This is default featured post 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured post 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured post 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured post 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured post 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
Senin, 30 Mei 2011
Kamis, 26 Mei 2011
KPK Takut Tangani Korupsi Nazaruddin?
KPK Takut Tangani Korupsi Nazaruddin?
Anggota komisi III DPR RI mencecar pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), terkait kasus korupsi yang diduga melibatkan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
Habib Abu Bakar dari PKS bahkan mempertanyakan, apakah KPK takut menangani kasus korupsi yang melibatkan penguasa?
"Kenapa KPK tidak memanggil M Nazaruddin, meskipun MRM sudah mengubah BAP-nya? Apakah KPK takut diobrak-abrik seperti yang terjadi dengan MK? Atau KPK melindungi pejabat?" kata Habib Abu Bakar saat Rapat Dengar Pendapat di DPR, Senin (23/5).
Abu Bakar menyatakan, jangan sampai KPK takut menangani kasus korupsi. Karena, menurutnya, ini akan berdampak buruk bagi citra positif KPK di masyarakat. "Publik akan bilang, KPK tidak berani sama penguasa," ujarnya lagi.
Anggota komisi III dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari, juga menuntut KPK menindaklanjuti laporan Ketua MK Mahfud MD terkait amplop yang diberikan M Nazaruddin kepada Sekjen MK, Janedjri M Gaffar. "Bagaimana posisi KPK dalam kaitannya dengan laporan Pak Mahfud?" kata Eva.
Sementara sebelumnya, terkait laporan Mahfud MD atas suap Muhammad Nazaruddin kepada Sekjen MK, wakil pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto menyatakan sudah berkoordinasi dengan MK.
"Sudah, sudah di informasikan secara informal ke KPK," katanya. Akan menindak lanjuti? "Ya, sebagai bahan masukan bahwa ada indikasi-indikasi seperti itu," ujarnya. ()
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=66425
Senin, 23 Mei 2011
Kamis, 12 Mei 2011
KPK Diminta Jangan Jadi Alat Politik
Lebih jauh anggota dewan dari PKS ini menyatakan, KPK jangan hanya menghentikan kasus pada level sekretaris menteri (Wafid) ataupun sekelas MRM yang merupakan bawahan bendahara umum Partai Demokrat. "Jangan sampai KPK terlihat menjadi alat politik oleh partai yang berkuasa, terlihat tumpul bila persoalan hukum menyangkut partai berkuasa," tegas Aboe bakar dalam siaran persnya.
Pria ramah ini juga menyatakan KPK akan terkesan tajam dan cepat bereaksi pada persoalan hukum lawan politik. Selanjutnya Aboe Bakar menyampaikan, rakyat masih mengingat banyaknya politisi yang ditangkap KPK akibat menerima suap pemilihan Gubernur BI.
Sampai sekarang rakyat masih menunggu KPK menangkap para penyuapnya. "Tidak hanya KPK, semua penegak hukum harus memegang adagium 'pro justitia' bukan 'pro politica'," pungkas Aboe Bakar.
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/04/30/84358/KPK-Diminta-Jangan-Jadi-Alat-Politik
Cirus Sinaga Dituding Bagian Mafia
Penilaian ini muncul saat Cirus memberikan keterangan dalam rapat Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Hukum dan Mafia Pajak Komisi III DPR, Senin (4/4) di Jakarta. Selain Cirus, hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua Panja Tjatur Sapto Edy ini jaksa lain dalam kasus Gayus, yaitu Fadil Regan, Eka Kurnia, dan Ika Syafitri.
Setelah dibuka sekitar pukul 10.30 dan Cirus membacakan uraian kasus Gayus, rapat diskors sekitar pukul 11.30. Langkah ini diambil karena keterangan tertulis Cirus tidak disertai dengan tanda tangan dan kop.
”Cirus pandai bersilat lidah, lihai mengelak, dan tahu mana yang resmi dan tidak. Supaya dapat dipertanggungjawabkan, dokumen (jawaban tertulis) ini perlu diperbaiki,” kata Sarifuddin Sudding, anggota Panja Pemberantasan Mafia Hukum dan Mafia Pajak dari Fraksi Partai Hanura.
