PKS Berharap Rehabilitasi Misbakhun Berjalan Cepat

Jakarta - Ketua DPP PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi meminta kepada aparat
penegak hukum untuk merehabilitasi nama baik koleganya yakni Misbakhun
atas kasus Bank Century. Hal ini atas dikabulkannya Peninjauan Kembali
(PK) Misbakhun oleh Mahkamah Agung (MA).

"Secara yuridis sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum kita
harus hormati putusan MA tersebut, bila memang PK Misbakhun dikabulkan
berarti nama baik beliau harus direhabilitasi," ujar Aboe Bakar kepada
INILAH.COM, Minggu (29/7/2012).

Menurutnya, rehabilitasi nama baik Misbakhun juga sesuai dengan
Undang-undang Dasar yang berlaku apa bagi setiap warga negara yang
dinyatakan tidak terbukti bersalah atas kasus kejahatan apapun.

"Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 20 KUHAP, ini
merupakan pemulihan haknya dalam kemampuan,kedudukan dan harkat serta
martabatnya yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa
alasan berdasarkan UU," paparnya.

Untuk itu, PKS berharap proses rehabilitasi Misbakhun bisa berjalan
dengan baik dan cepat menyusul MA sudah mengeluarkan keputusannya
beberapa waktu lalu.

"Saya berharap proses rehabilitasi tersebut dapat dilakukan secara baik dan
proper, sehingga hak hukum, harkat dan martabat beliau dapat
dipulihkan," tandasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan dan mengabulkan
peninjauan kembali (PK) yang diajukan Misbakhun. Putusan tersebut
secara otomatis harus merehabilitasi dan membersihkan nama baik
politisi PKS tersebut.

Putusan tersebut sudah dijatuhkan sejak 5 Juli 2012 lalu, meskipun
hingga saat ini salinan putusan PK masih ada ditangan majelis hakim.
Majelis hakim menilai Misbakhun terbukti melakukan pemalsuan dokumen
dalam pencairan letter of credit dari Bank Century. Ditingkat kasasi
putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung, sehingga divonis 1
tahun penjara.

Hakim menyatakan dia terbukti memalsukan surat gadai untuk memperoleh
kredit di Bank Century dan melanggar ketentuan dalam Pasal 263 ayat
(1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Selain Misbakhun, hakim juga memberi
vonis 1 tahun bagi Dirut PT Selalang Prima, Franky Ongkowardjojo.
Seperti Misbakhun, Franky terbukti ikut memalsukan surat.[jat]

Read More

"Polri Lamban Bukan Sekadar Kurang SDM"

INILAH.COM, Jakarta - Kritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
terhadap kepolisian soal lambatnya penanganan konflik sosial sebagai
warning yang harus dijadikan sebagai bahan evaluasi buat Mabes Polri.

Demikian disampaikan anggota Komisi III (membidangi Hukum) DPR Aboe
Bakar Alhabsy saat dihubungi INILAH.COM di Jakarta, Jumat (27/7/2012).

"Saya kira persoalannya bukan sekadar kekurangan SDM, namun juga
masalah skala prioritas dalam penanganan perkara. Misalkan, saja saat
polisi mengerahkan aparat polda dan polres untuk mengamankan
pemeriksaan Anas di KPK, disaat yang sama ada bentrok antar dua ormas
yang tak tertangani," jelas Aboe.

Ketua Kelompok fraksi (Kapoksi) III Fraksi PKS ini mengakui Polri
kekurangan SDM. Sehingga penanganan konflik yang terjadi bersamaan
juga menjadi terkesan lamban. Minimnya aparat kepolisian, membuat
penanganan konflik sosial terabaikan. "Karena itu, rencana penambahan
SDM Polri harus didukung dengan tata kelola yang baik," katanya.

Jika tidak demikian, penambahan SDM Polri tidak akan memberi dampak
yang signifikan dengan penanganan masalah sosial. "Bila jumlah rasio
kebutuhan SDM Polri sudah tercukupi, namun tidak didukung dengan tata
kelola yang baik mustahil penanganan konflik sosial akan dapat
tertangani dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Presiden SBY mengkritik lambannya penegakan hukum yang
dilakukan Polri dalam menangani konflik sosial yang dikhawatirkan
memicu konflik horizontal. Kritik SBY ini disampaikan saat kunjungan
ke Kantor Kejaksaan Agung beberapa hari lalu. Untuk itu, SBY
mengintruksikan agar personel Polri ditambah. [yeh]

Read More

"Polri Lamban Bukan Sekadar Kurang SDM"

INILAH.COM, Jakarta - Kritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
terhadap kepolisian soal lambatnya penanganan konflik sosial sebagai
warning yang harus dijadikan sebagai bahan evaluasi buat Mabes Polri.

Demikian disampaikan anggota Komisi III (membidangi Hukum) DPR Aboe
Bakar Alhabsy saat dihubungi INILAH.COM di Jakarta, Jumat (27/7/2012).

