Penembakan Polisi Kado Pahit di HUT RI

Peristiwa penembakan dua anggota Polsek Pondok Aren, Tangerang, Banten beberapa waktu lalu mengundang rasa prihatin dari banyak kalangan. Salah satunya datang dari anggota Komisi III DPR, Aboebakar Al Habsy.  
 
"Saya turut berduka atas wafatnya dua polisi kemarin, ini adalah kado pahit di HUT RI. Penembakan ke petugas memang sudah menghawatirkan, perlawanan para penembak saat dikejar oleh tim buser menunjukkan mereka bukan kacangan," ungkap Aboebakar kepada Okezone, Sabtu 17 Agustus kemarin.
 
Menurut pandangan dia, para pelaku sudah terbiasa menggunakan senjata dan tidak gugup saat menghadapi aparat, bahkan mereka menyerang balik tim buser sehingga mobil yang dikendarai aparat terbalik.
 
"Saya kira ada tiga langkah stategis yang bisa diambil oleh Kapolri, pertama menginstruksikan seluruh jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan saat menjalankan tugas," imbuhnya.
 
Dia sepakat dengan Kapolri, bahwa rakyat masih sangat membutuhkan Polri, jadi mereka harus tetap bertugas dengan pakaian dinasnya. Karena bila tanpa pakaian dinas, masyarakat akan sulit membedakan antara aparat dan bukan.
 
"Jadi meningkatkan kewaspadaan adalah solusinya. Kedua, mempersempit ruang gerak senjata api yang beredar di masyarakat," kata dia.
 
Langkah ini menurut politisi PKS itu, bisa mencegah penggunaan senjata api untuk tindak pidana, karena sampai saat ini masih lebih dari 2.500 senjata api yang beredar.
 
Ketiga, lanjut dia, meningkatkan fungsi inteljen polri. Fungsi ini memiliki dua manfaat utama, yaitu untuk mengungkap dan membongkar pelaku penembakan. Serta untuk melakukan pencegahan atas kejadian serupa agar tidak terulang lagi.

Read More

Pelaku Teror Bukan Kelompok Kacangan

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsyi mengaku turut berduka atas wafatnya dua anggota polisi yang tewas dalam penembakan yang terjadi di Jalan Graha Raya tepatnya di depan Masjid Bani Umar, kelurahan Prigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, kota Tangerang. Menurutnya insiden tersebut tak ubahnya  kado pahit di Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI).

"Penembakan ke petugas memang sudah menghawatirkan, perlawanan para penembak saat dikejar oleh tim buser menunjukkan mereka bukan kacangan. Mereka sudah terbiasa menggunakan senjata dan tidak gugup saat menghadapi aparat, bahkan mereka menyerang balik tim buser sehingga mobil yang dikendarai aparat nyungsep," paparnya saat dihubungi pesatnews, Sabtu (17/8/2013).

Anggota DPR yang duduk di Komisi III (Hukum) ini menambahkan, ada tiga langkah stategis yang bisa diambil oleh Kapolri, pertama menginstruksikan seluruh jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan saat menjalankan tugas. 

"Saya sepakat dengan Kapolri, bahwa rakyat masih sangat membutuhkan polri, jadi mereka harus tetap bertugas dengan pakaian dinasnya. Karena bila tanpa pakaian dinas, masyarakat akan sulit membedakan antara aparat dan bukan. Jadi meningkatkan kewaspadaan adalah solusinya," ujarnya. 

Langkah yang kedua menurut Alhabsyi, adalah mempersempit ruang gerak senjata api yang beredar di masyarakat. Langkah ini akan dapat mencegah penggunaan senjata api untuk tindak pidana. Pasalnya sampai saat ini masih lebih dari dua ribu limaratus senjata api yang beredar. 

Dan langkah yang terakhir, menurutnya adalah meningkatkan fungsi inteljen polri. "Fungsi ini memiliki dua manfaat utama, yaitu untuk mengungkap dan membongkar pelaku penembakan. Serta untuk melakukan pencegahan atas kejadian serupa agar tidak terulang lagi," pungkasnya. [*]

Read More

Pelaku Penembakan Anggota Polri sudah Terlatih

 Anggota DPR Komisi III dari Fraksi PKS, Aboebakar Alhabsy menyatakan rasa duka atas wafatnya dua polisi semalam, ini adalah kado pahit di HUT RI. Menurutnya penembakan ke petugas memang sudah menghawatirkan, perlawanan para penembak saat dikejar oleh tim buser menunjukkan mereka bukan kacangan.

"Mereka sudah terbiasa menggunakan senjata dan tidak gugup saat menghadapi aparat, bahkan mereka menyerang balik tim buser sehingga mobil yang dikendarai aparat nyungsep," kata Aboebakar dalam keterangan persnya, Sabtu (17/8/2013).

Aboebakar menuturkan, ada tiga langkah stategis yang bisa diambil oleh Kapolri untuk menyelesaikan penembakan tersebut, yang pertama menginstruksikan seluruh jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan saat menjalankan tugas.