Setelah rapat dibuka kembali sekitar pukul 13.30, Cirus menjelaskan, uang Rp 28 miliar milik Gayus tidak ada dalam berkas perkaranya. Cirus juga menyatakan tidak memberikan petunjuk agar blokir uang Rp 28 miliar milik Gayus dibuka.
”Raja Erizman (mantan Direktur II Perbankan dan Ekonomi Khusus Bareskrim Polri) mengatakan, yang menyuruh membuka blokir itu adalah Anda,” ujar Aboe Bakar, anggota Panja dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Aboe juga mempertanyakan rumah megah dan kebun sawit milik Cirus di Sumatera Utara. Namun, Cirus mengatakan, hal itu masalah pribadinya dan DPR dapat mencari datanya di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Cirus juga menyatakan, tidak ada koordinator atau ketua dalam tim jaksa yang menangani kasus Gayus. Namun, saat menjawab pertanyaan Benny K Harman, jaksa Eka Kurnia menyebut Cirus sebagai pemimpin tim jaksa kasus Gayus Tambunan.
Seusai rapat, Cirus menilai tudingan Benny tak benar dan merupakan pembunuhan karakter.
Sementara itu, Tjatur Sapto Edy menilai, ada kerancuan berpikir yang dilakukan oleh Cirus dan timnya dalam menangani kasus korupsi yang diduga dilakukan Gayus Tambunan. (NWO)
PKS Desak Pemerintah Bahas RUU Badan Jaminan Sosial
"Sampai saat ini sepertinya pemerintah masih enggan untuk membahasnya," kata anggota Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum, keamanan, dan hak asasi manusia itu yang disampaikan melalui surat elektronik di Jakarta, Minggu (1/5).
Menurut Aboe Bakar, para buruh memerlukan payung hukum untuk menjamin kesejahteraan dan haknya. Di sisi lain, ia menilai, pemerintah terlihat cenderung mengabaikan
urusan tersebut.
Padahal, agenda besar para buruh di Indonesia pada Hari Buruh Sedunia adalah pengesahan RUU BPJS. "Makanya, saya mengajak pemerintah untuk segera duduk bersama untuk membahasnya," katanya.
Perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif berkenaan kelembagaan BPJS, menurut Aboe Bakar, seharusnya dibahas secara profesional dengan melibatkan para akademisi dan praktisi, sehingga tidak menyebabkan macetnya pembahasan RUU BPJS yang dipandang merugikan buruh dan rakyat. (Ant/OL-5)
http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2011/05/01/222402/284/1/PKS_Desak_Pemerintah_Bahas_RUU_Badan_Jaminan_Sosial
Aboe Bakar Al-Habsy Rayakan HUT Pernikahan Jelang Usia Perak
Ada yang berbeda dari tampilan BlackBerry Messenger (BBM) yang dimiliki Aboe Bakar Al-Habsy atau lebih dikenal oleh rekan sejawatnya dengan sebutan 'Habib' ini. Salah satunya foto yang dipajang di BBM-nya merupakan foto pernikahan dirinya dengan istrinya, 24 tahun yang lalu. Tertulis di status BBM Habib "24 tahun, alhamdulillah".
Ketika ditanya apa resep usia pernikahannya yang hampir mencapai usia perak? Dia menyebutkan dalam pernikahan harus ada keterbukaan dan saling percaya satu sama lain. "Serta membagi tugas sesuai tugas masing-masing," ujarnya kepada INILAH.COM melalui pesan BlackBerry, Selasa (8/3/2011).
Dia menambahkan, antara dirinya dengan istrinya juga kerap saling menghibur satu sama lain sehingga perjalanan pernikahan berjalan sebagaimana mestinya. "Kita saling menghibur, ya enjoy saja," tambahnya.
Di usia pernikahan yang ke 24 tahun ini, ia teah dianugerahi buah cinta sebanyak empat anak terdiri satu laki-laki dan tiga perempuan. Keempat anaknya masih menjalani studinya, ada yang mengambil magister di UGM, S1 di UI dan UGM dan yang paling bungsu tengah sekolah di tingkat SLTA.