"Saya kira persoalannya bukan sekadar kekurangan SDM, namun juga
masalah skala prioritas dalam penanganan perkara. Misalkan, saja saat
polisi mengerahkan aparat polda dan polres untuk mengamankan
pemeriksaan Anas di KPK, disaat yang sama ada bentrok antar dua ormas
yang tak tertangani," jelas Aboe.

Ketua Kelompok fraksi (Kapoksi) III Fraksi PKS ini mengakui Polri
kekurangan SDM. Sehingga penanganan konflik yang terjadi bersamaan
juga menjadi terkesan lamban. Minimnya aparat kepolisian, membuat
penanganan konflik sosial terabaikan. "Karena itu, rencana penambahan
SDM Polri harus didukung dengan tata kelola yang baik," katanya.

Jika tidak demikian, penambahan SDM Polri tidak akan memberi dampak
yang signifikan dengan penanganan masalah sosial. "Bila jumlah rasio
kebutuhan SDM Polri sudah tercukupi, namun tidak didukung dengan tata
kelola yang baik mustahil penanganan konflik sosial akan dapat
tertangani dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Presiden SBY mengkritik lambannya penegakan hukum yang
dilakukan Polri dalam menangani konflik sosial yang dikhawatirkan
memicu konflik horizontal. Kritik SBY ini disampaikan saat kunjungan
ke Kantor Kejaksaan Agung beberapa hari lalu. Untuk itu, SBY
mengintruksikan agar personel Polri ditambah. [yeh]

Read More

Komitmen Pemberantasan Korupsi SBY Dipertanyakan

INILAH.COM, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku
memiliki data korupsi di kementerian. Namun, data itu tidak berfungsi
jika hanya dipegang presiden.

Jika presiden tidak melaporkan, maka komitmen pemberantasan korupsi
juga dipertanyakan. "Sebelumnya presiden menyatakan punya data ril
bukti korupsi para menteri, namun presiden tidak melaporkan atau
memberikan data tersebut ke penegak hukum. Lantas bila ada yang
mempertanyakan komitmen presiden soal pemberantasan korupsi harus
dijawab bagaimana," tegas anggota Komisi III Fraksi PKS Aboe Bakar di
Jakarta, Jumat (27/7/2012).

Menurut Aboe, persoalan pemberantasan korupsi bukan hanya urusan KPK
tetapi harus diupayakan semua komponen negara. "Yang tentunya harus
dikomandani oleh pimpinan negara," kata dia.

Dia melihat apa yang disampaikan presiden bukan sindiran buat KPK
karena belum mampu memberantas korupsi di daerah. "Jadi ini bukan
bentuk sindiran buat KPK, namun seharusnya lebih sebagai otokritik
pada pemerintah, atau rezim yang sedang berkuasa," katanya.

Aboe beranggapan bahwa KPK hanya sebagai trigger dalam sektor
pemberantasan korupsi. KPK hanya salah satu sub sistem saja. Bisa jadi
apa yang dilakukan saat sekarang hanya perang-perangan melawan
korupsi.

"Bila kemarin presiden mengevaluasi mengenai kegagalan pemberantasan
korupsi, belum ada aksi strategis nyata yang dilaksanakan," tutur
politisi kritis itu.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui rapor Indonesia
dalam pemberantasan korupsi terus menurun pasca reformasi. Selain
pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, serta gangguan keamanan
dan ketertiban nasional (kamtibnas) juga masuk dalam rapor merah
pemerintah.

"Yang dianggap makin merah terus terang adalah penegakan hukum,
utamanya pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi dan masih terjadi
gangguan kamtibnas yang sifatnya horisontal. Bukan kekerasan negara
terhadap rakyat, tapi konflik komunal secara horisontal," kata
presiden saat rapat kabinet terbatas di Gedung Kejaksaan Agung,
Jakarta, Rabu (25/7/2012).[yeh]

Read More

65 Terdakwa Korupsi Dihukum Percobaan, MA Dinilai Keterlaluan

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsy menilai Mahkamah
Agung sudah keterlaluan karena memberikan vonis percobaan kepada 65
terdakwa yang tersangkut kasus korupsi. Ia pun menegaskan ini semakin
memerkuat kalau hukum itu tajam di bawah dan tumpul di atas.

"Bila data yang dirilis ICW benar, saya kira MA sudah kebangetan.
Masak, sampai ada 65 terdakwa yang divonis voorwaardelijke
(percobaan), apalagi ada yang nilainya sampai Rp14 miliar," kata
Aboebakar, Kamis (26/7).

Sikap yang ditunjukkan MA ini sangat berbeda dengan kasus pencurian
sendal atau pun buah coklat yang dilakukan rakyat kecil. "Lantas
kenapa mereka sedemikian garang terhadap AAL, Nenek Rasminah, ataupun
nenek Minah. Kita memang tidak bisa berbuat apa-apa atas putusan yang
dibuat para hakim tersebut, seperti adagium hukum bahwa mereka adalah
wakil Tuhan di muka bumi ini," tambahnya.

