-sebut dalam persidangan terlibat dalam kasus korupsi.

"Kemarin Juard menyebut salah satu menteri, anehnya menteri itu tidak pernah diotak atik KPK. Berbeda dengan yang lain kalau disebut langsung panggil menjadi saksi. Kalau bisa benar-benar sudah diungkap lanjutkan seperti yang lain. Jangan ada ketidakadilan. Apakah sudah dipanggil atau bagaimana atau belum," terangnya.

Seperti diketahui, nama Menteri Perekonomian Hatta Rajasa sempat disebut dalam sidang kasus suap impor daging sapi dengan terdakwa Juard Effendi beberapa waktu lalu. Namun KPK tidak memanggil dan meminta keterangan kepada Hatta.

Hal ini tentu berbeda apabila dibandingkan dengan yang diterima oleh Menteri Pertanian Suswono. KPK sudah beberapa kali meminta kesaksian Suswono yang juga kader PKS itu.

PKS Desak KPK Ungkap Dalang Century

Anggota Komisi III DPR RI Aboebakar Al-Habsy berikan apresiasi atas niatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berjanji akan menuntaskan kasus bailout Bank Century. Pasalnya kasus tersebut merupakan kasus yang melibatkan aktor-aktor intelektual dengan skenario matang.

Hal tersebut berdasarkan atas pernyataan Ketua KPK Abraham Samad yang berjanji akan segera menyelesaikan kasus yang merugikan negara sebesar Rp.6,7 triliun pada tahun ini sebelum Pemilu 2014 mendatang.

"Masyarakat sebenarnya tidak lagi membutuhkan janji penuntasan kasus ini, publik berharap KPK punya nyali untuk menyeret intelektual ke pengadilan," ucap Aboebakar kepada wartawan di Jakarta, Jumat (28/6/2013).

Menurut Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pengungkapan kasus Bank Century bukan soal target melainkan haruslah selalu ada progres dan bukanya mandek. Masyarakat sudah bosan diberi janji melainkan bukti bukan berarti terburu-buru namun ada kepastian sikap KPK yang berani mengungkap dalang dibalik Century tersebut.

"Itu berita baik, bila Ketua KPK memang memiliki itikad untuk segera menyelesaikan perkara Kasus Bank Century," cetusnya.

Namun dirinya menilai langkah KPK memang lambat sehingga sejumlah kalangan pun menilai seperti itu, namun ini merupakan progres yang dilakukan oleh Abraham Samad dan kawan-kawan sebagai bentuk keseriusanya membongkar dalang intelektual dibalik kasus yang sempat menguras energi dan waktu dari 2008 hingga dibentuk Tim Pengawas (Timwas) Century oleh DPR.

"Saya berharap "Slow But Sure" KPK menuntaskan kasus Bank Century hingga akarnya, harus diuangkap intelektual dari perampokan harta negara ini," terangnya.

Namun Aboebakar menghimbau KPK jangan lah memberikan angin surga kepada masyarakat dengan janji-janji manisnya. Seperti sebelumnya telah terjadi blunder diinternal KPK yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat pun menurun. 

"Asal jangan lagi statement Ketua KPK yang kembali di anulir oleh jurbirnya (Johan Budi, red) seperti soal status Siti Fadjrijah beberapa waktu yang lalu," cibirnya.[ ]
 

PKS: Penyadapan Itu Tugasnya Malaikat Rakib-Atid

Tak hanya melontarkan sindiran soal syahwat korupsi dan wanita, politisi PKS Aboe Bakar Al Habsyi juga bicara tentang penyadapan KPK. Sama seperti Fahri Hamzah, dia mempertanyakan prosedur tersebut.

Bicara dari samping kanan bangku pimpinan KPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2013), Aboe Bakar terus-terus melontarkan canda. Dia sempat menyinggung permasalahan istri dan syahwat terhadap wanita di awal 'ceramahnya'.

Nada serius baru dilontarkan oleh Aboe Bakar saat bicara tentang penyidikan dan penyadapan KPK. Menurut dia, soal penyadapan itu tugasnya malaikat Rakib dan Atid untuk mencatat, bukan KPK.

"Soal penyadapan itu kan tugasnya Rakib-Atid (malaikat pencatat pahala dan dosa), apa KPK itu udah jadi Rakib-Atid?," tanya Aboe Bakar dengan nada tinggi namun malah disambut tawa hadirin.