Aboe mengaku, setiap ulang tahun pernikahan, dirinya menggelar syukuran bersama istri dan keempat anaknya dalam bentuk makan bersama-sama. Di samping itu, Aboe bersama istri juga melakukan ajang saling instrospeksi satu sama lain. "Kita juga melakukan muhasabah (saling instrospeksi)," demikian Aboe.
Aboe Bakar: Soal TKW, Marzuki Alie Lecehkan Bangsa
Politisi PKS ini menambahkan, seorang ketua lembaga tinggi negara yang memiliki fungsi legislasi seharusnya memahami tugas negara dalam memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia sebagaimana diamanatkan pembukaan UUD.
Lebih jauh Aboe Bakar menegaskan statemen Marzuki Alie bahwa ‘wajar saja itu setrika menempel di tubuh pembantu’ menandakan Marzuki tidak memahami amanat pembukaan UUD.
“Pembelaan terhadap bangsa Indonesia harus dilakukan dimana saja mereka berada!” ujar Aboe Bakar dengan agak emosi.
Aboe bakar juga mengkritisi pernyataan Marzuki lainnya bahwa ada yang TKI yang pura-pura gila. Ada yang menggoda anak majikan karena ingin punya anak yang hidungnya mancung. Lalu ketika sudah lahir dan ingin pulang ke Indonesia karena anaknya tidak punya dokumen. “Tolong catat! Statemen itu tak pantas dilontarkan oleh seorang ketua DPR,’’ kritik Aboe Bakar.
Menurutnya Marzuki membuat citra seolah olah bangsa Indonesia adalah golongan uncivilize, atau bangsa yang tak beradab. Berangkatnya TKI ke luar negeri karena ketidak mampuan negara memberikan lapangan kerja, banyaknya persoalan TKI lebih disebabkan negara tidak memberikan ketrampilan yang memadai.
“Banyaknya TKI yang disiksa sebenarnya bentuk ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan hukum dan melindungi HAM mereka,” ujar Aboe Bakar.
Ia merasa heran, seharusny Marzuki tidak layak “mencela” TKI, tapi harus mengkoreksi pemerintah dengan menjalankan fungsinya sebagai DPR. “TKI sebagai penyetor devisa kedua terbesar di indonesia memiliki kontribusi tinggi dalam memberikan gaji kepada Marzuki, seharusnya ia malu dengan ungkapannya,” tegas Aboe Bakar.
Seperti diketahui, Ketua DPR Marzuki Alie meminta Menaketrans untuk menyetop pengiriman tenaga kerja wanita pekerja rumah tangga (TKW PRT) ke berbagai penjuru dunia. Dia menilai, TKW PRT ini mencoreng citra Indonesia di luar negeri.
Polri Keteteran Tangani Kasus Gayus Aboe Bakar: Presiden Harus Serius Back Up Polisi
”Sudah jelas Polri ketereran menangani kasus Gayus sehingga banyak kasus lain terbengkalai. Presiden SBY harus lebih serius mem-back up tugas Kepolisian,” tegas politisi kawakan asal dapil Kalimantan Selatan ini, lewat siaran pers yang diterima CyberNews, Senin (24/1).
Lebih lanjut Aboe Bakar juga menyebutkan dalam pertemuan dengan DPR , Kabareskrim mengaku cukup keteteran menangani kasus Gayus Tambunan, sehingga kasus lain banyak terbengkalai.
"Kalau kerja kepolisian hanya terfokus pada satu kasus, termasuk kasus Gayus misalnya, maka hak masyarakat sebagai pembayar pajak akan tercederai dari mendapatkan layanan terbaik dari Polisi," papar Aboe Bakar yang akrab dengan panggilan Habib ini,
Menurut catatannya selama pengusutan kasus Gayus, banyak persoalan di berbagai daerah yang kurang diperhatikan dan cenderung terbengkalai penanganannya. Beberapa kasus itu antara lain, Konflik Sara yang berujung pada penyerangan dan pembakaran rumah di Kampung Melayu Salembo, Deli Serdang Sumatera Utara, pada 30 Oktober 2010.