Kecuali nanti, kata dia, kalau pada Rancangan Undang-undang MA yang
sekarang dibahas ada pengaturan mengenai pertanggungjawaban hakim atas
putusan yang dibuat. Dia menegaskan, keputusan vonis percobaan
tersebut telah menghianati rasa keadilan masyarakat. Bukankah, kata
dia, sistem pidana merupakan Ultimum Remedium, yaitu jalan terakhir
dan satu-satunya yang bisa digunakan untuk menghadirkan keadilan di
masyarakat.

"Nah, kalau jalan terakhir sudah dibuat kayak gini, mau kemana lagi
bangsa ini, apalagi korupsi kan extra ordinary crime," jelasnya.

Menurut dia, sistem pidana sebenarnya merupakan pencegahan terhadap
masyarakat agar tidak melanggar ketertiban dengan cara memenjarakan.
Hal ini agar masyarakat takut melakukan perbuatan pidana.

"Tentunya tujuan akhir dari hukum pidana adalalah social defence,
yaitu melindungi masyarakat dari kejahatan. Nah, kalau pelaku
extraordinary crime saja tidak dipenjarakan, lantas ada dimana efek
jera yang akan diberikan oleh MA," katanya tak habis pikir.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta Komisi Yudisial
(KY) memeriksa majelis hakim yang sudah menyidangkan 65 kasus korupsi
yang berujung hukuman percobaan tersebut. "Ini saatnya KY mengambil
peran dan menunjukkan taringnya, apalagi kemarin baru dilakukan
revisiUU KY yang menguatkan kewenangan mereka," beber Aboebakar.

Seperti diketahui, ICW merilis sejak 2002 hingga saat ini tercatat
sedikitnya terdapat 40 kasus korupsi, dengan 65 terdakwa yang divonis
dengan masa percobaan. Penjatuhan vonis percobaan dilakukan di semua
tingkatan pengadilan.

Aktivis ICW, Emerson Juntho, menjelaskan, Pengadilan Negeri tercatat
paling banyak menjatuhkan vonis percobaan yakni 28 kasus. Selebihnya
MA delapan kasus, dan Pengadilan Tinggi sebanyak empat kasus. Nilai
kerugian negara dalam kasus korupsi tersebut bervariasi mulai dari
Rp5,7 juta hingga Rp14 miliar. (boy/jpnn)

Read More

Pilpres 2014, PKS Siapkan Anis Matta?

"Calon presiden yang masih "fresh", jangan 4 L, loe lagi-loe lagi."


VIVAnews -- Dua tahun jelang Pilpres 2014, Ketua DPP Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, saat ini partainya
belum membicarakan mengenai calon presiden yang akan diusung.

"Secara struktural PKS belum membicarakan soal pencapresan, persoalan
ini akan dibahas setelah Pileg 2014 oleh Majelis Syuro," kata Aboe
Bakar di Jakarta, Rabu 17 Juli 2012.

Menurutnya, saat ini hingga masa pencapresan mendatang, masih banyak
waktu bagi PKS untuk memunculkan kader-kader lain yang dinilai
berpotensi menjadi capres. "Termasuk pula mensosialisasikan profil
Anis Matta bila diperlukan," kata Aboe Bakar.

Wakil Ketua DPR, Anis Matta disebut-sebut layak menjadi calon presiden
di salah satu poling. Menanggapi hal ini, Aboe Bakar mengatakan bahwa
hal itu menunjukkan bahwa ada kader PKS yang layak menjadi calon
presiden.

"Terus terang sebagai kader PKS saya gembira dan bangga ketika Pak
Anis Matta masuk dalam kategori capres alternatif, ini menunjukkan
bahwa kader PKS termasuk menjadi tokoh alternatif yang layak maju di
2014, kami berterima kasih kepada masyarakat yang telah memilih," kata
dia.

Sebagai seorang yang berpengalaman menjadi sekjen PKS dan wakil ketua
DPR, Aboe menambahkan, itu adalah modal yang cukup bagi Anis untuk
diusung menjadi capres pada 2014 mendatang.

"Capres alternatif memang dibutuhkan oleh bangsa ini, dengan adanya
wajah baru yang tampil ke publik diharapkan partisipasi masyarakat
akan meningkat, sehingga angka golput bisa ditekan," kata dia.

Aboe Bakar menambahkan, yang lebih penting lagi adalah untuk
menghindari apatisme masyarakat. Rakyat harus diberikan semangat bahwa
harapan itu masih ada. Caranya, "dengan memunculkan calon presiden
yang masih "fresh", jangan 4 L, loe lagi-loe lagi," kata dia.

