Konflik Lampung bisa selesaikan dengan UU PKS

Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al-Habsy mengatakan konflik yang
terjadi di Kalianda, Lampung Selatan bisa diantisipasi dan diatasi
dengan menggunakan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik
Sosial.

"Sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah
(PP) dari UU tersebut, padahal itu sangat dibutuhkan," kata Aboe Bakar
kepada ANTARA News, Jakarta, Senin.

Penyusunan PP tersebut, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu,
seharusnya menjadi prioritas bagi pemerintah karena banyak konflik
yang terjadi di berbagai daerah.

"Dengan adanya PP berarti UU tersebut dapat dilaksanakan, pemerintah
pusat ataupun daerah dapat mengeksekusinya dengan baik. Termasuk
mekanisme komunikasi dan koordinasi dengan Polri akan bisa
terselenggara dengan baik," kata Aboe Bakar.

Terkait kunjungan Kepala Kepolisian RI, Jenderal Polisi Timur Pradopo
ke lokasi konflik diharapkan dapat mendorong terciptanya stabilitas
keamanan.

"Jangan sampai kunjungan Timur hanya bersifat formalitas saja,
sehingga yang diagendakan cuma kegiatan seremonial belaka. Kehadiran
Pak Timur diharapkan mampu mengajak para tokoh setempat untuk duduk
bersama untuk membahas kondisi keamanan keamanan. Sehingga ada
rekonsiliasi yang dimediasi oleh Pak Timur secara langsung. Saya kira
itu harapan yang tak berlebihan, apalagi sebelumnya upaya mediasi yang
digagas oleh Kapolda masih belum mendapatkan hasil yang signifikan,"
kata Aboe Bakar.

Selain mampu memediasi dan menyelesaikan masalah di Lampung Selatan,
kehadiran Kapolri juga mampu memberikan dan menguatkan mental personil
aparat Kepolisian yang saat ini berada di lokasi kejadian.

"Kehadiran Pak Timur dapat membangun kembali kondisi psikologis aparat
tersebut, sehingga akan mampu mengemban tugas dengan baik," kata
politisi PKS itu.

Read More

Semoga Kunjungan Jenderal Timur Pradopo ke Lampung Selatan bukan Formalitas Belaka

Semoga saja kunjungan Kapolri Jenderal Timur Pradopo ke Lampung
Selatan Minggu kemarin (4/11) dapat mendorong stabilitas keamanan, dan
tidak hanya bersifat formalitas dan seremonial belaka.

"Kehadiran Pak Timur diharapkan mampu mengajak para tokoh setempat
untuk duduk bersama untuk membahas kondisi keamanan keamanan. Sehingga
ada rekonsiliasi yang di mediasi oleh Pak Timur secara langsung," kata
anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
Aboebakar Al Habsy, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu
(Senin, 5/11).

Harapan ini, ungkap Aboebakar, tentu saja tidak berlebihan. Apalagi
sebelumnya upaya mediasi yang digagas oleh Kapolda masih belum
mendapatkan hasil yang signifikan.

Aboebakar pun yakin kehadiran Timur ke lapangan akan mampu mendorong
mentalitas 4.000 aparat polisi yang sudah berhari-hari bertugas. Dan
ini dapat menjadi suplement psikologis buat polisi yang barangkali
juga sudah jenuh dan stress.

"Karenanya kehadiran Pak Timur dapat membangun kembali kondisi
psikologis aparat tersebut, sehingga akan mampu mengemban tugas dengan
baik," ungkap Aboebakar.

Aboebakar mengingatkan bahwa seharusnya konflik seperti ini bisa
diantisipasi dan diatasi dengan UU No 17/2012 tentang Penanganan
Konflik Sosial. Sehingga insiden Lampung tidak perlu terjadi atau
bahkan berulang.

"Sayang memang, sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan PP dari
UU tersebut, padahal itu sangat dibutuhkan," sesal Aboebakar.

Penyusunan PP tersebut, lanjut Aboebakar, seharusnya diprioritaskan,
karena banyak konflik yang terjadi di berbagai daerah.

"Dengan adanya PP berarti UU tersebut dapat dilaksanakan, pemerintah
pusat ataupun daerah dapat mengeksekusinya dengan baik. Termasuk
mekanisme komunikasi dan koordinasi dengan polri akan bisa
terselenggara dengan baik," demikian Aboebakar

Read More

Fraksi PKS Pertanyakan Janji Abraham Samad

Politisi asal PKS Aboe Bakar Al Habsy mempertanyakan janji Ketua KPK
Abraham Samad yang akan memberikan kejutan baru, terkait kasus
Hambalang.

"Awal bulan Oktober, Abraham bilang akan ada surprise dari
perkembangan kasus Hambalang, katanya pada waktu itu tak lama lagi,
tinggal menghitung hari seperti lagu Krisdayanti. Sekarang sudah awal
bulan November, tak ada apapun yang terjadi 'la salam, wala kalam',"
kata Aboe Bakar yang juga anggota komisi III fraksi PKS, Sabtu
(3/11/2012).