Dirinya sepakat dengan Kapolri, bahwa rakyat masih sangat membutuhkan polri, jadi mereka harus tetap bertugas dengan pakaian dinasnya. Karena bila tanpa pakaian dinas, masyarakat akan sulit membedakan antara aparat dan bukan.

"Jadi meningkatkan kewaspadaan adalah solusinya," ujarnya.

Langkah kedua, mempersempit ruang gerak senjata api yang beredar di masyarakat. Langkah ini akan dapat mencegah penggunaan senjata api untuk tindak pidana, karena sampai saat ini masih lebih dari dua ribu limaratus senjata api yang beredar.

Ketiga, meningkatkan fungsi inteljen polri. Fungsi ini memiliki dua manfaat utama, yaitu untuk mengungkap dan membongkar pelaku penembakan. "Serta untuk melakukan pencegahan atas kejadian serupa agar tidak terulang lagi," katanya.

Read More

Ketua PKS: Kemerdekaan Indonesia Juga Hasil Sumbangan Rakyat Mesir

Hari Kemerdekaan yang dirayakan hari ini menjadi momentum yang tepat untuk menunjukkan solidaritas pada Mesir yang kini sedang dilanda krisis politik.

Bagaimana tidak, saat Indonesia mengumumkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda masih mengakui Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Bahkan, saat itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak menganggap Indonesia. Delegasi Indonesia pun belum bisa masuk ke Sidang Umum PBB karena syarat Indonesia sebagai negara masih kurang, yaitu belum diakui oleh negara lain.

"Dan Mesir adalah negara yang pertama kali secara de jure mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946. Sejak itulah negara Timur Tengah, bahkan India, mengikuti jejak Mesir yang memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsy, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu, 17/8).

"Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini juga disumbang oleh jasa rakyat Mesir," sambung Aboe Bakar.

Pengakuan Kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah Mesir, lanjutnya, adalah berkat demo besar-besaran yang diorganisir oleh Ikhwanul Muslimin melalui Panitia Pembela Indonesia yang dipimpin oleh Hasan Al Bana. Tak hanya itu, saat Aceh di terjang tsunami pada tahun 2004 Ikhwanul Muslimin di Mesir langsung mengutus Mursi untuk menjadi relawan dan memberikan bantuan ke bumi serambi Mekkah.

"Lantas apakah hari ini kita akan berdiam saat ribuan rakyat Mesir dibantai oleh Junta Militer. Presiden harus memberikan statemen yang tegas soal Mesir mewakili rakyat Indonesia, karena kita berhutang budi pada penduduk mesir," tegas Aboe Bakar.

Masih kata Aboe Bakar, anggota Ikhwan di Mesir juga telah memprotes serangan sekutu saat agresi kedua ke Surabaya, dan bahkan men-sweeping kapal Belanda yang melewati terusan Suez. Karena itu, harus ada tindakan nyata dari SBY dan Indonesia harus segera menarik Duta Besar kita di Kairo sebagai bentuk protes atas kekejaman rejim militer disana. 

Indonesia juga, lanjutnya, harus segera mendesak adanya sidang istimewa PBB untuk menyikapi krisis mesir. Indonesia pun harus meminta PBB dan dunia internasional mendesak junta militer Mesir menghentikan kudeta serta membebaskan dan mengembalikan legitimasi Presiden Morsy.

"Indonesia juga harus mendesak agar Jendral As Sisi diseret ke Mahkamah Internasional karena telah melakukan pelanggaran HAM berat dengan melakukan Genosida di Mesir," demikian Aboe Bakar. [ysa]

Read More

PKS: Ada menteri disebut dalam suap daging, tapi dibiarkan KPK

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsy mengkritik keras kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah pimpinan Abraham Samad. Dia tidak sepakat jika KPK menerapkan penyadapan dalam sistem pemberantasan korupsi.

Menurut dia, penyadapan KPK harus diatur dalam ketentuan setingkat undang-undang (UU), bukan hanya SOP seperti yang ada di KPK. Apalagi, dia melanjutkan, MK pernah membatalkan sebagian UU ITE karena penyadapan yang belum diatur setingkat UU.

"Kenapa UU ITE dibatalkan oleh MK, ini serius saya pikir. UU KPK harus diubah bukan kita anti pemberantasan korupsi. Maksud saya UU penyadapan itu perlu khusus. Sekarang ini penyadapan antar lembaga, repot juga kita. Jangan sampai penyadapan itu bukan pencegahan tapi penjebakan," kata Aboe Bakar saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KPK di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/6).

Tidak hanya itu, anggota Komisi III ini juga menyindir KPK yang seolah-olah memberikan keistimewaan kepada beberapa pejabat negara. Padahal orang tersebut sudah disebut-sebut dalam persidangan terlibat dalam kasus korupsi.

