Kami Sekeluarga Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1432H...
Senin, 29 Agustus 2011
Rabu, 17 Agustus 2011
PKS: Jangan Ada Rekayasa!
RMOL. Partai Keadilan Sejahtera meminta proses hukum terhadap M Nazaruddin dilakukan dengan transparan. Komisi Pemberantasan Korupsi harus kerja optimal dan akuntabel dalam menangani kasus Nazaruddin seiring dengan upaya mengembalikan kepercayaan publik yang sempat merosot.
"Jangan sampai ada rekayasa," pinta politisi PKS, Aboebakar Al Habsyi kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Minggu 14/8).
Sangat disesalkan, di tengah kebutuhan mengembalikan kepercayaan publik, KPK malah membuat kecurigaan-kecurigaan...
Komisi III Awasi Kasus Nazaruddin dari Intervensi Polri
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi mengatakan ada kemungkinan Polri mengintervensi penanganan perkara Nazaruddin di KPK. Karena itu, menurut Aboebakar pihaknya akan mengawasi terus jalannya proses hukum mantan bendahara Partai Demokrat tersebut.
"Kemungkinan itu bisa saja terjadi, makanya saya dan kawan kawan komIsi III DPR akan mengawasi kasus ini," ujar Aboebakar dalam pesan singkatnya, Jumat(12/8/2011).
Aboebakar menegaskan, apabila nanti ke depannya ada indikasi...
Jika Polri Intervensi Kasus Nazaruddin, DPR Bakal Back Up KPK
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Buron KPK, M Nazaruddin tampaknya tidak akan menghadapi sangkut hukum dari satu lembaga saja. Selain kasus korupsi Sesmenpora dan Wisma Atlet, tampaknya kepolisian juga berkepentingan dengan mantan kader Partai Demokrat ini karena penggunaan paspor palsu.
Bukan tidak mungkin, jika sesuai janji Nazar akan diserahkan ke KPK sesampainya di Indonesia, di tengah pemeriksaan akan ada intervensi dari Polri untuk menindaklanjuti kasus paspor Nazar. Tetapi Komisi III DPR berjanji...
KPK Harus Amankan Barang Bukti Nazaruddin
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al Habsyi, mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengamankan semua barang bukti yang diklaim dimiliki oleh tersangka kasus Wisma Atlet SEA Games di Sumatera Selatan, M. Nazaruddin.
"Selama dalam pelariannya, M. Nazaruddin kerap mengumbar berbagai skenario konspirasi korupsi maupun suap. Dia mengklaim memiliki bukti korupsi uang negara yang dilakukan oleh beberapa tokoh penting," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan...
Aboe Bakar: KPK Harus Amankan Barang Bukti Nazaruddin
MENANGGAPI hal ini, anggota DPR RI Aboe Bakar menegaskan, KPK perlu mengamankan bukti-bukti tersebut bila memang benar-benar ada. “ Kalau memang ada, ya harus diamankan dong. Pasti banyak pihak yang merasa terancam akan berusaha menghilangkannya” ujar legislator dari PKS tersebut. Aboe menjelaskan, KPK dapat memanfaatkannya sebagai petunjuk, meskipun barang bukti tersebut tidak secara langsung menunjukkan tidak pidana korupsi.
“Misalkan benar-benar ada bukti penggunaan uang dalam pemenangan Anas...
Komisi III Fraksi PKS Pantau Kasus Nazaruddin
JAKARTA--MICOM: Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboebakar Al Habsy mengatakan pihaknya akan terus memantau perkembangan penyelidikan kasus Nazaruddin.
Jika terlihat ada intervensi selama proses penegakan hukum kasus Nazaruddin, poksi PKS di Komisi III akan memanggil penegak hukum tersebut.
"Kemungkinan itu (intervensi) bisa saja terjadi. Makanya saya dan kawan-kawan Komisi III akan mengawasi kasus ini. Jika kita lihat ada intervensi, mereka akan kita panggil. Itu tugas kami," kata Aboebakar,...
Rabu, 10 Agustus 2011
Selasa, 09 Agustus 2011
Jangan Percaya Dulu Nazaruddin Tertangkap
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsyi mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum yang berhasil menangkap mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin di Kolombia, Minggu (07/08/2011) malam kemarin.
