Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsy, menilai ada kejanggalan pada pasal 492 Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang mengatur delik perbuatan cabul sesama jenis.
Menurutnya, kaidah yang diatur pada pasal 492 RUU yang diserahkan pemerintah itu, perilaku homoseksual dan lesbian dilarang dilakukan kepada orang yang masih di bawah umur.
Dijelaskan Aboebakar, dalam pasal 492 ini dikatakan bahwa "setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun".
"Logikanya tindak pidana hanya terjadi bila perbuatan ini dilakukan oleh orang yang dibawah umur, sedangkan bila dilakukan oleh orang yang sudah cukup umur itu sah-sah saja," kata Aboebakar, Kamis (14/3).
Aboebakar menyebut, secara tindak langsung pasal ini adalah bentuk legalitas perilaku homoseksual dan lesbian, karena kaidah dasarnya bila tidak dilarang maka itu legal. "Pasal ini tidak sesuai dengan adat dan budaya ketimuran, hal ini bisa merusak karakter bangsa ini," ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera, itu.
Menurut dia, pasal yang diatur dalam KUHP harus benar-benar bersumber dari norma yang hidup di masyarakat Indonesia. "Ini saatnya kita mereformasi criminal justice system di Indonesia," katanya.
Dia mengatakan, sudah terlalu lama bangsa ini menggunakan produk hukum warisan kolonial. "Kini saatnya sistem hukum kita diwarnai dengan budaya bangsa," pungkas Aboebakar.
0 komentar:
Posting Komentar