"Kemarin Juard menyebut salah satu menteri, anehnya menteri itu tidak pernah diotak atik KPK. Berbeda dengan yang lain kalau disebut langsung panggil menjadi saksi. Kalau bisa benar-benar sudah diungkap lanjutkan seperti yang lain. Jangan ada ketidakadilan. Apakah sudah dipanggil atau bagaimana atau belum," terangnya.

Seperti diketahui, nama Menteri Perekonomian Hatta Rajasa sempat disebut dalam sidang kasus suap impor daging sapi dengan terdakwa Juard Effendi beberapa waktu lalu. Namun KPK tidak memanggil dan meminta keterangan kepada Hatta.

Hal ini tentu berbeda apabila dibandingkan dengan yang diterima oleh Menteri Pertanian Suswono. KPK sudah beberapa kali meminta kesaksian Suswono yang juga kader PKS itu.

Read More

PKS Desak KPK Ungkap Dalang Century

Anggota Komisi III DPR RI Aboebakar Al-Habsy berikan apresiasi atas niatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berjanji akan menuntaskan kasus bailout Bank Century. Pasalnya kasus tersebut merupakan kasus yang melibatkan aktor-aktor intelektual dengan skenario matang.

Hal tersebut berdasarkan atas pernyataan Ketua KPK Abraham Samad yang berjanji akan segera menyelesaikan kasus yang merugikan negara sebesar Rp.6,7 triliun pada tahun ini sebelum Pemilu 2014 mendatang.

"Masyarakat sebenarnya tidak lagi membutuhkan janji penuntasan kasus ini, publik berharap KPK punya nyali untuk menyeret intelektual ke pengadilan," ucap Aboebakar kepada wartawan di Jakarta, Jumat (28/6/2013).

Menurut Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pengungkapan kasus Bank Century bukan soal target melainkan haruslah selalu ada progres dan bukanya mandek. Masyarakat sudah bosan diberi janji melainkan bukti bukan berarti terburu-buru namun ada kepastian sikap KPK yang berani mengungkap dalang dibalik Century tersebut.

"Itu berita baik, bila Ketua KPK memang memiliki itikad untuk segera menyelesaikan perkara Kasus Bank Century," cetusnya.

Namun dirinya menilai langkah KPK memang lambat sehingga sejumlah kalangan pun menilai seperti itu, namun ini merupakan progres yang dilakukan oleh Abraham Samad dan kawan-kawan sebagai bentuk keseriusanya membongkar dalang intelektual dibalik kasus yang sempat menguras energi dan waktu dari 2008 hingga dibentuk Tim Pengawas (Timwas) Century oleh DPR.

"Saya berharap "Slow But Sure" KPK menuntaskan kasus Bank Century hingga akarnya, harus diuangkap intelektual dari perampokan harta negara ini," terangnya.

Namun Aboebakar menghimbau KPK jangan lah memberikan angin surga kepada masyarakat dengan janji-janji manisnya. Seperti sebelumnya telah terjadi blunder diinternal KPK yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat pun menurun. 

"Asal jangan lagi statement Ketua KPK yang kembali di anulir oleh jurbirnya (Johan Budi, red) seperti soal status Siti Fadjrijah beberapa waktu yang lalu," cibirnya.[ ] 

Read More

PKS: Penyadapan Itu Tugasnya Malaikat Rakib-Atid

Tak hanya melontarkan sindiran soal syahwat korupsi dan wanita, politisi PKS Aboe Bakar Al Habsyi juga bicara tentang penyadapan KPK. Sama seperti Fahri Hamzah, dia mempertanyakan prosedur tersebut.

Bicara dari samping kanan bangku pimpinan KPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2013), Aboe Bakar terus-terus melontarkan canda. Dia sempat menyinggung permasalahan istri dan syahwat terhadap wanita di awal 'ceramahnya'.

Nada serius baru dilontarkan oleh Aboe Bakar saat bicara tentang penyidikan dan penyadapan KPK. Menurut dia, soal penyadapan itu tugasnya malaikat Rakib dan Atid untuk mencatat, bukan KPK.

"Soal penyadapan itu kan tugasnya Rakib-Atid (malaikat pencatat pahala dan dosa), apa KPK itu udah jadi Rakib-Atid?," tanya Aboe Bakar dengan nada tinggi namun malah disambut tawa hadirin.

"KPK itu sampai kegiatan istri saya itu tahu semua. Jangan sampai akhirnya dengan penyadapan itu bukanya pencegahan tapi malah penjebakan," sambung Aboe Bakar yang lagi-lagi menuai tawa.

Aboe sempat protes pernyataannya dijadikan bahan tertawaan. Padahal dia serius mempersoalkan masalah penyadapan ini.

"Coba aja Pak Yani (Ahmad Yani politisi PPP-red) ini disadap, ketahuan itu dia jalan ke mana aja ngapain aja," cetusnya.

Pimpinan KPK belum menanggapi hal ini. Saat ini, masih giliran para anggota Komisi III untuk menyampaikan pertanyaan.

Read More