KPK, lanjutnya, tidak boleh membuat masyarakat kecewa dengan janji
yang pernah dilontarkan. Alasannya, masyarakat sudah menaruh
kepercayaan besar kepada lembaga yang telah banyak menjerat koruptor
itu.

Aboe Bakar menuturkan, sebagai anggota DPR ia telah memperjuangkan
penolakan terhadap usulan revisi UU KPK dan mendorong pencairan
anggaran untuk gedung KPK.

"Dengan harapan KPK semakin bertaring dan bertenaga. Nah, kalau
ternyata masih mati gaya ketika harus memproses orang-orang disekitar
kekuasaan, saya nggak tahu kita harus berbuat apa lagi," ucapnya.

Menurut Aboe Bakar, KPK jangan sampai menjadi pisau bermata dua,
tumpul saat berhadapan dengan kekuatan politik tertentu, namun tajam
ketika menghadapi yang lain.

"KPK harus tampil seperti Dewi Justitia yang tak pandang bulu dalam
menegakkan keadilan. Publik memiliki harapan besar soal Hambalang
karena ini menyangkut proyek senilai 2,5 triliun, belasan kali lipat
nilai proyek simulator yang hanya 196 miliar," lanjutnya.

Read More

Aboebakar Tagih Janji Abraham Samad Soal Kejutan Baru Kasus Hambalang

Jakarta, Seruu.com - Jelang peringatan hari antikorupsi sedunia pada
November ini, Politisi PKS Aboe Bakar Al Habsy mengingatkan Ketua KPK
Abraham Samad bahwa ia pernah melontarkan janji akan adanya kejutan
baru dari kasus Hambalang, tetapi hingga saat ini janji yang terlontar
tepat usai kasus kriminalisasi KPK belum juga terlihat.
"Awal bulan Oktober, Abraham bilang akan ada surprise dari
perkembangan kasus Hambalang, katanya pada waktu itu tak lama lagi,
tinggal menghitung hari seperti lagu Krisdayanti. Sekarang sudah awal
bulan November, tak ada apapun yang terjadi 'la salam, wala kalam',"
kata anggota komisi III fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsy, Sabtu
(3/11/2012).

Menurutnya, KPK tidak boleh membuat masyarakat kecewa dengan janji
yang pernah dilontarkan. Alasannya, masyarakat sudah menaruh
kepercayaan besar kepada lembaga yang telah banyak menjerat koruptor
itu.

"Jangan sampai lagu Krisdayanti berganti menghitung bulan atau
menghitung tahun. Ini masyarakat sudah menunggu-nunggu, kalau kata
lagu teluk bayur, 'mana janjimu, yang telah kau ucapkan dulu,"
kritiknya berkelakar.

"Rakyat sudah menanam banyak saham untuk membela KPK, lihat saja
bagaimana pembelaan publik ketika Kompol Novel mau ditangkap. Nah,
kini saatnya rakyat mendapatkan bukti atas janji-janji yang telah
disampaikan," imbuhnya.

Lebih jauh Aboe Bakar menuturkan, sebagai anggota DPR ia telah
memperjuangkan penolakan terhadap usulan revisi UU KPK dan mendorong
pencairan anggaran untuk gedung KPK.

"Dengan harapan KPK semakin bertaring dan bertenaga. Nah, kalau
ternyata masih mati gaya ketikavharus memproses orang-orang disekitar
kekuasaan, saya nggak tahu kita harus berbuat apa lagi," ucapnya.

KPK menurut Aboe Bakar, jangan sampai menjadi pisau bermata dua,
tumpul saat berhadapan dengan kekuatan politik tertentu, namun tajam
ketika menghadapi yang lain.

"KPK harus tampil seperti Dewi Justitia yang tak pandang bulu dalam
menegakkan keadilan. Publik memiliki harapan besar soal Hambalang
karena ini menyangkut proyek senilai 2,5 triliun, belasan kali lipat
nilai proyek simulator yang hanya 196 miliar," lanjutnya. [ms]

Read More

Aboe Bakar Apresiasi Hakim KY Lakukan Tes Urine

Anggota Komisi III DPR Aboebakar Al-Habsyi mengapresiasi kerja sama
yang dibuat oleh KY dengan BNN dalam upaya pemberantasan korupsi di
tubuh para hakim. Menurut Aboebakar ini merupakan langkah maju yang
harus didukung oleh semua pihak.

"Sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya mendorong agar MA yang
berinisiatif untuk melakukan kerja sama dengan BNN, tapi ternyata KY
yang lebih sigap merespon, ini sangat bagus," kata Aboebakar kepada
Centroone.com di Jakarta, Kamis (01/11/2012).

Menurut politisi PKS ini, rencana tes urine yang akan mereka lakukan
kepada seluruh hakim agung dan jajaran MA juga harus didukung ini
langkah preventif yang riil.