Read More

PKS Antusias Anis Matta Capres Alternatif

JAKARTA -- Sekjen PKS Anis Matta diunggulkan dalam polling calon
presiden 2014 alternatif versi salah satu stasiun televisi swasta
nasional. Hal itu pun disambut gembira PKS. "Terus terang sebagai
kader PKS saya gembira dan bangga ketika Pak Anis Matta masuk dalam
kategori cpres alternatif versi Metro TV," kata Aboebakar, Kamis
(18/7), di Jakarta.

Seperti diketahui, Metro TV telah membuat poling terbuka untuk memilih
Capres Alternatif, dan sampai saat ini (18/7) Anis Matta yang juga
Wakil Ketua DPR, mendapat suara terbanyak (29,78%) disusul Menteri
Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan (29,62%).

"Ini menunjukkan bahwa kader PKS termasuk menjadi tokoh alternatif
yang layak maju di 2014, kami berterima kasih kepada masyarakat yang
telah memilih," kata Aboebakar.

Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, secara pribadi mendukung
wacana tersebut. Menurutnya, pengalaman Anis menjabat sebagai Sekjend
PKS maupun sebagai wakil ketua DPR merupakan modal yang cukup. "Capres
alternatif memang dibutuhkan oleh bangsa ini," katanya.

Ia menyatakan, dengan adanya wajah baru yang tampil ke publik
diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkat, sehingga angka
golput bisa ditekan. Yang lebih penting lagi adalah untuk menghindari
apatisme masyarakat, rakyat harus diberikan semangat bahwa harapan itu
masih ada dengan memunculkan calon presiden yang masih "fresh".
"Jangan sampai 4 L, (loe lagi-loe lagi)," katanya.

Namun, lanjut dia, secara struktural PKS belum membicarakan soal
pencapresan. Menurutnya, persoalan ini akan dibahas setelah pemilu
2014 oleh Majelis Syuro.
Masih ada waktu yang panjang untuk memunculkan kader lain sebagai
calon alternatif. "Termasuk pula mensosialisasikan profil Anis Matta
bila diperlukan," pungkasnya. (boy/jpnn)

Read More

Anis Matta Didorong Jadi Capres Alternatif

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Aboe Bakar Al
Habsy, menyatakan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta layak menjadi
calon presiden alternatif.

Menurut dia, masyarakat saat ini membutuhkan sosok baru untuk
menumbuhkan antusiasme masyarakat dalam pemilu 2014. "Dengan
memunculkan calon presiden yang masih fresh, jangan 4 L. Lu lagi-lu
lagi," ujarnya melalui pesan pendek kepada Tempo, Rabu, 18 Juli 2012.

Sampai saat ini baru Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, serta
Partai Gerindra yang sudah mengajukan calon presiden untuk 2014.
Golkar sudah mendeklarasikan Ketua Umumnya, Aburizal Bakrie, sebagai
calon presiden. Sementara PAN dan Gerindra mengusung Hatta Rajasa dan
Prabowo Subianto untuk maju dalam pemilihan presiden 2014 nanti.

Aboe Bakar menilai, salah satu penyebab rendahnya partisipasi
masyarakat dalam pemilu belakangan ini adalah tidak adanya tokoh
alternatif yang bisa memberikan harapan baru terhadap perubahan.
Karena itu, dengan calon alternatif seperti Anis Matta, PKS berharap
agar angka partisipasi masyarakat bisa meningkat pada pemilu yang akan
datang.

"Dengan adanya wajah baru yang tampil ke publik diharapkan partisipasi
masyarakat akan meningkat, sehingga angka golput bisa ditekan. Yang
lebih penting lagi adalah untuk menghindari apatisme masyarakat,
rakyat harus diberikan semangat bahwa harapan itu masih ada, " ujar
anggota Komisi Hukum DPR ini.

Sosok Anis Matta, menurut dia, sangat layak diorbitkan sebagai salah
satu tokoh muda untuk maju di pilpres 2014. Pengalaman sebagai Sekjen
PKS dan Wakil Ketua DPR, menurut dia, bisa menjadi modal berharga
untuk maju dalam pertarungan 2014. "Secara pribadi saya mendukung
wacana tersebut. Pengalaman beliau menjabat sebagai Sekjen PKS ataupun
sebagai Wakil Ketua DPR merupakan modal yang cukup," ujar Aboe Bakar.

Tanda-tanda bahwa Anis Matta diinginkan oleh masyarakat, kata dia,
juga terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh salah satu media
nasional, Metro TV. Dengan munculnya nama Anis Matta, kata dia,
membuktikan bahwa kader PKS layak dikedepankan. "Terus terang sebagai
kader PKS saya gembira dan bangga ketika Pak Anis Matta masuk dalam
kategori capres alternatif versi Metro TV," ujar Aboe Bakar.

Namun PKS belum membicarakan pencapresan Anis Matta ini secara
struktural. "Masih ada waktu yang panjang untuk memunculkan kader lain
sebagai calon alternatif, termasuk pula mensosialisasikan profil Anis
Matta bila diperlukan,' kata Aboe Bakar.