"KPK itu sampai kegiatan istri saya itu tahu semua. Jangan sampai akhirnya dengan penyadapan itu bukanya pencegahan tapi malah penjebakan," sambung Aboe Bakar yang lagi-lagi menuai tawa.

Aboe sempat protes pernyataannya dijadikan bahan tertawaan. Padahal dia serius mempersoalkan masalah penyadapan ini.

"Coba aja Pak Yani (Ahmad Yani politisi PPP-red) ini disadap, ketahuan itu dia jalan ke mana aja ngapain aja," cetusnya.

Pimpinan KPK belum menanggapi hal ini. Saat ini, masih giliran para anggota Komisi III untuk menyampaikan pertanyaan.

PKS Apresiasi KPK dalam Kasus Century: Alon-Alon Asal Kelakon

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi kemajuan dalam penyelesaian perkara Century oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Itu langkah positif, meskipun banyak yang mempertanyakan kenapa tidak dari dulu-dulu dilakukan, memang banyak yang mengkritik ini sebagai langkah lambat. Saya berharap slow but sure KPK menuntaskan kasus Century hingga akarnya, harus diungkap intelektual dader dari perampokan harta negara ini," ujar Aboebakar Alhabsy, Jumat (28/6/2013) kepada wartawan.

"Kita tidak ingin terpesona dengan target yang disampaikan Ketua KPK bahwa berkasnya tahun ini akan rampung atau sebelum pemilu sudah masuk pengadilan. Asal jangan lagi statement Ketua KPK yang kembali di anulir oleh jurbirnya seperti soal status Siti Fadjrijah beberapa waktu yang lalu," Aboebakar mengingatkan.

Aboebakar menambahkan, dalam penyelesaian kasus Bank Century, KPK tidaklah harus kejar target. Yang dibutuhkan adalah janji KPK dalam penuntasan kasus ini.

"Sebenarnya penanganan kasus ini tidak kejar target, kalo orang jawa bilang alon-alon waton kelakon. Masyarakat sebenarnya tidak lagi membutuhkan janji penuntasan kasus ini, publik berharap KPK punya nyali untuk menyeret intelektual dadernya ke pengadilan," pungkas Aboebakar Alhabsy.

Ketua KPK, Abraham Samad sendiri telah menyatakan optimismenya dalam penanganan kasus Century yang ia targetkan selesai sebelum pemilu. Hal ini ia sampaikan terkait dengan temuan sejumlah barang bukti yang signifikan dalam penggeledahan di kantor Bank Indonesia beberapa waktu lalu.

"Insya Allah sebelum pemilu, kami akan bawa kasus Century ke pengadilan tahun ini. Sabar saja, yang pasti kami ingin menyelesaikan kasus ini secepatnya," ujar Abraham Samad.

Saat ini KPK masih melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen yang disita KPK di kantor Bank Indonesia beberapa waktu lalu.

"Setelah itu, akan disinkronisasi dengan pemeriksaan tersangka Budi Mulia (tersangka kasus Century) nanti," terang Abraham.

DPR: Publik Tak Mau Janji, Tapi Nyali KPK untuk Selesaikan Kasus Century

Anggota Komisi III DPR asal Fraksi PKS Aboebakar Al-Habsyi menyatakan, pihaknya tidak ingin publik merasa terbuai dengan target yang disampaikan Ketua KPK Abraham Samad bahwa kasus Bank Century bisa dibawa ke pengadilan sebelum Pemilu 2014.

Sebab masih ada kemungkinan pernyataan Ketua KPK itu justru dianulir oleh Juru Bicara KPK Johan Budi, seperti dalam hal status Siti Fadjriah yang berubah-ubah beberapa waktu yang lalu.

"Masyarakat sebenarnya tidak lagi membutuhkan janji penuntasan kasus ini, publik berharap KPK punya nyali untuk menyeret intelektualnya ke pengadilan," tegas Aboebakar di Jakarta, Jumat (28/6).

Walau demikian, Aboebakar tak menolak bila pernyataan Samad itu sebenarnya tetaplah berita baik. Karena itu menggambarkan itikad Ketua KPK untuk segera menyelesaikan perkara Century.