"Sebenarnya saya menyayangkan, beberapa waktu yang lalu saya mendorong
hal ini diinisiatif oleh MA. Tapi ternyata pihak MA tidak memberikan
respon positif, dikatakan bahwa tes urine tersebut belum diperlukan,"
paparnya.

Padahal,lanjut Aboebakar jika hak ini dilakukan oleh MA hasilnya akan
lebih maksimal, dan ini menunjukkan kesiapan MA untuk menerima masukan
dan mereformasi diri.

"Harapan kita BNN dapat memberikan pencerahan mengenai bahaya narkoba,
sehingga setiap bandar dan pengedar narkoba dapat diberikan hukuman
yang setimpal agar bisa memberikan efek jera," jelasnya.

Apalagi, tambahnya, bila hal ini dilakukan oleh aparat penegak hukum,
ini adalah kejahatan yang luar biasa.

"Kita tidak boleh permisif terhadap narkoba, bangsa ini sudah darurat
narkoba," pungkasnya.

Read More

Tagih Janji Abraham Soal Tersangka Baru Hambalang

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad kembali ditagih
untuk merealisasikan janjinya tentang tersangka baru kasus korupsi
proyek Hambalang. Pasalnya sampai saat ini, janji yang diucapkan
Abraham bahwa tersangka baru Hambalang tinggal menghitung hari tak
kunjung terealisasi.

Anggota Komisi Hukum DPR, Aboebakar Alhabsy, menyatakan bahwa kejutan
tersangka Hambalang yang dijanjikan bakal diumumkan awal Oktober lalu
itu ternyata tak terbukti hingga November ini. "Saya tidak tahu apa
yang terjadi dengan kasus Hambalang. Saya juga tak ingin berspekulasi.
Namun terus terang kita kecewa dengan janji-janji yang diberikan.
Katanya pada waktu itu tak lama lagi, tinggal menghitung hari seperti
lagu Krisdayanti. Sekarang sudah
awal bulan November, tak ada apapun yang terjadi. Ya salam," kata
Aboebakar, Sabtu (3/11).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun mengingatkan, bahwa
masyarakat sudah menunggu tersangka baru kasus korupsi proyek di
Kemenpora itu. Padahal, lanjutnya, rakyat sudah membela KPK baik dalam
kasus Cicak-Buaya ataupun Novel Baswedan. "Nah kini saatnya rakyat
mendapatkan bukti atas janji-janji yang telah disampaikan," ujarnya.

Bahkan, selama ini masyarakat juga menolak revisi Undang-undang KPK
dan mendorong anggaran untuk gedung lembaga anti korupsi itu. "Dengan
harapan KPK semakin bertaring dan bertenaga. Nah kalau ternyata masih
mati gaya ketika harus memroses orang-orang di sekitar kekuasaan, saya
tidak tahu kita harus berbuat apa lagi," ujarnya

Read More

Aboe Bakar: Presiden Jangan Lagi Berikan Grasi

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsy menilai, pengampunan
atau grasi sebaiknya diberikan lewat ketentuan Undang-undang, bukan
lagi langsung diberikan presiden.

Aboe Bakar mengomentari hal itu, menyusul grasi untuk Meirike Franola
alias Ola, yang ternyata masih berbisnis narkoba dari dalam penjara.

"Untuk mencegah hal ini terulang, perlu ada sebuah instrumen hukum
yang mengatur pemberian grasi tersebut. Bisa saja dalam bentuk UU
Grasi, sehingga nantinya dapat diberikan kepada orang yang tepat dan
mekanisme yang proper," kata Aboe di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu
(7/11).

Dia juga meminta Presiden Susilo Bambang Yudhyono encabut grasi yang
diberikannya kepada Ola.

"Memang selayaknya grasi buat Ola ini dibatalkan karena tidak layak
diberikan untuk bandar narkoba. Namun ke depan harus lebih hati-hati
dan arif dalam menggunakan kewenangan pemberian grasi, kalau sering
salah kasih nanti tak ada wibawanya lagi," kata dia, sebagaimana
dikutip Antara.

Politisi PKS itu menyebut grasi kepada Ola sebagai salah sasaran
karena tidak mempelajari dan menyelidiki siapa sebenarnya Ola sehingga
dua institusi pun menjadi tercoreng.

Pertama buat Presiden, karena ternyata pemberian fasilitas eksklusif
dari lembaga kepresidenan salah sasaran," kata Aboe Bakar. Kedua,
Kementerian Hukum dan HAM.

"Saya rasa ini pembelajaran yang baik agar setiap kewenangan yang
dimiliki digunakan secara patut dan benar," sebutnya.

Ola adalah bandar narkoba yang ditangkap polisi menyusul tertangkapnya
kurir bernama Nur Aisyah di Bandara Husain Sastranegara yang membawa
775 gram sabu.

Ola mendapat pengurangan hukuman dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.

Read More