Selain itu, juga penghancuran Masjid At Thayyibah di Lingkungan I Jl Multatuli, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, sampai hari juga tidak jelas penanganannya. ”Dua kasus ini terhenti hingga sekarang, tanpa perkembangan!” tandas pria murah senyum ini.
Aboe bakar juga mengharapkan Polri dalam penanganan perkara juga harus meningkatkan profesionalismenya. ”Kurangnya profesionalisme Polri terlihat dari penembakan petani sawit oleh pasukan satuan Brimob di beberapa wilayah di Sumatera, itu kan Petani bukan teroris! Kok ditembak?”kata Aboe Bakar.
Maka dari itu, lanjut dia, Presiden perlu memberikan backup kepada Polri agar mampu menyelesaikan perkara Gayus Tambunan secepatnya, tanpa mengebaikan persoalan-persoalan lain dengan tatakelola penanganan perkara yang profesional. "Dukungan Presiden kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di Puri Cikeas Bogor pada 22 Januari 2010 adalah salah alamat!” katanya.
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/01/24/76253/Aboe-Bakar-Presiden-Harus-Serius-Back-Up-Polisi
KulTwit Habib Aboe Bakar: Ajaklah Hatimu Bicara..
• Ketika kau lemah.. rangkum kembali makna-makna kebersamaan bersama saudara-saudaramu agar saling menguatkan.
• Ketika kau lelah dan mulai putus asa.. Maka Allah swt akan tersenyum padamu. YAKINLAH tiada usaha halal yg sia-sia.
• Bersama kesulitan ada kemudahan, jgn pernah merugikan & menyakiti org lain. ALLAH maha meliihat & dengar rintihan hatimu: BERDOALAH.
• Ketika peluh & kerja tak dihargai, maka ingatlah saat itu kita sedang belajar tentang KETULUSAN.
• Ketika usaha keras kita dinilai sia-sia oleh orang lain, maka saat itu kita sedang memaknai KEIKHLASAN.
• Ketika hati terluka dalam karena tuduhan atas hal yang tak pernah kita lakukan, maka saat itu kita sedang belajar tentang MEMAAFKAN.
• Ketika lelah mendera & kecewa menerpa, maka saat itu kita sedang belajar memaknai tentang arti KESUNGGUHAN.
• Ketika sepi menyergap & sendiri membulat dalam keramaian, maka saat itu kita sedang memberi makna tentang KETANGGUHAN.
• Ketika kita harus membayar biaya yang sebenarnya tak perlu kita tanggung, maka saat itu kita sedang belajar tentang KEMURAHHATIAN.
• Tetap semangat, sabar, tersenyum.. Dan Terus belajar..!! Karena kamu sedang menimba ilmu di Universitas KEHIDUPAN!
• Dia menaruhmu di tempat yang sekarang, bukan karena kebetulan..!! Ada maksud yg TERINDAH di setiap rencanaNya..!! Bergembiralah!