Read More

Anis Matta Capres Alternatif dari PKS

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Sekjen DPP PKS Anis Matta masuk dalam daftar
tokoh sebagai figur calon presiden alternatif versi pooling di Metro
TV.

"Terus terang sebagai kader PKS saya gembira dan bangga ketika Pak Anis
Matta masuk dalam kategori Capres alternatif versi Metro TV, ini
menunjukkan bahwa kader PKS termasuk menjadi tokoh alternatif yang
layak maju di 2014, kami berterima kasih kepada masyarakat yang telah
memilih. Secara pribadi saya mendukung wacana tersebut,
pengalamanbeliau menjabat sebagai Sekjend PKS maupun sebagai wakil
ketua DPRmerupakan modal yang cukup," ujar Ketua DPP PKS Bidang
Advokasi dan HAM, Aboebakar Alhabsy,Rabu (17/7/2012).

Dijelaskan, capres alternatif memang dibutuhkan oleh bangsa ini,
dengan adanya wajah baru yang tampil ke publik diharapkan partisipasi
masyarakat akan meningkat, sehingga angka golput bisa ditekan. Yang
lebih penting lagi kata Aboebakar, untuk menghindari apatisme
masyarakat, rakyat harus diberikan semangat bahwa harapan itu masih
ada, dengan memunculkan calon presiden yang masih "fresh".

"Jangan 4 L, loe lagi-loe lagi. Secara struktural PKS belum
membicarakan soal pencapresan, persoalan ini akan dibahas setelah
pemilu 2014 oleh Majelis Syuro. Masih ada waktu yang panjang untuk
memunculkan kader lain sebagai calon alternatif, termasuk pula
mensosialisasikan profil Anis Matta bila diperlukan," ungkap
Aboebakar.

Read More

Legislator: KPK Temukan Titik Terang Kasus Hambalang

Jakarta (ANTARA) - Legislator yang juga anggota Komisi III DPR RI Aboe
Bakar Al Habsyi berpendapat, nilai kerugian negara dalam kasus
Hambalang yang ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan
titik terang penuntasan kasus tersebut.

"Secara tidak langsung berarti `positioning` kasus ini telah terbaca
oleh KPK, karena itu saya berharap kasus ini segera terbongkar,"
ujarnya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, proyek Hambalang ini memang masih dikerjakan dan
konstruksinya juga sedang berlangsung, namun ia berharap kerugian
negara yang dihitung KPK itu bukan sekadar pada pengerjaan proyek yang
telah diimplementasikan saja, namun harus didalami potensi kerugian
dari keseluruhan proyek ini.

"Pemeriksaan KPK terhadap sebanyak 70 orang saksi, penggeledahan di
tujuh tempat dan lima kali ekspose perkara seharusnya menjadi modal
yang cukup untuk mengurai megaskandal Hambalang," katanya.

Soal nilai kerugian negara yang belum dipastikan, ia menambahkan, hal
tersebut akan segera terjawab setelah KPK menyita berbagai dokumen
saat penggeledahan di tujuh lokasi beberapa waktu lalu.

Hingga kini, publik masih meyakini bahwa banyak pihak yang terlibat
dalam persoalan ini. Karenanya publik juga mempertanyakana mengapa
sampai saat ini yang menjadi tersangka baru operator lapangan saja.

"Melonjaknya anggaran proyek Hambalang dari Rp125 miliar menjadi Rp1,2
triliun dan naik lagi menjadi Rp2,5 triliun pastilah tidak mungkin
dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Penganggaran ini pasti
melibatkan pihak-pihak yang punya pengaruh dan akses kuat,"
ujarnya.(rr)

Read More

Parpol Agama Tetap pada Ideologi Islam

JAKARTA – Partai-partai politik (parpol) berbasis agama yang ada di
parlemen yakni PKS,PAN,PPP, dan PKB tetap yakin ideologi Islam yang
mereka usung tidak memengaruhi elektabilitas pada Pemilu 2014.


Ketua DPP PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, PKS tetap pada ideologi
Islam yang dianut sejak awal berdiri.Elektabilitas parpol agama lebih
pada pola kerja terhadap konstituen. Figur juga menjadi salah satu
kendala bagi parpol agama. Namun, jika seluruhnya berjalan baik,
elektabilitas parpol agama juga akan kembali naik."Ideologi parpol
agama tidak ada hubungannya dengan elektabilitas partai,"kata anggota
Komisi III DPR ini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Imam
Nahrawi menyatakan, dari awal PKB terbentuk, platform religius sudah
melekat. PKB berasal dari Nahdlatul Ulama (NU) yang berwawasan NKRI.
Dengan begitu, PKB tetap yakin ideologi Islam mampu meningkatkan
elektabilitas partai pada Pemilu 2014.

