Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) prihatin sekaligus menyesalkan insiden penyerangan Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU) oleh 95 oknum TNI AD dari Yon Armed, pagi tadi.
"Ini merupakan tindakan brutal," kata Komisioner Kompolnas, Edi Saputra Hasibuan saat ditemui Rakyat Merdeka Online usai menghadiri acara silaturahmi dengan Polda Jabar, di Hotel Kedaton, Bandung, Kamis (07/03/2013).
Edi tegaskan pihaknya akan melakukan kordinasi dengan unsur TNI dan Polri untuk meminta penjelasan terkait insiden ini. Dia katakan dengan kejadian ini rakyat lah yang menjadi korban.
"Warga takut karena di wilayahnya menjadi tegang dan mencekam," ucapnya.
"Masak aparat negara berbuat kayak gini, mereka kan dihidupi dari pajak rakyat, seharusnya malu dong pada rakyat yang sudah taat membayar pajak," kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsy, kepada wartawan beberapa saat lalu (Jumat, 08/03/2013).
Karena itu, Aboebakar minta Kapolri dan Pangdam segera mengkondisikan jajarannya agar kondisi keamanan kembali stabil, dan tidak ada aksi balasan atas insiden tersebut. Di saat yang sama, Menkopolhukam Djoko Suyanto pun harus mengkoordinasikan persoalan ini dengan Kapolri dan Panglima TNI.
Aboebakar yakin, aparat di lapangan pasti akan dapat dikendalikan oleh pimpinan sebab mereka pasti patuh pada sistem komando. Dan seharusnya insiden ini bisa dicegah, sebab pergerakan pasukan TNI dengan jumlah banyak seharusnya terpantau oleh pimpinan.
"Karenanya perlu dilakukan audit di kesatuan setempat. Apapun yang terjadi dilapangan, persoalan ini harus diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," tegas Aboebakar, sambil mengatakan bahwa dalam persoalan pidana, perdamaian tidak menghapus delik pidana.
"Jadi rekonsiliasi memang harus jalan untuk mengembalikan situasi dan kondisi seperti sedia kala. Namun proses pidana harus tetap dituntaskan, karena ini kan penegakan hukum. Harus ada equality before the law, siapapun mereka kalau melanggar ya harus diproses sesuai aturan yang ada," demikian Aboebakar.
Kasus bentrokan antara TNI dengan Polri di Ogan Komering Ulu jangan dianggap sepele.
Demikian seruan dari Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, Jumat (8/03/2013).
"Kasus ini merupakan puncak dari fenomena gunung es. Yang terlihat dan mencuat serta muncul ke permukaan hanyalah manifestasi dari persoalan yg lebih besar yang selama ini senantiasa disangkal," katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan dalam kejadian itu seolah-olah yang terjadi cuma "kenakalan" prajurit di lapangan atau kenakalan anak-anak muda semata.
Padahal, tegasnya, ini bukan sekedar persoalan psiko-politik antara "kakak tua dan adik bungsu", di mana kepolisian dipersepsikan sebagai adik bungsu yang setelah era reformasi berlaku arogan. Hampir semua kasus bentrokan antara TNI dan Polri berawal dari persoalan lalu lintas, timbul ketegangan dan kemudian Polri yang bersikap berlebihan seperti membuka tembakan.
"Tapi lebih dari itu, konflik ini juga punya akar struktural terkait akses sumber daya. Ada kesenjangan sosial yang dalam antara sesama aparat, kesenjangan itu dapat meledak sewaktu-waktu," ungkapnya.
0 komentar:
Posting Komentar