http://pkspiyungan.blogspot.com/2011/04/kultwit-habib-aboe-bakar-ajaklah-hatimu.html
Kultwit tentang #NII oleh Aboe Bakar Al Habsy
Semoga bisa menjadi penangkal bagi kita dalam menghadapi bahaya #NII
(1) #NII menjadi bahaya laten bagi bangsa Indonesia, keadaan tersbt baru disadari lagi
(2) bagai organisasi tanpa bentuk #NII menggurita di Indonesia, memang aneh bila tak di ketahui intel atau tdk dianggap sbg ancaman
(3) #NII yang sekarang banyak disebut, dianggap hasil bentukan moerdani dan sekarang hanya digunakan utk cari duit
(4) sudah banyak yang mengungkap bahwa #NII memili struktur negara sendiri, ada negara dlam negara
(5) Struktur #NII lengkap mulai dari presiden hingga kepala desa, termasuk juga para menteri yang membantu tugas presiden
(6) mememang banyak yg mempertanyakan kenapa inteljen cenderung diam dan membiarkan kondisi tersebut
(7) banyak pihak menunjuk Ponpes Az Zaytun sebagai markas #NII dan Panji Gumilang sng Pimpinannya, termasuk hasil penelitian MUI tahun 2003
(8) Imam Supriyanto, mantan menteri #NII pun menyatakan hal yang sama, menurutnya Panji memiliki pengikut sekitar 150rb orang
(9) menurut pengakuan Imam, NII juga memiliki afiliasi politik yang dikomunikadikan oleh Panji dg kompensasi tertentu
(10) kesepakatan politik ada yang diinstruksikan secara lokal (al zaytun) maupun secara nasional, untuk mendukung kekuatan politik tertentu
(11) #NII sebagai pergerakan dan bahaya laten telah lama bercokol, baru dianggap permasalahan ketika banyak mahasiswa hilang &dicuci otak
(12) Diyakini pengikut #NII telah menggurita dibetbagai sektor, termasuk menjadi politisi
(13) bila analisis tentang #NII selama ini benar maka dapat dikategorikan makar serta menyebarkan ajaran sesat
(14) Makar karena menyelenggarakan pemerintahan dalam pemerintahan, sesat karena menghalalkan mencuri, berbohong dan mengkafirka
(15) Sudah seharusnya BIN dan pemerintah bertindak, sekian
http://www.islamedia.web.id/2011/05/kultwit-tentang-nii-oleh-aboe-bakar-al.html
Semoga bisa menjadi penangkal bagi kita dalam menghadapi bahaya #NII
(1) #NII menjadi bahaya laten bagi bangsa Indonesia, keadaan tersbt baru disadari lagi
(2) bagai organisasi tanpa bentuk #NII menggurita di Indonesia, memang aneh bila tak di ketahui intel atau tdk dianggap sbg ancaman
(3) #NII yang sekarang banyak disebut, dianggap hasil bentukan moerdani dan sekarang hanya digunakan utk cari duit
(4) sudah banyak yang mengungkap bahwa #NII memili struktur negara sendiri, ada negara dlam negara
(5) Struktur #NII lengkap mulai dari presiden hingga kepala desa, termasuk juga para menteri yang membantu tugas presiden
(6) mememang banyak yg mempertanyakan kenapa inteljen cenderung diam dan membiarkan kondisi tersebut
(7) banyak pihak menunjuk Ponpes Az Zaytun sebagai markas #NII dan Panji Gumilang sng Pimpinannya, termasuk hasil penelitian MUI tahun 2003
(8) Imam Supriyanto, mantan menteri #NII pun menyatakan hal yang sama, menurutnya Panji memiliki pengikut sekitar 150rb orang
(9) menurut pengakuan Imam, NII juga memiliki afiliasi politik yang dikomunikadikan oleh Panji dg kompensasi tertentu
(10) kesepakatan politik ada yang diinstruksikan secara lokal (al zaytun) maupun secara nasional, untuk mendukung kekuatan politik tertentu
(11) #NII sebagai pergerakan dan bahaya laten telah lama bercokol, baru dianggap permasalahan ketika banyak mahasiswa hilang &dicuci otak
(12) Diyakini pengikut #NII telah menggurita dibetbagai sektor, termasuk menjadi politisi
(13) bila analisis tentang #NII selama ini benar maka dapat dikategorikan makar serta menyebarkan ajaran sesat
(14) Makar karena menyelenggarakan pemerintahan dalam pemerintahan, sesat karena menghalalkan mencuri, berbohong dan mengkafirka
(15) Sudah seharusnya BIN dan pemerintah bertindak, sekian
Aboe Bakar: KPK Harus Ungkap Kasus Sesmenpora
"Kasus suap yang terjadi di Kemenpora harus diusut tuntas. Bila memang terdapat indikasi melibatkan oknum partai berkuasa, KPK harus tetap berani memproses," kata Aboe Bakar yang juga anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) melalui surat elektronik yang diterima di Jakarta, Minggu (1/5_.
Ia menyatakan, KPK jangan hanya menghentikan kasus pada tingkat Sekretaris Menpora Wafid Muharam atau MRM (Rosa) yang merupakan bawahan Bendahara Umum Partai Demokrat itu .