Menurut anggota Komisi V DPR ini, untuk tetap menjaga ideologi serta
elektabilitas PKB pada Pemilu 2014, pembuktian berbagai kinerja
partai, program partai, figur, dan lebih mengutamakan ke-pentingan
masyarakat dilakukan. "Program-program kerja seperti bidang
kesejahteraan rakyat penting dilakukan," katanya di Jakarta kemarin.
robbi khadafi

Read More

Politikus PKS: Kalau Pakai Tebakan Buah Manggis, Anas akan Bebas

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi berhak meminta kepada Ditjen
Imigrasi untuk mencegah seseorang ke luar negeri demi mempermudah
pemeriksaan bila diperlukan. Termasuk apabila yang dicegah itu adalah
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

"Itu memang bagian dari instrumen penyidikan. Selama ini KPK merasa
kesulitan mendapatkan dua alat bukti yang cukup, sehingga saat ini
mereka lebih fokus pada pekerjaan konstruksi," kata anggota Komisi III
DPR Aboe Bakar Al Habsy kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis,19/7).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, pihaknya
akan menanyakan kepada penyidik KPK apakah perlu atau tidak Anas
dicegah ke luar negeri.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, sejauh ini,
inidikasi korupsi proyek Hambalang, yang dikait-kaitkan ke Anas, hanya
terjadi di hilir saja.

"Pelakunya pastilah kontraktor pelaksana. Kalau main tebak-tebakan
buah manggis, ya berarti Anas tak terlibat. Hal ini berbeda dengan apa
yang disampaikan oleh BPK, yang menyatakan bahwa proyek Hambalang
sudah cacat sejak dalam kandungan," terangnya.

Sehingga ada kemungkinan, lanjut Aboe Bakar, apa yang disampaikan
Nazaruddin dan Ignatius Mulyono ada benarnya. Yang berarti juga proyek
ini sudah bermasalah sejak direncanakan, termasuk mungkin ketika
dibahas di Parlemen.

"Bisa jadi sudah ada koordinasi antara KPK dengan BPK, sehingga ada
wacana mengenai pencekalan tersebut. Saya tidak ingin berspekulasi,
semuanya kita serahkan kepada yang berwenang," tuturnya.

Namun, diapun meminta KPK dan BPK berkoordinasi, sehingga kesimpulan
yang dihasilkan tidak membingungkan masyarakat atau bahkan mengundang
spekulasi negatif. [zul]

Read More

KPK Diyakini Bakal Seret Andi Mallarangeng

KPK diyakini bakal menyeret Menteri Pemuda dan Olahraga Andi
Mallarangeng dalam kasus dugaan korupsi pembangunan sarana olahraga di
Desa Hambalang, Bukit Sentul, Bogor.
Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini bakal
menyeret Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dalam kasus
dugaan korupsi pembangunan sarana olahraga di Desa Hambalang, Bukit
Sentul, Bogor.

"Saya percaya KPK akan memenuhi janjinya untuk menyeret pucuk pimpinan
Kemenpora ke meja hijau. Deddy merupakan anak tangga pertama yang akan
terus meningkat pada anak tangga berikutnya," jelas anggota Komisi III
DPR RI Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin, (23/7).

Setelah KPK menetapkan Deddy Kusdinar, Politisi Golkar ini
menambahkan, KPK tentu akan menyeret nama-nama baru. "Temuan BPK dan
temuan penyidik sudah pada kesimpulan adanya kerugian negara. Jadi,
hanya soal waktu," jelasnya.

Sedangkan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsy
mengatakan, KPK mempunyai teknik tersendiri mengungkap aktor utama
atau atasan dari Deddy Kusdinar.

"Kita percayakan saja soal penanganan Hambalang kepada KPK. Belum
tentu juga hanya akan berhenti di Deddy Kusdinar. Mereka (KPK) pasti
punya teknik tersendiri untuk mengungkap megaskandal Hambalang," kata
Aboe Bakar.
Oki Baren

Read More

Proyek Hambalang Tak Mungkin Dilakukan Satu Dua Orang

"pemeriksaan 70 saksi, penggeledahan di 7 tempat dan lima kali ekspose
perkara seharusnya menjadi modal yang cukup untuk mengurai mega
skandal Hambalang,"
Jakarta, Aktual.co — Melonjaknya anggaran mega proyek Hambalang dari
Rp125 miliar menjadi Rp1,2 triliun dan naik lagi menjadi Rp2,5 triliun
pastilah tidak mungkin dilakukan oleh satu atau dua orang saja.

"Penganggaran ini pastinya juga melibatkan pihak-pihak yang punya
pengaruh dan akses kuat. Oleh karenanya ini harus dituntaskan sampai
akar-akarnya," kata anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar
Al-Habsy di Jakarta, Minggu (22/7).

Ditemukannya nilai kerugian negara pada kasus Hambalang oleh KPK
merupakan titik terang penuntasan kasus ini, secara tidak langsung
berarti positioning kasus ini telah terbaca KPK.

"Saya berharap kasus ini segera dibongkar, pemeriksaan 70 saksi,
penggeledahan di 7 tempat dan lima kali ekspose perkara seharusnya
menjadi modal yang cukup untuk mengurai mega skandal Hambalang," kata
Aboe Bakar.

