terhadap kepolisian soal lambatnya penanganan konflik sosial sebagai
warning yang harus dijadikan sebagai bahan evaluasi buat Mabes Polri.
Demikian disampaikan anggota Komisi III (membidangi Hukum) DPR Aboe
Bakar Alhabsy saat dihubungi INILAH.COM di Jakarta, Jumat (27/7/2012).
"Saya kira persoalannya bukan sekadar kekurangan SDM, namun juga
masalah skala prioritas dalam penanganan perkara. Misalkan, saja saat
polisi mengerahkan aparat polda dan polres untuk mengamankan
pemeriksaan Anas di KPK, disaat yang sama ada bentrok antar dua ormas
yang tak tertangani," jelas Aboe.
Ketua Kelompok fraksi (Kapoksi) III Fraksi PKS ini mengakui Polri
kekurangan SDM. Sehingga penanganan konflik yang terjadi bersamaan
juga menjadi terkesan lamban. Minimnya aparat kepolisian, membuat
penanganan konflik sosial terabaikan. "Karena itu, rencana penambahan
SDM Polri harus didukung dengan tata kelola yang baik," katanya.
Jika tidak demikian, penambahan SDM Polri tidak akan memberi dampak
yang signifikan dengan penanganan masalah sosial. "Bila jumlah rasio
kebutuhan SDM Polri sudah tercukupi, namun tidak didukung dengan tata
kelola yang baik mustahil penanganan konflik sosial akan dapat
tertangani dengan baik," katanya.
Sebelumnya, Presiden SBY mengkritik lambannya penegakan hukum yang
dilakukan Polri dalam menangani konflik sosial yang dikhawatirkan
memicu konflik horizontal. Kritik SBY ini disampaikan saat kunjungan
ke Kantor Kejaksaan Agung beberapa hari lalu. Untuk itu, SBY
mengintruksikan agar personel Polri ditambah. [yeh]
0 komentar:
Posting Komentar