"Jangan sampai KPK terlihat menjadi alat politik oleh partai yang berkuasa, terlihat tumpul bila persoalan hukum menyangkut partai berkuasa," tegas Aboe Bakar.
Selama ini, katanya, KPK terkesan tajam dan cepat bereaksi pada persoalan hukum yang melibatkan lawan politik partai berkuasa.
Menurut Aboe Bakar, rakyat masih mengingat banyaknya politikus yang ditangkap KPK akibat kasus penerimaan suap pada saat berlangsungnya pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia pada 2004, Miranda Goeltom.
"Sampai sekarang rakyat masih menunggu KPK menangkap para penyuapnya. Tidak hanya KPK, semua penegak hukum harus memegang adagium (dalil) "pro justitia" bukan "pro politica"," kata Aboe Bakar.(ant/hrb)
http://www.investor.co.id/home/aboe-bakar-kpk-harus-ungkap-kasus-sesmenpora/10920
Aboe Bakar: Ada Ratusan Gayus Bukti Mafia Pajak Menggurita
“BAHKAN data PPATK menunjukkan terdapat ratusan Gayus di Dirjen Pajak!” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini di Jakarta, Jumat (18/2/2011).
Aboe Bakar menegaskan, tindak lanjut data PPATK ini oleh aparat terkait akan menunjukkan keseriusan pemerintah memberantas mengguritanya mafia pajak yang menggerogoti sendi utama keuangan negara. “Data PPATK adalah pintu masuk yang sangat krusial bagi pemberantasa mafia pajak. Jangan disia-siakan.” papar politisi senayan yang juga aktif di twitter dengan akun @aboebakar15 ini.
Menurut informasi PPATK yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat DPR RI, terdapat bebera transaksi mencurigakan dari 3.616 rekening milik pejabat Ditjen Pajak dan 12.089 rekening milik anggota keluarga mereka.
Pemeriksaan rekening pegawai Ditjen Pajak tersebut atas permintaan dari Dirjen Pajak. Hasilnya, rata-rata pegawai pajak melakukan transaksi keuangan dalam jumlah besar yakni berkisar dari Rp 500 juta hingga Rp 7 miliar. Modusnya, pegawai pajak tersebut menggunakan rekening istri dan anaknya untuk melakukan transaksi. PPATK juga menelisik 1.245 rekening pejabat Bea Cukai dan 3.408 rekening keluarganya.
Menurut Aboe Bakar, mafia pajak termasuk white collar crime yang harus mendapatkan perhatian khusus. “Penanganannya seharusnya setara dengan extra ordinary crime. Pelakunya sama saja dengan teroris!” pungkas Aboe Bakar.
http://monitorindonesia.com/2011/02/aboe-bakar-ada-ratusan-gayus-bukti-mafia-pajak-menggurita/
Minggu, 08 Mei 2011
Sabtu, 07 Mei 2011
Aboe Bakar Al Habsyi : Pemerintah Harus Segera Bahas RUU Badan Jaminan Sosial
Islamedia – Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Aboe Bakar Al Habsyi mendesak pemerintah segera membahas RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan turunan dari UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
“Sampai saat ini sepertinya pemerintah masih enggan untuk membahasnya,” kata anggota Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum, keamanan, dan hak asasi manusia itu yang disampaikan melalui surat elektronik di Jakarta, Minggu (1/5).
Menurut Aboe Bakar, para buruh memerlukan payung hukum untuk menjamin kesejahteraan dan haknya. Di sisi lain, ia menilai, pemerintah terlihat cenderung mengabaikan
urusan tersebut.
Padahal, agenda besar para buruh di Indonesia pada Hari Buruh Sedunia adalah pengesahan RUU BPJS. “Makanya, saya mengajak pemerintah untuk segera duduk bersama untuk membahasnya,” katanya.
Perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif berkenaan kelembagaan BPJS, menurut Aboe Bakar, seharusnya dibahas secara profesional dengan melibatkan para akademisi dan praktisi, sehingga tidak menyebabkan macetnya pembahasan RUU BPJS yang dipandang merugikan buruh dan rakyat.[MI/ismed]