Soal nilai kerugian negara yang belum dipastikan, dirinya
memperkirakan akan segera terjawab setelah KPK menyita berbagai
dokumen saat penggeledahan di tujuh lokasi kemarin.

"Sampai saat ini publik meyakini bahwa banyak pihak yang terlibat
dalam persoalan ini, namun yang sampai saat ini menjadi tersangka baru
operator lapangan saja," kata politisi PKS itu.

Proyek Hambalang yang saat ini masih dikerjakan, konstruksinya on the
progress, juga harus didalami oleh KPK.

"Saya berharap kerugian negara yang dihitung KPK bukan sekedar pada
pengerjaan proyek yang telah diimplementasikan saja, namun harus
didalami total potential loss dari keseluruhan proyek ini," pungkas
dia.
Faizal Rizki

Read More

Tersangka Pertama Hambalang Jangan Ditumbalkan

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy percaya bahwa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya menjerat pejabat eselon
II dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Sarana Olahraga Nasional (P3S0N), Hambalang,
Bogor, Jawa Barat. Aboebakar yakin, KPK punya tekhnik tersendiri untuk
mengungkap megaskandal Hambalang.

"Kita percayakan saja kepada KPK," tegasnya, Jumat (20/7). Dijelaskan
Aboebakar, ada dua kemungkinan yang terjadi dalam perkara yang tengah
menjadi sorotan publik ini.

Pertama, kata Aboebakar, bisa jadi KPK masih menyisir perkara
Hambalang dari pinggir. Dengan demikian, pejabat pelaksana di
Kemenpora yang diproses terlebih dahulu sembari menguatkan bukti untuk
menjerat tokoh utama kasus Hambalang.

"Bila yang terjadi seperti ini amat mungkin akan ada nama-nama baru
yang menjadi tersangka, termasuk yang telah lama beredar di
masyarakat," jelasnya.

Kemungkinan kedua, lanjut Aboebakar, KPK memang hanya fokus pada
persoalan konstruksi proyek sehingga tidak berani membongkar hulu
perkara Hambalang. "Makanya dari awal terkesan KPK hanya
berputar-putar saja sampai memeriksa 70 orang saksi," katanya.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera bidang Advokasi dan Hukum itu
menambahkan, bisa jadi akhirnya para pelaksana tekhnis yang dijadikan
tumbal, yaitu pejabat pembuat komitmen dan para pimpinan rekanan yang
membangun gedung Hambalang.

"Padahal Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menyatakan bahwa proyek
Hambalang sudah cacat sejak dalam kandungan, yang ini berarti
persoalan Hambalang itu kompleks, mulai hulu hingga hilir," bebernya.

Meski demikian Aboebakar memilih menanti keberanian KPK. "Kita lihat
saja kinerja KPK. Ini merupakan ujian atas independensi dan
kredibilitas para komisionernya," pungkasnya.

Seperti diketahui, KPK telah menjerat Kepala Biro Keuangan Kemenpora,
Dedy Kusdinar sebagai tersangka pertama kasus Hambalang. Dedy adalah
pejabat pembuat komitmen proyek senilai Rp 2,5 triliun yang dibiayai
APBN tahun jamak itu.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, Dedy adalah tangga
pertama bagi KPK untuk mengungkap Hambalang. Dengan demikian, masih
terbuka adanya tersangka-tersangka lain.(boy/jpnn)

Read More

KPK Harus Bongkar Kasus Hambalang Hingga ke Akarnya!

RMOL. Ditemukannya nilai kerugian negara pada kasus hambalang oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan titik terang penuntasan
kasus ini. Sebab secara tidak langsung posisi kasus ini telah terbaca
KPK.

"Saya berharap kasus ini segera dibongkar, pemeriksaan 70 saksi,
penggeledahan di tujuh tempat dan lima kali ekspose perkara seharusnya
menjadi modal yang cukup untuk mengurai mega skandal Hambalang," kata
anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
Aboebakar Alhabsy, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu
(Minggu, 22/7).

Selain itu, Aboebakar juga meminta KPK untuk segera menjawab
pertanyaan publik terkait besaran kerugian negara dalam kasus ini.
Apalagi, anggaran pusat olahraga ini melonjak dari Rp 125 miliar
menjadi Rp 1,2 triliun. Tentu saja, penggelembungan nilai anggaran
sangat mustahil bila dilakukan oleh seorang atau dua orang saja

"Pengangaran ini pastinya juga melibatkan pihak-pihak yang punya
pengaruh dan akses kuat. Oleh karenanya ini harus dituntaskan sampai
akar-akarnya," ungkap Aboebakar, yang juga Ketua DPP PKS bidang Hukum
dan Advokasi.