Dia juga mengatakan memang ada langkah yang dilihat oleh publik sebagai kemajuan, seperti dilakukannya penggeledahan di kantor BI, beberapa saat lalu. Walau di sisi lain, banyak juga yang mempertanyakan kenapa KPK tak melakukannya dari dulu-dulu.

"Saya berharap slow but sure, KPK menuntaskan kasus Century hingga akarnya, harus diungkap intelektual dari perampokan harta negara ini," tandas Aboebakar.

Sebelumnya, KPK menyatakan kasus dugaan korupsi pemberian dana talangan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun akan dibawa ke pengadilan sebelum Pemilu 2014.

"Insya Allah sebelum pemilu, kita akan bawa kasus Century ke pengadilan. Tahun ini," kata ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad di gedung DPR, Jakarta, Kamis 

Kalsel Harus Jadi Perhatian BNN Terkait Narkoba

 Kalimantan   Selatan   harus  mendapatkan  perhatian  khusus  dari  badan  narkotika nasional  "BNN"   dalam   pemberantasan   narkoba karena  daerah  ini  bukan  hanya   marketnya  bagus   tapi juga  lahan   yang  subur  bagi  narkoba.

Narkoba  merupakan  penyakit  masyarakat   secara  nasional oleh  karena   itu  dalam   pemberantasannya   harus   dilakukan  secara  terpadu   antara   badan  narkotika  nasional  "BNN"  Badan Narkotika  Nasional  provinsi "BNNP", kepolisian  tokoh  masyarakat , tokoh  agama   maupun  warga  masyarakat  lainnya.

Anggota Komisi  III   Bidang   Hukum   DPR RI   asal   daerah   pemilihan   Kalimantan   Selatan Habib  Aboe  Bakar  Al  Habsy   di  Banjarmasin   menyatakan  keprihatinannya   atas  daerah  Kalimantan    Selatan  yang  sudah  menjadi  perlintasan  bandar besar  narkoba.

"Melihat  kondisi  sekarang ini  Kalimantan  Selatan  harus  mendapatkan  perhatian   khusus  dari BNN  dalam  pemberantasan   narkoba  karena   daerah  ini   bukan  hanya  marketnya   bagus   tapi  juga  lahan   yang  subur   bagi   narkoba," tegas Habib  Aboe  Bakar  Al  Habsy, Senin (24/6/2013).

Habib  Aboe  Bakar  Al  Habsy   anggota  Komisi  III  DPR  RI dari  PKS   itu  menytakan  malu   jika   Kalimantan   Selatan   yang  dikenal  agamis, tempat  suburnya  mesjid  dan  wadah  para   ulama   namun  menjadi   sarangnya  narkoba.

Oleh  sebab  itu ia  mengajak  semua  aparat, tokoh   dan  masyarakat  di  daerah   ini   untuk bersama  sama memerangi  dan  pemberantas   jaringan  narkoba, jangan  sampai  masa  depan   anak   anak  gerasi  muda  menjadi  hancur  akibat  narkoba. 

PKS: Publik Harap KPK Bernyali Seret Aktor Intelektual Century

 Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al Habsy, menghargai itikad Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan penanganan kasus Bank Century sebelum Pemilu 2014.

"Itu berita baik, bila Ketua KPK memang memiliki itikad untuk segera menyelesaikan perkara Century," kata Aboe Bakar di Jakarta, Jumat (28/6/2013).

"Publik berharap KPK punya nyali untuk menyeret aktor intelektual kasus tersebut ke pengadilan," tambah dia.

Politisi PKS itu juga menyebut penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di kantor Bank Indonesia pada Senin 24 Juni lalu, sebagai satu langkah kemajuan.

"Saya kira itu langkah positif, meskipun banyak yang mempertanyakan kenapa tidak dari dulu-dulu dilakukan. Memang banyak yang mengkritik ini sebagai langkah lambat," tutur politisi yang mengaku sering disadap KPK itu.

Dia berharap pelan tapi pasti KPK bisa menuntaskan kasus Bank Century dan mengungkap aktor intelektual korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek untuk bank itu.

"Sebenarnya penanganan kasus ini tidak kejar target. Kalau orang Jawa bilang, alon-alon waton kelakon (pelan-pelan asal tercapai)," tutup Aboe Bakar. (Ant/Riz)