Namun, salah seorang anggota Komisi III DPR asal Kalimantan Selatan ini, belum percaya 100 persen Nazaruddin tertangkap.
"Kalau memang benar tertangkap, top, dan kita apresiasi deh kalau berhasil. Berarti aparat kita memang benar-benar...
Gawat, Media Dilarang Meliput di Lapas
JAKARTA--MICOM: Anggota DPR Aboe Bakar menilai surat edaran Dirjen Pemasyarakatan Kemkum dan HAM yang mengatur (melarang) wartawan meliput di lembaga pemasyarakatan sebagai kebijakan inkonstitusional.
Aboe yang juga anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum dan HAM, dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (5/8), mengatakan Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan bernomer PAS.HM.01.02.16 itu bertentangan dengan konstitusi.
"Saya nyatakan aturan ini inskonstitusional, seorang napi dipidana untuk memberikan...
Sejak Awal PKS Ngaku Ingatkan KPK Agar Tak Jadi Alat Kekuasaan
RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat tamparan keras.
Pihak yang menampar KPK kali bukan politisi, penegak hukum lainnya, atau pihak-pihak yang tersangkut kasus hukum. KPK ditampar oleh publik yang selama ini mempercayainya.
Kemarin (Minggu 7/8), Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis laporan survei bahwa kepercayaan publik terhadap KPK sudah masuk zona merah. Publik yang masih percaya KPK tinggal 41, 6 persen, atau turun 17 persen lebih dari tahun 2005.
“Saya kira survei tersebut...
Pansel KPK Harus Pentingkan Kualitas Calon
INILAH.COM, Jakarta - Panitia seleksi (Pansel) pemilihan pimpinan KPK diminta tidak mengutamakan kuantitas calon yang lolos. Tetapi, lebih berorientasi pada kualitas.
"Secara pribadi saya berpendapat Pansel tidak perlu memaksakan komposisi calon menjadi 8 orang, bila memang yang memenuhi kriteria Pansel hanya 5 orang misalnya, silakan saja nama-nama tersebut yang dikirim ke DPR," ujar anggota Komisi III (Komisi hukum) DPR Aboebakar Al Habsyi kepada INILAH.COM, Sabtu (5/8/2011).
Ditengah terpaan...
Aboe Bakar : SE Dirjenpas Inskonstitusional
Jakarta, CyberNews. Adanya larangan bagi wartawan untuk melakukan peliputan di lembaga pemasyarakatan mendapat tanggapan keras dari anggota DPR. Menurut Aboe Bakar, anggota komisi III yang membidangi hukum dan HAM, Surat Edaran Dirjenpas No PAS.HM.01.02.16. bertentangan dengan konstitusi.
"Saya lihat aturan ini inskonstitusional, seorang napi dipidana adalah untuk memberikan efek jera dan melakukan perbaikan diri. Lapas tidak memiliki hak merampas hak asasi napi untuk mengemukakan pendapat melalui...
Larang Liputan di LP, Dirjenpas Langgar UU Pers
INILAH.COM, Jakarta - Keputusan Dirjenpas melarangan wartawan melakukan peliputan di lembaga pemasyarakatan mendapat tanggapan keras dari anggota DPR.
Menurut anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al-Habsyi, Surat Edaran Dirjenpas No PAS.HM.01.02.16 itu bertentangan dengan konstitusi.
"Saya lihat aturan ini inskonstitusional, seorang napi dipidana adalah untuk memberikan efek jera dan melakukan perbaikan diri. Lapas tidak memiliki hak merampas hak asasi napi untuk mengemukakan pendapat melalui media",...
DPR Minta Larangan Wartawan Masuk Lapas Segera Dicabut
Anggota Komisi III Aboe Bakar memprotes keras larangan bagi wartawan untuk melakukan peliputan di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Hal ini ditegaskan Aboe menanggapi dikeluarkannya Surat Edaran Dirjenpas No PAS.HM.01.02.16. yang berisi larangan peliputan media di dalam Lapas. Menuru Aboe, surat edaran seperti itu sangat bertentangan dengan konstitusi.
Anggota Komisi III Aboe Bakar
“SAYA lihat aturan ini inskonstitusional, seorang napi dipidana adalah untuk memberikan efek jera dan melakukan perbaikan...