"Saya berharap kerugian negara yang dihitung KPK bukan sekedar pada
pengerjaan proyek yang telah diimplementasikan saja, namun harus
didalami total potential loss dari keseluruhan proyek ini," demikian
Aboebakar. [ysa]

Read More

Legislator: pakta integritas tak sebatas sampai Kajari

Jakarta (ANTARA News) - Pakta Integritas yang diberlakukan oleh
Kejaksaan Agung, harus diterapkan hingga level paling bawah, tak hanya
sampai Kejaksaan Negeri.

Demikian dihimbau oleh anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al-Habsy,
Jakarta, Minggu terkait adanya langkah strategis yang dilakukan oleh
Jaksa Agung, Basrief Arief untuk membenahi institusi yang dipimpinnya,
diantaranya adalah dengan penandatanganan pakta integritas.

Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung melakukan teleconference
penandatanganan pakta integritas untuk seluruh Kajari di Indonesia.

"Pakta integritas itu seharusnya tidak hanya berhenti di level Kajari,
semua level keatas maupun ke bawah harus pula menandatangani pakta
integritas pula. Karena persoalan jaksa nakal tidak hanya ada pada
level kajari," kata Aboe Bakar.

Ia mencontohkan, beberapa waktu lalu ada laporan yang ia terima soal
oknum jaksa nakal yang melakukan pemerasan di Batam. Jaksa tersebut
ditangkap oleh Polda Kepulauan Riau, namun setelah semalam ditahan,
oknum jaksa tersebut diambil oleh Kejati yang kemudian
dipindahtugaskan ke NTB, malah terdengar pula pembelaan dari petinggi
gedung bundar.

"Saya kira ini adalah implementasi soliditas yang tidak benar, oleh
karenanya warning jaksa agung ini harus benar-benar dipahami oleh
seluruh jajaran kejaksaan, dan saya minta Kejagung memberlakukan pakta
integritas untuk seluruh level kejaksaan," kata politisi PKS itu.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Jaksa Agung, Basrief Arif
terkait reformasi di internal Kejaksaan Agung.

"Saya apresiasi semangat reformasi yang disampaikan Jaksa Agung dalam
pidato sambutannya dalam HUT Adhiyaksa ke-52. Sebagai institusi
negara, Kejaksaan memang harus mendapatkan kembali kepercayaan publik
dalam penegakan hukum," katanya.

Amanat Basrief untuk meningkatkan soliditas dalam rangka menegakkan
hukum secara efisien, akuntabel, dan menggunakan hati nurani
memberikan kepastian dan keadilan hukum, serta meningkatkan pengabdian
dan pelayanan penuh keikhlasan dan kesungguhan sangat tepat untuk
membenahi kondisi internal kejaksaan saat ini. (Zul)

Read More

Prediksi PKS: Inilah Dua Kemungkinan Akhir Kisah Hambalang

RMOL. Biarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan
Kasus Hambalang. Lembaga pimpinan Abraham Samad cs itu pasti memiliki
teknik tersendiri untuk mengungkap mega skandal tersebut.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi Hukum DPR, Aboe Bakar Al Habsy
kepada Rakyat Merdeka Online beberapa waktu lalu, Jumat (20/7).

Menurutnya, ada dua kemungkinan yang terjadi dalam perkara ini.
Pertama, bisa jadi KPK masih menyisir perkara Hambalang dari pinggir,
sehingga operatornya-lah yang diproses terlebih dahulu. Ini dilakukan
sembari menguatkan bukti untuk mendongkel pemain sentral di pusat
pusaran kasus.

"Bila yang terjadi seperti ini amat mungkin akan ada nama-nama baru
yang menjadi tersangka, termasuk yang telah lama beredar di masyarakat
(Andi Malarangeng dan Anas Urbaningrum -red)," ujar Aboe Bakar

Kemungkinan kedua kata politisi PKS ini, KPK memang hanya fokus pada
persoalan konstruksi, tidak ada keberanian untuk membongkar hulu
perkara hambalang.

"Makanya dari awal terkesan KPK hanya berputar-putar saja sampai
memeriksa lebih 70 orang saksi. Bisa jadi akhirnya para pelaksana
tekhnislah yang dijadikan tumbal, yaitu pejabat selevel pembuat
komitmen dan para pimpinan rekanan yang membangun gedung Hambalang,"
paparnya

Padahal sambung Aboe Bakar, ketua BPK sudah menyatakan bahwa proyek
Hambalang sudah cacat sejak dalam kandungan, yang ini berarti
persoalan hambalang itu kompleks, mulai hulu hingga hilir.

"Nah, dalam kondisi yang demikian tidak akan mungkin ada nama-nama
besar yang diproses, apalagi selevel menteri atau pimpinan partai,"
ungkapnya

Namun masih kata Aboe Bakar, hal itu semua hanya tebak-tebakkan buah
manggis, manis atau asamnya belum ketahuan. "Kita lihat saja kinerja
KPK, ini merupakan ujian atas independensi dan kredibilitas para
komisionernya," demikian Aboe Bakar. [arp]

Read More